PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 39 TAHUN 2009

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 39 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ( TIK ) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.39 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang

: a.

bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien;

b.

bahwa dalam rangka terlaksananya pengembangan sistem informasi perhubungan yang terencana, terintegrasi, efektif dan efisien, mampu memenuhi kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diperlukan suatu pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan;

c.

bahwa untuk tersedianya pedoman dan acuan dalam pengembangan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Departemen Perhubungan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

1

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;

6.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;

7.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 22 Tahun 2008 tentang Unit Kliring Data dan Informasi Bidang Transportasi;

8.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di lingkungan Departemen Perhubungan;

9.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA

INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.

2

BAB I UMUM

Pasal 1 Sistem Informasi Perhubungan merupakan Sistem yang dapat menghasilkan informasi Perhubungan yang berguna untuk mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bulanan dan tahunan, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi Departemen Perhubungan serta menyediakan informasi bagi pimpinan dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Pasal 2 (1) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada para pengguna informasi (information society) adalah perpaduan teknologi komputer (digital technology) dengan teknologi telekomunikasi (comunnication tools). (2)

Komunikasi sebagaimana pada ayat (1) dimaksud di atas, tidak mencakup alat frekuensi radio darat, alat bantu navigasi laut, alat bantu komunikasi penerbangan dan persinyalan kereta api atau sejenis lainnya.

Pasal 3

Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Departemen Perhubungan dan Proses Pengembangannya sebagai pedoman atau acuan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengembangan sistem informasi di setiap unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan.

3

BAB II RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) Pasal 4 Rencana Induk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan Departemen Perhubungan mencakup kebutuhan pengembangan infrastruktur jaringan dan perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia serta sistem dan prosedur yang memadai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal 5 Kebutuhan pengembangan infrastruktur jaringan dan perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia serta sistem prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan sistem informasi perhubungan serta pelayanan data dan informasi perhubungan dan proses kerja dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

BAB III PROSES MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6 Pusat Data dan Informasi mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur dasar meliputi : jaringan akses, media pemprosesan dan penyimpanan data, media kolaborasi terpusat, data center, information center serta command center di lingkungan Departemen Perhubungan.

4

Pasal 7

Direktorat Jenderal dan Badan-Badan yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur meliputi : jaringan akses, media pemprosesan dan penyimpanan data dan harus diintegrasikan dengan Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan.

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan sistem dan program aplikasi di lingkungan Departemen Perhubungan yang bersifat umum untuk kebutuhan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan-badan dilaksanakan secara terpusat oleh Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan.

Pasal 9

(1)

Pembangunan dan pengembangan sistem dan program aplikasi di lingkungan Departemen Perhubungan harus menggunakan kodefikasi data baku yang sudah digunakan oleh Pusat Data dan Informasi;

(2)

Setiap penetapan kodefikasi data di luar yang sudah digunakan di lingkungan Departemen Perhubungan harus disampaikan ke Pusat Data dan Informasi;

(3)

Pembangunan aplikasi di lingkungan Departemen Perhubungan harus mempunyai dokumentasi, rancangan desain sistem, rancangan database, source program dan petunjuk operasinya;

5

Pasal 10

(1)

Pembangunan Database di lingkungan Departemen Perhubungan harus diintegrasikan dengan Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan;

(2)

Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tujuan agar dapat diakses untuk kebutuhan Departemen Perhubungan dan dihimpun dalam data warehouse Departemen Perhubungan yang ada di Pusat Data dan Informasi;

Pasal 11

(1)

Data dan Informasi yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Informasi menjadi data dan informasi resmi bagi pimpinan Departemen Perhubungan;

(2)

Seluruh unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan wajib menyampaikan data ke Pusat Data dan Informasi untuk mendukung data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Pasal 12

Usulan kegiatan pembangunan dan pengembangan TIK oleh unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan rencana induk pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunkasi (TIK) Departemen Perhubungan.

Pasal 13

Usulan kegiatan pembangunan dan pengembangan TIK yang bersifat adhoc dan belum tercantum dalam rencana induk pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dapat dipertimbangkan dengan terlebih dahulu dibuatkan analisis dan selanjutnya menjadi bagian dalam rencana Induk pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

6

Pasal 14 Dalam rangka efisiensi, efektifitas, sinkronisasi dan memudahkan integrasi sistem serta menghindari duplikasi, setiap usulan kegiatan unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15 (1)

Dokumen Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan ini dievaluasi setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;

(2)

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Departemen Perhubungan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan ini. . BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Sekretaris Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

7

Pasal 17 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: :

JAKARTA 21 April 2009

------------------------------------------------------------

MENTERI PERHUBUNGAN ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perhubungan; Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan; Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan; Ketua Mahkamah Pelayaran; Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di seluruh Indonesia; Para Atase Perhubungan; Para Direksi BUMN di lingkungan Departemen Perhubungan.

8

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selama ini pengembangan teknologi informasi di lingkungan perhubungan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing (partial), tanpa memperhatikan kebutuhan integrasi sistem dengan unit kerja yang lain, karena tidak tersedianya acuan bagi mereka untuk pengembangan sistem informasinya.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN 1. Tersedianya Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Departemen Perhubungan yang memenuhi kebutuhan dan berpandangan ke masa depan, berdayacipta dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional, yang akan menjadi pedoman dan acuan setiap unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan dalam kegiatan

pengembangan

sistem

informasi

perhubungan

sehingga

terlaksana pengembangan Sistem Informasi Perhubungan yang terencana, terintegrasi, efektif dan efisien. 2. Menetapkan kerangka strategis (strategic IT planning) dukungan teknologi informasi bagi pencapaian visi dan misi Departemen Perhubungan. 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan meningkatkan layanan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. C.

RUANG LINGKUP 1. Pengembangan Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Perhubungan, meliputi : a) Pola Pengembangan Perangkat Keras dan Jaringan Fisik Sistem Informasi Perhubungan.

1

b) Arah Pengembangan Perangkat Keras dan Jaringan Fisik Sistem Informasi Perhubungan. c) Struktur dan Elemen

Pengembangan

Perangkat

Keras

dan

Jaringan Fisik Sistem Informasi Perhubungan. d) Kebutuhan Pengembangan Perangkat Keras dan Jaringan Fisik Sistem Informasi Perhubungan. e) Kebijakan, Strategi dan Tahapan Implementasi. 2. Pengembangan

Perangkat

Lunak

Pelayanan

Sistem

Informasi

Perhubungan, meliputi: a) Pola Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Informasi Perhubungan. b) Arah Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Informasi Perhubungan. c) Kebutuhan

Pengembangan

Perangkat

Lunak

Sistem

Informasi

Perhubungan. d) Kebijakan, Strategi dan Tahapan Implementasi. 3. Pengembangan Sarana (SDM dan Sistem Prosedur) Sistem Informasi Perhubungan,meliputi: a) Pola Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Prosedur serta pelayanan data Perhubungan; b) Arah Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Prosedur serta pelayanan data Perhubungan. c) Kebutuhan dan Penyediaan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Prosedur serta pelayanan data Perhubungan. d) Kebijakan, Strategi dan Tahapan Implementasi. D.

METODOLOGI PEMBUATAN RENCANA INDUK PEMANFAATAN TIK 1. Melakukan analisis kondisi teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan. 2. Melakukan analisis kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan. 3. Menyiapkan manajemen pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Menyusun rencana investasi teknologi informasi dan komunikasi. 2

5. Strategi perawatan dokumen rencana induk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

PERMENHUB

MP-IT DEPHUB SASARAN

PERANGKAT KERAS PERANGKAT LUNAK

SARANA

INPRES 3 ROADMAP

PROGRAM

UU No.14 TAHUN 2008 ARAH PENGEMBANGAN ARSITEKTUR PERANGKAT SARANA LUNAK PERANGKAT KERAS

Gambar 1. SISTEM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

SASARAN PENGEMBANGAN TIK GGG GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE

LANGKAH MENUJU 3G PERANGKAT KERAS DAN JARINGAN

PERANGKAT LUNAK

SDM, SISPRO & KEBIJAKAN

Gambar 2. 3

E.

TERMINOLOGI 1. E-Government

: Pelayanan Kepemerintahan berbasis elektronika.

2. COBIT

: Control Objective For Information and Related Technology adalah Kerangka Kerja Audit Teknologi Informasi

3. Software

: Perangkat Lunak / Aplikasi Komputer

4. Hardware

: Perangkat Keras

5. Jangka Pendek

: Satu sampai dengan tiga tahun

6. Jangka Menengah

: Satu sampai dengan lima tahun

7. Jangka Panjang

: Satu sampai dengan sepuluh tahun

8. OSS

: Open Source Software, Perangkat Lunak dengan Sistem Terbuka

9. IGOS

: Indonesia Go Open Source, Gerakan untuk memanfaatkan perangkat lunak sistem terbuka

10. Bandwidth

: Kapasitas Saluran, Lebar pita data yang dapat dilalui

11. Data Warehouse

: Gudang Database, Kumpulan data yang siap untuk dianalisis

12. Password

: Kata sandi

13. Server

: Komputer layanan

14. Client

: Komputer pengguna

15. Data Center

: Pusat Pemrosesan Data

16. Information Center

: Pusat Layanan Informasi

17. Command Center

: Pusat Komando Operasional Layanan

18. DNS

: Domain Name Server, server yang mengelola penamaan

19. SIMPEG

: Sistem Informasi Kepegawaian

20. SIMKEU

: Sistem Informasi Keuangan

21. SIMTAN

: Sistem Informasi Tata Persuratan

22. Website / Web

: Halaman situs lembaga

23. PORTAL

: Web Portal, pintu masuk web Dephub

24. SIMKUM

: Sistem Informasi Hukum

25. SPASIAL

: Sistem Informasi berbasis peta GIS/Spasial

26. SIMONITOR

: Sistem Informasi Monitoring

27. SIMADU

: Sistem Informasi Pengaduan

28. Call Center

: Pusat Layanan Pengaduan / Call Center

29. Helpdesk

: Sistem Informasi Dukungan Teknis / HelpDesk

30. SIREN

: Sistem Informasi Perencanaan

31. SIMWAS

: Sistem Informasi Pengawasan 4

32. SIMDIK

: Sistem Informasi di lingkungan Diklat

33. SIMLIT

: Sistem Informasi di lingkungan Litbang

34. SIMSAR

: Sistem Informasi pendukung SAR

35. SILAYAN

: Sistem Informasi Pelayanan

36. DSS

: Decision Support Systems (Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan)

37. EIS

: Executive Information Systems (Sistem Pelaporan untuk Eksekutif)

38. SMS Gateway

: Sistem informasi berbasis sms (short messages services)

39. E-Procurement

: Sistem Pengadaan Secara Elektronik

BAB II RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. KONDISI

TEKNOLOGI

INFORMASI

DI

LINGKUNGAN

DEPARTEMEN

PERHUBUNGAN Hasil inventarisasi teknologi informasi menggunakan kerangka kerja Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) di lingkungan Departemen Perhubungan memperlihatkan bahwa proses-proses tata kelola teknologi informasi belum mendapatkan perhatian secara penuh, sehingga kontribusi teknologi informasi dalam masing-masing

unit kerja di

mendukung

lingkungan

tugas

pokok

dan fungsi

Departemen Perhubungan belum

memberikan hasil yang signifikan. Indeks skala kematangan hasil inventarisasi yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian

dan

Sekretariat

Jenderal

(Pusat

Data

dan

Informasi)

memperlihatkan tingkat kematangan yang masih rendah. Kondisi jaringan komputer sampai dengan tahun 2007 digambarkan dalam Gambar 3. Pengembangan program aplikasi saat ini masih secara parsial oleh setiap unit kerja dan koordinasi rendah sehingga implementasinya juga rendah.

5

Gambar 3. B.

ARAH

PENGEMBANGAN

PEMANFAATAN

TIK

DI

DEPARTEMEN

PERHUBUNGAN 1.

Arah Pengembangan Perangkat Keras dan Jaringan Komputer Pengembangan perangkat keras dan jaringan komputer diarahkan pada integrasi dan sinergi jaringan di kantor pusat yang mencakup jaringan data–suara–video yang menekankan faktor keamanan, optimasi bandwith dan monitor kinerja jaringan.

2.

Arah Pengembangan Perangkat Lunak Pengembangan perangkat lunak diarahkan pada integrasi sistem aplikasi, data warehouse, dan kolaborasi. Pengembangan perangkat lunak harus memperhatikan legalitas software dan efesiensi pembiayaan serta mendukung upaya peningkatan kemampuan pengembangan software lokal, dan mendukung upaya pemerintah memperluas penggunaan open source software (OSS) melalui kegiatan Indonesia Go Open Source (IGOS), untuk kebutuhan pengembangan program aplikasi yang kurang dapat dipenuhi oleh OSS, digunakan proprietary software.

3.

Arah Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem dan Prosedur Pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada kemampuan dan keterampilan pengembangan, pemeliharaan, pengoperasian, program 6

aplikasi,

penyajian

Pengembangan

informasi,

sistem

dan

pelayanan

prosedur

data

diarahkan

dan

informasi.

pada

kebijakan

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengolahan dan penyajian informasi serta alur data dari sumber data. 4.

Kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemetaan kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai hasil kajian yang telah dilakukan terhadap proses bisnis inti dan proses

bisnis penunjang

di

lingkungan

Departemen

Perhubungan

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut berikut: a) Mengkaji Visi, Misi dan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit. b) Mengkaji Kebutuhan Informasi c) Mengkaji Spesifikasi Teknologi Informasi yang dibutuhkan d) Mengkaji Strategi Manajemen Sistem Informasi

5.

Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) Kebutuhan perangkat lunak sistem informasi Departemen Perhubungan berkembang sesuai dengan kebutuhan pengolahan data, penyajian data dan informasi dalam mendukung proses kerja setiap unit kerja dengan mempertimbangkan intergrasi sistem, efisisensi dan efektivitas, sehingga terlaksana suatu sistem pemerintahan yang elektronik (e-government).

6.

Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) dan Infrastruktur Jaringan Pada saat ini Departemen Perhubungan mengembangkan infrastruktur secara terpisah dan adhoc pada setiap Direktorat Jenderal dan Badanbadan. Pada jangka menengah pengembangan infrastruktur teknologi akan bertambah

sesuai

dengan

kebutuhan

yang

terencana,

termasuk

peningkatan kapasitas bandwith untuk mendukung proses interkoneksi data dan informasi dengan seluruh stakeholder Departemen Perhubungan gambar berikut merupakan evolusi pengembangan pada jangka pendek yang dimulai antara 2007-2009. Pada fase perkembangan ini pengembangan aplikasi telah cukup dewasa pada masing-masing subsektor, dukungan infrastruktur pun sudah 7

dirasakan cukup, namun demikian dengan semakin tingginya tuntutan konsistensi data dan informasi maka dibutuhkan suatu pengelolaan sistem yang terintegrasi. EVOLUSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

Gambar 4.

8

Memasuki

era

jangka

menengah

perlu

dikembangkan

suatu

datawarehouse yang menjadi naungan dari pada pengelolaan data Departemen

perhubungan,

seluruh

aplikasi

back-office

yang

mendukung proses pengelolaan data terpusat pada suatu Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) sedangkan untuk interface dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Subsektor dengan mengacu kepada standarisasi spesifikasi program aplikasi, tipe data serta platform teknologi yang diadopsi PUSDATIN.

Gambar 5

7.

Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor dominan dalam pencapaian keberhasilan pemanfaatan TIK,

Kebutuhan SDM sebagai

berikut: a)

SDM yang mampu membuat perencanaan dan pengelolaan TIK;

b)

SDM yang mampu membangun dan mengimplementasikan TIK.

c)

SDM yang mampu menjamin operasional TIK dan memberikan layanan terhadap pengguna TIK. Layanan yang dimaksud disini adalah

edukasi terhadap pengguna, solusi terhadap terjadinya

insiden, pengelolaan data, dan lain-lain. 9

d)

SDM

yang

mampu

memonitor

TIK

yang

diimplementasikan.

Monitoring yang dimaksud untuk menjamin keamanan TIK, integritas dan interoperabilitas TIK, dan lain-lain. 8.

Kebutuhan

Organisasi

Pengelola

Teknologi

Informasi

Dan

Komunikasi Di Lingkungan Departemen Perhubungan a)

Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada unit kerja eselon I pengelola TIK adalah di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal / Badan Bagian Perencanaan subbagian Sistem Informasi dan Komunikasi Rekomendasi Uraian Tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan perawatan

dalam

pengembangan

infrastruktur,

dan

pengembangan

sistem informasi dan pembinaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta pelaporan kegiatan Direktorat Jenderal / Badan Perhubungan b)

Kebutuhan miniml SDM TIK pada unit pengelola TIK adalah sebagai berikut:

9.

a. Pranata Komputer Ahli

= 1 Orang

b. Pranata Komputer Terampil

= 2 Orang

c. Statistisi Ahli

= 2 Orang

d. Statistisi Terampil

= 5 Orang

Kebutuhan Sistem dan Prosedur Sistem Prosedur (Sispro) merupakan faktor dominan dalam pencapaian keberhasilan pemanfaatan TIK. Kecanggihan teknologi dan infrastruktur yang bagus dengan didukung kematangan SDM oraganisasi tanpa didukung oleh Sistem Prosedur akan menjadi tidak optimal. Terkait dengan pemanfaat TIK dibutuhkan Sistem Prosedur sebagai berikut : a)

Prosedur Alur Data dan Informasi Penyusunan

Prosedur

Alur

Data

dan

Informasi

Departemen

Perhubungan. Pada kegiatan ini diharapkan menghasilkan prosedur pengelolaan data yang baik, berkualitas dan objektif tanpa memiliki konflik kepentingan terhadap data yang disajikan. 10

b)

Standardisasi Infrastruktur Data Standardisasi ini bertujuan memberikan suatu set terminologi dan definisi untuk dokumentasi data yang berkaitan pada Prosedur Alur Data dan Informasi dengan melakukan konvensi, spesifikasi dan pedoman teknis dan pemanfaatan basis data. Dari hasil kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan struktur basisdata, kodifikasi, relasi data dan atribut setiap data yang telah distandardkan.

c)

Konsolidasi dan Integrasi Data Penggabungan dan integrasi dari seluruh Alur Data dan Informasi dimana Infrastruktur Data sudah distandardkan. Dengan kegiatan ini diharapkan data dari unit-unit sumber data yang terkait pada Alur Data dapat mengirimkan datanya ke dalam Data Repository yang telah ditentukan dan diintegrasikan.

d)

Interaksi, transaksi dan transformasi data Melakukan komunikasi dan transaksi antar data yang telah terkumpul pada Data Repository dengan fasilitas internet dan memperhatikan tata cara yang telah distandardkan. Pada tahapan ini diharapkan data yang integrasi sudah dapat dijadikan informasi bagi pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan juga sebagai informasi

yang

terkini

dan

berkualitas

bagi

publik

dengan

menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. e)

Optimalisasi dan Evaluasi Optimalisasi dari seluruh proses dari penyajian informasi ini dengan melakukan pemutahiran data dari seluruh unit yang terkait serta melakukan evaluasi untuk pengembangan dari penyajian informasi sehingga dapat lebih optimal.

C.

SKALA PRIORITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Skala prioritas pengembangan teknologi informasi dan ko munikasi di Departemen Perhubungan dilakukan sebagai berikut : 1.

Melakukan investasi bagi pengembangan aplikasi teknologi informasi baru.

2.

Peningkatan dan optimalisasi penggunaan aplikasi yang ada untuk lebih mendukung dan memenuhi kebutuhan organisasi. 11

3.

Integrasi dan Pembenahan infrastruktur jaringan yang ada.

1.

Prioritas Pengembangan Program Aplikasi Kategorisasi kebutuhan aplikasi pada setiap subsektor menjadi tiga bagian utama, yaitu : a)

Kelompok Aplikasi Strategis Kelompok aplikasi strategis meliputi aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan sektor Perhubungan seperti :

b)

1)

Sistem Data Warehouse;

2)

Sistem Informasi Perhubungan;

3)

Sistem Informasi Eksekutif;

4)

Sistem Informasi Pendukung Keputusan (DSS).

Geografis

Sarana

dan

Prasarana

Kelompok Aplikasi Manajerial. Kelompok

aplikasi

manajerial

meliputi

aplikasi-aplikasi

yang

diperlukan untuk membantu dalam manajemen pelaksanan tugas seperti :

c)

1)

Sistem Informasi Pelaporan;

2)

Sistem Informasi Knowledge Management;

3)

Sistem Informasi Manajemen Unit Kerja;

4)

Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen;

5)

Website unit kerja Departemen Pehubungan;

6)

Sistem Informasi Kolaborasi dan Workflow.

Kelompok Aplikasi dukungan layanan (transaksional). Kelompok aplikasi dukungan layanan meliputi aplikasi-aplikasi yang mendukung pelaksanaan operasional seperti : 1)

Aplikasi pengadaan barang jasa elektronik;.

2)

Aplikasi perizinan elektronik;

3)

Aplikasi on line lainnya.

12

2.

Prioritas Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fokus pengembangan infrastruktur jaringan akan lebih ditekankan kepada terjadinya integrasi pada masing-masing unit kerja dan peningkatan jaringan akses untuk menciptakan pola kerja berbasis teknologi informasi sehingga terjadi sinergi antar unit kerja yang akan membuat proses kerja menjadi lebih efisien, efektif dan berkesinambungan.

3.

Prioritas Pengembangan Jaringan Komunikasi Teknologi

telekomunikasi

merupakan

salah

satu

teknologi

yang

berkembang dengan sangat cepat. Mulai dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi VoIP (Voice over Internet Protocol), Teknologi satelit yang memugkin melakukan komunikasi dimana saja, kapan saja dan

oleh

siapa

saja.Teknologi

telekomunikasi

bergerak

(mobile

technology) juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dimulai dengan layanan yang kita kenal 1G, 3G, 3.5G sampai dengan 4G dan bahkan 5G. Pada dasarnya teknologi di atas dapat kita implementasikan untuk menunjang kebutuhan komunikasi data sektor Perhubungan yang secara geografis memiliki unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Prioritas pengembangan pada jaringan komunikasi akan ditekankan kepada komunikasi yang bersifat umum dan tidak memiliki keterkaitan dengan internasional regulasi

seperti ICAO (International Civil Aviation

Organization), IMO (International Maritime Organization), dll. Adapun Prioritas pengembangan Jaringan Komunikasi meliputi : a)

Penetapan Standarisasi penggunaan media komunikasi melalui wired line.

b)

Penetapan Standarisasi penggunaan media komunikasi melalui wireless line.

13

D.

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Arah

Pengembangan

pemanfaatan

TIK

di

Departemen

Perhubungan

memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, integrasi, dan sinkronisasi sistem informasi, oleh karena itu perlu diatur sistem dan prosedur serta mekanisme yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi. Sistem dan prosedur pemanfatan TIK mengatur beberapa hal antara lain : 1.

Kodefikasi Data Integrasi data dan informasi menjadi hal yang penting di lingkungan Departemen Perhubungan saat ini, mengingat begitu banyak aplikasi dan database yang dibangun, oleh karena itu perlu ditetapkan kodefikasi data yang dapat di jadikan acuan bila Direktorat Jenderal/badan membangun aplikasi dan database sehingga data dapat mengalir ke database server/datawarehouse yang berada di data center Pusdatin. Kodefikasi data tersebut mencakup pengkodean field di struktur data sebuah aplikasi database. Field yang perlu ditetapkan kodefikasinya adalah field yang bersifat umum dan relatif tetap seperti kode provinsi/kabupaten/kecamatan, negara, kode sarana/prasarana transportasi dan lain-lain. Sedangkan untuk field yang dianggap bersifat transaksional dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing subsektor. Di samping itu dengan adanya teknologi interoperabilitas dengan XML (standar

data)

diharapkan

setiap

aplikasi

yang

dibangun

dapat

mengalirkan data ke dalam Datawarehouse di Pusdatin untuk keperluan bersama di lingkungan Departemen Perhubungan maupun untuk konsumsi Pimpinan dan masyarakat luas. 2.

Standardisasi Pengembangan PUSDATIN mendukung

perlu

menetapkan

pengembangan

standardisasi

sistem

informasi

kebutuhan di

yang

lingkungan 14

Departemen Perhubungan, beberapa standardisasi yang perlu dilakukan antara lain : a)

Standardisasi Pengembangan Data Center dan Jaringan Pada lingkungan Direktorat Jenderal, Inspektorat, serta badan yang berada dibawah Departemen Perhubungan membutuhkan Data Center yang menjadi pusat pengelolaan data operasional aktivitas Direktorat Jenderal/Badan/UPT, berikut kebutuhan minimal perangkat keras dan lunak dalam pembangunan Data Center di setiap Direktorat Jenderal/Badan/UPT: Tabel 1 Kebutuhan Minimal Perangkat Keras dan Lunak Data Center NO

URAIAN

SATUAN VOLUME

1 Server

Unit

2

2 Workstation Corporate Desktop PC

Unit

10

3 Scanner

Unit

8

4 Switching

Unit

1

5 Printer Laser

Unit

8

6 External Modem

Unit

1

7 Rack System

Unit

1

Paket

1

9 KVM (Keyboard Video Monitor)

Unit

1

10 Security Access Control System

Paket

1

Unit

1

Unit

2

13 Antivirus Enterprise Edition

Unit

1

14 Live Communication Server

Unit

1

8 Cabling System

11 UPS Rackmount 2 KVA 12 Operating System Server Proprietary atau Open Source

15

Gambar 6 STANDARDISASI DATA CENTER DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG DI SUBSEKTOR

Server Operasional Subsektor

Storage

Integrasi ke Network Pusdatin Switch Data Center Pusdatin

Data Center Subsektor dan Badan

Gambar 7 STANDARDISASI DATA CENTER DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG DI UPT

Server Operasional UPT

Modem

Switch

Data Center UPT Data Center Pusdatin

16

b)

Standarisasi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Operasi Dalam menentukan produk dan framework untuk pengembangan aplikasi,

aspek

yang

menjadi

bahan

pertimbangan

mengutamakan kemudahan integrasi data aplikasi

yang

memudahkan

dikembangkan, tahapan

dan

dengan

pengembangan

adalah

informasi

demikian

dari maka

data warehouse

Departemen Perhubungan. Untuk membangun aplikasi spesifik ini dapat menggunakan

proprietary Software maupun Open Source

Software. c)

Standardisasi proses pengembangan aplikasi Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan aplikasi meliputi :

d)

1)

Perencanaan;

2)

Analisis kebutuhan Informasi;

3)

Perancangan rinci sistem;

4)

Implementasi sistem;

5)

Pemeliharaan system.

Standarisasi Pengembangan Web Site Direktorat Jenderal dan Badan-badan Website merupakan jenis dari aplikasi yang sangat memberikan kontribusi dan flesibilitas terhadap akses informasi yang menjadi kebutuhan

setiap

subsektor

untuk

disosialisasikan

atau

didistribusikan. Default Content pada Website tersebut harus memenuhi kebutuhan informasi sebagai berikut: a)

Berisi berita dan update aktivitas pada setiap Direktorat Jenderal/Badan.

b)

Visi, Misi dan Organisasi.

c)

Polling System.

d)

Download Center.

e)

Forum.

f)

Kalender dan agenda kerja pada Direktorat Jenderal/Badan. 17

g)

Sosialisasi standar, kebijakan serta prosedur yang terkait dengan Direktorat Jenderal/Badan transportasi tersebut.

e)

h)

Filing System.

i)

Pengelolaan Proyek dan Aktivitas.

j)

Search Engine.

k)

Pengaduan Masyarakat dan Opini Publik.

Standarisasi Pengembangan Sistem Informasi Berbasiskan Spatial Aplikasi

berbasiskan

spatial merupakan salah satu aplikasi

parameter kendali kunci yang memberi dukungan terhadap aktivitas pada lingkungan Departemen Perhubungan, untuk lebih detail mengenai standardisasi aplikasi berbasiskan spatial akan diatur tersendiri dalam peraturan tersendiri. Mekanisme Pemutakhiran, Aliran dan Penanggung Jawab Data akan diatur tersendiri. f)

Kandungan data dan informasi sesuai dengan tingkatan penggunaan Dalam hal kandungan informasi yang di-publish (ditampilkan) untuk pencari data dan informasi, maka data dan informasi yang ditampilkan atau disajikan menurut tingkat penggunanya yang dibedakan melalui user name (nama user) dan password (kata sandi) sehingga data dan informasi yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan pencari data dan informasi.

g)

Perangkat Lunak yang digunakan Dalam setiap pembangunan aplikasi generik (buatan) maupun penggunaan aplikasi yang berasal dari vendor (paket program) di lingkungan

Departemen

Perhubungan,

harus

menggunakan

perangkat lunak legal, untuk itu perlu upaya pengurangan penggunaan

produk

bajakan

(illegal)

dengan

tetap

mempertimbangkan efisiensi investasi, hingga pada waktu yang ditentukan semua perangkat lunak yang dioperasikan di lingkungan Departemen Perhubungan adalah perangkat lunak legal. 18

h)

Sistem Pengamanan Data dan Informasi Sistem pengamanan data dan informasi yang terdapat di lingkungan Departemen Perhubungan harus dijamin mulai dari keamanan server, client secara fisik dan juga keamanan secara sistem melalui password (kata sandi) sehingga hanya orang tertentu yang memiliki otoritas dapat mengakses server atau client. Demikian juga untuk keamanan data di dalam aplikasi dan database diatur menggunakan password yang berjenjang untuk melihat data dan informasi sesuai dengan tingkatan user dan passwordnya.

i)

Penanggung jawab program aplikasi Untuk program aplikasi yang bersifat generik (buatan), transaksional dan berada di dalam data center masing-masing Direktorat Jenderal/Badan, maka yang bertanggung jawab dalam operasional, pemeliharaan dan penanggung jawabnya diserahkan ke masingmasing Direktorat Jenderal/Badan yang bersangkutan. Program aplikasi yang bersifat generik strategis dan untuk menjadi konsumsi pimpinan, internal Departemen Perhubungan atau publik, operasional, pemeliharaan dan penanggung jawabnya di serahkan ke Pusdatin. Program aplikasi yang bersifat generik penunjang operasional Departemen

Perhubungan,

operasional,

pemeliharaan

dan

penanggung jawabnya di serahkan ke Pusdatin. Untuk program aplikasi yang berasal dari vendor (paket program) dan untuk digunakan di lingkungan internal unit kerja maka operasional, pemeliharaan dan penanggung jawabnya diserahkan ke masing-masing pengelola (Direktorat Jenderal/Badan, pusdatin). j)

Penempatan server Server yang didalamnya terdapat aplikasi yang bersifat generik transaksional dan aplikasi dari vendor dapat diletakkan di data center masing-masing Direktorat Jenderal/Badan. Server yang 19

didalamnya terdapat aplikasi yang bersifat generik strategis dan penunjang operasional diletakkan di Pusdatin. k)

Pengaturan domain Sesuai dengan aturan penamaan domain yang diatur oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, maka level departemen menggunakan www.dephub.go.id kemudian untuk level eselon I mengacu pada penamaan domain level departemen (Direktorat Jenderal/Badan.dephub.go.id) dengan pengelolaan DNS server diserahkan ke Pusdatin dan untuk level eselon II mengacu pada penamaan

domain

level

eselon

Jenderal/Badan.dephub.go.id)

I

(eselon2-Direktorat

atau

(Direktorat

Jenderal/Badan.dephub.go.id/ eselon2) dengan pengelolaan DNS server diserahkan ke masing-masing data center eselon I masingmasing unit kerja. l)

Proses perencanaan program pengembangan TIK di Dephub Setiap usulan kegiatan yang terkait dengan TIK sebelum mendapat persetujuan dari Biro Perencanaan, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pusdatin dalam rangka efisiensi, efektivitas, sinkronisasi dan memudahkan integrasi sistem serta menghindari duplikasi.

m)

Pelayanan kepada masyarakat (public sevices) Untuk pelayanan public dikembangkan sistem dan prosedur yang mendukung

ke

arah

pelayanan

elektronik

(e-services).

Pengembangan ini mendukung ke arah pelaksanaan electronic government di lingkungan Departemen Perhubungan.

20

BAB III ROAD MAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2007-2012 Sesuai dengan survei Konsultan IT (Gardner Consulting) yang pernah dilakukan bahwa anggaran ideal untuk bidang TIK adalah 3% - 5% dari anggaran total pembangunan pada tahun berjalan. Dari anggaran tersebut, perkiraan Investasi untuk Pengembangan TIK di Departemen Perhubungan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terdiri dari: 1. Investasi Pengembangan Infrastruktur. a. Jangka Pendek sebesar Rp. 46 Miliar b. Jangka Menengah sebesar Rp. 114,5 Miliar c. Jangka Panjang sebesar Rp. 46 Miliar 2. Investasi Pengembangan Perangkat Lunak a. Jangka Pendek sebesar Rp. 81 Miliar b. Jangka Menengah sebesar Rp. 160 Miliar c. Jangka Panjang sebesar Rp. 31 Miliar 3. Investasi Pengembangan SDM dan SISPRO. a. Jangka Pendek sebesar Rp. 2,4 Miliar b. Jangka Menengah sebesar Rp. 8,6 Miliar c. Jangka Panjang sebesar Rp. 7,3 Miliar Pengembangan Infrastruktur sampai dengan tahun 2007 meliputi Prototipe Video on Data, Prototipe IP-Telephony, Backup CORE dan pengembangan Local Area Network (jaringan akses). Road Map Pengembangan Perangkat Keras tahun 2008 mencakup pengintegrasian jaringan di subsektor baik secara fisik maupun logical kedalam network yang yang dikelola oleh Pusdatin, pengimplementasian

IP

Converence

sebagai

media

untuk

melakukan

komunikasi visual untuk Pimpinan Departemen Perhubungandan jajaran Eselon I dan II dilingkungna Departemen Perhubungan, peningkatan standar kualitas layanan dan memperluas jaringan akses internet serta mengkonsolidasikan kebutuhan media penyimpanan data (data storage) di lingkungan Departemen Perhubungan. Tahun 2009 mencakup optimalisasi jaringan dan perangkat terpasang, implementasi data warehouse, peningkatan security jaringan (LAN security dan internet security). Tahun 2010 mencakup implementasi internet 21

load balancing dan WAN IP Conference. Tahun 2011 mencakup optimalisasi infrastruktur jaringan. Tahun 2012 mencakup pembangunan Disaster Recovery Center (DRC). Pengembangan Perangkat Lunak sampai dengan tahun 2007 meliputi DSS, SILAYAN, SIMLIT, SIMDIK, SIREN, SIMADU, SPASIAL, PORTAL, SIMTAN, SIMKEU. Road Map Pengembangan Perangkat Lunak tahun 2008 mencakup konsolidasi operasional program aplikasi, tahun 2009 mencakup konsilidasi layanan dan operasional, tahun 2010 mencakup konsolidasi layanan dan legalisasi perangkat lunak (software), tahun 2011 mencakup akselerasi pelayanan, tahun 2012 mencakup pelayanan optimal dari seluruh sistem aplikasi. Uraian lengkap pengembangan perangkat lunak pada butir 2. Peningkatan SDM dan SISPRO sampai dengan tahun 2007 meliputi Pelatihan Teknis dan Persiapan. Road Map Pengembangan SDM dan Sispro tahun 2008 mencakup konsolidasi organisasi bidang TIK, tahun 2009 mencakup konsilidasi sumber daya, tahun 2010 mencakup peningkatan kapasitas, tahun 2011 mencakup optimalisasi kapasitas SDM. Uraian lengkap pengembangan SDM dan Sispro pada butir 3. Pengembangan Aplikasi di lingkungan Departemen Perhubungan yang bersifat umum untuk kebutuhan keseluruhan Direktorat Jenderal/Badan dilaksanakan secara terpusat oleh Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan. Sedangkan pengembangan Aplikasi di lingkungan Departemen Perhubungan yang bersifat khusus yang berhubungan dengan bisnis proses masing-masing Direktorat

Jenderal/Badan

dilaksanakan

oleh

masing-masing

Direktorat

Jenderal/Badan tersebut dan dikoordinasikan dengan Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan.

22

Tabel 2 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN SETJEN JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGEN SI

JANGKA MENENGAH

Inventarisasi dan Integrasi Infrastruktur Jaringan LAN Implementasi Prototipe IP Conference Standarisasi Kualitas Layanan Network

KONFERGENSI DATA-VOICEVIDEO dan PERLUASAN IMPLEMENTASI Penyusunan Redundant Blue Print Internet Rencana Akses / Strategis Internet Load Pengembangan Balancing TIK Konsolidasi dan Implementasi Integrasi Network Infrastruktur Akses Kontrol Jaringan Peningkatan Implementasi Backbone WAN IP Jaringan Conference Pembangunan Implementasi Infrastruktur WAN IP Data Telephony Warehouse

Perluasan Jaringan Wireless Akses

Implementasi LAN IP Conference

Konsolidasi dan Integrasi Data Storage

Peningkatan Bandwith 6 MB, Konsolidasi Peningkatan Storage, Bandwith 4 MB, Konfergensi Pengembanga Data Voice n Video on Video, Upgrade data, redundant Konsolidasi Firewals, LAN S Infrastruktur, SecurityPembuatan Identity-Based Pedoman Network Standarisasi Services, Data Center Unified dan Enhancement Infrastruktur Communication Pendukung Enhancement (Directorat dan Redudant UPT) Internet Cache/Proxy Enhancement

JANGKA PANJANG OPTIMUM INFRASTRUKTUR dan DISASTER RECOVERY

Konsolidasi Layanan

Disaster Recovery

Full Network Service

Pengembanga n Infrastruktur TIK Command Center

Full Network Confergence

Pemeliharaan Infrastruktur

Upgrade Data Storage

Evaluasi Master Plan

Optimalisasi Jaringan WAN


Peningkatan Bandwityh menjadi 8 MB

Peningkatan Bandwith Menjadi 10 MB

23

Pengembang an Integrasi Identity Evaluasi Infrastruktur Based Network Master Plan TIK Services (IBNS) Command Center Peningkatan Layanan Akses Jaringan Pemeliharaan Internet Kantor Infrastruktur Pusat Departemen Perhubungan Pembangunan Infrastruktur TI untuk Real Time Evaluasi Master Plan Business Intelligence Dephub Integrasi Sistem Jaringan Terpadu Sektor Transportasi Peningkatan Utilisasi Network Device, Ruang Data Center dan Information Center Pembangunan Infrastruktur TIK Command Center Pemeliharaan Infrastruktur Evaluasi Master Plan

24

Tabel 3 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN DITJEN HUBDAT

JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGENSI Konsolidasi dan Integrasi Data Storage Implementasi Prototipe IP Conference Standarisasi Kualitas Layanan Network

JANGKA MENENGAH KONFERGENSI DATAVOICE-VIDEO dan PERLUASAN IMPLEMENTASI Redundant Peningkatan Internet Akses Backbone / Internet Load Jaringan Balancing Pembangunan Implementasi Data Network Warehouse Akses Kontrol


Konsolidasi Layanan

Disaster Recovery



Implementasi WAN IP Conference


Implementasi LAN IP Telephony Integrasi Identity Based Network Services (IBNS)

Implementasi WAN IP Telephony



Tabel 4 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN DITJEN HUBLA JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGENSI Konsolidasi dan Integrasi Data Storage Implementasi Prototipe IP Conference



Konsolidasi Layanan

Disaster Recovery

Full Network Service 25

Standarisasi Kualitas Layanan Network








Tabel 5 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGENSI Konsolidasi dan Integrasi Data Storage Implementasi Prototipe IP Conference Standarisasi Kualitas Layanan Network



Konsolidasi Layanan

Disaster Recovery









26

Tabel 6 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGENSI Konsolidasi dan Integrasi Data Storage Implementasi Prototipe IP Conference Standarisasi Kualitas Layanan Network Perluasan Jaringan Wireless Akses



Konsolidasi Layanan

Disaster Recovery









Tabel 7 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN BADANBADAN DAN ITJEN JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGENSI Konsolidasi dan Integrasi Data Storage Implementasi Prototipe IP Conference



Konsolidasi Layanan

Disaster Recovery


27

Standarisasi Kualitas Layanan Network Perluasan Jaringan Wireless Akses








Tabel 8 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN SETJEN JANGKA PENDEK KONSOLIDASI OPERASIONAL Pembangunan SI Perijinan Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

KONSOLIDASI LAYANAN DAN OPERASIONAL

AKSELERASI PELAYANAN dan PELAYANAN OPTIMAL

Pengembangan Data Warehouse Perhubungan

Pengembangan SI Perijinan Sektor Pembangunan S Transportasi I Helpdesk Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian Pembangunan Aplikasi Executive Pembangunan S Information I Kolaborasi Sistem (EIS) Sektor Transportasi Pembangunan Pembangunan Data SI Terpadu Warehouse Sektor Departemen Transportasi Perhubungan Pembangunan Aplikasi Data Repository Otomatisasi Perhubungan Perkantoran Darat

Pembangunan S I Pendukung Pengambilan Keputusan

S I Eksekutif

S I Eksekutif

Pemeliharaan PORTAL

S I Pendukung Pengambilan Keputusan


Pengembangan Pengembangan Pengembangan S I Helpdesk S I Command S I Command (Monitoring Center Center 1.500 titik)

Pengembangan Data Spasial Sosialisasi Departemen Master Plan Perhubungan

Sosialisasi Master Plan

Pengembangan Evaluasi S I Command Master PlanTIK Center

Evaluasi Master Plan TIK 28

Pemeliharaan PORTAL

Pembangunan Data Repository Perhubungan Laut

Pembangunan Pembangunan S Data Repository I Pengelolaan Perhubungan Dokumen Udara S I Evaluasi Pembangunan Jabatan Data Repository Struktural dan Perhubungan Fungsional Perkeretaapian S I Verifikasi dan Penilaian Pembangunan Dokumen SI Pentarifan Realisasi Sektor Anggaran Transportasi Pendapatan dan Belanja S I Pengelolaan Pembuatan Anggaran dan Program Pelaporan Aplikasi Anggaran Indikator Kinerja Kantor Pusat Transportasi S I Pengelolaan Pemutakhiran Kerjasama Konten Portal Terkait Hibah Departemen dan Bantuan Perhubungan Luar Negeri S I Pengelolaan Pengembangan Organisasi Sistem Dalam Rangka Pengadaan Otonomi Daerah Barang Jasa Bidang Secara Perhubungan Elektronik Pengembangan Data Spasial S I PerundangBerbasis Citra Undangan Satelit Departemen Perhubungan SI Pembangunan S Perencanaan, I Command Pelaksanaan Center dan Evaluasi Program Kerja

SI Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pelaporan Dana APBN dan Bantuan Luar Negeri S I Investigasi dan Audit Kecelakaan S I Pengajuan Rencana Anggaran S I PNBP Online Angkutan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian Sistem Informasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sosialisasi Master Plan Pengembangan Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Evaluasi Master Plan TIK

29

S I Pemantauan dan Pelaporan S I Pengelolaan Pelaksanaan RKA dan Anggaran RENJA Pendapatan dan Belanja S I Pengelolaan, Pemantauan S I Analisa dan Analisa Organisasi dan Perkembangan Ketatalaksanaan Biaya Transportasi S I Pengelolaan S I Pengelolaan Inventaris Ratifikasi Barang Milik Konvensi dan Kekayaan Perjanjian Negara di Internasional di lingkungan Bidang Departemen Transportasi Perhubungan S I Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pemanfaatan S I Pengelolaan dan Ujian Dinas dan Penghapusan Ujian Barang Milik Penyesuaian Kekayaan Ijazah Negara di lingkungan Departemen Perhubungan S I Penyiapan Bahan Pendapat S I Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Perbendaharaan Lingkungan Hidup di Bidang dan Penatausahaan Transportasi Keuangan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian S I Pendukung S I Penyidikan Pengambilan Tindak Pidana Keputusan Sektor Terkait Dengan Transportasi Penyelesaian Darat, Laut, Masalah dan Udara dan Tuntutan Ganti Perkeretaapian Rugi

30

Sosialisasi Studi Program

SI Perbendaharaan S I Pelayanan Informasi Publik Sektor Transportasi S I Pembinaan Dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Eksternal Departemen Perhubungan S I Pembinaan Kegiatan Komunikasi Berbagai Kebijakan Sektor Transportasi S I Edukasi Kebijakan Transportasi Sosialisasi Master Plan Evaluasi Master Plan TIK

31

Tabel 9 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN DITJEN HUBDAT JANGKA PENDEK KONSOLIDASI OPERASIONAL Setditjen SI Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Keterangan : SI Perencanaan ini diadaptasi dari Departemen Keuangan dan Bappenas meliputi : -Aplikasi RKAKL; -Aplikasi RKP dan; Aplikasi Laporan Konsolidasi

Pengembangan SI Infrastruktur dan Kinerja Perhubungan Darat

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG



Pengembanga n SI Infrastruktur dan Kinerja Perhubungan Darat

Pengembanga n SI Kepegawaian dan Ketatausahaan

Integrasi Sistem Informasi di Lingkungan Perhubungan Darat

Sistem Informasi Perhubungan Darat yang Terintegrasi Berbasis Web dan GIS

SI SDM

32

SI Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat SI Penegakan Hukum

Keterangan : SI Keuangan diadaptasi dari Departemen Keuangan meliputi : -SAI; -BAS; -SBK/SISU; Asset SI Kehumasan Bidang LLAJ Pembangunan Software dan Hardware Road Traffic and Management Center (Pusat)

Pembangunan Software dan Hardware Road Traffic and Management Center (Pusat)

Pembangunan Software dan Hardware CCTV (13 lokasi) untuk Angkutan Lebaran dengan media jaringan satelit dan fiber optik


Pembangunan Software dan Hardware Road Traffic and Management Center (Daerah) Pembangunan Software dan Hardware CCTV (24 lokasi) untuk Angkutan Lebaran dengan media jaringan satelit dan fiber optik

Pembanguna n Software dan Hardware Road Traffic and Management Center (Daerah) Pembanguna n Software dan Hardware CCTV (24 lokasi) untuk Angkutan Lebaran dengan media jaringan satelit dan fiber optik

Pembangunan Software dan Hardware Road Traffic and Management Center (Daerah) Pembangunan Software dan Hardware CCTV (24 lokasi) untuk Angkutan Lebaran dengan media jaringan satelit dan fiber optic

33

Pembangunan Software dan Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Tasikmalaya) Penyusunan Database Perlengkapan Jalan

Pengembanga n Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Yogyakarta)

Pengembanga n Jaringan Komunikasi berupa Link sebesar 6 MB

Pengembang an Jaringan Komunikasi berupa Link sebesar 6 MB


Upgrade Database Perlengkapan Jalan dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat Upgrade Database Jembatan Timbang dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat (Pulau Jawa)

Pengembanga n Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Jateng)

Pengembang an Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Tasikmalaya)

Pengembanga n Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Purabaya)

Upgrade Database Jembatan Timbang dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat (Pulau Sumatera)

Upgrade Database Jembatan Timbang dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat (Pulau Kalimantan)

Pembangunan SIM Lalu Lintas Jalan

Pembangunan SIM Lalu Lintas Jalan (Lanjutan) Pantura (Jabar)

Pilot Project Konektivitas data Jembatan Timbang dengan sistem online ke Pusat (3 Jembatan Timbang di 3 Propinsi pada jalur Pantura)

Pengembanga n Konektivitas data Jembatan Timbang dengan sistem online ke Pusat (3 Jembatan Timbang di 3 Propinsi pada Jalur Pansela)

Pembanguna n SIM Lalu Lintas Jalan (Lanjutan) Pantura (Jabar) Pembanguna n Sistem Informasi Manajemen Perijinan Angkutan AKAP di Pulau Jawa

Studi Pembangunan Sistem Informasi Database PPNS

Pengembanga n Sistem Informasi Database PPNS (Pusat)

Pembangunan SIM Lalu Lintas Jalan (Lanjutan) Pantura (Jabar) Pengembanga n Konektivitas data Jembatan Timbang dengan sistem online ke Pusat (3 Jembatan Timbang di 3 Propinsi pada Jalur Tengah) Pengembanga n Sistem Informasi Database PPNS (Daerah) (Pulau Jawa)

Upgrade Database Jembatan Timbang dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat (Pulau Sulawesi dan Bali) Pembangunan SIM Lalu Lintas Jalan (Lanjutan) Pantura (Jabar) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perijinan Angkutan AKAP di Pulau Sumatera

Pengembang an Sistem Informasi Database PPNS (Daerah) (Pulau Sumatera)

Pengembanga n Sistem Informasi Database PPNS (Daerah) (Pulau Kalimantan)

Penyusunan Database Jembatan Timbang (Pusat)

34

Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signal diJalur Pansela (4 Lokasi) (JabarYogyakarta) Pembangunan Peta Vektor Digital Pulau Jawa

Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signal di Jalur Tengah (2 Lokasi) (JabarJateng) Pembagunan Peta Vektor Digital Pulau Sumatera

Pengadaan dan Pemasangan Variable Signal di Jalur Tengah (2 Lokasi) (JabarJateng) Pembangunan Peta Vektor Digital Pulau Kalimantan

Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signal di Jalur Pantura (2 Lokasi) (Jateng-Jatim) Pembanguna n Peta Vektor Digital Pulau Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara

Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signal di Jalur Pansela (2 Lokasi) (Jateng-Jatim) Pembangunan Peta Vektor Digital Pulau Irian Jaya dan Maluku

S I Profile Transportasi Perkotaan dan Aplikasi

S I Jaringan Jalan Perkotaan Berbasis GIS

S I Jaringan Trayek Perkotaan Berbasis GIS

S I Informasi Angkutan Umum Perkotaan Tidak Dalam Trayek

SI Produksi Angkutan Penyeberanga n

S I Tarif Angkutan Penyeberanga n

S I Jadwal Angkutan Penyeberang an

S I Perawatan Kapal Penyeberanga n

SI Pemantauan Operasi Kapal Penyeberanga n

Bidang Transp. Perkotaan S I Profile Transportasi Perkotaan

Bidang LLASDP SI Transportasi Penyeberangan yang meliputi : Lintas Pelabuhan, Kapal.

S I Perawatan Pelabuhan Penyeberanga n SI Transportasi Sungai dan Danau yang meliputi : Alur Pelayanan, Pelabuhan, Kapal.

SI Produksi Angkutan Sungai dan Danau

SI Tarif Angkutan Sungai dan Danau

35

SI Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau SI Perawatan Pelabuhan Sungai dan Danau

SI Rambu Navigasi Sungai dan Danau

SI Data Kecelakaan

SI Penelitian Kecelakaan

SI Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

SI Monitoring Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) dan Lokasi Banyak Kecelakaan(LB K)

SI Monitoring Manajemen Keselamatan Sungai Danau & Penyeberanga n

SI Manajemen Keselamatan SDP

Bidang Kes. Transdar Sistem Informasi Keselamatan Transportasi Darat berbasis Web

Pengembanga n Sistem Informasi Keselamatan Transportasi Darat berbasis Web

Tabel 10 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN DITJEN HUBLA JANGKA PENDEK KONSOLIDASI OPERASIONAL

SI Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

KONSOLIDASI LAYANAN DAN OPERASIONAL S I Analisa Kerawanan Wilayah dan Tingkat SI Ancaman Perencanaan Keamanan Pola Jaringan serta Trayek Pengamanan Angkutan Laut Sarana dan Dalam Negeri Prasarana Berbasis GIS Transportasi di Laut, Pantai dan Pelabuhan Berbasis GIS


S I Inventory Peralatan Pengerukan dan Reklamasi

SI Pengesahan Konstruksi, Instalasi Permesinan, Listrik dan Lambung Timbul Kapal, Stabilitas Kapal dan Rancang Bangun Kapal 36

S I Evaluasi dan Pelaporan Jaringan Trayek Angkutan laut Dalam Negeri

SI Perencanaan Kebutuhan Angkutan Laut dan Angkutan Bahan Pokok

SI Komunikasi dan Pelaporan Keselamatan Kapal dari Daerah

S I Kejahatan dan Pelanggaran Transportasi Laut

S I Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perencanaan dan Survei Teknis Fasilitas Pelabuhan, Program Pembangunan dan Perawatan Fasilitas Pelabuhan S I Pengelolaan Perawatan Kapal S I Pemantauan Kapal

Tabel 11 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD JANGKA PENDEK KONSOLIDASI OPERASIONAL SI Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

KONSOLIDASI LAYANAN DAN OPERASIONAL S I Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pengamanan SI Bandar Udara Pengelolaan dan Angkutan Peralatan Udara serta Informasi dan Pertolongan komunikasi Kecelakaan Bandar Udara Pesawat dan Pemadaman Kebakaran dan Salvage


37

S I Pengelolaan Perawatan Pesawat

S I Trayek Angkutan Udara Dalam Negeri

S I Pemantauan Pesawat

S I Evaluasi dan Pelaporan dibidang Peralatan Pembangkit dan jaringan Listrik Bandara dan Peralatan Elektronikal dan Instalasi Listrik Bandara S I Audit Mutu Kelaikan dan Operasi Pesawat Udara Berkala SI Pengelolaan Peralatan Fasilitas Sisi Darat dan Sisi Bandar Udara SI Pengelolaan Peralatan Komunikasi Antar Stasiun Penerbangan dan Peralatan Komunikasi Lalulintas Penerbangan

S I Pelayanan lalu Lintas Penerbangan dan manajemen Ruang Udara Berbasis GIS

38

Tabel 12 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN JANGKA PENDEK KONSOLIDASI OPERASIONAL SI Manajemen Perkantoran (Office Automation)

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

KONSOLIDASI LAYANAN DAN OPERASIONAL SI Perizinan SI Manajemen Investasi di Pelayanan bidang Publik (PSO) Perkeretaapian

AKSELERASI PELAYANAN dan PELAYANAN OPTIMAL SI Manajemen Pengembangan Jaringan KA

SI Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Ditjen Perkeretaapian

SI Manajemen SI Manajemen Asset dan Sertifikasi Perkeretaapian Perawatan Prasarana Perkeretaapian (IMO)

SI Dokumentasi Bantuan Hukum

SI Manajemen Keselamatan KA

SI Manajemen dan Sertifikasi Pengelolaan TAC

Peta Informasi Perkeretaapian

SI Manajemen Pengujian dan Sertifikasi Sarana

SI Manajemen dan Sertifikasi Peralatan & Logistik

SI Manajemen Pengujian dan Sertifikasi Prasarana

SI Manajemen Perawatan Fasilitas Sarana (Depo & Balai Yasa)

SI Manajemen Sertifikasi SDM Sarana (Awak dan Teknisi) SI Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan KA (Gapeka)

39

Tabel 13 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN BADANBADAN DAN ITJEN JANGKA PENDEK KONSOLIDASI OPERASIONAL SI Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil Pengawasan S I Rencana Pola, Program dan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG



S I Kerja Sama Pengembangan ` Diklat Perhubungan

S I Akreditas Program dan Lembaga Diklat

S I Pelayanan SAR berbasis GIS dengan Citra Satelit

S I Petunjuk Operasi dan Pemeliharaan Alat Komunikasi dan Elektronika

SI Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Penelitian Dan Pengembangan

S I Kerjasama dan Aplikasi Dalam Penunjang Litbang

S I Rencana Kebutuhan Badan Diklat

S I Pengelolaan Data dan Aplikasi Dalam Menunjang Litbang

S I Evaluasi Pelaksanaan Diklat Perhubungan SI Pengelolaan Persiapan, Pelaksanaan, dan Sertifikasi Peserta Diklat 40

S I Kepustakaan Bidang Diklat S I Penyuluhan dan Pemasyarakatan SAR S I Penyusun Petunjuk Teknis Pembinaan Potensi SAR S I Penyiapan Data dan Aplikasi Dalam Menunjang Litbang

Tabel 14 ROADMAP PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN JANGKA PENDEK KONSOLIDASI ORGANISASI BIDANG TIK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

KONSOLIDASI SUMBER DAYA dan PENINGKATAN KAPASITAS SDM

KAPASITAS SDM OPTIMAL

Penyiapan Tenaga Pelatihan

Penyusunan Silabus Diklat Internal

optimalisasi dan evaluasi

Penyiapan Sertifikat Diklat

Penyusunan Kebutuhan Peserta Diklat Internal

Peningkatan Kemampuan SDM

Pelaksanaan kemitraan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Reqruitment Tenaga Teknis Pengelola TIK

Pelaksanaan Monitoring Pemanfaatan Penempatan Teknologi Lokasi Informasi DIKLAT dan Komunikasi di Masingmasing unit

Pelasanaan monitoring

Pendistribusian Tenaga-tenaga penyusunan Jadwal Teknis pada masing-masing Pelatihan unit

Penyusunan Sispro Teknis Fungsional

Penyiapan Standarisasi Pemanfaatan TIK

Kerjasama Antar Instansi Pemerintahan atau swasta/Lembaga Terkait

Penyiapan Silabus Monitoring Pengembangan TIK

Pembinaan dan Penilaian Jabfung Pranata Komputer dan Statistisi

Peningkatan SDM

41

Peningkatan Pelayanan Mutasi dan Pensiun

Penyebaran Informasi Diklat Diklat Tingkat Eksternal Operator, untuk administtrator,dan Sertifikasi developer Teknis, Auditor, dan Quality assurance

Pengaturan Personil Pranata Komputer dan statistisi

Pengembangan SDM yang berkualitas

Penyebaran Personil Pranata komputer dan Statistisi di masingmasing unit pengelola teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 15 ROADMAP PENGEMBANGAN SISPRO DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN JANGKA PENDEK KONSOLIDASI ORGANISASI BIDANG TIK Prosedur Alur Data Dan Informasi Penyusunan Buku Buletin Data Dan Informasi Penyusunan Buku Produksi Data Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian Penyusunan Buku Statistik Perhubungan

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG



Interaksi, transaksi dan transformasi data Penyusunan Penyusunan Penyusunan Buku Buletin Buku Buletin Buku Buletin Data Dan Data Dan Data Dan Informasi Informasi Informasi Penyusunan Penyusunan Penyusunan Buku Produksi Buku Produksi Buku Produksi Data Sektor Data Sektor Data Sektor Transportasi Transportasi Transportasi Darat, Laut, Darat, Laut, Darat, Laut, Udara, Udara, Udara, Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Penyusunan Penyusunan Penyusunan Buku Statistik Buku Statistik Buku Statistik Perhubungan Perhubungan Perhubungan Standardisasi Infrastruktur Data

Konsolidasi dan Integrasi data

optimalisasi dan evaluasi Penyusunan Buku Buletin Data Dan Informasi Penyusunan Buku Produksi Data Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian Penyusunan Buku Statistik Perhubungan 42

Penyusunan Buku Data Operasional Sektor Transportasi Penyusunan Buku Informasi Transportasi Dephub Penyusunan Buku Peta Prasarana Transportasi Penyusunan Buku Statistik Sektor Terkait Penyusunan Buku Laporan Tahunan Penyusunan Buku Laporan Akuntabilitas Penataan Dokumen tasi dan Perpustakaan Penyusunan Buku Monitoring Angkutan Haji Pemutakhiran data web Portal

Penyusunan Buku Data Operasional Sektor Transportasi Penyusunan Buku Informasi Transportasi Dephub Penyusunan Buku Peta Prasarana Transportasi Penyusunan Buku Statistik Sektor Terkait Bimbingan Teknis jabatan Fungsional Statistisi Penyusunan Buku Laporan Tahunan




Penyusunan Buku Laporan Akuntabilitas




Penataan Dokumen tasi dan Perpustakaan Penyusunan Buku Monitoring Angkutan Haji Penyusunan Buku Monitoring Angkutan Lebaran Pemutakhiran data website dephub Pembuatan aplikasi Perpustakaan dan Dokumentasi

Penataan Dokumen tasi dan Perpustakaan Penyusunan Buku Monitoring Angkutan Haji Penyusunan Buku Monitoring Angkutan Lebaran Pemutakhiran data website dephub Pemutakhiran data aplikasi Perpustakaan dan Dokumentasi


Pengelolaan Studio GIS



Penataan Dokumen tasi dan Perpustakaan Penyusunan Buku Monitoring Angkutan Haji Penyusunan Buku Monitoring Angkutan Lebaran Pemutakhiran data website dephub Pemutakhiran data aplikasi Perpustakaan dan Dokumentasi Pengelolaan Studio GIS

43

Pengelolaan Information Center Pengolaan Command Center Sispro pelaksanaan e-procurement

Pengelolaan Information Center Pengolaan Command Center



BAB IV PENUTUP

Perencanaan pemanfaatan TIK yang baik akan dapat membantu peningkatan kualitas SDM dalam melaksanakan pekerjaannya dengan ditunjang oleh infrastruktur dan perangkat TIK yang memadai. Sehingga memberikan manfaat

terhadap

proses

pelayanan

publik

agar

terbentuknya

kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu memenuhi pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya perencanaan pemanfaatan TIK, keberhasilannya dapat diukur secara kuantitatif, menyeluruh, dan terpadu serta berkelanjutan dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang baik (good government) dan pemerintah yang bersih (clean government). Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Perhubungan merupakan dokumen resmi sebagai acuan perencanaan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Perhubungan agar pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Perhubungan

dapat

dilakukan

secara sinergis dengan melibatkan seluruh unit-unit terkait di lingkungan Departemen Perhubungan. MENTERI PERHUBUNGAN ttd JUSMAN SYAFII DJAMAL

44

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selama ini pengembangan teknologi informasi di lingkungan perhubungan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing (partial), tanpa memperhatikan kebutuhan integrasi sistem dengan unit kerja yang lain, karena tidak tersedianya acuan bagi mereka untuk pengembangan sistem informasinya.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN 1. Tersedianya Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Departemen Perhubungan yang memenuhi kebutuhan dan berpandangan ke masa depan, berdayacipta dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional, yang akan menjadi pedoman dan acuan setiap unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan dalam kegiatan

pengembangan

sistem

informasi

perhubungan

sehingga

terlaksana pengembangan Sistem Informasi Perhubungan yang terencana, terintegrasi, efektif dan efisien. 2. Menetapkan kerangka strategis (strategic IT planning) dukungan teknologi informasi bagi pencapaian visi dan misi Departemen Perhubungan. 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan meningkatkan layanan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. C.

RUANG LINGKUP 1. Pengembangan Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Perhubungan, meliputi : a) Pola Pengembangan Perangkat Keras dan Jaringan Fisik Sistem Informasi Perhubungan.

1

b) Arah Pengembangan Perangkat Keras dan Jaringan Fisik Sistem Informasi Perhubungan. c) Struktur dan Elemen

Pengembangan

Perangkat

Keras

dan

Jaringan Fisik Sistem Informasi Perhubungan. d) Kebutuhan Pengembangan Perangkat Keras dan Jaringan Fisik Sistem Informasi Perhubungan. e) Kebijakan, Strategi dan Tahapan Implementasi. 2. Pengembangan

Perangkat

Lunak

Pelayanan

Sistem

Informasi

Perhubungan, meliputi: a) Pola Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Informasi Perhubungan. b) Arah Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Informasi Perhubungan. c) Kebutuhan

Pengembangan

Perangkat

Lunak

Sistem

Informasi

Perhubungan. d) Kebijakan, Strategi dan Tahapan Implementasi. 3. Pengembangan Sarana (SDM dan Sistem Prosedur) Sistem Informasi Perhubungan,meliputi: a) Pola Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Prosedur serta pelayanan data Perhubungan; b) Arah Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Prosedur serta pelayanan data Perhubungan. c) Kebutuhan dan Penyediaan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Prosedur serta pelayanan data Perhubungan. d) Kebijakan, Strategi dan Tahapan Implementasi. D.

METODOLOGI PEMBUATAN RENCANA INDUK PEMANFAATAN TIK 1. Melakukan analisis kondisi teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan. 2. Melakukan analisis kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan. 3. Menyiapkan manajemen pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Menyusun rencana investasi teknologi informasi dan komunikasi. 2

5. Strategi perawatan dokumen rencana induk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

PERMENHUB

MP-IT DEPHUB SASARAN

PERANGKAT KERAS PERANGKAT LUNAK

SARANA

INPRES 3 ROADMAP

PROGRAM

UU No.14 TAHUN 2008 ARAH PENGEMBANGAN ARSITEKTUR PERANGKAT SARANA LUNAK PERANGKAT KERAS

Gambar 1. SISTEM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

SASARAN PENGEMBANGAN TIK GGG GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE

LANGKAH MENUJU 3G PERANGKAT KERAS DAN JARINGAN

PERANGKAT LUNAK

SDM, SISPRO & KEBIJAKAN

Gambar 2. 3

E.

TERMINOLOGI 1. E-Government

: Pelayanan Kepemerintahan berbasis elektronika.

2. COBIT

: Control Objective For Information and Related Technology adalah Kerangka Kerja Audit Teknologi Informasi

3. Software

: Perangkat Lunak / Aplikasi Komputer

4. Hardware

: Perangkat Keras

5. Jangka Pendek

: Satu sampai dengan tiga tahun

6. Jangka Menengah

: Satu sampai dengan lima tahun

7. Jangka Panjang

: Satu sampai dengan sepuluh tahun

8. OSS

: Open Source Software, Perangkat Lunak dengan Sistem Terbuka

9. IGOS

: Indonesia Go Open Source, Gerakan untuk memanfaatkan perangkat lunak sistem terbuka

10. Bandwidth

: Kapasitas Saluran, Lebar pita data yang dapat dilalui

11. Data Warehouse

: Gudang Database, Kumpulan data yang siap untuk dianalisis

12. Password

: Kata sandi

13. Server

: Komputer layanan

14. Client

: Komputer pengguna

15. Data Center

: Pusat Pemrosesan Data

16. Information Center

: Pusat Layanan Informasi

17. Command Center

: Pusat Komando Operasional Layanan

18. DNS

: Domain Name Server, server yang mengelola penamaan

19. SIMPEG

: Sistem Informasi Kepegawaian

20. SIMKEU

: Sistem Informasi Keuangan

21. SIMTAN

: Sistem Informasi Tata Persuratan

22. Website / Web

: Halaman situs lembaga

23. PORTAL

: Web Portal, pintu masuk web Dephub

24. SIMKUM

: Sistem Informasi Hukum

25. SPASIAL

: Sistem Informasi berbasis peta GIS/Spasial

26. SIMONITOR

: Sistem Informasi Monitoring

27. SIMADU

: Sistem Informasi Pengaduan

28. Call Center

: Pusat Layanan Pengaduan / Call Center

29. Helpdesk

: Sistem Informasi Dukungan Teknis / HelpDesk

30. SIREN

: Sistem Informasi Perencanaan

31. SIMWAS

: Sistem Informasi Pengawasan 4

32. SIMDIK

: Sistem Informasi di lingkungan Diklat

33. SIMLIT

: Sistem Informasi di lingkungan Litbang

34. SIMSAR

: Sistem Informasi pendukung SAR

35. SILAYAN

: Sistem Informasi Pelayanan

36. DSS

: Decision Support Systems (Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan)

37. EIS

: Executive Information Systems (Sistem Pelaporan untuk Eksekutif)

38. SMS Gateway

: Sistem informasi berbasis sms (short messages services)

39. E-Procurement

: Sistem Pengadaan Secara Elektronik

BAB II RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. KONDISI

TEKNOLOGI

INFORMASI

DI

LINGKUNGAN

DEPARTEMEN

PERHUBUNGAN Hasil inventarisasi teknologi informasi menggunakan kerangka kerja Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) di lingkungan Departemen Perhubungan memperlihatkan bahwa proses-proses tata kelola teknologi informasi belum mendapatkan perhatian secara penuh, sehingga kontribusi teknologi informasi dalam masing-masing

unit kerja di

mendukung

lingkungan

tugas

pokok

dan fungsi

Departemen Perhubungan belum

memberikan hasil yang signifikan. Indeks skala kematangan hasil inventarisasi yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian

dan

Sekretariat

Jenderal

(Pusat

Data

dan

Informasi)

memperlihatkan tingkat kematangan yang masih rendah. Kondisi jaringan komputer sampai dengan tahun 2007 digambarkan dalam Gambar 3. Pengembangan program aplikasi saat ini masih secara parsial oleh setiap unit kerja dan koordinasi rendah sehingga implementasinya juga rendah.

5

Gambar 3. B.

ARAH

PENGEMBANGAN

PEMANFAATAN

TIK

DI

DEPARTEMEN

PERHUBUNGAN 1.

Arah Pengembangan Perangkat Keras dan Jaringan Komputer Pengembangan perangkat keras dan jaringan komputer diarahkan pada integrasi dan sinergi jaringan di kantor pusat yang mencakup jaringan data–suara–video yang menekankan faktor keamanan, optimasi bandwith dan monitor kinerja jaringan.

2.

Arah Pengembangan Perangkat Lunak Pengembangan perangkat lunak diarahkan pada integrasi sistem aplikasi, data warehouse, dan kolaborasi. Pengembangan perangkat lunak harus memperhatikan legalitas software dan efesiensi pembiayaan serta mendukung upaya peningkatan kemampuan pengembangan software lokal, dan mendukung upaya pemerintah memperluas penggunaan open source software (OSS) melalui kegiatan Indonesia Go Open Source (IGOS), untuk kebutuhan pengembangan program aplikasi yang kurang dapat dipenuhi oleh OSS, digunakan proprietary software.

3.

Arah Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem dan Prosedur Pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada kemampuan dan keterampilan pengembangan, pemeliharaan, pengoperasian, program 6

aplikasi,

penyajian

Pengembangan

informasi,

sistem

dan

pelayanan

prosedur

data

diarahkan

dan

informasi.

pada

kebijakan

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengolahan dan penyajian informasi serta alur data dari sumber data. 4.

Kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemetaan kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai hasil kajian yang telah dilakukan terhadap proses bisnis inti dan proses

bisnis penunjang

di

lingkungan

Departemen

Perhubungan

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut berikut: a) Mengkaji Visi, Misi dan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit. b) Mengkaji Kebutuhan Informasi c) Mengkaji Spesifikasi Teknologi Informasi yang dibutuhkan d) Mengkaji Strategi Manajemen Sistem Informasi

5.

Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) Kebutuhan perangkat lunak sistem informasi Departemen Perhubungan berkembang sesuai dengan kebutuhan pengolahan data, penyajian data dan informasi dalam mendukung proses kerja setiap unit kerja dengan mempertimbangkan intergrasi sistem, efisisensi dan efektivitas, sehingga terlaksana suatu sistem pemerintahan yang elektronik (e-government).

6.

Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) dan Infrastruktur Jaringan Pada saat ini Departemen Perhubungan mengembangkan infrastruktur secara terpisah dan adhoc pada setiap Direktorat Jenderal dan Badanbadan. Pada jangka menengah pengembangan infrastruktur teknologi akan bertambah

sesuai

dengan

kebutuhan

yang

terencana,

termasuk

peningkatan kapasitas bandwith untuk mendukung proses interkoneksi data dan informasi dengan seluruh stakeholder Departemen Perhubungan gambar berikut merupakan evolusi pengembangan pada jangka pendek yang dimulai antara 2007-2009. Pada fase perkembangan ini pengembangan aplikasi telah cukup dewasa pada masing-masing subsektor, dukungan infrastruktur pun sudah 7

dirasakan cukup, namun demikian dengan semakin tingginya tuntutan konsistensi data dan informasi maka dibutuhkan suatu pengelolaan sistem yang terintegrasi. EVOLUSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

Gambar 4.

8

Memasuki

era

jangka

menengah

perlu

dikembangkan

suatu

datawarehouse yang menjadi naungan dari pada pengelolaan data Departemen

perhubungan,

seluruh

aplikasi

back-office

yang

mendukung proses pengelolaan data terpusat pada suatu Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) sedangkan untuk interface dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Subsektor dengan mengacu kepada standarisasi spesifikasi program aplikasi, tipe data serta platform teknologi yang diadopsi PUSDATIN.

Gambar 5

7.

Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor dominan dalam pencapaian keberhasilan pemanfaatan TIK,

Kebutuhan SDM sebagai

berikut: a)

SDM yang mampu membuat perencanaan dan pengelolaan TIK;

b)

SDM yang mampu membangun dan mengimplementasikan TIK.

c)

SDM yang mampu menjamin operasional TIK dan memberikan layanan terhadap pengguna TIK. Layanan yang dimaksud disini adalah

edukasi terhadap pengguna, solusi terhadap terjadinya

insiden, pengelolaan data, dan lain-lain. 9

d)

SDM

yang

mampu

memonitor

TIK

yang

diimplementasikan.

Monitoring yang dimaksud untuk menjamin keamanan TIK, integritas dan interoperabilitas TIK, dan lain-lain. 8.

Kebutuhan

Organisasi

Pengelola

Teknologi

Informasi

Dan

Komunikasi Di Lingkungan Departemen Perhubungan a)

Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada unit kerja eselon I pengelola TIK adalah di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal / Badan Bagian Perencanaan subbagian Sistem Informasi dan Komunikasi Rekomendasi Uraian Tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan perawatan

dalam

pengembangan

infrastruktur,

dan

pengembangan

sistem informasi dan pembinaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta pelaporan kegiatan Direktorat Jenderal / Badan Perhubungan b)

Kebutuhan miniml SDM TIK pada unit pengelola TIK adalah sebagai berikut:

9.

a. Pranata Komputer Ahli

= 1 Orang

b. Pranata Komputer Terampil

= 2 Orang

c. Statistisi Ahli

= 2 Orang

d. Statistisi Terampil

= 5 Orang

Kebutuhan Sistem dan Prosedur Sistem Prosedur (Sispro) merupakan faktor dominan dalam pencapaian keberhasilan pemanfaatan TIK. Kecanggihan teknologi dan infrastruktur yang bagus dengan didukung kematangan SDM oraganisasi tanpa didukung oleh Sistem Prosedur akan menjadi tidak optimal. Terkait dengan pemanfaat TIK dibutuhkan Sistem Prosedur sebagai berikut : a)

Prosedur Alur Data dan Informasi Penyusunan

Prosedur

Alur

Data

dan

Informasi

Departemen

Perhubungan. Pada kegiatan ini diharapkan menghasilkan prosedur pengelolaan data yang baik, berkualitas dan objektif tanpa memiliki konflik kepentingan terhadap data yang disajikan. 10

b)

Standardisasi Infrastruktur Data Standardisasi ini bertujuan memberikan suatu set terminologi dan definisi untuk dokumentasi data yang berkaitan pada Prosedur Alur Data dan Informasi dengan melakukan konvensi, spesifikasi dan pedoman teknis dan pemanfaatan basis data. Dari hasil kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan struktur basisdata, kodifikasi, relasi data dan atribut setiap data yang telah distandardkan.

c)

Konsolidasi dan Integrasi Data Penggabungan dan integrasi dari seluruh Alur Data dan Informasi dimana Infrastruktur Data sudah distandardkan. Dengan kegiatan ini diharapkan data dari unit-unit sumber data yang terkait pada Alur Data dapat mengirimkan datanya ke dalam Data Repository yang telah ditentukan dan diintegrasikan.

d)

Interaksi, transaksi dan transformasi data Melakukan komunikasi dan transaksi antar data yang telah terkumpul pada Data Repository dengan fasilitas internet dan memperhatikan tata cara yang telah distandardkan. Pada tahapan ini diharapkan data yang integrasi sudah dapat dijadikan informasi bagi pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan juga sebagai informasi

yang

terkini

dan

berkualitas

bagi

publik

dengan

menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. e)

Optimalisasi dan Evaluasi Optimalisasi dari seluruh proses dari penyajian informasi ini dengan melakukan pemutahiran data dari seluruh unit yang terkait serta melakukan evaluasi untuk pengembangan dari penyajian informasi sehingga dapat lebih optimal.

C.

SKALA PRIORITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Skala prioritas pengembangan teknologi informasi dan ko munikasi di Departemen Perhubungan dilakukan sebagai berikut : 1.

Melakukan investasi bagi pengembangan aplikasi teknologi informasi baru.

2.

Peningkatan dan optimalisasi penggunaan aplikasi yang ada untuk lebih mendukung dan memenuhi kebutuhan organisasi. 11

3.

Integrasi dan Pembenahan infrastruktur jaringan yang ada.

1.

Prioritas Pengembangan Program Aplikasi Kategorisasi kebutuhan aplikasi pada setiap subsektor menjadi tiga bagian utama, yaitu : a)

Kelompok Aplikasi Strategis Kelompok aplikasi strategis meliputi aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan sektor Perhubungan seperti :

b)

1)

Sistem Data Warehouse;

2)

Sistem Informasi Perhubungan;

3)

Sistem Informasi Eksekutif;

4)

Sistem Informasi Pendukung Keputusan (DSS).

Geografis

Sarana

dan

Prasarana

Kelompok Aplikasi Manajerial. Kelompok

aplikasi

manajerial

meliputi

aplikasi-aplikasi

yang

diperlukan untuk membantu dalam manajemen pelaksanan tugas seperti :

c)

1)

Sistem Informasi Pelaporan;

2)

Sistem Informasi Knowledge Management;

3)

Sistem Informasi Manajemen Unit Kerja;

4)

Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen;

5)

Website unit kerja Departemen Pehubungan;

6)

Sistem Informasi Kolaborasi dan Workflow.

Kelompok Aplikasi dukungan layanan (transaksional). Kelompok aplikasi dukungan layanan meliputi aplikasi-aplikasi yang mendukung pelaksanaan operasional seperti : 1)

Aplikasi pengadaan barang jasa elektronik;.

2)

Aplikasi perizinan elektronik;

3)

Aplikasi on line lainnya.

12

2.

Prioritas Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fokus pengembangan infrastruktur jaringan akan lebih ditekankan kepada terjadinya integrasi pada masing-masing unit kerja dan peningkatan jaringan akses untuk menciptakan pola kerja berbasis teknologi informasi sehingga terjadi sinergi antar unit kerja yang akan membuat proses kerja menjadi lebih efisien, efektif dan berkesinambungan.

3.

Prioritas Pengembangan Jaringan Komunikasi Teknologi

telekomunikasi

merupakan

salah

satu

teknologi

yang

berkembang dengan sangat cepat. Mulai dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi VoIP (Voice over Internet Protocol), Teknologi satelit yang memugkin melakukan komunikasi dimana saja, kapan saja dan

oleh

siapa

saja.Teknologi

telekomunikasi

bergerak

(mobile

technology) juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dimulai dengan layanan yang kita kenal 1G, 3G, 3.5G sampai dengan 4G dan bahkan 5G. Pada dasarnya teknologi di atas dapat kita implementasikan untuk menunjang kebutuhan komunikasi data sektor Perhubungan yang secara geografis memiliki unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Prioritas pengembangan pada jaringan komunikasi akan ditekankan kepada komunikasi yang bersifat umum dan tidak memiliki keterkaitan dengan internasional regulasi

seperti ICAO (International Civil Aviation

Organization), IMO (International Maritime Organization), dll. Adapun Prioritas pengembangan Jaringan Komunikasi meliputi : a)

Penetapan Standarisasi penggunaan media komunikasi melalui wired line.

b)

Penetapan Standarisasi penggunaan media komunikasi melalui wireless line.

13

D.

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Arah

Pengembangan

pemanfaatan

TIK

di

Departemen

Perhubungan

memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, integrasi, dan sinkronisasi sistem informasi, oleh karena itu perlu diatur sistem dan prosedur serta mekanisme yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi. Sistem dan prosedur pemanfatan TIK mengatur beberapa hal antara lain : 1.

Kodefikasi Data Integrasi data dan informasi menjadi hal yang penting di lingkungan Departemen Perhubungan saat ini, mengingat begitu banyak aplikasi dan database yang dibangun, oleh karena itu perlu ditetapkan kodefikasi data yang dapat di jadikan acuan bila Direktorat Jenderal/badan membangun aplikasi dan database sehingga data dapat mengalir ke database server/datawarehouse yang berada di data center Pusdatin. Kodefikasi data tersebut mencakup pengkodean field di struktur data sebuah aplikasi database. Field yang perlu ditetapkan kodefikasinya adalah field yang bersifat umum dan relatif tetap seperti kode provinsi/kabupaten/kecamatan, negara, kode sarana/prasarana transportasi dan lain-lain. Sedangkan untuk field yang dianggap bersifat transaksional dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing subsektor. Di samping itu dengan adanya teknologi interoperabilitas dengan XML (standar

data)

diharapkan

setiap

aplikasi

yang

dibangun

dapat

mengalirkan data ke dalam Datawarehouse di Pusdatin untuk keperluan bersama di lingkungan Departemen Perhubungan maupun untuk konsumsi Pimpinan dan masyarakat luas. 2.

Standardisasi Pengembangan PUSDATIN mendukung

perlu

menetapkan

pengembangan

standardisasi

sistem

informasi

kebutuhan di

yang

lingkungan 14

Departemen Perhubungan, beberapa standardisasi yang perlu dilakukan antara lain : a)

Standardisasi Pengembangan Data Center dan Jaringan Pada lingkungan Direktorat Jenderal, Inspektorat, serta badan yang berada dibawah Departemen Perhubungan membutuhkan Data Center yang menjadi pusat pengelolaan data operasional aktivitas Direktorat Jenderal/Badan/UPT, berikut kebutuhan minimal perangkat keras dan lunak dalam pembangunan Data Center di setiap Direktorat Jenderal/Badan/UPT: Tabel 1 Kebutuhan Minimal Perangkat Keras dan Lunak Data Center NO

URAIAN

SATUAN VOLUME

1 Server

Unit

2

2 Workstation Corporate Desktop PC

Unit

10

3 Scanner

Unit

8

4 Switching

Unit

1

5 Printer Laser

Unit

8

6 External Modem

Unit

1

7 Rack System

Unit

1

Paket

1

9 KVM (Keyboard Video Monitor)

Unit

1

10 Security Access Control System

Paket

1

Unit

1

Unit

2

13 Antivirus Enterprise Edition

Unit

1

14 Live Communication Server

Unit

1

8 Cabling System

11 UPS Rackmount 2 KVA 12 Operating System Server Proprietary atau Open Source

15

Gambar 6 STANDARDISASI DATA CENTER DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG DI SUBSEKTOR

Server Operasional Subsektor

Storage

Integrasi ke Network Pusdatin Switch Data Center Pusdatin

Data Center Subsektor dan Badan

Gambar 7 STANDARDISASI DATA CENTER DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG DI UPT

Server Operasional UPT

Modem

Switch

Data Center UPT Data Center Pusdatin

16

b)

Standarisasi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Operasi Dalam menentukan produk dan framework untuk pengembangan aplikasi,

aspek

yang

menjadi

bahan

pertimbangan

mengutamakan kemudahan integrasi data aplikasi

yang

memudahkan

dikembangkan, tahapan

dan

dengan

pengembangan

adalah

informasi

demikian

dari maka

data warehouse

Departemen Perhubungan. Untuk membangun aplikasi spesifik ini dapat menggunakan

proprietary Software maupun Open Source

Software. c)

Standardisasi proses pengembangan aplikasi Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan aplikasi meliputi :

d)

1)

Perencanaan;

2)

Analisis kebutuhan Informasi;

3)

Perancangan rinci sistem;

4)

Implementasi sistem;

5)

Pemeliharaan system.

Standarisasi Pengembangan Web Site Direktorat Jenderal dan Badan-badan Website merupakan jenis dari aplikasi yang sangat memberikan kontribusi dan flesibilitas terhadap akses informasi yang menjadi kebutuhan

setiap

subsektor

untuk

disosialisasikan

atau

didistribusikan. Default Content pada Website tersebut harus memenuhi kebutuhan informasi sebagai berikut: a)

Berisi berita dan update aktivitas pada setiap Direktorat Jenderal/Badan.

b)

Visi, Misi dan Organisasi.

c)

Polling System.

d)

Download Center.

e)

Forum.

f)

Kalender dan agenda kerja pada Direktorat Jenderal/Badan. 17

g)

Sosialisasi standar, kebijakan serta prosedur yang terkait dengan Direktorat Jenderal/Badan transportasi tersebut.

e)

h)

Filing System.

i)

Pengelolaan Proyek dan Aktivitas.

j)

Search Engine.

k)

Pengaduan Masyarakat dan Opini Publik.

Standarisasi Pengembangan Sistem Informasi Berbasiskan Spatial Aplikasi

berbasiskan

spatial merupakan salah satu aplikasi

parameter kendali kunci yang memberi dukungan terhadap aktivitas pada lingkungan Departemen Perhubungan, untuk lebih detail mengenai standardisasi aplikasi berbasiskan spatial akan diatur tersendiri dalam peraturan tersendiri. Mekanisme Pemutakhiran, Aliran dan Penanggung Jawab Data akan diatur tersendiri. f)

Kandungan data dan informasi sesuai dengan tingkatan penggunaan Dalam hal kandungan informasi yang di-publish (ditampilkan) untuk pencari data dan informasi, maka data dan informasi yang ditampilkan atau disajikan menurut tingkat penggunanya yang dibedakan melalui user name (nama user) dan password (kata sandi) sehingga data dan informasi yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan pencari data dan informasi.

g)

Perangkat Lunak yang digunakan Dalam setiap pembangunan aplikasi generik (buatan) maupun penggunaan aplikasi yang berasal dari vendor (paket program) di lingkungan

Departemen

Perhubungan,

harus

menggunakan

perangkat lunak legal, untuk itu perlu upaya pengurangan penggunaan

produk

bajakan

(illegal)

dengan

tetap

mempertimbangkan efisiensi investasi, hingga pada waktu yang ditentukan semua perangkat lunak yang dioperasikan di lingkungan Departemen Perhubungan adalah perangkat lunak legal. 18

h)

Sistem Pengamanan Data dan Informasi Sistem pengamanan data dan informasi yang terdapat di lingkungan Departemen Perhubungan harus dijamin mulai dari keamanan server, client secara fisik dan juga keamanan secara sistem melalui password (kata sandi) sehingga hanya orang tertentu yang memiliki otoritas dapat mengakses server atau client. Demikian juga untuk keamanan data di dalam aplikasi dan database diatur menggunakan password yang berjenjang untuk melihat data dan informasi sesuai dengan tingkatan user dan passwordnya.

i)

Penanggung jawab program aplikasi Untuk program aplikasi yang bersifat generik (buatan), transaksional dan berada di dalam data center masing-masing Direktorat Jenderal/Badan, maka yang bertanggung jawab dalam operasional, pemeliharaan dan penanggung jawabnya diserahkan ke masingmasing Direktorat Jenderal/Badan yang bersangkutan. Program aplikasi yang bersifat generik strategis dan untuk menjadi konsumsi pimpinan, internal Departemen Perhubungan atau publik, operasional, pemeliharaan dan penanggung jawabnya di serahkan ke Pusdatin. Program aplikasi yang bersifat generik penunjang operasional Departemen

Perhubungan,

operasional,

pemeliharaan

dan

penanggung jawabnya di serahkan ke Pusdatin. Untuk program aplikasi yang berasal dari vendor (paket program) dan untuk digunakan di lingkungan internal unit kerja maka operasional, pemeliharaan dan penanggung jawabnya diserahkan ke masing-masing pengelola (Direktorat Jenderal/Badan, pusdatin). j)

Penempatan server Server yang didalamnya terdapat aplikasi yang bersifat generik transaksional dan aplikasi dari vendor dapat diletakkan di data center masing-masing Direktorat Jenderal/Badan. Server yang 19

didalamnya terdapat aplikasi yang bersifat generik strategis dan penunjang operasional diletakkan di Pusdatin. k)

Pengaturan domain Sesuai dengan aturan penamaan domain yang diatur oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, maka level departemen menggunakan www.dephub.go.id kemudian untuk level eselon I mengacu pada penamaan domain level departemen (Direktorat Jenderal/Badan.dephub.go.id) dengan pengelolaan DNS server diserahkan ke Pusdatin dan untuk level eselon II mengacu pada penamaan

domain

level

eselon

Jenderal/Badan.dephub.go.id)

I

(eselon2-Direktorat

atau

(Direktorat

Jenderal/Badan.dephub.go.id/ eselon2) dengan pengelolaan DNS server diserahkan ke masing-masing data center eselon I masingmasing unit kerja. l)

Proses perencanaan program pengembangan TIK di Dephub Setiap usulan kegiatan yang terkait dengan TIK sebelum mendapat persetujuan dari Biro Perencanaan, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pusdatin dalam rangka efisiensi, efektivitas, sinkronisasi dan memudahkan integrasi sistem serta menghindari duplikasi.

m)

Pelayanan kepada masyarakat (public sevices) Untuk pelayanan public dikembangkan sistem dan prosedur yang mendukung

ke

arah

pelayanan

elektronik

(e-services).

Pengembangan ini mendukung ke arah pelaksanaan electronic government di lingkungan Departemen Perhubungan.

20

BAB III ROAD MAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN 2007-2012 Sesuai dengan survei Konsultan IT (Gardner Consulting) yang pernah dilakukan bahwa anggaran ideal untuk bidang TIK adalah 3% - 5% dari anggaran total pembangunan pada tahun berjalan. Dari anggaran tersebut, perkiraan Investasi untuk Pengembangan TIK di Departemen Perhubungan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terdiri dari: 1. Investasi Pengembangan Infrastruktur. a. Jangka Pendek sebesar Rp. 46 Miliar b. Jangka Menengah sebesar Rp. 114,5 Miliar c. Jangka Panjang sebesar Rp. 46 Miliar 2. Investasi Pengembangan Perangkat Lunak a. Jangka Pendek sebesar Rp. 81 Miliar b. Jangka Menengah sebesar Rp. 160 Miliar c. Jangka Panjang sebesar Rp. 31 Miliar 3. Investasi Pengembangan SDM dan SISPRO. a. Jangka Pendek sebesar Rp. 2,4 Miliar b. Jangka Menengah sebesar Rp. 8,6 Miliar c. Jangka Panjang sebesar Rp. 7,3 Miliar Pengembangan Infrastruktur sampai dengan tahun 2007 meliputi Prototipe Video on Data, Prototipe IP-Telephony, Backup CORE dan pengembangan Local Area Network (jaringan akses). Road Map Pengembangan Perangkat Keras tahun 2008 mencakup pengintegrasian jaringan di subsektor baik secara fisik maupun logical kedalam network yang yang dikelola oleh Pusdatin, pengimplementasian

IP

Converence

sebagai

media

untuk

melakukan

komunikasi visual untuk Pimpinan Departemen Perhubungandan jajaran Eselon I dan II dilingkungna Departemen Perhubungan, peningkatan standar kualitas layanan dan memperluas jaringan akses internet serta mengkonsolidasikan kebutuhan media penyimpanan data (data storage) di lingkungan Departemen Perhubungan. Tahun 2009 mencakup optimalisasi jaringan dan perangkat terpasang, implementasi data warehouse, peningkatan security jaringan (LAN security dan internet security). Tahun 2010 mencakup implementasi internet 21

load balancing dan WAN IP Conference. Tahun 2011 mencakup optimalisasi infrastruktur jaringan. Tahun 2012 mencakup pembangunan Disaster Recovery Center (DRC). Pengembangan Perangkat Lunak sampai dengan tahun 2007 meliputi DSS, SILAYAN, SIMLIT, SIMDIK, SIREN, SIMADU, SPASIAL, PORTAL, SIMTAN, SIMKEU. Road Map Pengembangan Perangkat Lunak tahun 2008 mencakup konsolidasi operasional program aplikasi, tahun 2009 mencakup konsilidasi layanan dan operasional, tahun 2010 mencakup konsolidasi layanan dan legalisasi perangkat lunak (software), tahun 2011 mencakup akselerasi pelayanan, tahun 2012 mencakup pelayanan optimal dari seluruh sistem aplikasi. Uraian lengkap pengembangan perangkat lunak pada butir 2. Peningkatan SDM dan SISPRO sampai dengan tahun 2007 meliputi Pelatihan Teknis dan Persiapan. Road Map Pengembangan SDM dan Sispro tahun 2008 mencakup konsolidasi organisasi bidang TIK, tahun 2009 mencakup konsilidasi sumber daya, tahun 2010 mencakup peningkatan kapasitas, tahun 2011 mencakup optimalisasi kapasitas SDM. Uraian lengkap pengembangan SDM dan Sispro pada butir 3. Pengembangan Aplikasi di lingkungan Departemen Perhubungan yang bersifat umum untuk kebutuhan keseluruhan Direktorat Jenderal/Badan dilaksanakan secara terpusat oleh Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan. Sedangkan pengembangan Aplikasi di lingkungan Departemen Perhubungan yang bersifat khusus yang berhubungan dengan bisnis proses masing-masing Direktorat

Jenderal/Badan

dilaksanakan

oleh

masing-masing

Direktorat

Jenderal/Badan tersebut dan dikoordinasikan dengan Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan.

22

Tabel 2 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN SETJEN JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGEN SI

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

Inventarisasi dan Integrasi Infrastruktur Jaringan LAN Implementasi Prototipe IP Conference Standarisasi Kualitas Layanan Network

KONFERGENSI DATA-VOICEVIDEO dan PERLUASAN IMPLEMENTASI Penyusunan Redundant Blue Print Internet Rencana Akses / Strategis Internet Load Pengembangan Balancing TIK Konsolidasi dan Implementasi Integrasi Network Infrastruktur Akses Kontrol Jaringan Peningkatan Implementasi Backbone WAN IP Jaringan Conference Pembangunan Implementasi Infrastruktur WAN IP Data Telephony Warehouse

Perluasan Jaringan Wireless Akses




Peningkatan Bandwith 4 MB, Pengembanga n Video on data, Konsolidasi Infrastruktur, Pembuatan Pedoman Standarisasi Data Center dan Infrastruktur Pendukung (Directorat dan UPT)

Peningkatan Bandwith 6 MB, Konsolidasi Storage, Konfergensi Data Voice Video, Upgrade redundant Firewals, LAN S SecurityIdentity-Based Network Services, Unified Enhancement Communication Enhancement Redudant Internet Cache/Proxy Enhancement

Peningkatan Bandwityh menjadi 8 MB

Peningkatan Bandwith Menjadi 10 MB

Konsolidasi dan Integrasi Data Storage

OPTIMUM INFRASTRUKTUR dan DISASTER RECOVERY

Konsolidasi Layanan

Disaster Recovery




Pemeliharaan Infrastruktur


Evaluasi Master Plan

23

Pengembang an Integrasi Identity Evaluasi Infrastruktur Based Network Master Plan TIK Services (IBNS) Command Center Peningkatan Layanan Akses Jaringan Pemeliharaan Internet Kantor Infrastruktur Pusat Departemen Perhubungan Pembangunan Infrastruktur TI untuk Real Time Evaluasi Master Plan Business Intelligence Dephub Integrasi Sistem Jaringan Terpadu Sektor Transportasi Peningkatan Utilisasi Network Device, Ruang Data Center dan Information Center Pembangunan Infrastruktur TIK Command Center Pemeliharaan Infrastruktur Evaluasi Master Plan

24

Tabel 3 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN DITJEN HUBDAT

JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGENSI Konsolidasi dan Integrasi Data Storage Implementasi Prototipe IP Conference Standarisasi Kualitas Layanan Network



Konsolidasi Layanan

Disaster Recovery









Tabel 4 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN DITJEN HUBLA JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGENSI Konsolidasi dan Integrasi Data Storage Implementasi Prototipe IP Conference



Konsolidasi Layanan

Disaster Recovery

Full Network Service 25

Standarisasi Kualitas Layanan Network








Tabel 5 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGENSI Konsolidasi dan Integrasi Data Storage Implementasi Prototipe IP Conference Standarisasi Kualitas Layanan Network



Konsolidasi Layanan

Disaster Recovery









26

Tabel 6 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGENSI Konsolidasi dan Integrasi Data Storage Implementasi Prototipe IP Conference Standarisasi Kualitas Layanan Network Perluasan Jaringan Wireless Akses



Konsolidasi Layanan

Disaster Recovery









Tabel 7 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN BADANBADAN DAN ITJEN JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGENSI Konsolidasi dan Integrasi Data Storage Implementasi Prototipe IP Conference



Konsolidasi Layanan

Disaster Recovery


27

Standarisasi Kualitas Layanan Network Perluasan Jaringan Wireless Akses








Tabel 8 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN SETJEN JANGKA PENDEK KONSOLIDASI OPERASIONAL Pembangunan SI Perijinan Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG



Pengembangan Data Warehouse Perhubungan

Pengembangan SI Perijinan Sektor Pembangunan S Transportasi I Helpdesk Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian Pembangunan Aplikasi Executive Pembangunan S Information I Kolaborasi Sistem (EIS) Sektor Transportasi Pembangunan Pembangunan Data SI Terpadu Warehouse Sektor Departemen Transportasi Perhubungan Pembangunan Aplikasi Data Repository Otomatisasi Perhubungan Perkantoran Darat

Pembangunan S I Pendukung Pengambilan Keputusan

S I Eksekutif

S I Eksekutif

Pemeliharaan PORTAL



Pengembangan Pengembangan Pengembangan S I Helpdesk S I Command S I Command (Monitoring Center Center 1.500 titik)

Pengembangan Data Spasial Sosialisasi Departemen Master Plan Perhubungan

Sosialisasi Master Plan

Pengembangan Evaluasi S I Command Master PlanTIK Center

Evaluasi Master Plan TIK 28

Pemeliharaan PORTAL Pembangunan Data Repository Perhubungan Laut

Pembangunan Pembangunan S Data Repository I Pengelolaan Perhubungan Dokumen Udara S I Evaluasi Pembangunan Jabatan Data Repository Struktural dan Perhubungan Fungsional Perkeretaapian S I Verifikasi dan Penilaian Pembangunan Dokumen SI Pentarifan Realisasi Sektor Anggaran Transportasi Pendapatan dan Belanja S I Pengelolaan Pembuatan Anggaran dan Program Pelaporan Aplikasi Anggaran Indikator Kinerja Kantor Pusat Transportasi S I Pengelolaan Pemutakhiran Kerjasama Konten Portal Terkait Hibah Departemen dan Bantuan Perhubungan Luar Negeri S I Pengelolaan Pengembangan Organisasi Sistem Dalam Rangka Pengadaan Otonomi Daerah Barang Jasa Bidang Secara Perhubungan Elektronik Pengembangan Data Spasial S I PerundangBerbasis Citra Undangan Satelit Departemen Perhubungan SI Pembangunan S Perencanaan, I Command Pelaksanaan Center dan Evaluasi Program Kerja

SI Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pelaporan Dana APBN dan Bantuan Luar Negeri S I Investigasi dan Audit Kecelakaan S I Pengajuan Rencana Anggaran S I PNBP Online Angkutan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian Sistem Informasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sosialisasi Master Plan Pengembangan Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Evaluasi Master Plan TIK

29

S I Pengelolaan RKA dan RENJA

S I Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja S I Pengelolaan, Pemantauan S I Analisa dan Analisa Organisasi dan Perkembangan Ketatalaksanaan Biaya Transportasi S I Pengelolaan S I Pengelolaan Inventaris Ratifikasi Barang Milik Konvensi dan Kekayaan Perjanjian Negara di Internasional di lingkungan Bidang Departemen Transportasi Perhubungan S I Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pemanfaatan S I Pengelolaan dan Ujian Dinas dan Penghapusan Ujian Barang Milik Penyesuaian Kekayaan Ijazah Negara di lingkungan Departemen Perhubungan S I Penyiapan Bahan Pendapat S I Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Perbendaharaan Lingkungan Hidup di Bidang dan Penatausahaan Transportasi Keuangan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian S I Pendukung S I Penyidikan Pengambilan Tindak Pidana Keputusan Sektor Terkait Dengan Transportasi Penyelesaian Darat, Laut, Masalah dan Udara dan Tuntutan Ganti Perkeretaapian Rugi

30

Sosialisasi Studi Program

SI Perbendaharaan S I Pelayanan Informasi Publik Sektor Transportasi S I Pembinaan Dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Eksternal Departemen Perhubungan S I Pembinaan Kegiatan Komunikasi Berbagai Kebijakan Sektor Transportasi S I Edukasi Kebijakan Transportasi Sosialisasi Master Plan Evaluasi Master Plan TIK

31

Tabel 9 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN DITJEN HUBDAT JANGKA PENDEK KONSOLIDASI OPERASIONAL Setditjen SI Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Keterangan : SI Perencanaan ini diadaptasi dari Departemen Keuangan dan Bappenas meliputi : -Aplikasi RKAKL; -Aplikasi RKP dan; Aplikasi Laporan Konsolidasi

Pengembangan SI Infrastruktur dan Kinerja Perhubungan Darat

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG



Pengembanga n SI Infrastruktur dan Kinerja Perhubungan Darat

Pengembanga n SI Kepegawaian dan Ketatausahaan

Integrasi Sistem Informasi di Lingkungan Perhubungan Darat

Sistem Informasi Perhubungan Darat yang Terintegrasi Berbasis Web dan GIS

SI SDM

32

SI Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat SI Penegakan Hukum

Keterangan : SI Keuangan diadaptasi dari Departemen Keuangan meliputi : -SAI; -BAS; -SBK/SISU; Asset SI Kehumasan Bidang LLAJ Pembangunan Software dan Hardware Road Traffic and Management Center (Pusat)

Pembangunan Software dan Hardware Road Traffic and Management Center (Pusat)



Pembangunan Software dan Hardware Road Traffic and Management Center (Daerah) Pembangunan Software dan Hardware CCTV (24 lokasi) untuk Angkutan Lebaran dengan media jaringan satelit dan fiber optik

Pembanguna n Software dan Hardware Road Traffic and Management Center (Daerah) Pembanguna n Software dan Hardware CCTV (24 lokasi) untuk Angkutan Lebaran dengan media jaringan satelit dan fiber optik

Pembangunan Software dan Hardware Road Traffic and Management Center (Daerah) Pembangunan Software dan Hardware CCTV (24 lokasi) untuk Angkutan Lebaran dengan media jaringan satelit dan fiber optic

33

Pembangunan Software dan Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Tasikmalaya) Penyusunan Database Perlengkapan Jalan

Pengembanga n Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Yogyakarta)


Pengembang an Jaringan Komunikasi berupa Link sebesar 6 MB


Upgrade Database Perlengkapan Jalan dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat Upgrade Database Jembatan Timbang dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat (Pulau Jawa)

Pengembanga n Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Jateng)

Pengembang an Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Tasikmalaya)

Pengembanga n Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Purabaya)

Upgrade Database Jembatan Timbang dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat (Pulau Sumatera)

Upgrade Database Jembatan Timbang dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat (Pulau Kalimantan)

Pembangunan SIM Lalu Lintas Jalan

Pembangunan SIM Lalu Lintas Jalan (Lanjutan) Pantura (Jabar)

Pilot Project Konektivitas data Jembatan Timbang dengan sistem online ke Pusat (3 Jembatan Timbang di 3 Propinsi pada jalur Pantura)

Pengembanga n Konektivitas data Jembatan Timbang dengan sistem online ke Pusat (3 Jembatan Timbang di 3 Propinsi pada Jalur Pansela)

Pembanguna n SIM Lalu Lintas Jalan (Lanjutan) Pantura (Jabar) Pembanguna n Sistem Informasi Manajemen Perijinan Angkutan AKAP di Pulau Jawa

Studi Pembangunan Sistem Informasi Database PPNS

Pengembanga n Sistem Informasi Database PPNS (Pusat)

Pembangunan SIM Lalu Lintas Jalan (Lanjutan) Pantura (Jabar) Pengembanga n Konektivitas data Jembatan Timbang dengan sistem online ke Pusat (3 Jembatan Timbang di 3 Propinsi pada Jalur Tengah) Pengembanga n Sistem Informasi Database PPNS (Daerah) (Pulau Jawa)

Upgrade Database Jembatan Timbang dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat (Pulau Sulawesi dan Bali) Pembangunan SIM Lalu Lintas Jalan (Lanjutan) Pantura (Jabar) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perijinan Angkutan AKAP di Pulau Sumatera

Pengembang an Sistem Informasi Database PPNS (Daerah) (Pulau Sumatera)

Pengembanga n Sistem Informasi Database PPNS (Daerah) (Pulau Kalimantan)

Penyusunan Database Jembatan Timbang (Pusat)

34

Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signal diJalur Pansela (4 Lokasi) (JabarYogyakarta) Pembangunan Peta Vektor Digital Pulau Jawa

Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signal di Jalur Tengah (2 Lokasi) (JabarJateng) Pembagunan Peta Vektor Digital Pulau Sumatera

Pengadaan dan Pemasangan Variable Signal di Jalur Tengah (2 Lokasi) (JabarJateng) Pembangunan Peta Vektor Digital Pulau Kalimantan

Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signal di Jalur Pantura (2 Lokasi) (Jateng-Jatim) Pembanguna n Peta Vektor Digital Pulau Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara

Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signal di Jalur Pansela (2 Lokasi) (Jateng-Jatim) Pembangunan Peta Vektor Digital Pulau Irian Jaya dan Maluku

S I Profile Transportasi Perkotaan dan Aplikasi

S I Jaringan Jalan Perkotaan Berbasis GIS

S I Jaringan Trayek Perkotaan Berbasis GIS

S I Informasi Angkutan Umum Perkotaan Tidak Dalam Trayek

SI Produksi Angkutan Penyeberanga n

S I Tarif Angkutan Penyeberanga n

S I Jadwal Angkutan Penyeberang an

S I Perawatan Kapal Penyeberanga n

SI Pemantauan Operasi Kapal Penyeberanga n

Bidang Transp. Perkotaan S I Profile Transportasi Perkotaan

Bidang LLASDP SI Transportasi Penyeberangan yang meliputi : Lintas Pelabuhan, Kapal.

S I Perawatan Pelabuhan Penyeberanga n SI Transportasi Sungai dan Danau yang meliputi : Alur Pelayanan, Pelabuhan, Kapal.

SI Produksi Angkutan Sungai dan Danau

SI Tarif Angkutan Sungai dan Danau

35

SI Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau SI Perawatan Pelabuhan Sungai dan Danau

SI Rambu Navigasi Sungai dan Danau

SI Data Kecelakaan

SI Penelitian Kecelakaan

SI Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

SI Monitoring Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) dan Lokasi Banyak Kecelakaan(LB K)

SI Monitoring Manajemen Keselamatan Sungai Danau & Penyeberanga n

SI Manajemen Keselamatan SDP

Bidang Kes. Transdar Sistem Informasi Keselamatan Transportasi Darat berbasis Web

Pengembanga n Sistem Informasi Keselamatan Transportasi Darat berbasis Web

Tabel 10 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN DITJEN HUBLA JANGKA PENDEK KONSOLIDASI OPERASIONAL

SI Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

KONSOLIDASI LAYANAN DAN OPERASIONAL S I Analisa Kerawanan Wilayah dan Tingkat SI Ancaman Perencanaan Keamanan Pola Jaringan serta Trayek Pengamanan Angkutan Laut Sarana dan Dalam Negeri Prasarana Berbasis GIS Transportasi di Laut, Pantai dan Pelabuhan Berbasis GIS


S I Inventory Peralatan Pengerukan dan Reklamasi

SI Pengesahan Konstruksi, Instalasi Permesinan, Listrik dan Lambung Timbul Kapal, Stabilitas Kapal dan Rancang Bangun Kapal 36

S I Evaluasi dan Pelaporan Jaringan Trayek Angkutan laut Dalam Negeri

SI Perencanaan Kebutuhan Angkutan Laut dan Angkutan Bahan Pokok

SI Komunikasi dan Pelaporan Keselamatan Kapal dari Daerah

S I Kejahatan dan Pelanggaran Transportasi Laut

S I Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perencanaan dan Survei Teknis Fasilitas Pelabuhan, Program Pembangunan dan Perawatan Fasilitas Pelabuhan S I Pengelolaan Perawatan Kapal S I Pemantauan Kapal

Tabel 11 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD JANGKA PENDEK KONSOLIDASI OPERASIONAL SI Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

KONSOLIDASI LAYANAN DAN OPERASIONAL S I Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pengamanan SI Bandar Udara Pengelolaan dan Angkutan Peralatan Udara serta Informasi dan Pertolongan komunikasi Kecelakaan Bandar Udara Pesawat dan Pemadaman Kebakaran dan Salvage


37

S I Pengelolaan Perawatan Pesawat

S I Trayek Angkutan Udara Dalam Negeri

S I Pemantauan Pesawat

S I Evaluasi dan Pelaporan dibidang Peralatan Pembangkit dan jaringan Listrik Bandara dan Peralatan Elektronikal dan Instalasi Listrik Bandara S I Audit Mutu Kelaikan dan Operasi Pesawat Udara Berkala SI Pengelolaan Peralatan Fasilitas Sisi Darat dan Sisi Bandar Udara SI Pengelolaan Peralatan Komunikasi Antar Stasiun Penerbangan dan Peralatan Komunikasi Lalulintas Penerbangan

S I Pelayanan lalu Lintas Penerbangan dan manajemen Ruang Udara Berbasis GIS

38

Tabel 12 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN JANGKA PENDEK KONSOLIDASI OPERASIONAL SI Manajemen Perkantoran (Office Automation)

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

KONSOLIDASI LAYANAN DAN OPERASIONAL SI Perizinan SI Manajemen Investasi di Pelayanan bidang Publik (PSO) Perkeretaapian

AKSELERASI PELAYANAN dan PELAYANAN OPTIMAL SI Manajemen Pengembangan Jaringan KA

SI Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Ditjen Perkeretaapian

SI Manajemen SI Manajemen Asset dan Sertifikasi Perkeretaapian Perawatan Prasarana Perkeretaapian (IMO)

SI Dokumentasi Bantuan Hukum

SI Manajemen Keselamatan KA

SI Manajemen dan Sertifikasi Pengelolaan TAC

Peta Informasi Perkeretaapian

SI Manajemen Pengujian dan Sertifikasi Sarana

SI Manajemen dan Sertifikasi Peralatan & Logistik

SI Manajemen Pengujian dan Sertifikasi Prasarana

SI Manajemen Perawatan Fasilitas Sarana (Depo & Balai Yasa)

SI Manajemen Sertifikasi SDM Sarana (Awak dan Teknisi) SI Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan KA (Gapeka)

39

Tabel 13 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN BADANBADAN DAN ITJEN JANGKA PENDEK KONSOLIDASI OPERASIONAL SI Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil Pengawasan S I Rencana Pola, Program dan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG



S I Kerja Sama Pengembangan ` Diklat Perhubungan

S I Akreditas Program dan Lembaga Diklat

S I Pelayanan SAR berbasis GIS dengan Citra Satelit

S I Petunjuk Operasi dan Pemeliharaan Alat Komunikasi dan Elektronika

SI Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Penelitian Dan Pengembangan

S I Kerjasama dan Aplikasi Dalam Penunjang Litbang

S I Rencana Kebutuhan Badan Diklat

S I Pengelolaan Data dan Aplikasi Dalam Menunjang Litbang

S I Evaluasi Pelaksanaan Diklat Perhubungan SI Pengelolaan Persiapan, Pelaksanaan, dan Sertifikasi Peserta Diklat

40

S I Kepustakaan Bidang Diklat S I Penyuluhan dan Pemasyarakatan SAR S I Penyusun Petunjuk Teknis Pembinaan Potensi SAR S I Penyiapan Data dan Aplikasi Dalam Menunjang Litbang

Tabel 14 ROADMAP PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN JANGKA PENDEK KONSOLIDASI ORGANISASI BIDANG TIK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG



Penyiapan Tenaga Pelatihan

Penyusunan Silabus Diklat Internal

optimalisasi dan evaluasi

Penyiapan Sertifikat Diklat

Penyusunan Kebutuhan Peserta Diklat Internal

Peningkatan Kemampuan SDM

Pelaksanaan kemitraan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Reqruitment Tenaga Teknis Pengelola TIK

Pelaksanaan Monitoring Pemanfaatan Penempatan Teknologi Lokasi Informasi DIKLAT dan Komunikasi di Masingmasing unit

Pelasanaan monitoring

Pendistribusian Tenaga-tenaga penyusunan Jadwal Teknis pada masing-masing Pelatihan unit

Penyusunan Sispro Teknis Fungsional

Penyiapan Standarisasi Pemanfaatan TIK

Kerjasama Antar Instansi Pemerintahan atau swasta/Lembaga Terkait

Penyiapan Silabus Monitoring Pengembangan TIK

Pembinaan dan Penilaian Jabfung Pranata Komputer dan Statistisi

Peningkatan SDM

41

Peningkatan Pelayanan Mutasi dan Pensiun

Penyebaran Informasi Diklat Diklat Tingkat Eksternal Operator, untuk administtrator,dan Sertifikasi developer Teknis, Auditor, dan Quality assurance

Pengaturan Personil Pranata Komputer dan statistisi

Pengembangan SDM yang berkualitas

Penyebaran Personil Pranata komputer dan Statistisi di masingmasing unit pengelola teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 15 ROADMAP PENGEMBANGAN SISPRO DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN JANGKA PENDEK KONSOLIDASI ORGANISASI BIDANG TIK Prosedur Alur Data Dan Informasi Penyusunan Buku Buletin Data Dan Informasi Penyusunan Buku Produksi Data Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian Penyusunan Buku Statistik Perhubungan

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG



Interaksi, transaksi dan transformasi data Penyusunan Penyusunan Penyusunan Buku Buletin Buku Buletin Buku Buletin Data Dan Data Dan Data Dan Informasi Informasi Informasi Penyusunan Penyusunan Penyusunan Buku Produksi Buku Produksi Buku Produksi Data Sektor Data Sektor Data Sektor Transportasi Transportasi Transportasi Darat, Laut, Darat, Laut, Darat, Laut, Udara, Udara, Udara, Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Penyusunan Penyusunan Penyusunan Buku Statistik Buku Statistik Buku Statistik Perhubungan Perhubungan Perhubungan Standardisasi Infrastruktur Data

Konsolidasi dan Integrasi data

optimalisasi dan evaluasi Penyusunan Buku Buletin Data Dan Informasi Penyusunan Buku Produksi Data Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian Penyusunan Buku Statistik Perhubungan 42

Penyusunan Buku Data Operasional Sektor Transportasi Penyusunan Buku Informasi Transportasi Dephub Penyusunan Buku Peta Prasarana Transportasi Penyusunan Buku Statistik Sektor Terkait Penyusunan Buku Laporan Tahunan Penyusunan Buku Laporan Akuntabilitas Penataan Dokumen tasi dan Perpustakaan Penyusunan Buku Monitoring Angkutan Haji Pemutakhiran data web Portal









Penataan Dokumen tasi dan Perpustakaan Penyusunan Buku Monitoring Angkutan Haji Penyusunan Buku Monitoring Angkutan Lebaran Pemutakhiran data website dephub Pembuatan aplikasi Perpustakaan dan Dokumentasi






Penataan Dokumen tasi dan Perpustakaan Penyusunan Buku Monitoring Angkutan Haji Penyusunan Buku Monitoring Angkutan Lebaran Pemutakhiran data website dephub Pemutakhiran data aplikasi Perpustakaan dan Dokumentasi Pengelolaan Studio GIS

43

Pengelolaan Information Center Pengolaan Command Center Sispro pelaksanaan e-procurement




BAB IV PENUTUP

Perencanaan pemanfaatan TIK yang baik akan dapat membantu peningkatan kualitas SDM dalam melaksanakan pekerjaannya dengan ditunjang oleh infrastruktur dan perangkat TIK yang memadai. Sehingga memberikan manfaat

terhadap

proses

pelayanan

publik

agar

terbentuknya

kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu memenuhi pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya perencanaan pemanfaatan TIK, keberhasilannya dapat diukur secara kuantitatif, menyeluruh, dan terpadu serta berkelanjutan dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang baik (good government) dan pemerintah yang bersih (clean government). Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Perhubungan merupakan dokumen resmi sebagai acuan perencanaan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Perhubungan agar pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Perhubungan

dapat

dilakukan

secara sinergis dengan melibatkan seluruh unit-unit terkait di lingkungan Departemen Perhubungan. MENTERI PERHUBUNGAN ttd JUSMAN SYAFII DJAMAL

44

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 39 TAHUN 2009

Recommend Documents