PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP.39 TAHUN 2009 T E N T A N G

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP.39 TAHUN 2009

TENTANG RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang

: a.

bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien;

b.

bahwa dalam rangka terlaksananya pengembangan sistem informasi perhubungan yang terencana, terintegrasi, efektif dan efisien, mampu memenuhi kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diperlukan suatu pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan;

c.

bahwa untuk tersedianya pedoman dan acuan dalam pengembangan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Departemen Perhubungan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

1

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;

6.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;

7.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 22 Tahun 2008 tentang Unit Kliring Data dan Informasi Bidang Transportasi;

8.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di lingkungan Departemen Perhubungan;

9.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA

INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.

2

BAB I UMUM Pasal 1 Sistem Informasi Perhubungan merupakan Sistem yang dapat menghasilkan informasi Perhubungan yang berguna untuk mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bulanan dan tahunan, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi Departemen Perhubungan serta menyediakan informasi bagi pimpinan dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Pasal 2 (1) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada para pengguna informasi (information society) adalah perpaduan teknologi komputer (digital technology) dengan teknologi telekomunikasi (comunnication tools). (2) Komunikasi sebagaimana pada ayat (1) dimaksud di atas, tidak mencakup alat frekuensi radio darat, alat bantu navigasi laut, alat bantu komunikasi penerbangan dan persinyalan kereta api atau sejenis lainnya.

Pasal 3

Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Departemen Perhubungan dan Proses Pengembangannya sebagai pedoman atau acuan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengembangan sistem informasi di setiap unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan.

3

BAB II RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) Pasal 4 Rencana Induk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan Departemen Perhubungan mencakup kebutuhan pengembangan infrastruktur jaringan dan perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia serta sistem dan prosedur yang memadai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal 5 Kebutuhan pengembangan infrastruktur jaringan dan perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia serta sistem prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan sistem informasi perhubungan serta pelayanan data dan informasi perhubungan dan proses kerja dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

BAB III PROSES MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasal 6 Pusat Data dan Informasi mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur dasar meliputi : jaringan akses, media pemprosesan dan penyimpanan data, media kolaborasi terpusat, data center, information center serta command center di lingkungan Departemen Perhubungan.

4

Pasal 7

Direktorat Jenderal dan Badan-Badan yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur meliputi : jaringan akses, media pemprosesan dan penyimpanan data dan harus diintegrasikan dengan Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan.

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan sistem dan program aplikasi di lingkungan Departemen Perhubungan yang bersifat umum untuk kebutuhan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan-badan dilaksanakan secara terpusat oleh Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan.

Pasal 9

(1)

Pembangunan dan pengembangan sistem dan program aplikasi di lingkungan Departemen Perhubungan harus menggunakan kodefikasi data baku yang sudah digunakan oleh Pusat Data dan Informasi;

(2)

Setiap penetapan kodefikasi data di luar yang sudah digunakan di lingkungan Departemen Perhubungan harus disampaikan ke Pusat Data dan Informasi;

(3)

Pembangunan aplikasi di lingkungan Departemen Perhubungan harus mempunyai dokumentasi, rancangan desain sistem, rancangan database, source program dan petunjuk operasinya;

5

Pasal 10

(1)

Pembangunan Database di lingkungan Departemen Perhubungan harus diintegrasikan dengan Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan;

(2)

Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tujuan agar dapat diakses untuk kebutuhan Departemen Perhubungan dan dihimpun dalam data warehouse Departemen Perhubungan yang ada di Pusat Data dan Informasi;

Pasal 11

(1)

Data dan Informasi yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Informasi menjadi data dan informasi resmi bagi pimpinan Departemen Perhubungan;

(2)

Seluruh unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan wajib menyampaikan data ke Pusat Data dan Informasi untuk mendukung data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Pasal 12

Usulan kegiatan pembangunan dan pengembangan TIK oleh unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan rencana induk pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunkasi (TIK) Departemen Perhubungan.

Pasal 13

Usulan kegiatan pembangunan dan pengembangan TIK yang bersifat adhoc dan belum tercantum dalam rencana induk pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dapat dipertimbangkan dengan terlebih dahulu dibuatkan analisis dan selanjutnya menjadi bagian dalam rencana Induk pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

6

Pasal 14 Dalam rangka efisiensi, efektifitas, sinkronisasi dan memudahkan integrasi sistem serta menghindari duplikasi, setiap usulan kegiatan unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15 (1)

Dokumen Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan ini dievaluasi setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;

(2)

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Departemen Perhubungan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan ini. . BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Sekretaris Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

7

Pasal 17 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pada Tanggal :

JAKARTA

21 April 2009

------------------------------------------------------------

MENTERI PERHUBUNGAN ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perhubungan; Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan; Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan; Ketua Mahkamah Pelayaran; Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di seluruh Indonesia; Para Atase Perhubungan; Para Direksi BUMN di lingkungan Departemen Perhubungan.

8

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor

: KP. 39 Tahun 2009

Tanggal

: 21 April 2009

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Bahwa selama ini pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing (partial), tanpa memperhatikan kebutuhan integrasi sistem dengan unit kerja yang lain, karena tidak tersedianya acuan bagi unit kerja untuk pengembangan sistem informasinya. Untuk menjamin terciptanya sistem informasi perhubungan yang terintegrasi, efektif dan efisien dalam pengembangannya, maka diperlukan acuan yang menjadi dasar yang harus dipedomani dalam pengembangan teknologi informasi. Acuan yang dimaksud adalah Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan. Sebagai salah satu kebijakan dan strategi pengembangan e-government.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan seluruh unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan yang dituangkan secara sistematis dalam rentang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perhubungan.

1

Tujuan ditetapkannya Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan ini adalah : 1. Tersedianya Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Departemen Perhubungan yang memenuhi kebutuhan dan berpandangan ke masa depan, berdaya cipta dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional, perubahan masyarakat, dan globalisasi secara efektif yang akan menjadi pedoman dan acuan setiap unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan dalam kegiatan pengembangan sistem informasi perhubungan sehingga terlaksana pengembangan Sistem Informasi Perhubungan yang terencana, terintegrasi, efektif dan efisien. 2. Menetapkan kerangka strategis (strategic IT planning) dukungan teknologi informasi bagi pencapaian visi dan misi Departemen Perhubungan. 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan meningkatkan layanan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. C.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan adalah dikhususkan untuk komunikasi pertukaran data digital di lingkungan Departemen Perhubungan, meliputi : 1. Pengembangan Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Perhubungan, meliputi: a) Pola Pengembangan Perangkat Keras dan Jaringan Fisik Sistem Informasi Perhubungan. b) Arah Pengembangan Perangkat Keras dan Jaringan Fisik Sistem Informasi Perhubungan. c) Struktur dan Elemen Pengembangan Perangkat Keras dan Jaringan Fisik Sistem Informasi Perhubungan. d) Kebutuhan Pengembangan Perangkat Keras dan Jaringan Fisik Sistem Informasi Perhubungan. e) Kebijakan, Strategi dan Tahapan Implementasi. 2. Pengembangan Perangkat Lunak Pelayanan Sistem Informasi Perhubungan, meliputi: a) Pola Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Informasi Perhubungan. b) Arah Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Informasi Perhubungan. c) Kebutuhan Pengembangan Perhubungan.

Perangkat

Lunak

d) Kebijakan, Strategi dan Tahapan Implementasi.

2

Sistem

Informasi

3. Pengembangan Sarana (Sispro) Sistem Informasi Perhubungan,meliputi: a) Pola Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Prosedur Perhubungan. b) Arah Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Prosedur Perhubungan. c) Kebutuhan dan Penyediaan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Prosedur Perhubungan. d) Kebijakan, Strategi dan Tahapan Implementasi. D.

METODOLOGI PEMBUATAN RENCANA INDUK PEMANFAATAN TIK Dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan salah satu bahan masukan untuk menyusun dokumen a d ala h : 1) Melakukan analisis kondisi teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan. 2) Melakukan analisis kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Departemen Perhubungan. 3) Menyiapkan manajemen pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. 4) Menyusun rencana investasi teknologi informasi dan komunikasi. 5) Strategi perawatan dokumen rencana induk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

E.

TERMINOLOGI 1) E-Government

: Pelayanan Kepemerintahan berbasis elektronika

2) COBIT

: Control Objective For Information and Related Technology adalah Kerangka Kerja Audit Teknologi Informasi

3) Software

: Perangkat Lunak / Aplikasi Komputer

4) Hardware

: Perangkat Keras

5) Jangka Pendek

: Satu sampai dengan tiga tahun

6) Jangka Menengah

: Satu sampai dengan lima tahun

7) Jangka Panjang

: Satu sampai dengan sepuluh tahun

8) OSS

: Open Source Software, Perangkat Lunak dengan Sistem Terbuka

9) IGOS

: Indonesia Go Open Source, Gerakan untuk memanfaatkan perangkat lunak sistem terbuka

10) Bandwidth

: Kapasitas Saluran, Lebar pita data yang dapat dilalui

3

11) Data Warehouse

: Gudang Database, Kumpulan data yang siap untuk dianalisa

12) Password

: Kata sandi

13) Server

: Komputer layanan

14) Client

: Komputer pengguna

15) Data Center

: Pusat Pemrosesan Data

16) Information Center

: Pusat Layanan Informasi

17) Command Center

: Pusat Komando Operasional Layanan

18) DNS

: Domain Name Server, server yang mengelola penamaan alamat web / domain

19) SIMPEG

: Sistem Informasi Kepegawaian

20) SIMKEU

: Sistem Informasi Keuangan

21) SIMTAN

: Sistem Informasi Tata Persuratan

22) Website / Web

: Halaman Situs Lembaga

23) PORTAL

: Web Portal, Pintu masuk web dephub

24) SIMKUM

: Sistem Informasi Hukum

25) SPASIAL

: Sistem Informasi berbasis peta GIS/Spasial

26) SIMONITOR

: Sistem Informasi Monitoring

27) SIMADU

: Sistem Informasi Pengaduan

28) Call Center

: Pusat Layanan Pengaduan / Call Center

29) Helpdesk

: Sistem Informasi Dukungan Teknis / HelpDesk

30) SIREN

: Sistem Informasi Perencanaan

31) SIMWAS

: Sistem Informasi Pengawasan

32) SIMDIK

: Sistem Informasi di lingkungan Diklat

33) SIMLIT

: Sistem Informasi di lingkungan Litbang

34) SIMSAR

: Sistem Informasi pendukung SAR

35) SILAYAN

: Sistem Informasi Pelayanan

36) DSS

: Decision Support Systems (Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan)

37) EIS

: Executive Information Systems (Sistem Pelaporan untuk Eksekutif)

38) SMS Gateway

: Sistem informasi berbasis sms (short messages services)

39) E-Procurement

: Sistem Pengadaan Secara Elektronik

4

BAB II RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) A. KONDISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Hasil inventarisasi teknologi informasi menggunakan k erangka kerja Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) di lingkungan Departemen Perhubungan memperlihatkan bahwa proses-proses tata kelola teknologi informasi belum mendapatkan perhatian secara penuh, sehingga kontribusi teknologi informasi dalam

mendukung

tugas

pokok

dan

fungsi

masing-masing unit di lingkungan Departemen Perhubungan belum memberikan hasil

yang

signifikan.

Indeks

skala

kematangan

hasil

inventarisasi yang

dilakukan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian

dan

Sekretariat

Jenderal

(Pusat

Data

dan

Informasi)

memperlihatkan tingkat kematangan yang masih rendah. Mengingat bahwa keberadaan tata kelola teknologi informasi merupakan bagian yang penting dalam menerapkan teknologi informasi, sehingga inventarisasi teknologi informasi perlu dilakukan secara berkala di lingkungan Departemen Perhubungan. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 1. Pihak-pihak (stakeholder) yang berkepentingan dapat mengetahui sejauh mana kemajuan yang diperoleh dari tahun ke tahun dalam penerapan teknologi informasi. 2. Fokus perbaikan pada proses-proses yang dianggap lemah serta dapat memprioritaskan

proses-proses

yang

kematangannya.

5

akan

ditingkatkan

indeks

skala

3. Meningkatkan proses kolaborasi di lingkungan Departemen Perhubungan dimana

unit organisasi yang memiliki indeks kematangan lebih baik dapat

dijadikan percontohan bagi unit-unit lainnya. 4. Pemberian indeks skala kematangan pada masing-masing domain akan memudahkan pihak manajemen dalam menentukan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Proses inventarisasi teknologi informasi secara berkala dapat dilakukan oleh Tim yang bertugas untuk melakukan inventarisasi teknologi informasi secara berkala dapat terdiri lainnya

yang

dari

berasal

unsur Pusat Data dan Informasi dari

dan

unsur-unsur

unit-unit organisasi di lingkungan Departemen

Perhubungan. Jika dibutuhkan, inventarisasi

teknologi informasi dapat dilakukan

dengan mengundang pihak lain yang memiliki pengalaman di bidang inventarisasi teknologi informasi.

1. Perencanaan Strategis Teknologi Informasi a) Hasil-hasil inventarisasi teknologi informasi menunjukkan bahwa belum semua

Direktorat di lingkungan Departemen Perhubungan memiliki

perencanaan strategis teknologi informasi. Baru pada beberapa Direktorat saja telah dilakukan studi mengenai perencanaan strategis teknologi informasi. b) Perencanaan

pengembangan

organisasi baik

teknologi

informasi

pada

setiap

unit

yang telah memiliki perencanaan strategis teknologi

informasi mengacu kepada dokumen Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Perhubungan agar terjadi sinkronisasi arah dan pengembangan teknologi informasi. c) Jika dimungkinkan, selain tetap mengacu kepada dokumen Rencana Induk Pemanfaatan TIK Departemen Perhubungan, setiap unit dapat mengembangkan

studi

tersendiri

untuk

mendapatkan

perencanaan strategis teknologi informasi yang lebih mendetail.

6

hasil-hasil

2. Menentukan Arah Pengembangan Teknologi a) Acuan yang dapat digunakan oleh Departemen Perhubungan dalam menentukan arah dan pengembangan teknologi informasi belum dimiliki, sehingga pengembangan teknologi informasi pada masing-masing unit dilakukan secara sporadis. b) Perlu untuk menetapkan arahan pengembangan teknologi informasi yang digunakan sebagai acuan utama oleh masing-masing unit di lingkungan Departemen Perhubungan. c) Pengembangan

teknologi

informasi

yang

telah

ditetapkan

dengan

memperhatikan masukan-masukan dari pihak-pihak pengguna.

3. Menentukan Organisasi Teknologi Informasi dan Keterkaitannya a) Hasil-hasil inventarisasi teknologi informasi menunjukkan bahwa belum semua

unit

organisasi yang berada di lingkungan Departemen

Perhubungan memiliki struktur organisasi khusus yang bertugas mengelola teknologi informasi. b) Ketiadaan organisasi khusus teknologi informasi ini pada akhirnya memberikan dampak permasalahan tersendiri dimana pengembangan dan

pemanfaatan

teknologi

informasi tidak dapat dilakukan secara

maksimal dimana proses pengadaan perangkat teknologi informasi dapat dilakukan melalui mekanisme lelang, akan tetapi keberlangsungan hidup teknologi

informasi

seperti

perawatan,

dukungan

teknis

dan

pengembangan lanjut aplikasi teknologi informasi jika terjadi perubahan. c) Adanya

keinginan

agar

setiap

unit

memiliki

sendiri

organisasi

teknologi informasi dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang

jelas.

Jika

tidak dimungkinkan untuk dibentuk unit khusus

teknologi informasi, sebaiknya dibentuk sebuah kelompok kerja teknologi informasi yang memiliki kewenangan sama dengan unit khusus teknologi informasi.

7

4. Komunikasi Arah dan Sasaran Manajemen a) Secara umum, hasil inventarisasi teknologi informasi memperlihatkan bahwa proses-proses baku yang terjadwal terhadap arah dan sasaran manajemen terkait

dengan pemanfaatan teknologi informasi belum

dilakukan secara rutin. Umumnya arah dan sasaran manajemen ditentukan oleh tingkat kepedulian jajaran

manajemen secara individu. Pergantian

pimpinan dengan tingkat literasi yang berbeda memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. b) Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belum terdokumentasi sebagai arah dan sasaran manajemen sehingga

rata-rata pengembangan aplikasi masih dilakukan

dengan pendekatan bottom up, dimana setiap ada kebutuhan di lapangan, maka inisiatif pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi baru

dilakukan. c) Mengingat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan implementasi teknologi yang bersifat unik, pengalaman dari beragam

organisasi

memperlihatkan

(leadership) memegang peranan

bahwa

faktor

kepemimpinan

penting sebagai faktor penentu

keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi.

5. Mengkaji Aspek Resiko a) Kajian terhadap aspek resiko pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belum merupakan standar baku yang umum diterapkan hal ini terlihat bahwa

banyak

aplikasi yang dikembangkan, akan tetapi gagal

diimplementasikan. b) Hasil-hasil inventarisasi di lapangan memperlihatkan bahwa faktor resiko yang menyebabkan kegagalan implementasi teknologi informasi adalah kurangnya

komitmen

dari

jajaran

manajemen,

kegagalan

dalam

menerapkan manajemen perubahan, kurangnya komunikasi pada waktu pengembangan

antara

pihak-pihak

yang

mengembangkan

dan

mengimplementasikan teknologi informasi dengan stakeholder pengguna

8

teknologi informasi. c) Untuk mengeliminasi berbagai resiko yang ada, perlu didefinisikan dengan jelas tugas dan tanggung

pengelolaan

resiko,

mengingat

bahwa

organisasi modern dewasa ini memiliki struktur organisasi yang jelas dalam mengelola resiko. d) Sebagai alternatif jika belum dapat dimungkinkan adanya struktur organisasi

khusus pengelola resiko, maka perlu secara ketat dilakukan

proses-proses baku manajemen resiko melalui model Quality Control.

6. Mengelola Kualitas a) Secara umum, hasil-hasil inventarisasi memperlihatkan bahwa pengelolaan kualitas

pemanfaatan teknolologi

informasi

dan

komunikasi

belum

dilakukan sehingga belum dapat diukur nilai manfaat intangible dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut tidak dapat terukur. b) Dalam hal pengelolaan kualitas sebaiknya didefinisikan secara jelas tugas dan tanggung jawab organisasi pengelola teknologi informasi melalui prosedur Quality Control atau Quality Assurance.

7. Mengidentifikasikan Solusi Otomatis a) Identifikasi

terhadap

solusi-solusi

terotomatisasi

untuk

membantu

menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit belum secara keseluruhan dilakukan dalam bentuk dokumen perencanaan tertulis. b) Standar

yang

digunakan

dalam

menentukan

paket-paket

solusi

terotomatisasi belum secara keseluruhan dilakukan dikarenakan belum adanya standar khusus yang dapat digunakan sebagai panduan yang dapat digunakan sebagai acuan. c) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Pusdatin sebaiknya mengeluarkan berbagai rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan

oleh

masing-masing

unit untuk dapat menentukan paket-paket

solusi terotomatisasi.

9

8. Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Lunak a) Mekanisme pengadaan perangkat lunak pada umumnya telah mengikuti proses baku standar melalui mekanisme lelang, akan tetapi dikarenakan tidak semua unit memiliki struktur organisasi khusus pengelola teknologi informasi maka proses pemeliharaan perangkat lunak belum dapat dilakukan secara maksimal. b) Dikarenakan

pemeliharaan

merupakan

bagian

yang

krusial

dalam

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka sebaiknya masingmasing unit memiliki sendiri organisasi teknologi informasi sehingga kesinambungan layanan informasi dapat terjaga dengan baik. 9. Mengelola dan Memelihara Infrastruktur Teknologi a) Mengelola dan memelihara infrastrukur teknologi merupakan hal krusial dalam menjamin kesinambungan layanan informasi. b) Pengelolaan

dan

pemeliharaan

infrastruktur

teknologi

informasi

membutuhkan adanya pengetahuan dan keterampilan khusus, akan tetapi tidak semua unit memiliki tenaga khusus seperti pejabat fungsional pranata komputer sehingga proses pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi kerap dilakukan dengan mengundang vendor atau konsultan. c) Selain membutuhkan adanya organisasi khusus pengelola teknologi informasi, jumlah tenaga pranata komputer pada masing-masing unit mutlak dibutuhkan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Pusdatin. 10. Mengembangkan dan Mengelola Prosedur a) Pengembangan dan pengelolaan prosedur pada masing-masing unit selama ini masih sebatas pada instruksi atau manual pengguna aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh konsultan. b) Pengembangan dan pengelolaan prosedur sebagai bagian dari tata laksana informasi perlu mendapatkan perhatian dari masing-masing unit dan diarahkan kepada prosedur prosedur organisasional dan operasional teknologi

informasi

yang

mencakup

hal-hal

seperti

operasi,

autentikasi, manajemen data, manajemen fasilitas, manajemen perubahan, pengawasan dan pelaporan. 10

11. Manajemen Perubahan a) Belum semua unit pada lingkungan Departemen Perhubungan memiliki kemampuan dalam hal mengelola manajemen perubahan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan

yang muncul. Hal ini dikarenakan belum memiliki

pejabat fungsional pranata komputer. Sementara unit-unit yang telah berhasil

mengembangkan

teknologi

informasi

juga

belum

memiliki

manajemen khusus dalam mengelola perubahan sesuai dengan kebutuhan. b) Dikarenakan menjawab sekali

pentingnya

manajemen

perubahan

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

agar

setiap

unit

yang

perubahan,

di lingkungan Departemen

memiliki pejabat fungsional pranata

komputer

dan

juga

maka

dapat perlu

Perhubungan mekanisme

ataupun prosedur yang dapat mengelola perubahan. 12. Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan a) Tingkat berbeda pengelola

layanan

teknologi

informasi

pada

masing-masing

unit

dikarenakan terdapat unit yang memiliki organisasi khusus teknologi

informasi,

akan

tetapi ada juga yang belum

memilikinya. Hal ini menyebabkan tingkat pelayanan yang diberikan juga menjadi berbeda. b) Standar Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) yang digunakan sebagai acuan menyebutkan bahwa tingkat layanan dapat diperbaiki secara terus menerus jika terdapat organisasi khusus pengelola teknologi informasi. 13. Mengelola Kinerja dan Kapasitas Perbaikan terhadap pengelolaan kinerja dan kapasitas dapat dilakukan jika terdapat unit khusus fungsional pranata

teknologi komputer

informasi yang

dan

ketersediaan pejabat

memadai dikarenakan

pengelolaan

kinerja dan kapasitas merupakan proses yang bersifat operasional dan berkesinambungan

sehingga

perlu

sekali

paham dalam mengelola kinerja dan kapasitas.

11

memiliki

SDM

yang

cukup

14. Mendidik dan Melatih Pengguna a) Pendidikan dan pelatihan terhadap kompetensi pengguna teknologi informasi masih jarang dilakukan, walaupun pendidikan dan pelatihan terhadap penggunaan aplikasi selalu dilakukan pada saat dikembangkan aplikasi. Ketersediaan kurikulum dan pelatihan secara berkelanjutan merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan kompetensi s um ber da ya m anus ia (SDM) pengguna teknologi informasi. b) Untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap kompetensi s um ber daya m anus ia (SDM) teknologi informasi, sebaiknya Pusdatin bekerjasama dengan Badan Diklat Departemen Perhubungan untuk membuat pendidikan dan pelatihan teknologi informasi secara berkala. 15. Mengelola Permasalahan dan Insiden Permasalahan dan insiden dikelola dengan cara melakukan koordinasi dengan

pihak- pihak yang berkepentingan secara adhoc berdasarkan

kebutuhan saat itu. Hasil inventarisasi memperlihatkan bahwa permasalahan dan insiden teknologi informasi merupakan hal yang jarang sekali terjadi di lingkungan

Departemen

Perhubungan,

namun

demikian

perlu

dibuat

mekanisme penanganan masalah atau helpdesk. 16. Mengelola Data a) Belum semua unit di lingkungan Departemen Perhubungan memiliki data center yang dapat digunakan untuk mengelola data-data yang ada. b) Unit-unit yang telah memiliki data center belum ada mekanisme backup dan prosedur untuk menjamin kesinambungan data-data yang ada, dimana media backup yang digunakan masih bervariasi satu dengan lainnya. c) Unit-unit

yang

telah

memiliki

data

center

sebaiknya

membuat

mekanisme backup yang diletakkan pada data center yang dikelola oleh Pusdatin. d) Prosedur-prosedur umum yang berkaitan dengan pengelolaan data sebaiknya dikembangkan oleh Pusdatin atau pengelola data pada masingmasing unit berdasarkan spesifikasi teknologi yang digunakan. 12

17. Manajemen Operasional Belum keseluruhan manajamen operasional dilakukan oleh unit-unit di lingkungan Departemen Perhubungan mengingat bahwa belum semua unit tersebut memiliki organisasi teknologi informasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas.

18. Mengawasi Proses Hasil-hasil inventarisasi memperlihatkan bahwa secara keseluruhan proses pengawasan terhadap kinerja teknologi informasi belum dilakukan.

B. ARAH

PENGEMBANGAN

PEMANFAATAN

DAN

KEBUTUHAN

TIK

DI

LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 1. Arah Pengembangan Perangkat Keras dan Jaringan Komputer Pengembangan perangkat keras dan jaringan komputer diarahkan pada integrasi dan sinergi jaringan dengan kantor pusat yang mencakup jaringan data–suara–video yang menekankan faktor keamanan, optimasi bandwith dan monitor dan optimalisasi kinerja jaringan. 2. Arah Pengembangan Perangkat Lunak Pengembangan perangkat lunak diarahkan pada integrasi sistem aplikasi, data warehouse, dan kolaborasi sehingga terwujud

sistem pelayanan informasi

manajemen secara elektronik di lingkungan Departemen Perhubungan. Pengembangan perangkat lunak harus memperhatikan legalitas software dan efesiensi pembiayaan serta mendukung upaya peningkatan kemampuan pengembangan software lokal, dan mendukung upaya pemerintah memperluas penggunaan open source software (OSS) melalui kegiatan Indonesia Go Open Source (IGOS), untuk kebutuhan pengembangan program aplikasi yang kurang dapat dipenuhi oleh OSS, digunakan proprietary software.

13

3. Arah Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Prosedur Pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada kemampuan dan keterampilan pengembangan, pemeliharaan, pengoperasian, program aplikasi, penyajian informasi, pelayanan data dan informasi. Pengembangan sistem prosedur diarahkan pada kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dalam pengolahan data dan penyajian informasi, alur data dari sumber data, serta

administrasi

pelayanan perhubungan terhadap

masyarakat. 4. Kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemetaan kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai hasil kajian yang telah dilakukan terhadap proses

bisnis

inti dan

proses bisnis penunjang di lingkungan Departemen Perhubungan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut berikut: a) Mengkaji Visi, Misi dan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit. b) Mengkaji Kebutuhan Informasi c) Mengkaji Spesifikasi Teknologi Informasi yang dibutuhkan d) Mengkaji Strategi Manajemen Sistem Informasi 5. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) Kebutuhan perangkat lunak sistem informasi Departemen Perhubungan berkembang sesuai dengan kebutuhan pengolahan data, penyajian data dan informasi

dalam

mendukung

proses

kerja

setiap

unit

kerja

dengan

mempertimbangkan integrasi sistem, efisiensi dan efektivitas, sehingga terlaksana sistem pelayanan data dan informasi perhubungan secara elektronik (e-government). Kebutuhan perangkat lunak yang perlu dikembangkan dalam jangka panjang adalah sebagai berikut : a) Sistem Penunjang Keputusan (Decision Support Systems); b) Sistem Informasi Pelayanan Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretapian (e-services); c) Sistem Informasi Eksekutif;

14

d) Sistem Informasi Perencanaan; e) Sistem Informasi Kepegawaian; f) Sistem Informasi Keuangan; g) Sistem Informasi Tata Persuratan; h) Portal dan Website; i) Sistem Informasi Perundang-undangan/Hukum; j) Sistem Informasi GIS/Spasial; k) Sistem Informasi Monitoring; l) Sistem Informasi Pengaduan; m) Sistem Informasi Pusat Layanan (Command Centre/Call centre dan Information Centre); n) Sistem Informasi Dukungan Teknis (Help Desk); o) Sistem Informasi Pengawasan; p) Sistem Infromasi Pengadaan Barang/Jasa (e-procurement) q) Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan; r) Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan; s) Sistem Informasi Pendukung SAR; t) Data Warehouse dan Sistem Informasi Pelaporan; u) Sistem Informasi Manajemen Aset Departemen Perhubungan; v) Sistem Informasi Knowledge Management; w) Government Interoperability Framework;

15

x) SMS Gateway. y) Aplikasi Keamanan Jaringan Komputer; z) Sistem Informasi Inventori Perangkat Lunak; aa) Sistem Informasi Kamus Data (Kodefikasi); bb) Sistem Informasi Kolaborasi (Groupware); cc) Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen. dd) Aplikasi Otomatisasi Perkantoran; ee) Sistem Informasi Navigasi dan Telekomunikasi Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian; ff)

Sistem Informasi Sarana Prasarana dan produksi Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian.

6. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) dan Infrastruktur Jaringan Evolusi pengembangan faslititas konfigurasi komunikasi data dan perangkat keras pada lingkungan Departemen Perhubungan:

16

Gambar 1.

Pada saat ini Departemen Perhubungan mengembangkan infrastruktur secara sendiri, terpisah dan adhoc pada setiap Direktorat Jenderal dan Badan-badan, namun demikian pengembangan tersebut masih dirasakan belum optimal dan belum secara utuh memenuhi kebutuhan aktivitas manajemen Departemen Perhubungan. Pengembangan dilakukan hanya pada Beberapa Direktorat Jenderal dan belum menyeluruh. Pada jangka menengah diharapkan pengembangan infrastruktur teknologi akan lebih bertambah sesuai dengan kebutuhan yang terencana, peningkatan kapasitas bandwith menjadi tuntutan yang cukup besar dalam rangka mendukung proses interkoneksi data dan informasi dengan seluruh stakeholder Departemen Perhubungan gambar berikut merupakan evolusi pengembangan pada jangka pendek.

17

Gambar 2.

Pada fase perkembangan ini pengembangan aplikasi telah cukup dewasa pada masing-masing subsektor, dukungan infrastruktur pun sudah dirasakan cukup, namun demikian dengan semakin tingginya tuntutan konsistensi data dan informasi maka dibutuhkan suatu pengelolaan sistem yang terintegrasi, pada fase ini hal tersebut agaknya sulit dilakukan sebab masih terlihat pulau-pulau data pada setiap sub sektor yang menjadi salah satu pemicu tingginya tingkat inkonsistensi terhadap kebutuhan informasi. Memasuki era jangka menengah perlu dikembangkan suatu data warehouse yang menjadi naungan dari pada pengelolaan data Departemen perhubungan, seluruh aplikasi back-office yang mendukung proses pengelolaan data terpusat pada suatu Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) sedangkan untuk interface dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Subsektor dengan mengacu kepada standardisasi spesifikasi program aplikasi, tipe data serta platform teknologi yang diadopsi PUSDATIN.

18

Gambar 3.

7. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor dominan dalam pencapaian keberhasilan pemanfaatan TIK. Kecanggihan teknologi dan infrastruktur yang bagus dengan didukung proses bisnis organisasi yang sistematik tanpa didukung oleh kematangan SDM akan menjadi sia-sia. Terkait dengan pemanfaat TIK dibutuhkan spesifikasi SDM sebagai berikut: a) SDM yang mampu membuat perencanaan dan pengelolaan TIK. 1) Pendefinisian Perencanaan TIK. 2) Mendefinisikan Arsitektur TIK. 3) Pendefinisian Organisasi TIK dan hal-hal yang terkait. 4) Pengelolaan Investasi IT. 5) Mengkomunikasikan Sasaran dan tujuan manajemen. 6) Mengelola SDM. 7) Memastikan

keterkaitan

dengan

Kualitas,Project).

19

kebutuhan

ekternal

(resiko,

b) SDM yang mampu membangun dan mengimplementasikan TIK. 1) Membuat dan merawat prosedur. 2) Melakukan instalasi dan akreditasi sistem. 3) Mengelola Perubahan. c) SDM yang mampu menjamin operasional TIK dan memberikan layanan terhadap pengguna TIK. Layanan yang dimaksud disini adalah

edukasi

terhadap pengguna, solusi terhadap terjadinya insiden, pengelolaan data, dan lain-lain. 1) Mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan. 2) Mengelola layanan pihak ketiga. 3) Memastikan layanan yang berkelanjutan. 4) Memastikan Keamanan Sistem. 5) Mengidentifikasi dan mengalokasikan kebutuhan biaya. 6) Melakukan edukasi dan training kepada pengguna. 7) Membantu dan memberikan saran kepada customer. 8) Melakukan konfigurasi sistem. 9) Mengelola Permasalahan dan insiden. 10) Mengelola data. 11) Mengelola fasilitas. 12) Mengelola operasional. 13) Memonitor proses. d) SDM yang mampu memonitor TIK yang diimplementasikan. Monitoring yang dimaksud untuk menjamin keamanan TIK, integritas dan interoperabilitas TIK, dan lain-lain. 1) Melakukan audit TIK. 2) Menidentifikasi Solusi Kebutuhan IT. 3) Melakukan perawatan Perangkat Lunak. 4) Mengelola infrastruktur TIK. 5) Mengelola Perfomance System.

20

8. Kebutuhan Organisasi Pengelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Departemen Perhubungan a) Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada unit kerja eselon I pengelola TIK adalah di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal / Badan Bagian Perencanaan subbagian Sistem Informasi dan Komunikasi

Rekomendasi Uraian Tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan

dan

perawatan

dalam pengembangan infrastruktur, pengembangan sistem informasi dan pembinaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta pelaporan kegiatan Direktorat Jenderal / Badan Perhubungan b) Kebutuhan minimal SDM TIK pada unit pengelola TIK adalah sebagai berikut: 1) Pranata Komputer Ahli

= 1 Orang

2) Pranata Komputer Terampil

= 2 Orang

3) Statistisi Ahli

= 2 Orang

4) Statistisi Terampil

= 5 Orang

9. Kebutuhan Sistem Prosedur Sistem Prosedur (Sispro) merupakan faktor dominan dalam pencapaian keberhasilan pemanfaatan TIK. Kecanggihan teknologi dan infrastruktur yang bagus dengan didukung kematangan SDM organisasi tanpa didukung oleh Sistem Prosedur akan menjadi tidak optimal. Terkait dengan pemanfaatan TIK dibutuhkan Sistem Prosedur sebagai berikut : a) Prosedur Alur Data dan Informasi Penyusunan Prosedur Alur Data dan Informasi Departemen Perhubungan. Pada kegiatan ini diharapkan menghasilkan prosedur pengelolaan data

21

yang baik, berkualitas dan objektif tanpa memiliki konflik kepentingan terhadap data yang disajikan. b) Standardisasi Infrastruktur Data Standardisasi ini bertujuan memberikan suatu set terminologi dan definisi untuk dokumentasi data yang berkaitan pada Prosedur Alur Data dan Informasi dengan melakukan konvensi, spesifikasi dan pedoman teknis dan pemanfaatan basis data. Dari hasil kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan struktur basisdata, kodifikasi, relasi data dan atribut setiap data yang telah distandardkan. c) Konsolidasi dan Integrasi Data Penggabungan dan integrasi dari seluruh Alur Data dan Informasi dimana Infrastruktur Data sudah distandarkan. Dengan kegiatan ini diharapkan data dari unit-unit sumber data yang terkait pada Alur Data dapat mengirimkan datanya

ke

dalam

Data

Repository

yang

telah

ditentukan

dan

diintegrasikan. d) Interaksi, transaksi dan transformasi data Melakukan komunikasi dan transaksi antar data yang telah terkumpul pada Data Repository dengan fasilitas internet dan memperhatikan tata cara yang telah distandardkan. Pada tahapan ini diharapkan data yang integrasi sudah dapat dijadikan informasi bagi pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan juga sebagai informasi yang terkini dan berkualitas bagi publik dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. e) Optimalisasi dan Evaluasi Optimalisasi dari seluruh proses dari penyajian informasi ini dengan melakukan pemutahiran data dari seluruh unit yang terkait serta melakukan evaluasi untuk pengembangan dari penyajian informasi sehingga dapat lebih optimal.

22

C. SKALA

PRIORITAS

PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI

INFORMASI

DAN

KOMUNIKASI Mengingat bahwa terdapat banyak Sistem Informasi dan komunikasi data yang harus dikembangkan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan sementara alokasi investasi tidak dapat menampung kegiatan tersebut,

maka

diperlukan

strategi

untuk

menentukan

skala

prioritas

pengembangan Sistem Informasi dan komunikasi data. Strategi yang digunakan adalah dengan melakukan pemilahan terhadap kelompok-kelompok sistem informasi yang dipetakan ke dalam matriks-matriks penilaian. Matriks-matriks tersebut dikembangkan berdasarkan modifikasi terhadap matriks-matriks yang kerap

dipakai

seperti

McFarlan

dan

Strategic Distinction Model. Modifikasi

dilakukan untuk menyesuaikan kondisi Departemen Perhubungan yang merupakan organisasi Pemerintah. Pengembangan teknologi informasi di Departemen Perhubungan dilakukan dengan arah dan pengembangan sebagai berikut : 1. Melakukan investasi bagi pengembangan aplikasi teknologi informasi baru. 2. Peningkatan dan optimalisasi penggunaan aplikasi yang ada untuk lebih mendukung dan memenuhi kebutuhan organisasi. 3. Integrasi dan Pembenahan infrastruktur jaringan yang ada. Dalam

melakukan

investasi

bagi

pengembangan

aplikasi

baru,

perlu

dipertimbangkan beberapa hal, yaitu : 1. Lama waktu implementasi pengembangan perangkat lunak. 2. Estimasi biaya implementasi. 3. Resiko

kegagalan

implementasi

yang

dapat

disebabkan

kerumitan aplikasi dan kurang baiknya pengelolaan proyek. 4. Dampak/ manfaat bila implementasi berhasil dan beroperasi.

23

oleh

tingkat

1. PRIORITAS PENGEMBANGAN APLIKASI Tabel

di bawah

menunjukan

contoh skala

pengukuran

kualitatif

dari

perbandingan resiko/biaya dan dampak/impact dari prioritas pengembangan teknologi informasi di Departemen Perhubungan. Tabel 1.

No

Keterangan

Skala

1

Resiko/Biaya

1 sampai 3

Status Low

Komparasi <

1Milyar

Rupiah 4 sampai 7

Medium

1-3 Milyar Rupiah

8 sampai 10

High

>3

Milyar

Rupiah 2

Dampak/Impact

1 sampai 3 4 sampai 7 8 sampai 10

Low Medium High

Dari Matriks penilaian di atas maka ditetapkan kategorisasi kebutuhan aplikasi pada setiap subsektor menjadi 3 bagian utama yaitu : a) Kelompok Aplikasi Strategis. Kelompok aplikasi strategis meliputi aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan sektor Perhubungan seperti : 1) Sistem Data Warehouse; 2) Sistem Informasi Geografis Sarana dan Prasarana Perhubungan; 3) Sistem Informasi Eksekutif; 4) Sistem Informasi Pendukung Keputusan (DSS).

24

b) Kelompok Aplikasi Manajerial Kelompok aplikasi manajerial meliputi aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk membantu dalam manajemen pelaksanan tugas seperti : 1) Sistem Informasi Pelaporan; 2) Sistem Informasi Knowledge Management; 3) Sistem Informasi Manajemen Unit Kerja; 4) Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen; 5) Website unit kerja Departemen Pehubungan; 6) Sistem Informasi Kolaborasi dan Workflow.

c) Kelompok Aplikasi dukungan layanan Kelompok aplikasi dukungan layanan meliputi aplikasi-aplikasi yang mendukung pelaksanaan operasional seperti : 1) Aplikasi pengadaan barang jasa elektronik;. 2) Aplikasi perizinan elektronik; 3) Aplikasi on line lainnya.

2. PRIORITAS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN Skala prioritas pengembangan infrastruktur sistem jaringan komputer adalah hal penting yang akan mendukung penerapan aplikasi tersebut di atas, fokus pengembangan pada sisi infrastruktur jaringan akan lebih ditekankan kepada terjadinya integrasi pada masing-masing unit kerja dan peningkatan jaringan akses untuk menciptakan pola kerja berbasis teknologi informasi sehingga terjadi sinergi antar unit kerja yang akan membuat proses kerja menjadi lebih efisien, efektif dan berkesinambungan, adapun hal-hal yang menjadi fokus pengembangan pada jaringan infrastruktur adalah :

25

a) Konsolidasi dan integrasi Infrastruktur Jaringan di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan-badan beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT). b) Konsolidasi dan integrasi Jaringan Komunikasi Data di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal,Direktorat Jenderal dan Badan-badan beserta UPT (tidak termasuk jaringan komunikasi yang mengacu pada regulasi internasional). c) Perluasan cakupan jaringan akses dan peningkatan bandwidth di kantor pusat. d) Implementasi triple play (data, suara, dan video). e) Prioritas pengembangan pada Infrastruktur Data Center yang harus ada untuk mendukung proses kerja berbasis jaringan di lingkungan Departemen Perhubungan di antaranya adalah: 1) Ruangan Server, termasuk di dalamnya raised floor, sistem pendingin, furnitur, serta sarana pendukung lainnya. 2) Cabling Subsystem, yang meliputi horizontal dan vertical subsystem serta management rack. 3) Active Device, yang meliputi switch (access, distribution, maupun server farm). 4) Server dan perangkat pendukung lainnya, termasuk KVM digital switch dan UPS. 3. PRIORITAS PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI Teknologi telekomunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Mulai dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi VoIP (Voice over Internet Protocol), Teknologi satelit yang memungkin melakukan komunikasi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja.Teknologi telekomunikasi bergerak (mobile technology) juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dimulai dengan layanan yang kita kenal 1G, 3G, 3.5G sampai dengan 4G dan bahkan 5G.

26

Pada dasarnya teknologi di atas dapat kita implementasikan untuk menunjang kebutuhan komunikasi data sektor Perhubungan yang secara geografis memiliki unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Prioritas pengembangan pada jaringan komunikasi akan ditekankan kepada komunikasi yang bersifat

umum dan tidak memiliki keterkaitan dengan

internasional regulasi seperti ICAO (International Civil Aviation Organization), IMO (International Maritime Organization), dll.

Adapun Prioritas pengembangan Jaringan Komunikasi meliputi : a) Penetapan Standarisasi penggunaan media komunikasi melalui wired line. b) Penetapan Standarisasi penggunaan media komunikasi melalui wireless line.

D. SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Arah

Pengembangan

pemanfaatan

TIK

di

Departemen

Perhubungan

memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, integrasi, dan sinkronisasi sistem informasi, oleh karena itu perlu diatur sistem dan prosedur serta mekanisme yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi. Sistem dan prosedur pemanfatan TIK mengatur beberapa hal antara lain :

1. Kodefikasi Data Integrasi data dan informasi menjadi hal yang penting di lingkungan Departemen

Perhubungan saat ini, mengingat begitu banyak aplikasi dan

database yang dibangun, oleh karena itu perlu ditetapkan kodefikasi data yang dapat di jadikan acuan bila Direktorat Jenderal/badan membangun aplikasi dan database sehingga data dapat mengalir ke database server/datawarehouse yang berada di data center Pusdatin. Kodefikasi data tersebut mencakup pengkodean field di struktur data sebuah aplikasi database.

27

Field yang perlu ditetapkan kodefikasinya adalah field yang bersifat umum dan relatif

tetap

seperti

kode

provinsi/kabupaten/kecamatan,

negara,

kode

sarana/prasarana transportasi dan lain-lain. Sedangkan untuk field yang dianggap bersifat transaksional dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan masingmasing subsektor. Di samping itu dengan adanya teknologi interoperabilitas dengan XML (standar data) diharapkan setiap aplikasi yang dibangun dapat mengalirkan data ke dalam data warehouse di Pusdatin untuk keperluan bersama di lingkungan Departemen Perhubungan maupun untuk konsumsi Pimpinan dan masyarakat luas.

2. Standardisasi Pengembangan Sistem Informasi PUSDATIN perlu menetapkan standardisasi kebutuhan yang mendukung pengembangan sistem informasi di lingkungan Departemen Perhubungan, beberapa standardisasi yang perlu dilakukan antara lain: a) Standardisasi Pengembangan Data Center dan Jaringan Pada lingkungan Direktorat Jenderal, Inspektorat, serta badan yang berada di bawah Departemen Perhubungan membutuhkan Data Center yang menjadi

pusat

pengelolaan

data

operasional

aktivitas

Direktorat

Jenderal/Badan/UPT, berikut kebutuhan minimal perangkat keras dan lunak dalam pembangunan Data Center di setiap Direktorat Jenderal/Badan/UPT:

28

Tabel 2. NO

URAIAN

SATUAN VOLUME

1 Server

Unit

2

2 Workstation Corporate Desktop PC

Unit

10

3 Scanner

Unit

1

4 Switching

Unit

1

5 Printer Laser

Unit

2

6 Modem

Unit

1

7 Router

Unit

1

8 Rack System

Unit

1

Paket

1

10 KVM (Keyboard Video Monitor)

Unit

1

11 Security Access Control System

Paket

1

Unit

1

Unit

2

Source 14 Antivirus Enterprise Edition

Unit

1

15 Live Communication Server

Unit

1

9 Cabling System

12 UPS Rackmount 2 KVA 13

Operating System Server Proprietary atau Open

16 Internet Connection

Bandwidth

Minimal 256 Kb

17 Ruangan Data Center dengan Raise Floor

2

M

9

Suhu

18 0

18 Instalasi Listrik 24 jam 19 Air Conditions / AC

29

Gambar 4 67$1'$5',6$6,'$7$&(17(5'$1,1)5$6758.7853(1'8.81* ',68%6(.725

Server Operasional Subsektor

Storage

Integrasi ke Network Pusdatin Switch Data Center Pusdatin

Data Center Subsektor dan Badan

Gambar 5 67$1'$5',6$6,'$7$&(17(5'$1,1)5$6758.7853(1'8.81* ',837

Server Operasional UPT

Modem

Switch

Data Center UPT Data Center Pusdatin

30

b) Standardisasi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Operasi Dalam menentukan produk dan framework untuk pengembangan aplikasi, aspek

yang

menjadi

bahan

kemudahan integrasi data

pertimbangan

dan

informasi

demikian

maka

dikembangkan,

dengan

pengembangan

data warehouse

adalah dari

mengutamakan aplikasi

memudahkan

yang tahapan

Departemen Perhubungan. Untuk

membangun aplikasi spesifik ini dapat menggunakan proprietary Software maupun Open Source Software. proprietary Software antara lain : 1) Sistem Operasi Microsoft Operating Systems (misalnya Windows Server 2000, Windows Server 2003), Apple Operating System (misalnya MacOS), Sun OS (Misalnya Solaris 10) 2) Database Server Microsoft SQL Server 2000, Oracle 10g, Informix, DB2 3) Application Builder Microsoft C#, ASPx, .Net, Visual Foxpro, Visual Basic, Delphi.

Open Source Software antara lain : 1) Sistem Operasi Linux Operating Systems 2) Database Server Postgre SQL, MySQL 3) Application Builder PHP, J Builder, JAVA

31

c) Standardisasi proses pengembangan aplikasi, langkah-langkah yang harus dilakukan meliputi : 1) Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses penetapan terlebih dahulu apa-apa yang akan dikerjakan. Perencanaan yang rinci akan memberikan manfaat dalam merumuskan ruang lingkup kegiatan. Sebelum aktivitas dilakukan perlu terlebih dulu ditentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan

dilakukan,

unit

yang

akan

terlibat,

aktivitas

yang

akan

dilaksanakan. Pembatasan ruang lingkup ini akan sangat bermanfaat untuk memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan dan mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul, serta mengatur urutan pekerjaan yang akan dilakukan. Sebagai dasar pengendalian. Rencana yang telah dibuat berfungsi sebagai dasar untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan

dengan

membandingkan

rencana

dengan

kemajuan

pekerjaan. Sehingga sistem dapat selesai pada waktu yang diinginkan. 2) Analisis kebutuhan Informasi Analisis sistem adalah mempelajari sistem yang ada saat ini dengan tujuan mendapatkan kebutuhan informasi pemakai yang akan digunakan dalam perancangan sistem. Analisis sistem dilakukan secara bersamasama antara analis sistem dan manajemen (pejabat yang terkait). Analisis sistem dimulai dengan pembentukan team, perumusan kebutuhan informasi, perumusan kriteria sistem secara pasti dan diakhiri dengan pembuatan proposal perancangan sistem. 3) Perancangan rinci sistem Berdasarkan hasil analisis sistem, analis sistem akan membuat rancangan rinci sistem, biasanya menggunakan diagram dan flow chart. Model ini berfungsi sebagai alat dokumentasi dan komunikasi di antara spesilalis sistem maupun dengan user. Ada dua kegiatan yang dilaksanakan dalam perancangan sistem, yaitu; Pembuatan Rancangan Rinci Sistem dan penentuan konfigurasi sistem. Hal yang perlu

32

dirancang adalah; database, layar input, source document, prosedur dan output. 4) Implementasi sistem Implementasi adalah aktivitas untuk mewujudkan sistem secara pisik, dan menjadikan sistem beroperasi. Kegiatasn implementasi dilakukan oleh spesialis sistem dengan tetap dalam pengendalian manajemen. Implementasi sistem mencakup kegiatan; perolehan hadware, perolehan software, penyiapan database, penyiapan fasiltas pisik, pelatihan pemakai, dan pindah ke sistem baru. 5) Pemeliharaan sistem Setelah implementasi sistem, sistem yang sudah digunakan masih perlu diaudit untuk menentukan bahwa sistem tersebut telah bekerja sesuai dengan yang dikehendaki. Disamping itu sistem mungkin perlu ditingkatkan kemampuannya atau kesalahan kecil pelu diperbaiki. d) Standardisasi Pengembangan Web Site Direktorat Jenderal dan Badanbadan Website merupakan jenis dari aplikasi yang sangat memberikan kontribusi dan flesibilitas terhadap akses informasi yang menjadi kebutuhan setiap subsektor untuk disosialisasikan atau didistribusikan. Default Content pada Website tersebut harus memenuhi kebutuhan informasi sebagai berikut: 1) Berisi berita dan update aktivitas pada setiap Direktorat Jenderal/Badan. 2) Visi, Misi dan Organisasi. 3) Polling System. 4) Download Center. 5) Forum. 6) Kalender dan agenda kerja pada Direktorat Jenderal/Badan. 7) Sosialisasi standar, kebijakan serta prosedur yang terkait dengan Direktorat Jenderal/Badan transportasi tersebut.

33

8) Filing System. 9) Pengelolaan Proyek dan Aktivitas. 10) Search Engine. 11) Pengaduan Masyarakat dan Opini Publik. Untuk mengembangkan website tersebut dibutuhkan tools pengembangan antara lain : 1) Proprietary Software : IIS, Windows, .Net, SQL Server, Oracle, dan lain-lain. 2) Open Source Software : Apache, Linux, MySQL, PostGreSQL, dan lain-lain e) Standardisasi Pengembangan Sistem Informasi Berbasiskan Spatial Aplikasi berbasiskan spatial merupakan salah satu aplikasi parameter kendali

kunci

lingkungan

yang

memberi

dukungan

terhadap

aktivitas

pada

Departemen Perhubungan, untuk lebih detail mengenai

standardisasi aplikasi berbasiskan spatial akan diatur tersendiri dalam peraturan tersendiri. Mekanisme Pemutakhiran, Aliran dan Penanggung Jawab Data akan diatur tersendiri. f) Kandungan data dan informasi sesuai dengan tingkatan penggunaan Dalam hal kandungan informasi yang ditampilkan untuk pencari data dan informasi, maka data dan informasi yang ditampilkan atau disajikan menurut tingkat penggunanya yang dibedakan melalui user name (nama user) dan password (kata sandi) sehingga data dan informasi yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan pencari data dan informasi.

34

g) Perangkat Lunak yang digunakan Dalam setiap pembangunan aplikasi generik (buatan) maupun penggunaan aplikasi

yang berasal dari vendor (paket

program) di lingkungan

Departemen Perhubungan, harus menggunakan perangkat lunak legal, untuk itu perlu upaya pengurangan penggunaan produk bajakan (illegal) dengan tetap mempertimbangkan efisiensi investasi, hingga pada jangka menengah semua perangkat lunak yang dioperasikan di lingkungan Departemen Perhubungan adalah perangkat lunak legal. h) Sistem Pengamanan Data dan Informasi Sistem pengamanan data dan informasi yang terdapat di lingkungan Departemen Perhubungan harus dijamin mulai dari keamanan server, client secara fisik dan juga keamanan secara sistem melalui password (kata sandi) sehingga hanya orang tertentu yang memiliki otoritas dapat mengakses server atau client. Demikian juga untuk keamanan data di dalam aplikasi dan database diatur menggunakan password yang berjenjang untuk melihat data dan informasi sesuai dengan tingkatan user dan passwordnya. i) Penanggung jawab program aplikasi Untuk program aplikasi yang bersifat generik (buatan), transaksional dan berada

di

dalam

data

Jenderal/Badan/Itjen/Setjen,

center

maka

yang

masing-masing bertanggung

Direktorat

jawab

dalam

operasional, pemeliharaan dan penanggung jawabnya diserahkan ke masing-masing Direktorat Jenderal/Badan/Itjen/Setjen yang bersangkutan. Program aplikasi yang bersifat generik

strategis dan untuk menjadi

digunakan pimpinan, internal Departemen Perhubungan atau publik,

35

operasional, pemeliharaan dan penanggung jawab aplikasinya diserahkan ke Pusdatin. Program aplikasi yang bersifat generik penunjang operasional Departemen Perhubungan, operasional, pemeliharaan dan penanggung jawabnya di serahkan ke Pusdatin. Untuk program aplikasi yang berasal dari vendor (paket program) dan untuk digunakan di lingkungan internal unit kerja maka operasional, pemeliharaan dan penanggung jawabnya diserahkan ke masing-masing pengelola (Direktorat Jenderal/Badan/Itjen/Setjen). j)

Penempatan server Server

yang di dalamnya terdapat

aplikasi

yang

bersifat

generik

transaksional dan aplikasi dari vendor dapat diletakkan di data center masing-masing Direktorat Jenderal/Badan/Itjen/setjen. Server yang didalamnya terdapat aplikasi yang bersifat generik strategis dan penunjang operasional diletakkan di Pusdatin. k) Pengaturan domain Sesuai dengan aturan penamaan domain yang diatur oleh Departemen Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2007, maka level departemen menggunakan www.dephub.go.id kemudian untuk level eselon I mengacu pada

penamaan

domain

level

departemen

(Direktorat

Jenderal/Badan.dephub.go.id) dengan pengelolaan DNS server diserahkan ke Pusdatin dan untuk level eselon II mengacu pada penamaan domain level eselon I (eselon2-Direktorat Jenderal/Badan.dephub.go.id) atau (Direktorat Jenderal/Badan.dephub.go.id/ eselon2) dengan pengelolaan DNS server diserahkan ke masing-masing data center eselon I masingmasing unit kerja.

36

l) Proses perencanaan program pengembangan TIK di Dephub Setiap usulan kegiatan yang terkait dengan TIK sebelum mendapat persetujuan dari Biro Perencanaan, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pusdatin dalam rangka efisiensi, efektivitas, sinkronisasi dan memudahkan integrasi sistem serta menghindari duplikasi. m) Pelayanan kepada masyarakat (public sevices) Untuk

pelayanan publik dikembangkan sistem dan prosedur yang

mendukung ke arah pelayanan elektronik (e-services). Pengembangan ini mendukung ke arah pelaksanaan electronic government di lingkungan Departemen Perhubungan.

37

BAB III ROAD MAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Sesuai dengan survei Konsultan IT (Gardner Consulting) yang pernah dilakukan bahwa anggaran ideal untuk bidang TIK adalah 3% - 5% dari anggaran total pembangunan pada tahun berjalan. Dari anggaran tersebut, perkiraan Investasi untuk Pengembangan TIK di Departemen Perhubungan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terdiri dari: 1. Investasi Pengembangan Infrastruktur : a. Jangka Pendek sebesar Rp. 46 Miliar. b. Jangka Menengah sebesar Rp. 114,5 Miliar. c. Jangka Panjang sebesar Rp. 46 Miliar. 2. Investasi Pengembangan Perangkat Lunak : a. Jangka Pendek sebesar Rp. 81 Miliar. b. Jangka Menengah sebesar Rp. 160 Miliar. c. Jangka Panjang sebesar Rp. 31 Miliar. 3. Investasi Pengembangan SDM dan SISPRO : a. Jangka Pendek sebesar Rp. 2,4 Miliar. b. Jangka Menengah sebesar Rp. 8,6 Miliar. c. Jangka Panjang sebesar Rp. 7,3 Miliar. Pengembangan Infrastruktur yang sudah dilaksanakan meliputi Prototipe Video on Data, Prototipe IP-Telephony, Backup CORE dan pengembangan Local Area Network (jaringan akses). Road Map Pengembangan Perangkat Keras jangka pendek mencakup pengintegrasian jaringan di subsektor baik secara fisik maupun

logical

kedalam

pengimplementasian

IP

network

Converence

yang

dikelola

sebagai

media

oleh untuk

Pusdatin, melakukan

komunikasi visual untuk Pimpinan Departemen Perhubungan dan jajaran Eselon I dan II di lingkungan Departemen Perhubungan, peningkatan standar kualitas

layanan

dan

memperluas

jaringan

akses

internet

serta

mengkonsolidasikan kebutuhan media penyimpanan data (data storage) di 38

lingkungan

Departemen

Perhubungan.

Jangka

menengah

mencakup

optimalisasi jaringan dan perangkat terpasang, implementasi data warehouse, peningkatan security jaringan (LAN security dan internet security), implementasi internet load balancing dan WAN IP Conference. Jangka panjang mencakup optimalisasi infrastruktur jaringan dan pembangunan Disaster Recovery Center (DRC). Pengembangan Perangkat Lunak yang sudah dilaksanakan meliputi DSS, SILAYAN, SIMLIT, SIMDIK, SIREN, SIMADU, SPASIAL, PORTAL, SIMTAN, SIMKEU. Road Map Pengembangan Perangkat Lunak jangka pendek mencakup konsolidasi operasional program aplikasi, jangka panjang mencakup konsilidasi layanan dan operasional, konsolidasi layanan dan legalisasi perangkat lunak (software), jangka panjang mencakup akselerasi pelayanan dan

pelayanan

optimal

dari

seluruh

sistem

aplikasi.

Uraian

lengkap

pengembangan perangkat lunak pada butir 2. Peningkatan SDM dan SISPRO yang sudah dilaksanakan meliputi Pelatihan Teknis dan Persiapan. Road Map Pengembangan SDM dan Sispro jangka pendek mencakup konsolidasi organisasi bidang TIK, jangka menengah mencakup konsolidasi sumber daya dan peningkatan kapasitas, jangka panjang mencakup optimalisasi kapasitas SDM. Uraian lengkap pengembangan SDM dan Sispro pada butir 3. Pengembangan Aplikasi di lingkungan Departemen Perhubungan yang bersifat umum untuk kebutuhan keseluruhan Direktorat Jenderal/Badan dilaksanakan secara terpusat oleh Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan. Sedangkan pengembangan Aplikasi di lingkungan Departemen Perhubungan yang bersifat khusus yang berhubungan dengan bisnis proses masing-masing Direktorat

Jenderal/Badan

dilaksanakan

oleh

masing-masing

Direktorat

Jenderal/Badan tersebut dan dikoordinasikan dengan Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan.

39

Tabel 3 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN SETJEN JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGENSI Konsolidasi dan Integrasi Data Storage

JANGKA MENENGAH KONFERGENSI DATA-VOICEVIDEO dan PERLUASAN IMPLEMENTASI Penyusunan Blue Redundant Internet Akses / Print Rencana Internet Load Strategis Balancing Pengembangan TIK

JANGKA PANJANG OPTIMUM INFRASTRUKTUR dan DISASTER RECOVERY Konsolidasi Layanan

Disaster Recovery

Inventarisasi dan Integrasi Infrastruktur Jaringan LAN

Konsolidasi dan Integrasi Infrastruktur Jaringan

Implementasi Network Akses Kontrol

Full Network Service

Pengembangan Infrastruktur TIK Command Center

Implementasi Prototipe IP Conference

Peningkatan Backbone Jaringan

Implementasi WAN IP Conference

Full Network Confergence

Pemeliharaan Infrastruktur

Standarisasi Kualitas Layanan Network

Pembangunan Infrastruktur Data Warehouse

Implementasi WAN IP Telephony

Upgrade Data Storage

Evaluasi Master Plan

Perluasan Jaringan Wireless Akses

Implementasi LAN IP Conference

Optimalisasi Jaringan WAN


Peningkatan Bandwith 4 MB, Pengembangan Video on data, Konsolidasi Infrastruktur, Pembuatan Pedoman Standarisasi Data Center dan Infrastruktur Pendukung (Directorat dan UPT)

Peningkatan Bandwith 6 MB, Konsolidasi Storage, Konfergensi Data Voice Video, Upgrade redundant Firewals, LAN S Security- IdentityBased Network Services, Unified Enhancement Communication Enhancement Redudant Internet Cache/Proxy Enhancement

Peningkatan Bandwityh menjadi 8 MB

Peningkatan Bandwith Menjadi 10 MB

Integrasi Identity Based Network Services (IBNS)



40

Peningkatan Layanan Akses Jaringan Internet Kantor Pusat Departemen Perhubungan Pembangunan Infrastruktur TI untuk Real Time Business Intelligence Dephub Pembangunan Infrastruktur Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Integrasi Sistem Jaringan Terpadu Sektor Transportasi

Pemeliharaan Infrastrktur Jaringan


Peningkatan Utilisasi Network Device, Ruang Data Center dan Information Center Pembangunan Infrastruktur TIK Command Center Pemeliharaan Infrastruktur Evaluasi Master Plan

41

Tabel 4 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN DITJEN HUBDAT JANGKA PENDEK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG


KONFERGENSI DATA-VOICEVIDEO dan PERLUASAN IMPLEMENTASI Redundant Peningkatan Internet Akses / Backbone Internet Load Jaringan Balancing Pembangunan Implementasi Data Warehouse Network Akses Kontrol





Implementasi LAN IP Telephony Integrasi Identity Based Network Services (IBNS)

Implementasi WAN IP Telephony Optimalisasi Jaringan WAN


PROTOTIPE KONFERGENSI Konsolidasi dan Integrasi Data Storage

OPTIMUM INFRASTRUKTUR dan DISASTER RECOVERY Konsolidasi Layanan

Disaster Recovery


Tabel 5 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN DITJEN HUBLA JANGKA PENDEK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG











42



Disaster Recovery

Tabel 6 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGENSI Konsolidasi dan Integrasi Data Storage

JANGKA MENENGAH KONFERGENSI DATA-VOICEVIDEO dan PERLUASAN IMPLEMENTASI Redundant Peningkatan Internet Akses / Backbone Internet Load Jaringan Balancing



Pembangunan Data Warehouse







Implementasi LAN IP Telephony

Implementasi WAN IP Telephony


Integrasi Identity Based Network Services (IBNS)

Optimalisasi Jaringan WAN

Disaster Recovery

Tabel 7 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN JANGKA PENDEK PROTOTIPE KONFERGENSI Konsolidasi dan Integrasi Data Storage


JANGKA MENENGAH KONFERGENSI DATA-VOICEVIDEO dan PERLUASAN IMPLEMENTASI Peningkatan Redundant Backbone Internet Akses / Jaringan Internet Load Balancing Pembangunan Data Warehouse


43



Disaster Recovery









Tabel 8 ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN BADAN-BADAN DAN ITJEN JANGKA PENDEK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG












44



Disaster Recovery

Tabel 9 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN SETJEN JANGKA PENDEK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

KONSOLIDASI OPERASIONAL Pembangunan SI Perijinan Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian Pembangunan S I Helpdesk

KONSOLIDASI LAYANAN DAN OPERASIONAL Pengembangan Pembangunan S I Data Warehouse Pendukung Perhubungan Pengambilan Keputusan

AKSELERASI PELAYANAN dan PELAYANAN OPTIMAL S I Eksekutif S I Eksekutif

Pemeliharaan PORTAL

S I Pendukung Pengambilan Keputusan

S I Pendukung Pengambilan Keputusan

Pembangunan S I Kolaborasi

Pengembangan SI Perijinan Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian Pembangunan Aplikasi Executive Information Sistem (EIS) Sektor Transportasi Pembangunan SI Terpadu Sektor Transportasi

Pengembangan S I Helpdesk (Monitoring 1.500 titik)

Pengembangan S I Command Center


Pengembangan Data Spasial Departemen Perhubungan

Sosialisasi Master Plan


Pembangunan Data Repository Perhubungan Darat Pembangunan Data Repository Perhubungan Laut


Evaluasi Master PlanTIK

Evaluasi Master Plan TIK

Pembangunan S I Pengelolaan Dokumen

Pembangunan Data Repository Perhubungan Udara

S I Investigasi dan Audit Kecelakaan

S I Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Pembangunan Data Repository Perhubungan Perkeretaapian

S I Pengajuan Rencana Anggaran

Pembangunan Data Warehouse Departemen Perhubungan Aplikasi Otomatisasi Perkantoran Pemeliharaan PORTAL

S I Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pelaporan Dana APBN dan Bantuan Luar Negeri

45

S I Verifikasi dan Penilaian Dokumen Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja S I Pengelolaan Anggaran dan Pelaporan Anggaran Kantor Pusat

Pembangunan SI Pentarifan Sektor Transportasi

S I PNBP Online Angkutan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

Pembuatan Program Aplikasi Indikator Kinerja Transportasi

Sistem Informasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

S I Pengelolaan Kerjasama Terkait Hibah dan Bantuan Luar Negeri S I Pengelolaan Organisasi Dalam Rangka Otonomi Daerah Bidang Perhubungan

Pemutakhiran Konten Portal Departemen Perhubungan


Pengembangan Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik

Pengembangan Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik

S I PerundangUndangan

Pengembangan Data Spasial Berbasis Citra Satelit Departemen Perhubungan Pembangunan S I Command Center

Evaluasi Master Plan TIK

S I Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Kerja S I Pengelolaan RKA dan RENJA

S I Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

S I Analisa Organisasi dan Ketatalaksanaan

S I Pengelolaan, Pemantauan dan Analisa Perkembangan Biaya Transportasi S I Pengelolaan Inventaris Barang Milik Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Perhubungan

S I Pengelolaan Ratifikasi Konvensi dan Perjanjian Internasional di Bidang Transportasi

46

S I Pengelolaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

S I Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Perhubungan

S I Penyiapan Bahan Pendapat Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

S I Pembinaan dan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan

S I Penyidikan Tindak Pidana Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

S I Pendukung Pengambilan Keputusan Terkait Dengan Penyelesaian Masalah dan Tuntutan Ganti Rugi

Sosialisasi Studi Program

SI Perbendaharaan

S I Pelayanan Informasi Publik Sektor Transportasi S I Pembinaan Dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Eksternal Departemen Perhubungan S I Pembinaan Kegiatan Komunikasi Berbagai Kebijakan Sektor Transportasi

47

S I Edukasi Kebijakan Transportasi


Penyusunan Blue Print Rencana Strategis Pengembangan TIK Pembangunan Aplikasi TI untuk Real Time Business Intelligence Dephub Evaluasi Master Plan TIK

Tabel 10 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN DITJEN HUBDAT JANGKA PENDEK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

KONSOLIDASI OPERASIONAL

KONSOLIDASI LAYANAN DAN OPERASIONAL

AKSELERASI PELAYANAN dan PELAYANAN OPTIMAL

Setditjen SI Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Pengembangan SI Infrastruktur dan Kinerja Perhubungan Darat

Integrasi Sistem Informasi di Lingkungan Perhubungan Darat

48

Sistem Informasi Perhubungan Darat yang Terintegrasi Berbasis Web dan GIS

Pengembangan Sistem Informasi Perhubungan Darat yang Terintegrasi

Keterangan : SI Perencanaan ini diadaptasi dari Departemen Keuangan dan Bappenas meliputi : - Aplikasi RKAKL; - Aplikasi RKP dan; - Aplikasi Laporan Konsolidasi. Pengembangan SI Infrastruktur dan Kinerja Perhubungan Darat SI Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

SI SDM

Pengembangan SI Kepegawaian dan Ketatausahaan

SI Penegakan Hukum

Keterangan : SI Keuangan diadaptasi dari Departemen Keuangan meliputi : - SAI; - BAS; - SBK/SISU; - Asset SI Kehumasan

Bidang LLAJ Pembangunan Software dan Hardware Road Traffic and Management Center (Pusat) Pembangunan Software dan Hardware CCTV (13 lokasi) untuk Angkutan Lebaran dengan media jaringan satelit dan fiber optik

Pembangunan Software dan Hardware Road Traffic and Management Center (Pusat) Pembangunan Software dan Hardware CCTV (24 lokasi) untuk Angkutan Lebaran dengan media jaringan satelit dan fiber optik

Pembangunan Software dan Hardware Road Traffic and Management Center (Daerah) Pembangunan Software dan Hardware CCTV (24 lokasi) untuk Angkutan Lebaran dengan media jaringan satelit dan fiber optik

49



Pengembangan Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Yogyakarta)

Pengembangan Jaringan Komunikasi berupa Link sebesar 6 MB



Upgrade Database Perlengkapan Jalan dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat Upgrade Database Jembatan Timbang dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat (Pulau Jawa)

Pengembangan Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Jateng)

Pengembangan Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Tasikmalaya)

Pengembangan Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Purabaya)

Upgrade Database Jembatan Timbang dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat (Pulau Sumatera)

Pembangunan SIM Lalu Lintas Jalan

Pembangunan SIM Lalu Lintas Jalan (Lanjutan) Pantura (Jabar)

Pembangunan SIM Lalu Lintas Jalan (Lanjutan) Pantura (Jabar)

Upgrade Database Jembatan Timbang dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat (Pulau Kalimantan) Pembangunan SIM Lalu Lintas Jalan (Lanjutan) Pantura (Jabar)

Upgrade Database Jembatan Timbang dengan sistem online Dinas Pemda Propinsi ke Pusat (Pulau Sulawesi dan Bali) Pembangunan SIM Lalu Lintas Jalan (Lanjutan) Pantura (Jabar)

Pilot Project Konektivitas data Jembatan Timbang dengan sistem online ke Pusat (3 Jembatan Timbang di 3 Propinsi pada jalur Pantura)

Pengembangan Konektivitas data Jembatan Timbang dengan sistem online ke Pusat (3 Jembatan Timbang di 3 Propinsi pada Jalur Pansela)

Pengembangan Konektivitas data Jembatan Timbang dengan sistem online ke Pusat (3 Jembatan Timbang di 3 Propinsi pada Jalur Tengah)

Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perijinan Angkutan AKAP di Pulau Jawa

Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perijinan Angkutan AKAP di Pulau Sumatera

Studi Pembangunan Sistem Informasi Database PPNS

Pengembangan Sistem Informasi Database PPNS (Pusat)

Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signal diJalur Pansela (4 Lokasi) (JabarYogyakarta) Pembangunan Peta Vektor Digital Pulau Jawa

Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signal di Jalur Tengah (2 Lokasi) (JabarJateng) Pembagunan Peta Vektor Digital Pulau Sumatera

Pengembangan Sistem Informasi Database PPNS (Daerah) (Pulau Jawa) Pengadaan dan Pemasangan Variable Signal di Jalur Tengah (2 Lokasi) (JabarJateng)

Pengembangan Sistem Informasi Database PPNS (Daerah) (Pulau Sumatera) Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signal di Jalur Pantura (2 Lokasi) (JatengJatim) Pembangunan Peta Vektor Digital Pulau Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara

Pengembangan Sistem Informasi Database PPNS (Daerah) (Pulau Kalimantan) Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signal di Jalur Pansela (2 Lokasi) (JatengJatim) Pembangunan Peta Vektor Digital Pulau Irian Jaya dan Maluku

Pembangunan Software dan Hardware untuk Smart Card Terminal di 1 Terminal (Tasikmalaya) Penyusunan Database Perlengkapan Jalan

Penyusunan Database Jembatan Timbang (Pusat)

Pembangunan Peta Vektor Digital Pulau Kalimantan

50

Pembangunan Sistem Informasi Transportasi Jalan (SITJ)

Pengembangan Sistem Informasi Transportasi Jalan (SITJ)

Pengembangan Sistem Informasi Transportasi Jalan (SITJ)

S I Profile Transportasi Perkotaan dan Aplikasi

S I Jaringan Jalan Perkotaan Berbasis GIS

S I Jaringan Trayek Perkotaan Berbasis GIS

S I Informasi Angkutan Umum Perkotaan Tidak Dalam Trayek

SI Produksi Angkutan Penyeberangan S I Perawatan Kapal Penyeberangan

S I Tarif Angkutan Penyeberangan

S I Jadwal Angkutan Penyeberangan

Bidang Transp. Perkotaan S I Profile Transportasi Perkotaan Bidang LLASDP SI Transportasi Penyeberangan yang meliputi : Lintas Pelabuhan, Kapal.

SI Transportasi Sungai dan Danau yang meliputi : Alur Pelayanan, Pelabuhan, Kapal.

S I Perawatan Pelabuhan Penyeberangan SI Produksi Angkutan Sungai dan Danau SI Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau SI Perawatan Pelabuhan Sungai dan Danau

S I Pemantauan Operasi Kapal Penyeberangan

SI Tarif Angkutan Sungai dan Danau SI Rambu Navigasi Sungai dan Danau

Bidang Kes. Transdar SI Data Kecelakaan

SI Penelitian Kecelakaan

SI Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

SI Monitoring Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) dan Lokasi Banyak Kecelakaan (LBK)

SI Monitoring Manajemen Keselamatan Sungai Danau & Penyeberangan

SI Manajemen Keselamatan SDP

51

Sistem Informasi Keselamatan Transportasi Darat berbasis Web

Pengembangan Sistem Informasi Keselamatan Transportasi Darat berbasis Web

Tabel 11 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN DITJEN HUBLA JANGKA PENDEK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG




S I Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

S I Perencanaan Pola Jaringan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri Berbasis GIS

S I Analisa Kerawanan Wilayah dan Tingkat Ancaman Keamanan serta Pengamanan Sarana dan Prasarana Transportasi di Laut, Pantai dan Pelabuhan Berbasis GIS

S I Inventory Peralatan Pengerukan dan Reklamasi

S I Evaluasi dan Pelaporan Jaringan Trayek Angkutan laut Dalam Negeri

S I Perencanaan Kebutuhan Angkutan Laut dan Angkutan Bahan Pokok

S I Komunikasi dan Pelaporan Keselamatan Kapal dari Daerah

S I Kejahatan dan Pelanggaran Transportasi Laut

S I Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perencanaan dan Survei Teknis Fasilitas Pelabuhan, Program Pembangunan dan Perawatan Fasilitas Pelabuhan S I Pengelolaan Perawatan Kapal S I Pemantauan Kapal

52

S I Pengesahan Konstruksi, Instalasi Permesinan, Listrik dan Lambung Timbul Kapal, Stabilitas Kapal dan Rancang Bangun Kapal

Tabel 12 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD JANGKA PENDEK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG




S I Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

S I Pengelolaan Perawatan Pesawat

S I Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pengamanan Bandar Udara dan Angkutan Udara serta Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadaman Kebakaran dan Salvage S I Evaluasi dan Pelaporan dibidang Peralatan Pembangkit dan jaringan Listrik Bandara dan Peralatan Elektronikal dan Instalasi Listrik Bandara

S I Trayek Angkutan Udara Dalam Negeri

S I Audit Mutu Kelaikan dan Operasi Pesawat Udara Berkala

S I Pemantauan Pesawat

S I Pengelolaan Peralatan Fasilitas Sisi Darat dan Sisi Bandar Udara S I Pengelolaan Peralatan Komunikasi Antar Stasiun Penerbangan dan Peralatan Komunikasi Lalulintas Penerbangan

S I Pengelolaan Peralatan Informasi dan komunikasi Bandar Udara

S I Pelayanan lalu Lintas Penerbangan dan manajemen Ruang Udara Berbasis GIS

53

Tabel 13 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN JANGKA PENDEK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG




SI Manajemen Perkantoran (Office Automation)

SI Perizinan Investasi di bidang Perkeretaapian

SI Manajemen Pelayanan Publik (PSO)

SI Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Ditjen Perkeretaapian

SI Manajemen Asset Perkeretaapian

SI Dokumentasi Bantuan Hukum

SI Manajemen Keselamatan KA

Peta Informasi Perkeretaapian

SI Manajemen Pengujian dan Sertifikasi Sarana

SI Manajemen dan Sertifikasi Perawatan Prasarana Perkeretaapian (IMO) SI Manajemen dan Sertifikasi Pengelolaan TAC SI Manajemen dan Sertifikasi Peralatan & Logistik SI Manajemen Perawatan Fasilitas Sarana (Depo & Balai Yasa)

SI Manajemen Pengujian dan Sertifikasi Prasarana SI Manajemen Sertifikasi SDM Sarana (Awak dan Teknisi) SI Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan KA (Gapeka)

54

SI Manajemen Pengembangan Jaringan KA

Tabel 14 ROADMAP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN BADAN-BADAN DAN ITJEN JANGKA PENDEK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG




S I Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil Pengawasan

S I Kerja Sama Pengembangan Diklat Perhubungan

S I Rencana Pola, Program dan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan S I Pelayanan SAR berbasis GIS dengan Citra Satelit

S I Akreditasi Program dan Lembaga Diklat

S I Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Penelitian Dan Pengembangan S I Rencana Kebutuhan Badan Diklat

`

S I Petunjuk Operasi dan Pemeliharaan Alat Komunikasi dan Elektronika S I Kerjasama dan Aplikasi Dalam Penunjang Litbang

S I Pengelolaan Data dan Aplikasi Dalam Menunjang Litbang

S I Evaluasi Pelaksanaan Diklat Perhubungan SI Pengelolaan Persiapan, Pelaksanaan, dan Sertifikasi Peserta Diklat S I Kepustakaan Bidang Diklat

55

S I Penyuluhan dan Pemasyarakatan SAR S I Penyusun Petunjuk Teknis Pembinaan Potensi SAR S I Penyiapan Data dan Aplikasi Dalam Menunjang Litbang

Tabel 15 ROADMAP PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN JANGKA PENDEK KONSOLIDASI ORGANISASI BIDANG TIK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

KONSOLIDASI SUMBER DAYA dan PENINGKATAN KAPASITAS SDM

KAPASITAS SDM OPTIMAL

Penyusunan Sispro Teknis Fungsional

Penyiapan Standarisasi Pemanfaatan TIK

Penyiapan Tenaga Pelatihan

Penyusunan Silabus Diklat Internal

optimalisasi dan evaluasi

Kerjasama Antar Instansi Pemerintahan atau swasta/Lembaga Terkait

Penyiapan Silabus Monitoring Pengembangan TIK

Penyiapan Sertifikat Diklat

Penyusunan Kebutuhan Peserta Diklat Internal

Peningkatan Kemampuan SDM Pelaksanaan Monitoring Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Masing-masing unit

Pelaksanaan kemitraan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Reqruitment Tenaga Teknis Pengelola TIK

Penempatan Lokasi DIKLAT

Peningkatan SDM

Pelaksanaan monitoring

Pendistribusian Tenaga-tenaga Teknis pada masing-masing unit

penyusunan Jadwal Pelatihan

Peningkatan Pelayanan Mutasi dan Pensiun

Diklat Tingkat Operator, administtrator,dan developer

Penyebaran Informasi Diklat Eksternal untuk Sertifikasi Teknis, Auditor, dan Quality assurance

Pengaturan Personil Pranata Komputer dan statistisi

Pembinaan dan Penilaian Jabfung Pranata Komputer dan Statistisi

56

Penyusunan Buku Informasi Transportasi Dephub

Penyebaran Personil Pranata komputer dan Statistisi di masing-masing unit pengelola teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengembangan SDM yang berkualitas

Tabel 16 ROADMAP PENGEMBANGAN SISPRO DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN JANGKA PENDEK KONSOLIDASI ORGANISASI BIDANG TIK

JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

KONSOLIDASI SUMBER DAYA dan PENINGKATAN KAPASITAS SDM

KAPASITAS SDM OPTIMAL

Prosedur Alur Data Dan Informasi

Standardisasi Infrastruktur Data

Konsolidasi dan Integrasi data

Interaksi, transaksi dan transformasi data

optimalisasi dan evaluasi

Penyusunan Buku Buletin Data Dan Informasi





Penyusunan Buku Produksi Data Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian





Penyusunan Buku Statistik Perhubungan





Penyusunan Buku Data Operasional Sektor Transportasi










Penyusunan Buku Peta Prasarana Transportasi




Penyusunan Buku Statistik Sektor Terkait




Penyusunan Buku Peta Prasarana Transportasi Penyusunan Buku Statistik Sektor Terkait

57

Penyusunan Buku Laporan Tahunan

Bimbingan Teknis jabatan Fungsional Statistisi




Penyusunan Buku Laporan Akuntabilitas





Penataan Dokumentasi dan Perpustakaan





Penyusunan Buku Monitoring Angkutan Haji





Pemutakhiran data web Portal





Penyusunan Buku Monitoring Angkutan Lebaran Pemutakhiran data website Dephub




Pembuatan aplikasi Perpustakaan dan Dokumentasi

Pemutakhiran data aplikasi Perpustakaan dan Dokumentasi



Pengelolaan Studio GIS




Pengelolaan Information Center Pengolaan Command Center




Sistem & Prosedur Pelaksanaan E-Procurement

58

BAB IV PENUTUP

Perencanaan pemanfaatan TIK yang baik akan dapat membantu peningkatan kualitas SDM dalam melaksanakan pekerjaannya dengan ditunjang oleh infrastruktur dan perangkat TIK yang memadai. Sehingga memberikan manfaat

terhadap

proses

pelayanan

publik

agar

terbentuknya

kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu memenuhi pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya perencanaan pemanfaatan TIK, keberhasilannya dapat diukur secara kuantitatif, menyeluruh, dan terpadu serta berkelanjutan dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang baik (good gouvernance) dan pemerintah yang bersih (clean government).

Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Perhubungan merupakan dokumen resmi sebagai acuan perencanaan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Perhubungan agar pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Perhubungan dapat dilakukan secara sinergis dengan melibatkan seluruh unit-unit terkait di lingkungan Departemen Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN ttd Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

59

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP.39 TAHUN 2009 T E N T A N G

Recommend Documents