PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI DAN CIANJUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kesepakatan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tanggal 16 Juni 2005, perlu membentuk Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur; b. bahwa pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perIu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) ;
Pembentukan
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (ditetapkan di Jogyakarta pada tanggal 14 Agustus 1950 Presiden Republik Indonesia Pemangku Djabatan sementara ASSAAT, diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 66); 9. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah JABOTABEK. Memperhatikan
: 1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam Surat Nomor : B/118/M.PAN/1/2006 tanggal 25 Januari 2006.
2. Kesepakatan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tanggal 16 Juni 2005 tentang Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI DAN CIANJUR. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang meliputi Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur. 3. Keputusan Bersama adalah Keputusan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing. 4. Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, yang selanjutnya disebut BKSP JABODETABEKJUR adalah Badan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten dan/atau Kota dl wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur. 5. JABODETABEKJUR adalah wilayah pembangunan yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Baglan Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungal Pasal 2 (1) Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur yang selanjutnya disebut Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKSP JABODETABEKJUR yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BKSP JABODETABEKJUR. (2) Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR dipimpin oleh seorang Sekretaris. Pasal 3 Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, analisa
perencanaan, kebijakan pelaksanaan, analisa evaluasi, penyusunan program dan laporan serta memberikan pelayanan administratif kepada Ketua BKSP JABODETABEKJUR. Pasal 4 Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan kerjasama pembangunan di wilayah JABODETABEKJUR. b. penyiapan bahan koordinasi JABODETABEKJUR. c.
pelaksanaan
kerjasama
pembangunan
di
wilayah
penyiapan bahan evaluasi kerjasama pembangunan di wilayah JABODETABEKJUR.
d. pelaksanaan penyusunan program kerja Badan Kerjasama JABODETABEKJUR. e. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga Badan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 5 Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR terdiri dari : a. Bagian Pembangunan ; b. Bagian Perekonomian; c.
Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
d. Bagian Umum. Pasal 6 (1) Bagian Pembangunan mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama di bidang pembangunan.
penyusunan,
(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Bagian Pembangunan mempunyai fungsi : a.
penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penataan ruang dan pertanahan;
b.
penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama pembangunan di bidang permukiman, sarana dan prasarana;
c.
penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama pengelolaan di bidang sumber daya air, kebersihan dan lingkungan hidup.
(3) Bagian Pembangunan terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Ruang dan Pertanahan; b. Sub Bagian Permukiman, Sarana dan Prasarana; c. Sub Bagian Sumber Daya Air, Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Pasal 7 (1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama di bidang perekonomian.
penyusunan,
(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Bagian Perekonomian mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama di bidang transportasi dan perhubungan; b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama pengembangan di bidang agribisnis, koperasi, usaha kecil dan menengah; c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama
pengembangan di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan investasi. (3) Bagian Perekonomian terdiri dari : a. Sub Bagian Transportasi dan Perhubungan; b. Sub Bagian Agribisnis, Koperasi dan UKM; c. Sub Bagian Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Investasi. Pasal 8 (1) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, administrasi kependudukan, pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban ; b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama di bidang kesehatan dan pendidikan; c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerjasama pengelolaan di bidang sosial, dan tenaga kerja. (3) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : a. Sub Bagian Kependudukan, Ketenteraman dan Ketertiban; b. Sub Bagian Kesehatan dan Pendidikan; c. Sub Bagian Sosial dan Tenaga Kerja. Pasal 9 (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, keuangan, kepegawaian, perlengi ppan, tata usaha dan rumah tangga Sekretariat.
urusan
(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Bagian Umum mempunyai fungsi: a. penyusunan program kegiatan dan pegelolaan keuangan; b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; c. pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian. (3) Bagian Umum terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Keuangan; b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; c. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
BAB III TATA KERJA Pasal 10 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan Sekretariat maupun dalam hubungannya dengan Instansi Pemerintah dan/atau Instansi lain. Pasal 11 Sekretaris BKSP JABODETABEKJUR melaporkan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsinya kepada Ketua BKSP JABODETABEKJUR secara berkala atau sewaktu-waktu jika dlpandeng perlu.
BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON Bagian Pertama Kepegawaian Pasal 12 (1) Pegawai pada Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR diisi oleh pegawai-pegawai di wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Banten. (2) Sekretaris dijabat secara bergantian dari pegawai masing-masing Pemerintah Provinsi. (3) Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku Ketua BKSP JABODETABEKJUR sesuai dengan formasi dari masingmasing daerah. Bagian Kedua Eselon Pasal 13 (1) Sekretaris adalah jabatan eselon II.b. (2) Kepala Bagian adalah jabatan eselon lll.a. (3) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV.a.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 14 (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah. (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Di lingkungan Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 (1) Bagan susunan organisasi Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR terdapat dalam lampiran Peraturan inf. (2) Penjabaran lebih lanjut rincian tugas masing-masing Sub Bagian diatur dengan Peraturan Gubernur selaku Ketua BKSP JABODETABEKJUR.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2006 MENTERI DALAM NEGERI,
LAMPIRAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 6 TAHUN 2006 TANGGAL : 15 Maret 2006
SEKRETARIAT BADAN KERJASAMA JABODETABEKJUR
BAGIAN PEMBANGUNAN
BAGIAN PEREKONOMIAN
SUBBAGIAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN
SUBBAGIAN TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
PERMUKIMAN, SA RANA & PRASARANA
AGRIBISNIS, KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUMBERDAYA AIR, KEBERSIHAN DAN LINGK. HIDUP
INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAAN & INVESTASI
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN UMUM
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
KEPENDUDUKAN, KETENTRAMAN & KETERTIBAN
SUBBAGIAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA & PERLENGKAPAN
SUBBAGIAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA
SUBBAGIAN USAHA DAN KEPEGAWAIAN
MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MOH. MA’RUF
