WALIKOTA TARAKAN PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN WALIKOTA TARAKAN Menimbang
: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi TataKerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan, untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat maka dipandang perlu untuk mengatur tugas pokok dan fungsi serta tata kerja organisasi Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Tarakan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukkan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan; 7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan; MEMUTUSKAN,
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan ; 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Tarakan ; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan;. 6. Unit Pelaksanaan Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Tarakan; 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas Pendidikan Kota Tarakan. BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI Pasal 2 Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam Bidang Pendidikan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah dan olah raga, serta penyaluran subsidi dari pemerintah. Pasal 3 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 2. Pendirian dan penyelenggaraan sekolah tingkat dasar, menengah dan luar sekolah; 3. Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid Sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung sekolah, tenaga teknis, uang sekolah, ijazah dan perpustakaan sekolah ; 4. Penyelenggaraan dan pembinaan olah raga dan kesenian disekolah-sekolah serta kerjasama dengan instansi terkait dalam seni budaya ; 5. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan Dinas;
Bagian Pertama
Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dan unit dalam lingkungan Dinas; (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas . Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretariat mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rencana, program, pelaporan dan ketatalaksanaan; 2. Pengelola administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, kepustakaan, surat menyurat dan tata kearsipan Dinas; 3. Penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi asset.. Pasal 6 (1) Sekretariat Terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Perencanaan Program dan keuangan. (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pasal 7 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan, perawatan, rumah tangga, pemeliharaan barang-barang inventaris, urusan perjalanan dinas, serta melaksanakan pengelolaan ketatausahaan. (2) Sub Bagian Perencanaan Program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun perencanaan program anggaran rutin dinas, dan pengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan
Bagian Kedua Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga Pasal 8 (1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, dan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Pendidikan luar sekolah dan olah raga. (2) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga mempunyai fungsi : 1. Mengumpulkan, menyusun, menyiapkan dan merumuskan rencana dan program Dinas dibidang pendidikan luar sekolah, dan olah raga; 2. Membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam bidang pendidikan luar sekolah, dan olah raga. Pasal 10 (1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga terdiri dari : a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Sarana ; b. Seksi Pendidikan Olah Raga. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dan Olah Raga. Pasal 11 (1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan di bidang pendidikan Luar Sekolah; (2) Seksi Pendidikan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan Pendidikan di bidang Olah Raga, menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Olah Raga,dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan di bidang Olah Raga.
Bagian Ketiga Bidang Pendidikan Dasar Pasal 12 (1) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Bidang Pendidikan Dasar yaitu melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengembangan pendidikan dasar; (2) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 13 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi : 1. Pembinaan, pengendalian dan pengembangan pendidikan taman kanak-kanak, meletakkan dasar kearah pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak-anak didik dalam menyesuaikan diri dalam lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya; 2. Pembinaan, pengendalian dan pengembangan pendidikan sekolah dasar, meletakkan keterampilan dasar baca tulis, hitung, pengetahuan, ketrampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa, dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke sekolah tingkat pertama. Pasal 14 (1) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari : a. Seksi Kurikulum; b. Seksi Tenaga dan Sarana. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Pasal 15 (1) Seksi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan di bidang kurikulum pendidikan dasar. (2) Seksi Tenaga dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan tenaga, perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur dan mengadakan buku pelajaran pokok, dan buku lain yang diperlukan serta menetapkan dan membantu kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh dalam lingkup pendidikan dasar.
Bagian Keempat Bidang Pendidikan Menengah Pasal 16 (1) Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pendidikan menengah yaitu melaksanakan pembinaan, pengendalian, koordinasi, pemberian fasilitas dan pengembangan sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). (2) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi : 1. Pengkajian dan pengembangan program kegiatan di bidang pendidikan menengah. 2. melaksanakan pembinaan pemberian fasilitas dan pengembangan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 3. Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan menengah. 4. Melaksanakan pengendalian dan pengkoordinasian kurikulum nasional. Pasal 18 (1) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari : a. Seksi Kurikulum; b. Seksi Tenaga dan Sarana. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah. Pasal 19 (1) Seksi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana, koordinasi, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang kurikulum pendidikan menengah ; (2) Seksi Tenaga dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan tenaga, perawatan sarana dan prasarana, pembangunan infa struktur, pengadaan buku pelajaran pokok dan buku lain yang diperlukan
Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 20 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan ; (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala/Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 21 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 22 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pengawas dan Penilik. (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB III TATA KERJA Pasal 24 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 25 (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuanketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku Pasal 27 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 12 Pebruari 2009 WALIKOTA TARAKAN,
H. JUSUF S.K
Diundangkan di Tarakan Pada Tanggal 12 Pebruari 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,
Drs.H.BADRUN,M.Si NIP. 19600617198501001 BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI D-05
