PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
: bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu untuk menata dan membentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).
Memperhatikan
: Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
Menetapkan
MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah; 6. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kota; 7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Perangkat Daerah dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Sekretariat Daerah ; b. Sekretariat DPRD ;
BAB III SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kota yang langsung berada dibawah Kepala Daerah. (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah. Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan
masyarakat serta pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : 1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota; 2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Kota; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : a. Walikota b. Wakil Walikota c. Sekretaris Daerah d. Asisten Pemerintahan 1. Bagian Pemerintahan. a. Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan. b. Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah. c. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga 2. Bagian Hukum. a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan b. Sub Bagian Bantuan Hukum. c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum 3. Bagian Humas dan Komunikasi a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi b. Sub Bagian Pengolahan Informasi c. Sub Bagian Pemberitaan
e. Asisten Administrasi Pembangunan 1. Bagian Pembangunan. a. Sub Bagian Penyusunan Program b. Sub Bagian Pengendalian Program. a. Sub Bagian Tata Pelaporan. 2. Bagian Perekonomian. a. Sub Bagian Sarana Perekonomian. b. Sub Bagian Produksi Daerah. c. Sub Bagian Pengembangan Usaha Kelembagaan Perekonomian. 3. Bagian Sosial a. Sub Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan dan Kebudayaan. b. Sub Bagian Kesejahteraan. c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.
f. Asisten Administrasi 1. Bagian Keuangan a. Sub Bagian Anggaran b. Sub Bagian Pembukuan c. Sub Bagian Perbendaharaan. 2. Bagian Organisasi. a. Sub Bagian Kelembagaan b. Sub Bagian Ketatalaksanaan c. Sub Bagian Analisis Jabatan 3. Bagian Umum dan Perlengkapan a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan. b. Sub Bagian Protokol. c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan. d. Sub Bagian Pengadaan dan Pendistribusian. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
BAB IV SEKRETARIAT DPRD Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7 (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD Kota Tarakan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris. Pasal 8 Sekretaris DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi: 1. Fasilitasi rapat anggota DPRD ; 2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD ; 3. Pengelolaan tata usaha DPRD. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari : a. Pimpinan DPRD b. Sekretaris DPRD 1. Bagian Persidangan. a. Sub Bagian Rapat. b. Sub Bagian Risalah.
2. Bagian Perundang-Undangan a. Sub Bagian Pengkajian, Evaluasi Perundang-Undangan. b. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
Produk
3. Bagian Keuangan. a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran. b. Sub Bagian Perbendaharaan. 4. Bagian Umum. a. Sub Bagian Ketatausahaan. b. Sub Bagian Perlengkapan. c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir pada Lampiran II Peraturan Daerah ini. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masingmasing. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang senior. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan kebutuhan. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.
BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 12 Sekretaris, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
BAB VII TATA KERJA Pasal 13 Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai kedudukan, tugas dan Kewenangan masing-masing. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 14 Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan, Subsidi atau bantuan dari Pemerintah dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 27 April 2004 WALIKOTA TARAKAN, ttd dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 03 Seri D-01 Tanggal 30 April 2004 . SEKRETARIS DAERAH,
Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
LAMPIRAN I : BAGAN STRUKTUR ORGANANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TARAKAN
WALIKOTA TARAKAN WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PEMERINTAHAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
BAGIAN HUKUM
ASISTEN ADM. PEMBANGUNAN
BAGIAN HUMAS DAN KOMUNIKASI
BAGIAN PEMBANGUNAN
BAGIAN PEREKONOMIAN
ASISTEN ADMINISTRASI
BAGIAN SOSIAL
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN ORGANISASI
BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN
SUBBAG BINA PEMT.
SUBBAG PERATURAN
SUBBAG
SUBBAG
SUBBAG
SUBBAG PEMB. KEHIDUP.
SUBBAG
SUBBAG
KECAMATAN&KELURAHAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PENGUMPULAN INFORMASI
PENYUSUNAN PROGRAM
SARANA PEREKONOMIAN
BERAGAMA, PEND&KEBUD.
ANGGARAN
KELEMBAGAAN
PIMPINAN
SUBBAG PENYELENGGRN OTONOMI DAERAH
SUBBAG BANTUAN HUKUM
SUBBAG PENGOLAHAN INFORMASI
SUBBAG PENGENDALIAN PROGRAM
SUBBAG PRODUKSI DAERAH
SUBBAG KESEJAHTERAAN
SUBBAG PEMBUKUAN
SUBBAG KETATALAKSANAAN
SUBBAG PROTOKOL SUBBAG RUMAH TANGGA
SUBBAG TATA USAHA
SUBBANG HUBUNGAN
SUBBAG
SUBBAG
SUBBAG
SUBBAG PENGEMBANGAN
SUBBAG PEMBERD. PEREM
SUBBAG
SUBBAG
ANTAR LEMBAGA
DOKUMENTASI HUKUM
PEMBERITAAN
TATA PELAPORAN
USAHA KELEMB. PEREKO.
PEMUDA & O R
PERBENDAHARAAN
ANALISIS JABATAN
DAN PEMELIHARAAN SUBBAG PENGADAAN & PENDISTRIBUSIAN
Tarakan, 27 April 2004
WALIKOTA TARAKAN ttd
dr. H. JUSUF SK
LAMPIRAN II : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
KETUA DPRD
SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIS DPRD
KELOMPOK
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
JABATAN FUNGSIONAL
PERSIDANGAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEUANGAN
UMUM
SUBBAG RAPAT
SUBBAG PENGKAJIAN, EVA PRODUK PER UU
SUBBAG PENYUSUNAN ANGGARAN
SUBBAG
SUBBAG DOKUMENTASI
SUBBAG
SUBBAG
RISALAH
DAN PUBLIKASI
PERBENDAHARAAN
PERLENGKAPAN
Tarakan, 27 April 2004
WALIKOTA TARAKAN ttd
dr. H. JUSUF SK
SUBBAG KETATAUSAHAAN
