PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
: bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu untuk menata dan membentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).
Memperhatikan
: Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TARAKAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah; 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tarakan; 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Tarakan dibawah Kecamatan.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Perangkat Daerah dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Kecamatan ; b. Kelurahan.
BAB III KECAMATAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1) Kecamatan merupakan diWilayahnya.
unsur
pelaksana
Pemerintah
Kota
(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Wilayahnya. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri ;
2. Pembinaan Pemerintahan Kelurahan ; 3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban Wilayah ; 4. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial ; 5. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Camat b. Sekretaris c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
BAB IV KELURAHAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7 (1) Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Kecamatan di Wilayahnya. (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Pasal 8 Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi : 1. Melakukan Koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ; 2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ; 3. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ; 4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ; 5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. Lurah b. Sekretaris c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat e. Seksi Pelayanan Umum f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang senior. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan kebutuhan. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundangundangan kepegawaian yang berlaku.
BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 12 (1)
Camat dan Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
(2)
Para Sekretaris Kepala Seksi, Camat dan Lurah serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
BAB VII TATA
KERJA
Pasal 13 Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 14 Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan, Subsidi atau bantuan dari Pemerintah dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di T a r a k a n pada tanggal 27 April 2004 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 06 Seri D-04 Tanggal 30 April 2004 . SEKRETARIS DAERAH,
Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
LAMPIRAN I : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KOTA TARAKAN
CAMAT
SEKRETARIS
KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL
. SEKSI
SEKSI KETENTRAMAN DAN
SEKSI PEMBANGUNAN &
PEMERINTAHAN
KETERTIBAN UMUM
KEMASYARAKATAN
.
Tarakan, 27 April 2004
WALIKOTA TARAKAN ttd dr. H. JUSUF SK
LAMPIRAN II : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KOTA TARAKAN
LURAH
SEKRETARIS
KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL
SEKSI
SEKSI PEMBERDAYAAN &
SEKSI
PEMERINTAHAN
KESEJAHTERAAN MASY.
PELAYANAN UMUM
Tarakan, 27 April 2004
WALIKOTA TARAKAN ttd dr. H. JUSUF SK
