PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN KOTA TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan dan pertambahan penduduk Kota Tarakan perlu diciptakan ketertiban dan kebersihan kota;
b.
bahwa ketertiban dan kebersihan kota perlu dijaga, ditingkatkan dan dilestarikan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Tarakan;
c.
bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu diatur tentang ketertiban dan kebersihan kota dalam Peraturan Daerah.
: 1.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentnag Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 9.
Dengan ….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN KOTA TARAKAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d.
e.
f.
g.
h.
i.
j. k.
Daerah adalah Daerah Kota Tarakan; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tarakan; Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Daerah Kota Tarakan; Petugas pengambil sampah adalah siapa saa yang ditugaskan mengambil, memungut sampah dari penghasil sampah ke tempat pembuangan sampah; Tempat Pembuangan Sampah Sementara adalah tempat sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau oleh pihak lain untuk menampung sampah sementara sebelum diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir; Tempat Pembuangan Sampah Akhir adalah lahan atau tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah untuk dimusnahkan atau dimanfaatkan; Sampah adalah barang atau benda buangan sisa -sisa bekas yang tidak dipakai lagi menurut fungsinya semula, baik yang berasal dari perorangan, rumah, kantor, bangunan, perusahaan, pusat perdagangan dan tempat-tempat umum lainnya. Ketertiban dan kebersihan kota adalah usaha Pemerintah Daerah Kota untuk mengatur, mendidik, mengajak segenap warga masyarakat Kota Tarakan agar dapat bersama-sama menciptakan keadaan kota yang bersih, indah dan sehat; Hewan adalah sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan lain-lain sejenisnya. Setiap orang adalah setiap orang yang berada di wilayah Kota Tarakan.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk merasakan menikmati ketertiban dan kebersihan Kota;
dan
(2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan dan gangguan kesehatan sebagai akibat dari kurang tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup. Pasal 3 …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 3 (1) Setiap orang berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan kebersihan Kota Tarakan; (2) Setiap orang berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pecemaran kebersihan. (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap ketertiban dan kebersihan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait seperti : a. Pemakai jalan umum, baik pengemudi dan penumpang kendaraan maupun pejalan kaki wajib mentaati undnag-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. Usaha dan / atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, penanggung jawabnya wajib mentaati Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Kepada Pemelihara hewan ternak wajib mentaati peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan Hewan ternak peliharaannya. (4) Setiap orang wajib melaporkan apabila melihat atau mengetahui telah terjadi gangguan ketertiban atau pencamaran kebersihan dalam Kota Tarakan. (5) Setiap orang berkewajiban menjaga dan memelihara tempat-tempat umum seperti tempat ibadah, objek wisata/rekreasi, tempat/peninggalan sejarah, pertamanan/taman dan setiap isi serta lingkungannya, hutan kota, lampu penerangan jalan umum, bangunan/instalasi vital, musium, bangunan/ lapangan olah raga, parit/saluran air/sungai/pantai dan tempat-tempat umum lainnya.
BAB III LARANGAN
Bagian Pertama BANGUNAN DAN TANAMAN Pasal 4 (1) Setiap orang pemilik bangunan ditepi jalan umum Kota Tarakan dilarang : a. membangun pagar di depan rumah yang berbentuk dinding tidak tembus pandang yang tingginya melebihi tinggi 120 centimeter; b. membangun jembatan dan atau saluran air antara halaman rumah dan jalan umum yang dapat mengakibatkan air hujan dan / atau air limbah mengalir dari halaman rumah ke jalan umum;
c. membangun …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
c. membangun pagar kawat berduri dan / atau memasang benda-benda tajam atau runcing di depan atau di samping dan belakang bangunan yang ada jalan atau tetangganya serta memberi aliran listrik pada pagar tersebut; d. menempatkan dan / atau menimbun material bahan bangunan di jalan umum, ditepi jalan atau trotoar sehingga mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas merusak jalan dan atau menutup saluran air kecuali ada izin dari Kepala Daerah dalam waktu terbatas; (2) Setiap orang dilarang mengupas dan atau menggali trotoar / jalan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pembangunan tanpa izin dari Kepala Daerah; (3) Setiap orang dilarang : a. menanam pohon di halaman yang pertumbuhannya atau jika membesar dapat mengganggu instalasi vital seperti listrik, telepon, air bersih dan lain-lain; b. menanam pohon, membuat pagar atau meletakkan barang pada sudut halaman ditepi jalan yang dapat mengganggu pemandangan dan kelancaran lalu lintas.
Bagian Kedua SAMPAH DAN LIMBAH Pasal 5 (1) Setiap orang dilarang : a. membuang sampah dan / atau limbah pada sembarang tempat kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b. membuang sampah dan / atau limbah di tempat umum, jalan umum dan saluran air, aliran sungai, di pantai dan laut sekitarnya serta tempat-tempat lain yang dapat merusak lingkungan hidup.
Bagian Ketiga HEWAN PELIHARAAN Pasal 6 (1) Setiap pemeliharaan Hewan Ternak dalam Kota Tarakan dilarang : a. Melepaskan Hewan Ternak peliharaannya ke tempat umum dan / atau tempat-tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban umum dan terjadinya pencemaran lingkungan; b. Mendirikan kandang yang dapat menimbulkan pencemaran dan dampak negetif lainnya, baik bagi diri pemilik itu sendiri maupun bagi penduduk sekitarnya. (2) Setiap pemelihara Hewan Ternak dalam Kota Tarakan dilarang memelihara hewan ternak yang telah dinyatakan oleh pihak yang berwenang bahwa hewan ternaknya telah terkena virus yang dapat mengganggu kesehatan para konsumennya. (3) Setiap ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(3) Setiap pemilik hewan peliharaan baik yang jinak maupun yang buas dilarang untuk melepas secara bebas yang dapat membahayakan jiwa orang lain dan / atau mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat umum.
Bagian Keempat JEMURAN DAN BARANG LAINNYA Pasal 7 (1) Setiap orang dilarang menjemur pakaian ditempat-tempat yang dapat mengganggu pemandangan umum, dan keindahan yang terkesan tidak tertib; (2) Setiap orang dilarang menjemur dan menempatkan barang miliknya di halaman atau di tempat umum yang dapat mengganggu pemandangan, mengganggu lalu lintas, sehingga terkesan tidak tertib dan kumuh, kecuali dalam keadaan darurat seperti telah terjadinya musibah banjir / kebakaran.
Bagian Kelima PEDAGANG, PARKIR, BAHAN BERBAHAYA, CORETAN Pasal 8 Para pedagang kaki lima, lapakan, asongan, pedagang musiman, gerobak dorong dan lain sejenisnya, dilarang menggelar dagangannya di tempat umum, di emper bangunan, gang, pintu bangunan, di tepi jalan, di atas trotoar atau di tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan kecuali di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk / ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 9 Para Pemilik atau pengemudi kendaraan dilarang mencuci dan memarkir kendaraannya di atas trotoar oleh karena dapat mengganggu lalu lintas, kerusakan trotoar dan terkesan tidak tertib. Pasal 10 Setiap orang dilarang menyimpan dan / atau menimbun bahan bakar berbahaya seperti bahan bakar minyak dan gas yang mudah terbakar atau meledak, bahan kimia dan bahan beracun yang dapat mencemarkan lingkungan dalam rumah atau bangunan lain kecuali yang ada ijin dari yang berwenang.
BAB IV TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH / LIMBAH Pasal 11 Pemerintah Daerah menetapkan dan menyediakan tempat pembuangan sampah / limbah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir. Pasal 12 ………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 12 Orang atau pribadi / badan dapat membuat tempat pembuangan sampah sementara setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah kemudian mengangkat sendiri sampahnya ke tempat pembuangan sampah akhir yang ditetapkan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 13 Pembuangan sampah / limbah dari rumah, bangunan atau tempat lain yang memproduksi sampah / limbah ketempat pembuangan sampah sementara, pengangkatannya dilaksanakan dalam bentuk perorangan atau petugas yang dikoordinir oleh kepala/ ketua lingkungan/rukun tetengga dan atau organisasi lain seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) rumah ibadah, dan lain- lain. Pasal 14 Setiap orang dilarang membuat Coretan berupa gambar/ lukisan atau tulisan ditempat- tempat umum.
BAB V PELAKSANAAN Pasal 15 Kepala Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam hal ini dapat dilimpahkan operasionalnya kepada DKPP dan atau Dinas/ Instansi lain yang ada kaitannya. Pasal 16 Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah dapat berkerjasama dengan pihak ketiga sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 17 Barangsiapa dalam wilayah Kota Tarakan yang melanggar ketentuanketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundangundangan.
BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18 …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 18 (1) Selain Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima laporan atau pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Pembangunan, usaha dan atau kegiatan lain yang sudah ada dan atau sedang dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20 ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 20 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 30 Juni 1999
WALIKOTA TARAKAN, ttd dr. H. JUSUF S.K Diundangkan di Tarakan pada tanggal 1 Juli 1999 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, ttd Drs. H. ABDUSSAMAD Pembiana Tingkat I NIP. 010 082 194 LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 1999 NOMOR
-----------------------------------------------------------------
PERATURAN DAERAH INI TIDAK BERLAKU -------------------------------------------------------------
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
