PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 22 TAHUN 2000 T E N T A N G PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,maka dipandang perlu menata dan membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lemabaran Negara Tahun 2000 Nomor 165.

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

TENTANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Tarakan; c. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; e. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah; f. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD; g. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan; i. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengantur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; j. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah; k. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah; l. Badan/Kantor adalah lembaga teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat; m. Unit Pelakasana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas dilapangan; n. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tarakan; o. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Tarakan dibawah Kecamatan;

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja Daerah; (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan dibentuk dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengawas; Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; Badan Pendidikan dan Pelatihan; Kantor Pemberdayaan Masyarakat; Kantor Pusat Kegiatan Pengelola Data; Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Tata Kota; 13. Dinas ……..

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Dinas Pendapatan; Dinas Pendidikan; Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; Dinas Kesehatan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pendaftaran Penduduk; Dinas Perhubungan; Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman; Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan; Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; Dinas Pertanahan; Dinas Peternakan; Dinas Pengelola Pelabuhan; Dinas Pengelola Pasar; Kecamatan; Kelurahan.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah; (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah. Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan; c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah; d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Organisasi Pasal 6 (1) Organisasi ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(2) Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : a. b. c. d.

Walikota; Wakil Walikota; Sekretaris Daerah; Asisten Pemerintahan : 1. Bagian Pemerintahan : a. Sub Bagian Perangkat Daerah; b. Sub Bagian Otonomi Daerah; c. Sub Bagian Pembinaan Aparatur. 2. Bagian Hukum : a. Sub Bagian Penelaahan Keputusan-Keputusan Daerah; b. Sub Bagian Penelaahan Peraturan Daerah; c. Sub Bagian Bantuan Hukum; d. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

e.

Asisten Administrasi Pembangunan : 1. Bagian Perekonomian : a. Sub Bagian Pembinaan Pertanian; b. Sub Bagian Pemberdayaan Investasi dan Badan Usaha; c. Sub Bagian Pemberdayaan Sumber Daya Alam. 2. Bagian Pembangunan : a. Sub Bagian Pemukiman Pengembangan Lingkungan Hidup; b. Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Perhubungan; c. Sub Bagian Kesejahteraan.

Wilayah

dan

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Penerangan : a. Sub Bagian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah; b. Sub Bagian Pengumpulan Informasi; c. Sub Bagian Pemberitaan dan Penerangan; d. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi. f.

Asisten Administrasi : 1. Bagian Keuangan : a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Pembukuan; c. Sub Bagian Perbendaharaan. 2. Bagian Organisasi : a. Sub Bagian Kelembagaan; b. Sub Bagian Analisis Jabatan; c. Sub Bagian Ketatalaksanaan. 3. Bagian Umum : a. Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah; b. Sub Bagian Protokol; c. Sub Bagian Rumah Tangga. 4. Bagian Perlengkapan : a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Pengadaan; c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.

g.

Kelompok Jabatan Fungsional :

(3 Struktur ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(3) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV SEKRETARIAT DPRD Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 7 (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur staf pelayanan DPRD; (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris, dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah; (3) Sekretaris DPRD diangkat oleh Kepala Daerah dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat; (4) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Pasal 8 Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 8, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : a. b. c.

Fasilitasi rapat anggota DPRD; Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD; Pengelolaan tata usaha DPRD. Bagian Kedua Organisasi Pasal 10

(1) Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari : a. Pimpinan DPRD; b. Sekretaris DPRD : 1. Bagian Persidangan : a. Sub Bagian Rapat; b. Sub Bagian Risalah. 2. Bagian Perundang-Undangan : a. Sub bagian Produk Perundang-Undangan; b. Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi; c. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi. 3. Bagian Keuangan : a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran; b. Sub Bagian Perbendaharaan. 4. Bagian Umum ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

4. Bagian Umum : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Perlengkapan; c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan. c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 11 (1) BAPPEDA adalah unsur perencanaan pembangunan;

penunjang

Pemerintah

Daerah

dibidang

(2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis operarasional dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 12 BAPPEDA mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukankebijaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Pasal 13 Dalam Melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 12, BAPPEDA mempunyai fungsi : a. b.

Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah; Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagian Kedua Organisasi Pasal 14

(1) Organisasi BAPPEDA terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kerja; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. c. Bidang Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan : 1. Sub Bidang Analisa dan Penilaian; 2. Sub Bidang Pelaporan; 3. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi. d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya : 1. Sub …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

1. 2. 3. 4.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; Sub Bidang Pertanian; Sub Bidang Koperasi dan Pemasaran Produksi; Sub Bidang Industri dan Jasa.

e. Bidang Fisik dan Prasarana : 1. Sub Bidang Pengairan; 2. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi; 3. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah; 4. Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup. f. Bidang Penelitian dan Pengembangan : 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan; 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daerah; 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Daerah

BAB VI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 15 (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah. (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis operasional dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Pasal 16 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian. Pasal 17 Dalam menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 16, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : a. b. c.

Perumusan kebijakan teknis dan administratif dalam bidang manajemen kepegawaian Daerah; Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemberian Pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasayakatan di Daerah. Bagian Kedua Organisasi Pasal 18………

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Pasal 18 (1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Tata Usaha; 2. Sub Bagian Kepegawaian; 3. Sub Bagian Rumah Tangga. c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai : 1. Sub Bidang Perencanaan dan Program; 2. Sub Bidang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 3. Sub Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan; 4. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan. d. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian : 1. Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian; 2. Sub Bidang Pendataan dan Dokumentasi; 3. Sub Bidang Informasi dan Penyajian. e. Bidang Mutasi Pegawai : 1. Sub Bidang Pemberhentian, Pemindahan dan Pensiun; 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII BADAN PENGAWAS Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 19 (1) Badan Pengawas adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang merupakan aparat pengawas fungsional sebagai mitra Badan Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif Daerah. (2) Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis operasioanal dan Administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 20 Badan Pengawas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan. Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Badan Pengawas mempunyai fungsi : a. b.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Bagian Kedua Organisasi Pasal 22 (1) Organisasi Badan Pengawas terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Administrasi. c. Bidang Pemerintahan : 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum; 2. Sub Bidang Pemerintahan Daerah; 3. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat. d. Bidang Pembangunan : 1. Sub Bidang Ekonomi; 2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial. e. Bidang Aparatur : 1. Sub Bidang Aparatur; 2. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian. f. Bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah : 1. Sub Bidang Pendapatan Daerah; 2. Sub Bidang Dana Perimbangan Keuangan; 3. Sub Bidang Kekayaan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Badan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VIII BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 23 (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur penunjang Pemerintah Kota; (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 24 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Pasal 25 Dalam ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. b.

Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Bagian Kedua Organisasi Pasal 26

(1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Umum. c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi : 1. Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif; 2. Sub Bidang Hubungan Lembaga Oganisasi Kemasyarakatan, Profesi dan LSM; 3. Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Demokratisasi. d. Bidang Kesatuan Bangsa dan ketertiban Umum : 1. Sub Bidang Pembauran Bangsa dan Pengawasan Orang Asing; 2. Sub Bidang Kewaspadaan Bangsa dan Pengamanan Politik Ekonomi; 3. Sub Bidang Pengawasan Permainan Ketangkasan Elektronik dan Hiburan Umum. e. Bidang Kesiagaan : 1. Sub Bidang Pemantauan dan Mitigasi; 2. Sub Bidang Bimbingan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. f. Bidang Penanggulangan : 1. Sub Bidang Pengerahan Sumber Daya; 2. Sub Bidang Rehabilitasi, Relokasi dan Rekonstruksi. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB IX BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 27 (1) Badan Pendidikan Dan Pelatihan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah; (2) Badan Pendidikan Dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Pasal 28 Badan Pendidikan Dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan Dan Pelatihan. Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Badan Badan Pendidikan Dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. b. c.

Perumusan kebijakan dibidang Pendidikan Dan Pelatihan; Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah; Pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan luar sekolah. Bagian Kedua Organisasi Pasal 30

(3) Organisasi Badan Pendidikan Dan Pelatihan, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Administrasi; 3. Sub Bagian Perpustakaan. d. Bidang Teknis Fungsional: 1. Sub Bidang Pemerintahan; 2. Sub Bidang Pembangunan; 3. Sub bidang Administrasi. e. Bidang Penjenjangan : 1. Sub Bidang Penjenjangan Umum; 2. Sub Bidang Penjenjangan Dasar dan Lanjutan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur Organisasi Pendidikan Dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB X KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 31 (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah; (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32 ….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Pasal 32 Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : a. b.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat; Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Bagian Kedua Organisasi Pasal 34

(1) Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

Kepala; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Ketahanan Masyarakat; Seksi Ekonomi dan Sosial Budaya; Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB XI KANTOR PUSAT KEGIATAN PENGELOLA DATA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 35 (1) Kantor Pusat Kegiatan Pengelola Data adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah; (2) Kantor Pusat Kegiatan Pengelola Data dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 36 Kantor Pusat Kegiatan Pengelola Data mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Data, Perpustakaan dan Arsip. Pasal 37 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Kantor Pusat Kegiatan Pengelola Data mempunyai fungsi : a. b.

Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip; Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagian kedua ……..

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Bagian Kedua Organisasi Pasal 38 (1) Organisasi Kantor Pusat Kegiatan Pengelolaan Data, terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

Kepala; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pengolahan Data Elektronik; Seksi Perpustakaan; Seksi Arsip Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kantor Pusat Kegiatan Pengelolaan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB XII KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 39 (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur penunjang Pemerintahan Daerah; (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 40 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban. Pasal 41 Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 40, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. b.

Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja; Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bagian Kedua Organisasi Pasal 42

(1) Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Operasional dan Ketertiban; d. Seksi Pengamanan dan Pengawalan; e. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan; f. Kelompok Jabatan Fungsional; (2) Struktur ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB XIII DINAS PEKERJAAN UMUM Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 43 (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 44 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi di bidang Pekerjaan Umum. Pasal 45 Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 44, Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi : a. b. c. d. e.

Perumusan kebijakan teknis pembangunan fisik dan prasarana; Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pekerjaan Umum; Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; Pengelolaan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 46

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Keuangan; 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Jasa Konstruksi; 3. Sub Bagian Umum. c. Sub Dinas Bina Marga dan Pengairan : 1. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 2. Seksi Tata Guna Air/Pengairan. d. Sub Dinas Cipta Karya : 1. Seksi Pemukiman; 2. Seksi Penyehatan Lingkungan. e. Sub Dinas Perencanaan : 1. Seksi Penyusunan Rencana dan Program; 2. Seksi Penyusunan Laporan dan Data Evaluasi. f. Unit ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

f. Unit Pelaksana Teknis; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB XIV DINAS TATA KOTA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 47 (1) Dinas Tata Kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tata Ruang Kota dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. (2) Dinas Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 48 Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Tata Ruang dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Pasal 49 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 48, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi : a. b. c.

d. e. f.

Perumusan kebijaksanaan teknis rencana tata ruang pencadangan areal; Pemberian izin pemanfataan ruang dan penggunaan Daerah Marka Jalan (DAMAJA); Penyelenggaraan dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang dan pengaturan penyelenggaraan konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah; Pelaksanaan pengawasan, penertiban, pendataan, pengaturan pemanfaatan bangunan gedung Negara dan Rumah Dinas, penerbitan Izin Laik Huni serta Tanda Bukti Pemilikan Bangunan; Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pencegahan dan pemadaman kebakaran; Pengelolaan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 50

(1) Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Umum. c. Sub Dinas Perencanaan Pengembangan dan Rehabilitasi : 1. Seksi Survey dan Pemetaan; 2. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Evaluasi. d. Sub Dinas Perizinan dan Pengawasan Bangunan Kota : 1. Seksi ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

1. Seksi Perizinan; 2. Seksi Pengawasan Bagunan. e. Sub Dinas Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran : 1. Seksi Pendataan, Pengembangan dan Informasi; 2. Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyuluhan; 3. Seksi Sarana dan Prasarana. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana terlampir pada lampiran XII Peraturan Daerah ini. BAB XV DINAS PENDAPATAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 51 (1) Dinas Pendapatan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Pendapatan. (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 52 Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Pendapatan. Pasal 53 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 52, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi : a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan; Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelaynanan umum; Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; Pengelolaan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 54

(1) Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha : a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum. c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan : a. Seksi Penyusunan Program; b. Seksi Pengembangan; c. Seksi Peraturan Perundang-undangan. d. Sub ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

d. Sub Dinas Pendaftaran dan Pemeriksan : a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran; b. Seksi Pemeriksaan; c. Seksi Penetapan. e. Sub Dinas Penagihan dan Pembukuan : a. Seksi Pembukuan dan Penerimaan; b. Seksi Penagihan dan Keberatan; c. Seksi Pengelolaan Sumber Lain-lain. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana terlampir pada lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

BAB XVI DINAS PENDIDIKAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 55 (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan. (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 56 Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Pendidikan Dasar dan Menengah, Pengaturan Subsidi dan Seni Budaya dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi. Pasal 57 Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 56, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : a. b. c. d.

Perumusan kebijakan teknis dinas; Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 58

(1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari : a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

3. Sub Bagian Umum. d. Sub Dinas Pendidikan Dasar : 1. Seksi Sarana Pendidikan; 2. Seksi Pengawasan; 3. Seksi Peralatan. e. Sub Dinas Pendidikan Menegah : 1. Seksi Sarana Pendidikan; 2. Seksi Pengawasan; 3. Seksi Peralatan. f. Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran : 1. Seksi Seleksi dan Penerimaan; 2. Seksi Penyusunan dan Penyelenggaraan Kurikulum; 3. Seksi Tenaga dan fasilitas Pendidikan; 4. Seksi Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga; g. Unit Pelaksana Teknis : h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir pada Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

BAB XVII DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 59 (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan. (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Pasal 60 Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan. Pasal 61 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 60, Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : a. b. c. d.

Perumusan kebijakan teknis dinas; Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 62 (1) Organisasi ………

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, terdiri dari : a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Program dan Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum. d. Sub Dinas Pengawasan : 1. Seksi Pengawasan Pengusahaan Pertambangan, Energi dan Listrik; 2. Seksi Pengawasan Keselamatan Kerja dan Dampak Lingkungan. e. Sub Dinas Pertambangan dan Energi : 1. Seksi Pertambangan Umum, Energi dan Listrik; 2. Seksi Geologi Sumber Daya Mineral. f. Sub Dinas Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup 1. Seksi Pengendalian Pencemaran; 2. Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup; 3. Seksi Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. g. Sub Dinas Kelembagaan Lingkungan Hidup : 1. Seksi Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha; 2. Seksi Perizinan; 3. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII DINAS KESEHATAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 63 (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan. (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 64 Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kesehatan yang menjadi tanggung Jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pasal 65 Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 64, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dinas; b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; c. Pembinaan …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

c. d.

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 66

(1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. c. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat : 1. Seksi Kesehatan Keluarga; 2. Seksi Gizi; 3. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat. d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat : 1. Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Seksi Rumah Sakit dan Kesehatan Khusus; 3. Seksi Farmasi. e. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberatasan Penyakit : 1. Seksi Pencegahan Penyakit; 2. Seksi Pemberantasan Penyakit; 3. Seksi Penyehatan Lingjkungan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas : 1. Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Gudang Farmasi dan Alat Kesehatan; 3. Sekolah Kesehatan; 4. Laboratorium. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lapiran XVI Peraturan Daerah ini.

B A B XIX DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 67 (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 68

Dinas ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi di bidang Kelautan dan Perikanan. Pasal 69 Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 68, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a. b. c. d.

Perumusan kebijakan teknis dinas; Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 70

(1) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. c. Sub Dinas Produksi : 1. Seksi Penangkapan Ikan; 2. Seksi Budi daya Ikan; 3. Seksi Sumber daya Ikan dan Lingkungan. d. Sub Dinas Kelautan : 1. Seksi Eksplorasi; 2. Seksi Eksploitasi; 3. Seksi Konservasi; 4. Seksi Pengelolaan Kekayaan Laut. e. Sub Dinas Usaha Tani dan Nelayan : 1. Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha; 2. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu; 3. Seksi Pemasaran; 4. Seksi Penyuluhan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas : - Laboratorium. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

B A B XX DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 71 (1) dinas …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(1) Dinas Pendaftaran Penduduk adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendaftaran Penduduk. (2) Dinas Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 72 Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk. Pasal 73 Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 72, Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : a. b. c. d.

Perumusan kebijakan teknis dinas; Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 74

(1) Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. c. Sub Dinas Pelayanan Pendaftaran : 1. Seksi Nomor Induk Penduduk dan Kartu Keluarga; 2. Seksi Kartu Tanda Penduduk; 3. Seksi Mutasi Pendaftaran. d. Sub Dinas Pelayanan Pencatatan : 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; 2. Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Perceraian; 3. Seksi Mutasi Pencatatan. e. Sub Dinas Data dan Laporan : 1. Seksi Pengolahan Data; 2. Seksi Penyimpanan dan Pelaporan; 3. Seksi Pengendalian dan Penyuluhan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

B A B XXI DINAS PERHUBUNGAN Bagian …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 75 (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan. (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 76 Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi di bidang Perhubungan Pasal 77 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 76, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dinas; b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; d. Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 78 (1) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari : a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. d. Sub Dinas Perhubungan Darat; : 1. Seksi manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas; 2. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban; 3. Seksi Angkutan. e. Sub Dinas Teknis Sarana dan Prasarana Jalan : 1. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan; 2. Seksi Terminal; 3. Seksi Parkir. f. Sub Dinas Perhubungan Laut : 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut; 2. Seksi Pelabuhan; 3. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran. g. Sub Dinas Perhubungan Udara : 1. Seksi Kebandaraan; 2. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan; 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi. h. Unit ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas : - Pengujian Kendaraan Bermotor. i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.

B A B XXII DINAS PARIWISATA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 79 (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Pariwisata.

di bidang

(2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 80 Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi di bidang Pariwisata. Pasal 81 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 80, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dinas; b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; d. Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 82 (1) Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. c. Sub Dinas Daya Tarik Wisata : 1. Seksi Obyek Wisata; 2. Seksi Atraksi, Rekreasi dan Hiburan Umum; 3. Seksi Kebudayaan. d. Sub Dinas Sarana Pariwisata : 1. Seksi Akomodasi; 2. Seksi Rumah Makan dan Bar; 3. Seksi Aneka Jasa Kepariwisataan. e. Sub ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

e. Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Wisata 1. Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi; 2. Seksi Bimbingan Wisata. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

B A B XXIII DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 83 (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 84 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang telah diserahkan oleh Pemerintah dan menjadi tanggung jawabnya. Pasal 85 Dalam melaksakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 84, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi : a. b. c. d.

Perumusan kebijakan teknis dinas; Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 86

(1) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari : a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. d. Sub Dinas Usaha Industri : 1. Seksi Logam, Mesin dan Alat Angkut; 2. Seksi ….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

2. Seksi elektronika dan Aneka; 3. Seksi Agro dan Kimia; 4. Seksi Hasil Hutan dan Kertas. e. Sub Dinas Usaha Perdagangan : 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan; 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan; 3. Seksi Eksport dan Import; 4. Seksi Penyaluran dan Promosi. f. Sub Dinas Perlindungan Konsumen : 1. Seksi Pengawasan dan Sarana Kemetrologian; 2. Seksi Pengawasan Mutu Barang dan Jasa; 3. Seksi Fasilitasi Konsumen,Bimbingan dan Penyuluhan. g. Sub Dinas Koperasi : 1. Seksi Bimbingan Usaha Koperasi; 2. Seksi Pendaftaran dan Penetapan Badan Hukum; 3. Seksi Fasilitasi Permodalan, Pengawasan dan Evaluas. h. Unit Pelaksana Teknis; i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

B A B XXIV DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 87 (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 88 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman yang telah diserahkan oleh Pemerintah dan menjadi tanggung jawabnya. Pasal 89 Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 88, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dinas; b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; d. Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Bagian Kedua Organisasi Pasal 90 (1) Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari : a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. d. Sub Dinas Kebersihan : 1. Seksi Kebersihan Jalan, Lingkungan dan Penanggulangan Air Kotor; 2. Seksi Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah. e. Sub Dinas Pertamanan : 1. Seksi Pembibitan dan Penghijauan; 2. Seksi Pembinaan dan Pemeliharaan Taman; 3. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan; 4. Seksi Keindahan Kota. f. Sub Dinas Pemakaman : 1. Seksi Registrasi dan Pemanfaatan Pemakaman; 2. Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Pemakaman; 3. Seksi Penyiapan Perlengkapan. g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

B A B XXV DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 91 (1) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan. (2) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 92 Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kehutanan, perkebunan dan tanaman pangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah dan menjadi tanggung jawabnya. Pasal 93……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Pasal 93 Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 92, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dinas; b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; d. Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 94 (1) Struktur organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum.\ c. Sub Dinas Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan : 1. Seksi Penghijauan dan Konservasi Tanah; 2. Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung; 3. Seksi Perlindungan Hutan. d. Sub Dinas Pengembangan Usaha Kehutanan : 1. Seksi Aneka Usaha Kehutanan; 2. Seksi Peredaran Hasil hutan; 3. Seksi Penyuluhan Kehutanan. e. Sub Dinas Perkebunan : 1. Seksi Produksi Perkebunan; 2. Seksi Usaha Tani; 3. Seksi Penyuluhan Perkebunan. f. Sub Dinas Tanaman Pangan : 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan; 2. Seksi Teknik Pertanian; 3. Seksi Penyuluhan Tanaman Pangan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

B A B XXVI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 95 (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Sosial dan Tenaga Kerja. (2) Dinas ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 96 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang sosial dan tenaga kerja berdasarkan kewenangan yang diberikan Pemerintah. Pasal 97 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 96, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dinas; b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; d. Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 98 (1) Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari : a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. d. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial : 1. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial; 2. Seksi Rehabilitasi Sosial; 3. Seksi Bimbingan Organisasi dan Bantuan Sosial. e. Sub Dinas Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Pancasila : 1. Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 2. Seksi Perselisihan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pekerja. f. Sub Dinas Penempatan Naker, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja; 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Srtuktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana terlampir dalam lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

B A B XXVII DINAS PERTANAHAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 99 …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Pasal 99 (1) Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanahan. (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 100 Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pertanahan berdasarkan kewenangan yang diberikan Pemerintah. Pasal 101 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 100, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dinas; b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; d. Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 102 (1) Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. c. Sub Dinas Pengaturan dan Penguasaan Tanah : 1. Seksi Penataan, Penguasaan dan Pemilikan Tanah dan Konsolidasi; 2. Seksi Pengendalian, Penguasaan dan Pemilikan Tanah. d. Sub Dinas e. as Penatagunaan Tanah : 1. Seksi Data dan Perencanaan Penatagunaan Tanah; 2. Seksi Bimbingan dan Evaluasi Penatagunaan Tanah. f. Sub Dinas Hak-hak atas tanah : 1. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah; 2. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan; 3. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah. g. Sub Dinas Pengukuran Pendaftaran Tanah : 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan; 2. Seksi Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Konversi 3. Seksi Perubahan Data Pendaftaran Tanah dan PPAT. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV Peraturan Daerah ini. BAB XXVIII…… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

B A B XXVIII DINAS PETERNAKAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 103 (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanahan. (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 104 Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Peternakan berdasarkan kewenangan yang diberikan Pemerintah. Pasal 105 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 104, Dinas Peternakan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dinas; b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; d. Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 106 (1) Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. c. Sub Dinas Produksi : 1. Seksi Bibit dan Pakan; 2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak; 3. Seksi Teknologi Peternakan. d. Sub Dinas Bina Usaha : 1. Seksi Pelayanan Usaha; 2. Seksi Kelembagaan dan Tata Penyuluhan. e. Sub Dinas Kesehatan Hewan : 1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat hewan. f. Unit Pelaksana Teknis; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI Peraturan Daerah ini. BAB XXIX …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

BAB XXIX DINAS PENGELOLA PELABUHAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 107 (1) Dinas Pengelola Pelabuhan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengelola Pelabuhan Pemerintah Daerah. (2) Dinas Pengelola Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 108 Dinas Pengelola Pelabuhan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Pelabuhan. Pasal 109 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana disebut pada pasal 108, Dinas Pengelola Pelabuhan mempunyai fungsi : a. b. c. d.

Perumusan kebijakan teknis dinas; Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 110

(1) Organisasi Badan Pengelola Pelabuhan terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. c. Sub Dinas Pelayanan Kapal : 1. Seksi Pelabuhan dan Penambatan; 2. Seksi Armada dan Telekomunikasi. d. Sub Dinas Jasa Muatan dan Aneka Usaha : 1. Seksi Pelayanan Jasa Muatan; 2. Seksi Aneka Usaha. e. Sub Dinas Teknik : 1. Seksi Bangunan Pelabuhan; 2. Seksi Peralatan Pelabuhan. (2) Struktur Organisasi Dinas Pengelola Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Daerah ini.

BAB XXX ………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

BAB XXX DINAS PENGELOLA PASAR Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 111 (1) Dinas Pengelola Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pengelola Pasar. (2) Dinas Pengelola Pasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 112 Dinas Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pengelola Pasar berdasarkan kewenangan yang diberikan Pemerintah. Pasal 113 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 112, Dinas Pengelola Pasar mempunyai fungsi : a. b. c. d.

Perumusan kebijakan teknis dinas; Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 114

(1) Organisasi Dinas Pengelola Pasar terdiri dari : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. c. Sub Dinas Pendapatan Pasar : 1. Seksi Retribusi dan Penagihan; 2. Seksi Pembukuan dan Perizinan. d. Sub Dinas Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar : 1. Seksi Pemeliharaan Pasar : 2. Seksi Kebersihan dan Penerangan Pasar. e. Sub Dinas Ketertiban Pasar : 1. Seksi Ketertiban Pasar; 2. Seksi Pengawasan Pasar. f. Unit Pelaksana Teknis; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur …………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(2) Struktur Organisasi Dinas Pengelola Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII Peraturan Daerah ini.

B A B XXIX KECAMATAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 115 (1) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota; (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 116 Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahaan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan. Pasal 117 Dalam melaksanakan tugas sebagaiaman dimaksud pada pada Pasal 116, Kecamatan mempunyai fungsi : a. b.

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan Pemerintah Kota; Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

dari

Bagian Kedua Organisasi Pasal 118 (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

Camat; Sekretariat; Seksi Pemerintahan; Seksi Pembangunan; Seksi Kemasyarakatan; Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX Peraturan Daerah ini.

B A B XXXII KELURAHAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 119 (1) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan; (2) Kelurahan …………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Pasal 120 Kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan. Pasal 121 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 120, Kelurahan mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kecamatan; b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

pemerintahan

dari

Bagian Kedua Organisasi Pasal 122 (1) Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

Lurah; Sekretariat ; Seksi Pemerintahan; Seksi Pembangunan; Seksi Kemasyarakatan; Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX Peraturan Daerah ini.

B A B XXXIII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 123 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 124 Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XXXIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 125 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing. (2) Setiap …………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang senior. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan kebutuhan. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.

B A B XXXV PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 126 (1) Asisten, Kepala Kantor/Badan/Dinas dan Sekretaris DPRD diberhentikan oleh Kepala Daerah.

diangkat dan

(2) Para Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Camat dan Lurah serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

B A B XXXVI TATA KERJA Pasal 127 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangannya. Pasal 128 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 129 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab mempimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas; Pasal 130 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 131 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan labih lanjut dan untuk memberikan pembinaan kepada bawahan; B A B XXXVII ………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

B A B XXXVII PEMBIAYAAN Pasal 132 Beban biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan, Subsidi atau bantuan dari Pemerintah dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.

B A B XXXVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 133 Instansi vertikal yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tarakan, selain yang menangani bidang-bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dibentuk dan menjadi perangkat daerah, sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 134 Semua instansi vertikal yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini menjadi perangkat daerah Kota Tarakan dan seluruh kekayaannya dialihkan dan atau diambil alih menjadi milik daerah.

B A B XXXIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 135 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh Peraturan Daerah Kota Tarakan yang mengatur ketentuan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat, Badan, Kantor, Dinas dan lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tarakan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 136 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan pesetujuan DPRD.

Pasal 137 ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Pasal 137 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di T a r a k a n pada tanggal 12 Desember 2000 WALIKOTA TARAKAN,

ttd

Dr. H. JUSUF S.K Diundangkan di Tarakan pada tanggal, 22 Januari 2001 Plt. SEKRETARIS DAERAH, ttd H. SAUKANI DAIK, SE. MBA. Pembina NIP. 550004736

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 23 SERI D.

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan