PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN
Menimbang
Mengingat
:
: a.
bahwa untuk menata pembangunan agar sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan guna tercapainya menataan Kota yang asri untuk terjaminnya keselamatan masyarakat, dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tata tertib pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan merobohkan bangunan;
b.
bahwa untuk terciptanya kondisi dimaksud pada huruf a diatas pengaturan tata letak bangunan, keindahan dan kelestarian lingkungan, perlu diatur dan dikendalikan pelaksanaanya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1987 tentang Jalan; 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi; 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG BANGUNAN
BAB I ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; e. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Tarakan; f. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada diatas, atau didalam tanah dan atau air; g. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya berada diatas, atau didalam tanah dan atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya; h. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari lima belas (15) Tahun; i. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari lima (5) tahun; j. Kapling/pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan; k. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan sebagian atau seluruhnya termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut; l. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut PIMB adalah permohonan izin dari orang pribadi atau badan dilengkapi syarat-syarat permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izin; m. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut; n. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi dan atau konstruksi bangunan; o. Garis sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun; p. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disebut KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan; q. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disebut KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan; r. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disebut KDH adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kapling/pekarangan; s. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan; t. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan; u. Izin ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
u.
v.
Izin Penggunaan Bangunan selanjutnya disebut IPB adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB; Izin Penghapusan Bangunan selanjutnya disebut IHB adalah izin yang diberkan untuk menghapuskan merobohkan bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
BAB II KLASIFIKASI BANGUNAN Pasal 2 (1) Bangunan di Daerah dibedakan berdasarkan klasifikasi tingkat penerapan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya; (2) Klasifikasi bangunan gedung terdiri dari : a. Klasifikasi 1 : Bangunan hunian biasa; b. Klasifikasi 2 : Bangunan hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah; c. Klasifikasi 3 : Bangunan hunian diluar bangunan kelas 1 atau yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan; d. Klasifikasi 4 : Bangunan hunian campuran; e. Klasifikasi 5 : Bangunan perkantoran; f. Klasifikasi 6 : Bangunan perdagangan / pertokoan; g. Klasifikasi 7 : Bangunan penyimpanan / gudang; h. Klasifikasi 8 : Bangunan laboratorium / industri / pabrik; i. Klasifikasi 9 : Bangunan umum; j. Klasifikasi 10 : Bangunan 1 s/d 9 tersebut diatas yang tidak masuk klasifikasi (3) Menurut umurnya, bangunan diwilayah Daerah diklasifikasikan sebagai bangunan : a. bangunan permanen; b. bangunan semi permanen; c. bangunan sementara. (4) Menurut wilayahnya, bangunan diwilayah Daerah diklasifikasikan sebagai berikut : a. bangunan di Kota Klasifikasi I; b. bangunan di Kota Kalsifikasi II; c. bangunan di Kota Klasifikasi III; d. bangunan di kawasan khusus / tertentu; e. bangunan di luar Kota. (5) Menurut lokasinya, bangunan di wilayah Daerah diklasifikasikan sebagai berikut: a. bangunan ditepi jalan utama; b. bangunan ditepi jalan arteri; c. bangunan ditepi jalan kolektor; d. bangunan ditepi jalan antar lingkungan (lokal);
e. bangunan ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
e. bangunan ditepi jalan lingkungan; f. bangunan ditepi jalan setapak; (6) Menurut ketinggiannya, bangunan di wilayah Daerah diklasifikasikan sebagai berikut : a. bangunan bertingkat rendah (satu sampai dengan dua lantai); b. bangunan bertingkat sedang (tiga sampai dengan lima lantai); c. bangunan bertingkat tinggi (enam lantai keatas). (7) Menurut luasnya, bangunan di wilayah Daerah diklasifikasikan sebagai berikut : a. bangunan dengan luas kurang dari 100 meter persegi; b. bangunan dengan luas 100 – 500 meter persegi; c. bangunan dengan luas 500 – 1000 meter persegi; d. bangunan dengan luas diatas 1000 meter persegi. (8) Menurut statusnya, bangunan di wilayah Daerah diklasifikasikan sebagai berikut: a. bangunan pemerintah; b. bangunan swasta.
BAB III KETENTUAN ADMINISTRASI Bagian Pertama Umum Pasal 3 (1) Setiap bangunan yang berada dalam wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi : a. status terhadap hak atas tanah, atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; b. status hak penggunaan ruang diatas atau dibawah tanah atau hak penggunaan ruang diatas atau dibawah tanah; c. status kepemilikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan bangunan untuk keperluan pembinaan tertib mendirikan bangunan dan pemanfaatan. Pasal 4 (1) Kepala Daerah berwenang : a. menerbitkan izin mendirikan bangunan sepanjang persyaratan teknis dan administrasi telah terpenuhi; b. memberikan izin atau menentukan lain dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan mempertimbangkan ketertiban umum, keserasian lingkungan, keselamatan dan keamanan jiwa manusia; c. menghentikan atau menutup kegiatan yang dilakukan dalam bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan sesuai perizinan, sampai dengan yang bertanggung jawab atas bangunan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
d. memerintahkan ………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
d. memerintahkan untuk melakukan perbaikan terhadap bangunan atau bagian bangunan, mendirikan bangunan dan pekarangan atau lingkungan untuk pencegahan terhadap gangguan kesehatan dan atau keselamatan manusia dan lingkungan; e. memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukan pembangunan, perbaikan atau pembongkaran prasarana dan sarana lingkungan oleh pemilik bangunan / tanah; f. menetapkan kebijakan terhadap bangunan dan atau lingkungan khusus dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan ketertiban umum, keserasian lingkungan, keselamatan dan keamanan jiwa manusia; g. menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan arsitektur lokal / tradisional. (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menjalankan tugasnya, berwenang memasuki halaman, pekarangan dan atau bangunan dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan bangunan sesuai dengan fungsinya. Bagian Kedua Perizinan Pasal 5 (1) Setiap kegiatan mendirikan bangunan, menggunakan bangunan dan membongkar bangunan atau bagian bangunan dalam wilayah Daerah harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah; (2) Perizinan diterbitkan oleh Kepala Daerah ditujukan untuk menjamin : a. kesehatan, keselamatan, dan keamanan pemilik atau pengguna bangunan; b. ketertiban dan keselamatan masyarakat dan lingkungannya; c. keserasian dan keselarasan dengan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukan lokasinya; d. untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukan lokasinya; (3) Selain harus memenuhi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini juga harus memenuhi ketentuan lain yang berhubungan dengan kegiatan mendirikan bangunan; (4) Orang pribadi atau badan/lembaga sebelum melaksanakan kegiatan mendirikan bangunan, merubah bangunan, membongkar bangunan di wilayah Daerah wajib memilik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Kepala Daerah; (5) Orang pribadi atau badan/lembaga sebelum menggunakan bangunan di wilayah Daerah wajib memiliki izin Pemanfaatan Bangunan (IPB) yang diterbitkan oleh Kepala Daerah; (6) Orang pribadi atau badan/lembaga sebelum merobohkan bangunan di wilayah Daerah wajib memiliki Izin Menghapuskan/Merobohkan Bangunan (IHB) yang diterbitkan oleh Kepala Daerah;
BAB IV KETENTUAN TEKNIS BANGUNAN Bagian Pertama ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Bagian Pertama Umum Pasal 6 (1) Setiap bangunan harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis bangunan; (2) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan hukum dan administrasi agar bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB; (3) Fungsi bangunan yang dibangun harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan; (4) Perletakan bangunan pada lokasi harus digambarkan pada gambar situasi; (5) Gambar situasi perletakan bangunan yang telah disetujui Dinas Tata Kota menjadi kelengkapan PIMB; (6) Gambar situasi perletakan bangunan memuat penjelasan tentang : a. bentuk kapling/pekarangan yang sesuai dengan peta Dinas Pertanahan Kota Tarakan; b. Fungsi bangunan; c. Nama jalan letak lokasi kapling ; d. Peruntukan bangunan di sekeliling kapling; e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB); f. Koefisien Hijau Bangunan (KHB); g. Garis Sempadan Bangunan (GSB); h. Arah mata angin; i. Arah angin rata-rata; j. Skala gambar.
Bagian Kedua Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan Paragraf 1 Peruntukan dan insensitas bangunan Pasal 7 Peruntukan Lokasi (1) Kegiatan mendirikan bangunan dan memanfaatkan bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam : a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan; b. Rencana Rinci Tata Ruang Kota Tarakan; c. Rencana Tata Bangunan danm lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan. (2) Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan tersebut terdapat peruntukan penunjang agar berkonsultasi dengan Dinas Tata Kota;
(3) Setiap ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(3) Setiap pihak yang memerlukan informasi tentang peruntukan lokasi atau ketentuan tata bangunan dan lingkungan lainnya hubungi Dinas Tata Kota; (4) Untuk mendirikan bangunan diatas jalan umum, saluran atau sarana umum lain atau yang melintasi sarana dan prasarana jaringan Kota atau dibawah, diatas air atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi harus mendapat izin khusus Kepala Daerah; Pasal 8 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (1) Setiap kegiatan mendirikan bangunan dan dimanfaatkan harus memenuhi kepadatan bangunan yang diatur dalam koefisien dasar bangunan (KDB) yang ditetapkan; (2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan / resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan keselamatan dan kenyamanan bangunan; (3) Ketentuan besarnya KDB pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau yang diatur dalam Rencana Tata Bangunan dan lingkungan; (4) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum 60 % (enam puluh persen) Pasal 9 Koefisien Lantai Bangunan (KLB) (1) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum; (2) Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Koefisien Daerah Hijau (KDH) (1) Koefisien Daerah Hijau (KDH) ditentukan atas dasar kepentingan kelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah; (2) Ketentuan besarnya KDH pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDH minimum 30 % (tiga puluh persen). Pasal 11 ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 11 Ketinggian Bangunan (1) Ketinggian bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; (2) Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan serta keserasian dengan lingkungannya; (3) Ketinggian bangunan deret maksimum 4 (empat) lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga. Pasal 12 Garis Sempadan (1) Garis sempadan bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan) /tepi sungai/tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai/kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kapling/kawasan; (2) Letak garis sempadan bangunan terluar tersebut ayat (1), bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija) dihitung dari tepi jalan/pagar; (3) Letak garis sempadan bangunan terluar tersebut ayat (1), untuk daerah pantai, bilamana tidak ditentukan lain adalah 100 meter dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan; (4) Untuk lebar sungai yang kurang dari 5 meter, letak garis sempadan adalah 2,5 meter dihitung dari tepi jalan/pagar; (5) Letak garis sempadan bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 meter dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan; (6) Letak garis sempadan bangunan terluar pada bagian belakang yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 meter dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan. Pasal 13 (1) Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar daerah milik jalan; (2) Garis pagar di sudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan/lengkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan; (3) Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 1,5 meter dari permukaan halaman/trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang.
Pasal 14 ………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 14 (1) Garis sempadan jalan masuk ke kapling bilamana tidak ditentukan lain adalah berhimpit dengan batas terluar garis pagar; (2) Pembuatan jalan masuk atau jembatan harus mendapat izin dari Kepala Dinas Tata Kota. Pasal 15 (1) Teras/balkon tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang tertutup; (2) Balkon bangunan tidak dibenarkan mengarah/menghadap ke kapling tetangga kecuali karena alasan tertentu ditentukan lain oleh Kepala Dinas Tata Kota; (3) Garis terluar balkon bangunan tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga. Pasal 16 (1) Garis terluar suatu tritis/oversteck yang menghadap kearah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga; (2) Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berhimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap suatu tritis/oversteck harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke tanah; (3) Dilarang menempatkan lubang angin/fentilasi/jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga. Pasal 17 Jarak Antar Bangunan (1) Jarak antara masa/blok bangunan satu lantai yang satu dengan dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 4 (empat) meter; (2) Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak masa/blok bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya 6 (enam) meter dan 3 (tiga) meter dengan batas kapling; (3) Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikkan satu lantai jarak antara masa/blok banguna yang satu dengan yang lainnya ditambah dengan 0,5 meter. Paragraf 2 Persyaratan Arsitektur Pasal 18 (1) Setiap bangunan harus mempertimbangkan perletakkan ruang sesuai dengan fungsi ruang dan hubungan ruang didalamnya;
(2) Setiap …………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Setiap bangunan harus mempertimbangkan kandungan lokal, dan sosial budaya setempat;
faktor
keindahan,
(3) Setiap bangunan diusahakan mempertimbangkan segi-segi pengembangan konsepsi arsitektur bangunan tradisional, hingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan budaya setempat. Paragraf 3 Persyaratan Lingkungan Pasal 19 Keserasian Lingkungan (1) Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas; (2) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan; (3) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun / berada diatas sungai / saluran / selokan/ parit pengairan; (4) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk bangunan tertentu atas penetapan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan AMDAL. Pasal 20 Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (1) Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan, yang mempunyai jenis usaha atau kegiatan bangunan arealnya sama atau lebih besar dari 5 (lima) hektar, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 1993 Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 serta KC. 11/MENLH/3/94; (2) Untuk kawasan industri, perhotelan, perumahan real estate, pariwisata, gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 60 meter atau lebih, pelabuhan diwajibkan untuk melengkapi persyaratan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ayat (1) pasal ini; (3) Pelaksanaan dan pengawasan terhadap Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1993; (4) Bagi permohonan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ayat (1) dan (2) pasal ini dalam mengajukan PIMB harus disertai Rekomendasi dari Instansi yang menangani masalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); (5) Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan izin untuk mendirikan bangunan dapat dicabut oleh Kepala Daerah.
Bagian Ketiga …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Bagian Ketiga Persyaratan Keandalan Bangunan Paragraf 1 Persyaratan dan Pengamanan Kebakaran Pasal 21 Bangunan Satu Lantai (1) Bangunan satu lantai adalah bangunan yang berdiri langsung diatas pondasi pada bangunan tidak terdapat kemanfaatan lain selain pada lantai dasarnya; (2) Bangunan satu lantai temporer tidak diperkenankan dibangun dipinggir jalan utama/arteri kota kecuali dengan izin Kepala Daerah dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari 2 (dua) tahun; (3) Bangunan satu lantai semi permanen tidak diperkenankan dibangun dipinggir jalan utama/arteri kota; (4) Bangunan satu lantai semi permanen dapat dirubah menjadi permanen setelah diperiksa oleh Dinas Tata Kota dan dinyatakan memenuhi syarat. Pasal 22 Bangunan Bertingkat Yang termasuk kelompok ini adalah : 1. Bangunan bertingkat permanen dengan ketinggian dua sampai dengan lima lantai; 2. Bangunan semi permanen dengan ketinggian dua lantai. Pasal 23 (1) Bangunan bertingkat semi permanen tidak diperkenankan dibangun dijalan utama / arteri; (2) Bangunan bertingkat semi permanen kelompok ini tidak dapat dibangun menjadi bangunan permanen. Pasal 24 Bangunan Tinggi (1) Yang termasuk kelompok ini adalah bangunan tinggi permanen dengan jumlah lantai lebih dari lima (5); (2) Untuk bangunan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan), perencanaan dan pelaksanaannya harus mendapat rekomendasi teknis dari Menteri Pekerjaan Umum. Pasal 25 Ketahanan Konstruksi
(1). Setiap …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(1) Setiap bangunan harus dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan, kekakuan, dan kestabilan dari segi struktur; (2) Peraturan/Standar teknik yang harus dipakai ialah peraturan/standar teknik yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) yang meliputi SNI tentang Tata Cara, Spesivikasi, dan Metode Uji yang berkaitan dengan bangunan; (3) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, dan getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku; (4) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan sesuai konstruksi yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; (5) Setiap bengunan yang bertingkat lebih dari dua lantai, dalam pengajuan perizinan mendirikan bangunannya harus menyertakan perhitungan strukturnya; (6) Dinas Tata Kota mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun/akan dibangun baik dalam rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya, terutama untuk ketahanan bahaya gempa. Pasal 26 Ketahanan Terhadap Bahaya Kebakaran (1)
Setiap bangunan harus memiliki cara, sarana dan alat/perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang bersumber dari listrik, gas, api, dan sejenisnya sesuai ketentuan dalam : a. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan; c. Standar Nasional Indonesia (SNI)/SKBI tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung; d. Ketentuan atau Standar lain yang berlaku;
(2)
Setiap bangunan umum harus dilengkapi petunjuk secara jelas tentang cara : a. Pencegahan dari bahaya kebakaran; b. Penanggulangan bahaya kebakaran; c. Penyelamatan dari bahaya kebakaran; d. Pendeteksian sumber kebakaran; e. Tanda-tanda penunjuk arah jalan keluar yang jelas.
(3)
Setiap bangunan umum harus dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kesiapan peralatan dan perlengkapan serta sarana penyelamatan terhadap bahaya kebakaran. Bagian Kedua Persyaratan Bahan Bangunan Pasal 27 …..
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 27 (1) Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan produksi dalam negeri/setempat, dengan kandungan lokal minimal 60%; (2) Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya; (3) Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku; (4) Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya; (5) Pengecualian dari ketentuan ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
Bagian Ketiga Persyaratan Utilitas Pasal 28 Jaringan Air Bersih (1) Jenis, mutu, sifat bahan, dan peralatan instansi air minum harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku; (2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagianbagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan; (3) Pengadaan sumber air minum diambil PDAM atau dari sumber yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang. Pasal 29 Jaringan Air Hujan (1) Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota; (2) Jika hal yang dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mungkin, berhubungan belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun caa-cara lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Tata Kota; (3) Saluran air hujan : a. Dalam tiap-tiap pekarangan harus dibuat saluran pembuangan air hujan; b. Saluran ………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
b. Saluran tersebut diatas harus mempunyai ukuran yang cukup besar dan kemiringa yang cukup untuk dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik; c. Air hujan yang jatuh diatas atap harus segera disalurkan kesaluran diatas permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka; d. Saluran harus dibuat sesuai dengan ketentuan-ketetntuan yang berlaku. Pasal 30 Jaringan Air Kotor (1) Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC, dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa-pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; (2) Pembuangan air kotor dimaksud pada ayat (1) dapat dialirkan ke saluran umum kota; (3) Jika hal dimaksud ayat (2) pasal ini tidak mungkin, berhubungan belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Tata Kota; (4) Letak sumur-sumur peresapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak berada dibagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang disyaratkan/diakibatkan oleh suatu kondisi tanah. Pasal 31 Tempat Pembuangan Sampah (1) Setiap pembuangan baru/atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukan sebagai tempat kediaman diharuskan melengkapi dengan tempat/kotak/lubang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin; (2) Dalam hal pada lingkungan di daerah perkotaan yang merupakan kotakkotak sampah induk, maka sampah dapat ditampung untuk diangkut oleh petugas Dinas Kebersihan; (3) Dalam hal jauh dari kotak sampah induk Dinas Kebersihan, maka sampah-sampah dapat dibakar dengan cara-cara yang aman atau dengan cara lainnya. Paragraf 4 Persyaratan Kelengkapan Prasana dan Sarana Pasal 32 (1) Setiap bangunan harus memiliki sarana dan prasarana bangunan yang mencukupi agar dapat terselenggaranya fungsi bangunan yang telah ditetapkan;
(2) Setiap ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Setiap bangunan umum harus memiliki kelengkapan sarana dan prasarana bangunan yang memadai, yang meliputi : a. Sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran; b. Tempat parkir; c. Sarana transportasi vertikal (tangga dan atau escalator dan atau lif); d. Sarana tata udara; e. Fasilitas bagi penyandang cacat sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan; f. Fasilitas bagi anak-anak dan lanjut usia; g. Toilet umum, ruang ganti bayi, dan tempat sampah; h. Sarana penyelamatan yang memadai dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Paragraf 5 Persyaratan Kenyamanan Pasal 33 (1) Setiap bangunan yang dibangun harus mempertimbangkan faktor kenyamanan dan kesehatan bagi pengguna / penghuni yang berada didalam dan di sekitar bangunan; (2) Dalam merencanakan bangunan harus memperhatikan: a. Sirkulasi udara didalam bangunan, setiap ruang harus mendapatkan udara segar yang cukup; b. Jumlah sinar / penerangan yang cukup sesuai dengan fungsi ruangnya; c. Tingkat kebisingan yang dapat diterima; d. Tidak mengganggu pandangan dari dan ke lingkungan di sekitarnya.
BAB V PENYELENGGARAAN BANGUNAN Bagian Pertama Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Paragraf 1 Perencanaan Bangunan Pasal 34 (1) Sebelum mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB), pemohon harus minta keterangan tentang arahan perencanaan kepada Dinas Tata Kota tentang rencana-rencana mendirikan / mengubah bangunan yang meliputi: a. Jenis / peruntukan bangunan; b. Luas lantai bangunan yang diizinkan; c. Jumlah lantai / lapis bangunan diatas / dibawah permukaan tanah yang diizinkan; d. Garis sempadan yang berlaku; e. Koefisien Dasar Bagunan (KDB) yang diizinkan; f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); g. Koefisien Daerah Hijau (KDH; h. Persyaratan-persyaratan bangunan; i. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan ; j. Hal-hal lain yang dipandang perlu. Pasal 35 …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 35 (1) Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 50 M2 dapat dilakukan oleh orang yang ahli/berpengalaman; (2) Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli yang telah mendapatkan surat izin bekerja dari Kepala Daerah; (3) Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh perorangan ahli atau badan hukum yang telah mendapatkan kualifikasi sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Penyedia jasa Perencana bertanggungjawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak berlaku bagi perencanaan : a. Bangunan yang sifatnya sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Dinas Tata Kota; b. Pekerjaan pemeliharaan / perbaikan bangunan, antara lain: § Memperbaiki bangunan dengan tidak merubah konstruksi dan luas lantai bangunan; § Pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan; § Memperbaiki penutup atap tanpa merubah kontruksinya; § Memperbaiki lubang cahaya / udara tidak lebih dari 1 M2; § Membuat pemisah halaman tanpa kontruksi; § Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain. Pasal 36 Perencanaan bangunan terdiri atas : a. Perencanaan arsitektur; b. Perencanaan kontruksi; c. Perencanaan mekanikal dan elektrikal; d. Perencanaan utilitas; e. Perencanaan lansekap. Yang berupa Konsepsi Perencanaan, Gambar Kerja serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS). Paragraf 2 Izin Mendirikan / Merubah Bangunan (IMB) Pasal 37 Tata Cara Permohonan IMB (1) PIMB harus diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk; (2) Lembar isian PIMB tersebut ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah; (3) PIMB harus dilampiri dengan : Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(4) a. b. c. d. e. f.
Gambar Situasi; Gambar Rencana Bangunan; Perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat (lebih dari 2 lantai); Advice Camat yang bersangkutan; Salinan atau Foto kopi bukti pemilikan tanah; Persetujuan / Izin Pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan diatas tanah yang bukan miliknya. Pasal 38
(1) Dinas Tata Kota mengadakan penelitian PIMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan teknik menurut ketentuan dari peraturan yang berlaku; (2) Dinas Tata Kota memberikan tanda terima PIMB apabila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi; (3) Dalam jangka waktu 2 s/d 6 hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana tersebut dalam ayat (2), Dinas Tata Kota menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau menolak PIMB yang diajukan karena tidak memenuhi persyaratan teknik; (4) Pemohon membayar retribusi berdasarkan penetapan pada ayat (3), untuk PIMB yang memenuhi persyaratan teknik; (5) Setelah pemohon melunasi retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana tesebut dalam ayat (4) Dinas Tata Kota memberikan Surat Izin Sementara untuk melaksanakan pembangunan fisik; (6) Untuk PIMB yang ditolak harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk-petunjuk yang diberikan Dinas Tata Kota, kemudian untuk diajukan kembali. Pasal 39 Keputusan Izin Mendirikan/Merubah Bangunan (1) Izin Mendirikan Bangunan diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Surat Izin Sementara; (2) Surat Izin Mendirikan Bangunan ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya; (3) Izin ……. (3) Izin mendirikan bangunan hanya berlaku kepada atas nama yang tercantum dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan; (4) a. Permohonan yang selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Izin Mendirikan Banguna belum memulai pelaksanaan pekerjaannya maka Surat Izin Mendirikan Bangunan batal dengan sendirinya; b. Perubahan nama pada Surat Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Bea Balik Nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (5) Izin Mendirikan Bangunan dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu oleh Kepala Daerah dan diberikan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun. Pasal 40 ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 40 (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) ditolak apabila : a. bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknik bangunan seperti diatur pada BAB IV; b. Karena persyaratan / ketentuan dimaksud pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi; c. Bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan; d. bangunan mengganggu atau memperjelek lingkungan sekitarnya; e. bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya atau bangunan-bangunan yang telah ada; f. sifat bangunan tidak sesuai dengan sekitarnya; g. tanah bangunan untuk kesehatan (hygienic) tidak mengizinkan; h. rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah; i. adanya keberatan yang diajukan pihak lain atau masyarakat dan dibenarkan oleh pemerintah; j. pada lokasi tersebut sudah rencana pemerintah; k. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya. Pasal 41 Izin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan dalam hal : a. Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) meter persegi dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter persegi; b. Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Daerah tidak membahayakan; c. Pemeliharaan / perbaikan bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektonis dari bangunan semula yang telah mendapat izin; d. Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman-taman, dengan syarat-syarat sebagai berikut : 1) ditempatkan dihalaman belakang; 2) luas tidak melebihi 10 (sepuluh) meter persegi dan tingginya tidak lebih dari dua (2) meter , sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 37 Peraturan Daerah ini; e. Membuat kolam hias, tanaman dan patung-patung hias, tiang bendera dihalaman pekarangan rumah; f. Membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen; g. Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah diperoleh Izin selama mendirikan suatu bangunan. Pasal 42 Bagi siapapun dilarang mendirikan bangunan apabila : a. Tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan; b. Menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam IMB; c. Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian IMB; d. Menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; e. Mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya; f. Mendirikan bangunan diatas tanah yang tidak jelas status pemilikannya. Pasal 43 …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 43 (1) Kepala Daerah berhak mencabut Izin Mendirikan Bangunan apabila : a. Dalam waktu enam (6) bulan setelah tanggal izin diberikan, pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguhsungguh dan meyakinkan; b. Pekerjaan mendirikan bangunan terhenti selama tiga (3) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan; c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru; d. Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang ditetapkan. (2) Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan diberikan dalam bentuk Keputusan Walikota kepada pemegang izin disertai alasan-alasan; (3) Sebelum Keputusan Walikota dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pemegang izin terlebih dahulu diberi tahu dan diberi peringatan tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
Paragraf 3 Pelaksanaan Pembangunan Pasal 44 Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan / Merubah Bangunan (1) Pemohon IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Tata Kota tentang : a. Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum pekerjaan dimulai; b. Saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan, sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurangkurangnya 24 jam sebelum bagian itu mulai dikerjakan; c. Tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum bagian itu selesai dikerjakan. (2) Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat dimulai dikerjakan setelah Dinas Tata Kota menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, serta ketinggian permukaan tanah pekarangan tempat bangunan akan didirikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam IMB; (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima pemberitahuan sebagaimana ayat (1) pasal ini, Dinas Tata Kota tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka pemohon dapat memulai pekerjaannya; (4) Pekerjaan mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diajukan dan ditetapkan dalam IMB.
Pasal 45
(1) Selama ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemohon IMB diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi dengan pintu rapat; (2) Bilamana terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana pembangunan, maka pelaksanaan pemindahan /pengamanan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB. Pasal 46 (1) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh pelaksana perorangan yang ahli; (2) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 m2 atau bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan yang berbadan hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 47 (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang sudah mendapat izin; (2) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan menempatkan salinan gambar IMB beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas; (3) Petugas Dinas Tata Kota berwenang untuk : a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja; b. memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan RKS; c. memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan umum; d. memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila : § pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan; § peringatan tertulis dari Dinas Tata Kota tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pasal 48 (1) Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku; (2) Pemegang izin mendirikan bangunan diwajibkan untuk selalu berusaha menyediakan air minum bersih yang memenuhi kesehatan lingkungan tempat pekerjaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerja yang membutuhkannya; (3) Pemegang izin mendirikan bangunan diwajibkan selalu berupaya menyediakan perlengkapan PPPK lengkap dan banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang dipekerjakan, ditempatkan sedemikian rupa didalam lingkungan pekerjaan sehingga mudah dicapai bila diperlukan; (4) Pemegang …………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(4) Pemegang izin bangunan diwajibkan sedikit-dikitnya menyediakan satu kakus sementara bila mempekerjakan sampai dengan 40 orang pekerja, untuk 40 orang ke 2, ketiga dan seterusnya disediakan tambahan masing-masing 1 kakus lagi.
Bagian Kedua Pemberitahuan Selesainya Mendirikan/Merubah Bangunan Pasal 49 (1) Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan : a. berita acara pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi (bagi bangunan yang dipersyaratkan); b. gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings); c. fotokopi tanda pembayaran retribusi. (2) Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Kepala Dinas Tata Kota atas nama Kepala Daerah menerbitkan surat Izin Penggunaan Bangunan (IPB); (3) Jangka waktu penerbitan IPB dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 12 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan berita acara pemeriksaan. Pasal 50 Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB, pemilik IMB diwajibkan mengajukan permohonan IPB yang baru kepada Kepala Daerah. Pasal 51 Tata Cara Pengajuan IPB (1) Untuk bangunan baru, pengajuan IPB dilakukan bersamaan dengan pengajuan IMB; (2) PIPB diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah oleh perorangan, badan/lembaga melaui Dinas Tata Kota dengan mengisi formulir yang disediakan; (3) Formulir pengisian PIPB tersebut ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 52 Penerbitan IPB (1) Dinas Tata Kota mengadakan penelitian atas PIPB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat IPB diajukan; (2) Dinas Tata Kota memberikan PIPB apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi;
(3) Dinas ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(3) Dinas Tata Kota memberikan sertifikat layak huni apabila bangunan diajukan PIPBnya telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; (4) Dalam waktu 5 hari kerja setelah diterbitkannya sertifikat layak huni sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, Dinas Tata Kota menetapkan besarnya biaya yang wajib dibayar oleh pemohon sesuai Peraturan yang berlaku; (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana diamksud dalam ayat (4) pasal ini pemohon membayar langsung kepada Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kota Tarakan; (6) Dalam Jangka waktu 10 hari kerja setelah biaya dimaksud pada ayat (5) pasal ini dilunasi, Kepala Dinas Tata Kota menerbitkan izin penggunaan bangunan untuk bangunan yang bersangkutan kepada pemohon PIPB. Pasal 53 IPB diterbitkan dengan masa berlaku 5 tahun untuk bangunan umum dan 10 tahun untuk bangunan rumah tinggal. Apabila habis masa berlakunya IPB, pemilik bangunan wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin penggunaan bangunan (PIPB); Pasal 54 Pengawasan IPB (1) Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas Dinas Tata Kota berhak meminta kepada pemilik bangunan untuk memperlihatkan IPB beserta lampirannya; (2) Pelaksanaan pemeriksaan kelayakan bangunan dilakukan oleh Dinas Tata Kota Tarakan; (3) Kepala Dinas Tata Kota berhak menghentikan penggunaan bangunan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan IPB; (4) Dalam hal terjadi seperti pada ayat (3), maka setelah diberikan peringatan tertulis serta apabila dalam waktu yang telah ditetapkan penghuni tetap tidak memenuhi ketentuan seperti yang ditetapkan dalam IPB, Kepala Daerah dapat mencabut IPB yang telah diterbitkan. Pasal 55 Bangunan Yang Dilestarikan (1) Bangunan dan atau lingkungan yang mempunyai nilai sejarah dan sebagai cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan; (2) Kepala Daerah menetapkan bangunan atau lingkungan, cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
(3) Pelaksanaan ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(3) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan atas bangunan, lingkungan dan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak merubah nilai atau karakter cagar budaya yang dikandungnya, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya semula atau dapat dimanfaatkan sesuai potensi pengembangan lain yang lebih tepat berdasarkan kriteria yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; (4) Dalam hal perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan atas bangunan, lingkungan dan cagar budaya yang dilindungi sebagaimana dimaksud apda ayat (1) ternyata dilakukan berlainan dan menyalahi ketentuan fungsi dan atau karakter cagar budaya yang ada maka bangunan tersebut harus dikembalikan sesuai fungsinya semula; (5) Kepala Daerah dapat memberikan kompensasi atau kemudahankemudahan kepada pemilik bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat pemberlakuan bangunan yang dilestarikan dengan berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Bagian Ketiga Pembongkaran Bangunan Pasal 56 Ketentuan Merobohkan Bangunan (1) Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada penyidik untuk merobohkan/membongkar bangunan yang dinyatakan : a. Rapuh; b. Membahayakan keselamatan umum; c. Tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah. (2) Pemilik bangunan dapat mengajukan merobohkan/membongkar bangunannya;
permohonan
untuk
(3) Sebelum mengajukan permohonan izin merobohkan/membongkar bangunan, pemohon harus terlebih dahulu meminta petunjuk tentang rencana merobohkan/membongkar bangunan kepada Dinas Tata Kota yang meliputi : a. Tujuan atau alasan merobohkan/membongkar bangunan; b. Persyaratan merobohkan/membongkar bangunan; c. Cara merobohkan/membongkar bangunan; d. Hal-hal teknis lain yang perlu. Pasal 57 Tata Cara Izin Merobohkan Bangunan (PIHB) (1) PIHB harus diajukan sendiri secara tertulis kepada Kepala Daerah oleh perorangan atau Badan/Lembaga dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Tata Kota; (2) Formulir isian tersebut dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 58 ………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 58 Penerbitan IHB (1) Dinas Tata Kota mengadakan penelitian atas PIHB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat PIHB diajukan; (2) Dinas Tata Kota memberikan tanda terima PIHB apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi; (3) Dinas Tata Kota memberikan rekomendasi atas rencana merobohkan atau membongkar bangunan apabila perencanaan merobohkan/membongkar bangunan yang diajukan IHBnya telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; (4) Dalam waktu 5 hari kerja setelah diterbitkannya rekomendasi, Dinas Tata Kota menetapkan besarnya biaya yang wajib dibayar oleh pemohon sesuai Peraturan yang berlaku; (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana diamksud dalam ayat (4) pasal ini pemohon membayar langsung kepada juru pungut Dinas Tata Kota kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah; (6) Dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah biaya dimaksud pada ayat (5) pasal ini dilunasi, Kepala Daerah menerbitkan izin merobohkan/membongkat bangunan untuk bangunan yang bersangkutan kepada pemohon PIHB. Pasal 59 Pelaksanaan Perobohkan Bangunan (1) Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnya 5 hari kerja setelah IHB diterbitkan; (2) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang disahkan dalam IHB. BAB VI RETRIBUSI Bagian Pertama Kewajiban Retribusi Pasal 60 (1) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Pendirikan Bangunan; (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Permohonan Izin menggunakan Bangunan dan Izin Merobohkan Bangunan; (3) Sebelum memulai pekerjaan pemohon IMB wajib melunasi biaya retribusi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini; (4) Pembayaran ………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(4) Pembayaran retribusi IMB dilakukan selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima oleh pemohon IMB; (5) Balik Nama Atas Nama IMB dikenakan biaya administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya perhitungan kembali retribusi IMB yang bersangkutan. Pasal 61 Biaya Izin Mendirikan/Merubah Bangunan (1) Biaya retribusi IMB sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (2) Besarnya biaya-biaya tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan pada nilai bangunan, lokasi bangunan, fungsi bangunan, status bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan dan luas lantai bangunan. Pasal 62 Biaya Izin Penggunaan Bangunan (IPB) (1) Biaya IPB terdiri dari : a. biaya formulir pendaftaran; b. biaya pengawasan; c. biaya retribusi penggunaan bangunan. (2) Besarnya biaya IPB ditetapkan sebesar 0,05% sampai dengan 0,01 dari nilai bangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; (3) Besarnya biaya-biaya tersebut pada ayat (2) pasal ini ditetapkan berdasarkan nilai bangunan, lokasi bangunan, fungsi bangunan, status bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan dan luas lantai bangunan. Pasal 63 Biaya Izin Merobohkan Bangunan (IHB) (1) Biaya IPB terdiri dari : a. biaya formulir pendaftaran; b. biaya pengawasan; c. biaya retribusi merobohkan bangunan. (2) Besarnya biaya IHB ditetapkan sebesar 0,1% sampai dengan 0,5 dari nilai bangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; (3) Besarnya biaya-biaya tersebut pada ayat (2) pasal ini ditetapkan berdasarkan nilai bangunan, lokasi bangunan, fungsi bangunan, status bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan dan luas lantai bangunan.
Bagian Kedua Keberatan dan Pembebasan Biaya Pasal 64 Pemohon ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan biaya retribusi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan.
BAB VII PERAN MASYARAKAT Pasal 65 (1) Dalam pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan dan atau lingkungan, masyarakat mempunyai hak : a. Melakukan Pengawasan dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan; b. Menyampaikan pendapat kepada Kepala Daerah melaui Kepala Dinas Tata Kota terhadap setiap rencana pembangunan, pemanfaatan dan pelestarian bangunan disekitarnya yang menimbulkan dampak penting bagi kehidupan masyarakat; c. Mengetahui dan menyampaiakan pendapat kepada Dinas Tata Kota terhadap setiap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada kawasan yang bersangkutan; d. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung dari pihak pengguna atau instansi pemerintah daerah terkait sebagai akibat penyelenggaraan tertib bangunan. (2) Dalam pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan dan atau lingkungan, masyarakat mempunyai kewajiban : a. Memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan bangunan; b. Melaporkan kepada Dinas Tata Kota untuk hal-hal yang dapat membahayakan kepentingan umum dalam pembongkaran, pemanfaatan dan pelestarian bangunan. (3) Dalam penyelenggaraan mendirikan bangunan pemanfaatan bangunan, pelestarian bangunan dan pembongkaran bangunan dan lingkungan, masyarakat wajib : a. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam proses penyelenggaraan tertib bangunan dan lingkungan; b. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam proses pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan dan lingkungan; c. memberikan pendapat atas pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dengan pertimbangan untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan dan keamanan.
BAB VIII PENGAWASAN Pasal 66 Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Tata Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
BAB IX SANKSI PELANGGARAN Pasal 67 ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 67 (1) Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya; (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berupa : a. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan pembangunan; c. Penghentian sementara dan atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. Penghentian sementara dan atau tetap pada pemanfaatan bangunan; e. Pembekuan izin mendirikan bangunan; f. Pernyataan tidak laik fungsi bangunan; g. Pembekuan izin usaha dan atau lisensi; h. Pencabutan izin usaha dan atau lisensi; i. Pembongkaran bangunan sebagian atau seluruhnya. (3) Selain sanksi sebagaimana pada ayat (2), Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi denda administrasi paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai jenis dan tingkat pelanggaran; (4) Sanksi dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini dikenakan kepada pemilik Bangunan, Pengguna Bangunan, Pengkaji Teknis Kelayakan Fungsi Bangunan (Konsultan Bangunan) sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan bangunan.
BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 68 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) ; (2) Dengan tidak mengurangi maksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dapat memerintahkan mencabut, membongkar bangunan yang tidak mempunyai izin mendirikan, merubah atau menambah bangunan ; (3) Tindak sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 69 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Dearah ini; (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Bangunan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Bangunan; d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Bangunan; e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Bangunan; f. Melakukan penggeledahan-penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Bangunan; h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Bangunan; j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; k. Menghentikan penyidikan; l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Bangunan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 70 (1) Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; (2) Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya pengundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan; (3) Bagi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat disesuaikan dengan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; (4) Izin Mendirikan Bangunan dimaksud ayat (2) Pasal ini sepanjang lokasi bangunan sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah; (5) Permohonan yang diajukan dan belum mendapat Keputusan Kepala Daerah, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 71 …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 71 (1) Untuk kawasan-kawasan tertentu dengan pertimbangan khusus, dapat ditetapkan peraturan bangunan secara khusus olah Kepala Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan; (2) Untuk jenis, besaran, jumlah lantai tertentu, yang mempunyai dampak penting bagi keselamatan orang banyak dan lingkungan, perlu adanya rekomendasi teknis khusus dari Dinas Tata Kota. (3) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD Kota Tarakan;
XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 72 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 23 Desember 2000 WALIKOTA TARAKAN, ttd
Dr. H. JUSUF S. K
Diundangkan di Tarakan Pada tanggal 23 Desember 2000 Plt. SEKRETARIS DAERAH, ttd H. SAUKANI DAIK, SE. MBA Pembina NIP. 550 004 736
LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 23 SERI D
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
