PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 02 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA HIBURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa urusan usaha hiburan adalah merupakan kegiatan yang strategis dalam pengembangan kepariwisataan baik dari segi pengembangan ekonomi dan sosial budaya maupun dalam mendorong terciptanya lapangan kerja dan pengembangan investasi serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintah daerah.
b.
bahwa sebagai upaya untuk pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengembangan usaha hiburan dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemberian izinnya;
c.
bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
: 1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lambaran Negara Nomor 3839); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144); Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 70/PW.105/MPPT–85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Peraturan ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
9.
Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang Kepariwisataan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan; 11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA HIBURAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Daerah Kota Tarakan; g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tarakan; h. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Tarakan; i. Usaha Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan keramaian, olah raga, rekreasi dan ketangkasan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton, dinikmati dan didengar oleh setiap orang dengan dipungut bayaran; j. Penyelenggara hiburan adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan hiburan; k. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Kepala Daerah untuk mendirikan bangunan; l. Izin Usaha adalah izin yang diberikan Kepala Daerah kepada perorangan dan atau badan untuk mengusahakan/mengoperasikan usaha hiburan; m. Pengunjung Hiburan adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk mendengar, menikmati hiburan/kesegaran baik jasmani maupun rohani dan atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan;
BAB II JENIS-JENIS USAHA HIBURAN Pasal 2
(1) Dalam ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(1) Dalam Daerah Kota Tarakan dapat diadakan Usaha Hiburan, dengan harus mendapat Izin dari Kepala Daerah. (2) Termasuk jenis-jenis Usaha dimaksud dalam Pasal 1 huruf l Peraturan Daerah ini adalah : a. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu; b. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman, dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu; c. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi, dengan memanfaatkan air terjun dan sejenisnya sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu; d. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu; e. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu; f. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu; g. Rumah Billyard/Bola Sodok adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga permainan billiyard/bola sodok sebagai usaha pokok disuatu tempat tertentu; h. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk seni suara dan disertai jasa pelayanan makan dan minuman ringan; i. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok di tempat tertentu; j. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok ditempat tertentu; k. Pusat Pasar Seni dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual, dan mendemontrasikan kegiatan/karya seni dan budaya; l. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukkan karya (seni) fantasi; m. Teater/Panggung Terbuka atau Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan/pentas seni budaya ditempat terbuka atau didalam gedung tertutup; n. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukkan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan atau untuk mempertunjukkan permainan atau ketangkasan satwa ; o. Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berekreasi di air yang dikelola secara komersial ; p. Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air, dan atau udara yang dikelola secara komersial ; q. Balai Pertemua Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta, atau pertunjukkan sebagai usaha pokok; r. Barber Shop/Salon Potong Rambut adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata dan merias rambut;
s. Salon ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
s. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetik ; t. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; u. Gedung/Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis baik di lapangan maupun didalam gedung sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; v. Gedung/Lapangan Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis baik di lapangan maupun didalam gedung sebagai usaha pokok; w. Gedung Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; x. Gedung Tenis Meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum; y. Pusat Kesehatan dan Kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok; z. Gelanggang Olahraga Terbuka dan atau Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berbagai/aneka olahraga sebagai usaha pokok; Za.Play Station/Rental VCD-CD adalah suatu kegiatan usaha yang memberikan fasilitas hiburan melalui play Station dan menyewakan VCD/CD.
BAB III BENTUK USAHA DAN PERMODALAN Pasal 3 (1) Usaha hiburan yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dapat berbentuk badan dan atau perorangan dengan maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang usaha hiburan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Modal usaha hiburan dapat dimiliki oleh Badan Usaha atau Perorangan Warga Negara Indonesia dan atau kerja sama Badan Usaha Warga Negara Asing sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (3) Usaha Hiburan yang modalnya patungan antara WNI dan WNA harus berbadan Hukum.
BAB IV PENGUSAHAAN USAHA HIBURAN Pasal 4 (1) Pengusahaan Usaha hiburan meliputi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini; (2) Setiap pembangunan / perluasan usaha hiburan, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan izin/persetujuan dari Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 5 Pengusaha/penyelenggara hiburan berkewajiban untuk : a. b.
c.
Mengadakan Tata Buku Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; Menjaga martabat usaha hiburan serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta segala hal yang bertentangan dengan kepribadian Agama, Bangsa dan Negara; Bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan hygiene dalam lingkungan usaha hiburan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6
(1) Pemilik usaha hiburan harus mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial karyawannya sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; (2) Pemilik usaha hiburan harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.
BAB V KETENTUAN PERIZINAN Pasal 7 (1) Izin usaha hiburan hanya dapat diberikan pada tempat-tempat tertentu dalam Kota Tarakan yang pengaturannya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK) yang telah ditetapkan; (2) Izin dimaksud berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan batal jika pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut. Pasal 8 (1) Usaha Hiburan dapat beroperasi setelah mendapat izin Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata (2) Membangun atau memperluas bangunan untuk usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 4 yang bersifat permanen dan semi permanen harus mendapat IMB; (3) Apabila Usaha Hiburan tersebut dipindah tangankan, baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain harus mendapat izin dari Kepala Daerah; (4) Usaha Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sesuai dengan jenis pengusahaan Usaha Hiburan. Pasal 9 Untuk mendapatkan Izin Usaha Hiburan, permohonan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata, dengan melampirkan :
a. Izin …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
a. b. c. d. e. f.
Izin Mendirikan Bangunan; Izin Undang-Undang Gangguan (HO); Surat Izin Tempat Usaha; Izin Lokasi; NPWPD ; Struktur organisasi dan manajemen personil. Pasal 10
Izin usaha dapat dicabut apabila bertentangan atau menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha hiburan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Instansi terkait; (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pariwisata bersama-sama dengan Instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk, baik administrasi maupun teknis operasional; (3) Pemilik usaha hiburan wajib memberikan laporan statistik tingkat kunjungan atau pemakaian fasilitas dan pelayanan setiap akhir tahun kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dan apabila dianggap perlu Kepala Daerah dapat meminta laporan tertentu kepada pimpinan setiap jenis usaha hiburan.
BAB VII KETENTUAN BIAYA PERIZINAN Pasal 12 (1) Pemberian izin sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) dikenakan biaya sebagai berikut : 1.
Taman Rekreasi a. Rekreasi Gunung …………..……… b. Rekreasi Pantai …………. ……… c. Rekreasi Sungai/Danau ……………. d. Rekreasi lainnya……………………
Rp. 75.000,Rp.112.500,Rp. 75.000,Rp. 60.000,-
2. 3. 4.
Gelanggang Renang ………………… Rp.150.000,Permandian Alam ………………….… Rp. 75.000,Padang Golf : a. 36 hole ………………………….…. Rp.750.000,b. 18 hole …………………………….. Rp.550.000,c. 9 hole …………………………….. Rp.375.000,d. Mini Golf …………………………. Rp.250.000,e. Driving Ranch……………………… Rp.250.000,-
5. 6. 7. 8.
Kolam Memancing …………………... Gelanggang Permainan & Ketangkasan. Gelanggang Bowling/ Bola Gelinding.. Rumah Billyard/ Bola Sodok…………
Rp. 75.000,Rp.150.000,Rp.450.000,Rp.250.000,9.
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Karaoke ……..
9. 10. 11. 12.
Karaoke ……………………………… Play Station …………………………. Rental VCD/CD …………………….. Panti Mandi Uap : a. Fasilitas AC………………………... b. Non AC ……………………………
Rp.250.000,Rp.100.000,-
13. Bioskop : a. Kelas A ……………………………. b. Kelas B ……………………………. c. Kelas C ……………………………. d. Kelas D ……………………………
Rp. 75.000,Rp. 60.000,Rp. 45.000,Rp. 30.000,-
14. Pusat Pasar Seni dan Pameran ………. 15. Dunia Fantasi : a. 21 Unit keatas ……. 16. Teater/Panggung : a. Terbuka ……………………………. b. Tertutup/AC ………………………. c. Tertutup Non AC ………………….
Rp.450.000,Rp. 30.000,Rp. 20.000,-
Rp. 15.000,Rp.250.000,Rp. 15.000,Rp. 45.000,Rp. 25.000,-
17. a. Taman Satwa………………………. Rp. 20.000,b. Pentas Pertunjukkan Satwa………… Rp.30.000,18. Usaha Fasiltas Wisata/Rekreasi Air .… 19. Usaha Fasilitas/Sarana Olahraga ……… 20. Balai Pertemuan Umum a. 600 m2 keatas ..…………………….. b. 600 m2 kebawah ……………………
Rp.50.000,Rp.75.000,-
21. 22. 23. 24.
Barber Shop/Salon Potong Rambut ….. Salon Kecantikan …………………….. Kolam Renang ……………………….. Lapangan Tenis ………………………. a. Tertutup …………………………… b. Terbuka ……………………………
Rp. 75.000,Rp. 75.000,Rp.250.000,Rp.75.000,Rp.150.000,Rp. 75.000,-
25. 26. 27. 28.
Lapangan Bulu Tangkis ………………. Gedung Squash ……………………… Gelanggang Tenis Meja …………..…. Pusat Kesehatan/Kebugaran : a. Fasilitas AC ………………………. b. Non AC ……………………………
Rp.150.000,Rp.200.000,Rp. 25.000,-
29. Gelanggang Olahraga : a. Terbuka…………………………… b. Tertutup : 1.000 m2 keatas ………. 1.000 m2 kebawah …….
Rp.150.000,Rp.100.000,-
Rp.150.000,Rp. 50.000,-
Rp. 15.000,Rp. 65.000,Rp. 45.000,-
(2) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut oleh Juru Pungut Dinas Pariwisata disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 13
(1) Pelanggaran ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, 6, 7, dan 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 14 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan penyidikan sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Usaha Hiburan; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Usaha Hiburan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian pertama ; c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri ; d. Melakukan penggeledahan untuk menemukan barang bukti ; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; h. Menghentikan penyidikan ; i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan ; (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (1) Segala ketentuan yang mengatur izin usaha hiburan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku; (2) Izin Usaha Hiburan yang ada, masih tetap berlaku sampai dengan waktu jatuh tempo masa berlakunya; (3) Izin Usaha dimaksud ayat (2) diatas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo masa berlakunya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. BAB XI…….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Disahkan di Tarakan Pada tanggal 15 Pebruari 2000 WALIKOTA TARAKAN, ttd dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan di Tarakan pada Tanggal 15 Februari 2000 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, ttd Drs. H. ISMET BRA, MM. LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN SERI C NOMOR 01 TAHUN 2000
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
