PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Tarakan, maka perlu diatur tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Reklame; b
Mengingat
bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Reklame dengan Peraturan Daerah.
: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 jo. Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1998 Nomor 04 Seri A-03); 9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01); 10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 1999 tentang Ketertiban dan Kebersihan Kota Tarakan jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 1999 tentang Ketertiban dan Kebersihan Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 14 Seri C-02 ); 11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D). Dengan Penjelasan ……..
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Tarakan; 6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame; 7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum; 8. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya; 9. Ijin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Ijin adalah Ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; 10. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Surat Ijin adalah naskah dinas yang berisi pemberian ijin kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
BAB II IJIN PENYELENGGARAAN DAN JENIS-JENIS REKLAME Pasal 2 (1) Setiap penyelenggaraan reklame dan alat peraga menyerupai reklame di wilayah Daerah, harus mendapatkan Ijin Kepala Daerah; (2) Dalam memberikan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah dapat menunjuk instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Dalam menetapkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berpedoman pada master plan reklame; (4) Master plan reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 3 Ijin …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah untuk jangka waktu tertentu dan dituangkan dalam Surat Ijin. Pasal 4 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan reklame melalui media televisi, radio, surat kabar, majalah dan sejenisnya. Pasal 5 Jenis-jenis reklame yang diijinkan adalah : 1. Reklame Papan/Billboard; 2. Reklame Megatron; 3. Reklame Baliho; 4. Reklame Cahaya; 5. Reklame Kain; 6. Reklame Melekat (Stiker); 7. Reklame Selebaran; 8. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan; 9. Reklame Udara; 10. Reklame Suara; 11. Reklame Film; 12. Reklame Peragaan. Pasal 6 Biaya perijinan penyelenggaraan reklame diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
BAB III SYARAT-SYARAT PENGAJUAN IJIN Pasal 7 (1) Untuk mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi syarat-syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan menggunakan blangko yang disediakan; b. dilengkapi gambar-gambar dan atau surat-surat lain yang diperlukan; c. untuk jenis reklame tertentu wajib memberikan jaminan biaya pembongkaran yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; d. tata cara dan pemberian jaminan diatur oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; e. apabila berada didepan halaman pihak lain, harus dengan persetujuan dari pihak lain tersebut. (2) Bentuk dan tata naskah blangko permohonan dan blangko Surat Ijin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 8 Penyerahan Surat Ijin dilakukan setelah melunasi Pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan jaminan biaya pembongkaran untuk jenis reklame tertentu, kecuali penyelenggaraan alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial;
Pasal 9 ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 9 Permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini dapat ditolak apabila reklame yang diselenggarakan menurut pertimbangan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk akan mengurangi keindahan atau akan mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan Pembangunan Daerah.
BAB IV PENYELENGGARAAN REKLAME Pasal 10 (1) Penyelenggaraan reklame dilaksanakan setelah Surat Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diterbitkan; (2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam Surat Ijin ; (3) Penyelenggaraan reklame mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan; (4) Bentuk, sifat dan jenis perlindungan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 11 Penyelenggaraan reklame berkewajiban untuk : 1. memelihara benda / alat reklame agar selalu dalam keadaan baik; 2. segera meniadakan benda / alat reklame setelah jangka waktu ijinnya berakhir atau setelah ijinnya dicabut; 3. menanggung resiko bila terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena penyelenggaraan reklame dilapangan. BAB V PENCABUTAN IJIN Pasal 12 Kepala Daerah berhak untuk mencabut ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila: 1. diadakan perubahan pada suatu reklame sedemikian rupa sehingga menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Ijin; 2. penyelengaraan reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a Peraturan Daerah ini. Pasal 13 Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan setelah pemegang ijin diberi peringatan terlebih dahulu. Pasal 14 Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat disertai perintah untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atas biaya pemegang ijin. Pasal 15 (1) Kepala ………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berhak untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame yang tidak berijin. (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berhak untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame yang jangka waktu ijinnya berakhir atau ijinnya dicabut, atas biaya penyelenggaraan reklame; (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memindahkan reklame yang tempatnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 16 (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam, penyelenggaraan reklame yang tidak berijin sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat mengambil bongkaran reklame dengan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame; (2) Apabila jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini telah lewat maka reklame yang tidak berijin tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
BAB VI PENGAWASAN Pasal 17 Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Tata Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19 (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
a. Menerima ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Ijin Penyelenggaraan Reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Ijin Penyelenggaraan Reklame; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Ijin Penyelenggaraan Reklame; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Ijin Penyelenggaraan Reklame; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Ijin Penyelenggaraan Reklame; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Ijin Penyelenggaraan Reklame; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Ijin Penyelenggaraan Reklame menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Ijin Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu ijinnya berakhir.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah .
Pasal 22 ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 9 Oktober 2001 WALIKOTA TARAKAN
ttd.
dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 17 Seri C-05 Tanggal 17 Oktober 2001 SEKRETARIS DAERAH,
H. SAUKANI DAIK, SE. MM Pembina Utama Muda NIP. 550 004 736
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR TAHUN 2001 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
I.
PENJELASAN UMUM Penyelenggaraan reklame disamping menyangkut kegiatan perekonomian, juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kerapian serta kesusilaan. Penyelenggaraan reklame dikota Tarakan juga harus sesuai dengan tata nilai kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggaraan reklame agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal-hal teknis tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini tetapi diatur oleh Kepala Daerah sebagai aturan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Pelaksanaan Peraturan Daerah ini tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Pajak Reklame, karena keduanya saling mendukung dan melengkapi dalam rangka pengaturan penyelenggaraan reklame di Kota Tarakan.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
:
Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) dan (2)
:
Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (3)
:
Master plan reklame sekurang - kurangnya memuat bentuk, ukuran, teknis dan lokasi penyelenggaraan reklame secara garis besar.
Pasal 2 ayat (4)
:
Dalam menetapkan master plan reklame Kepala Daerah harus berpedoman kepada Rencana Umum tata Ruang Kota sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 3
:
Untuk menentukan jangka waktu izin, Kepala Daerah mempertimbangkan permohonan penyelenggara, jenis reklame, kontruksi dan bahan.
Pasal 4
:
Cukup jelas.
Pasal 5 huruf a
:
Yang dimaksud dengan Reklame papan / Billboard adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglas / kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan kontruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 5 huruf b
:
Yang dimaksud dengan Reklame Megatron adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan / diatas bangunan, dengan kontruksi tetap dan bersifat permanen.
Pasal 5 huruf c
:
Yang dimaksud dengan Reklame Baliho adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam. Fiberglas / kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan kontruksi sementara dan bersifat semi permanen.
Pasal 5 huruf d
:
Yang dimaksud dengan Reklame Cahaya adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiberglas / kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan kontruksi tetap dan bersifat permanen.
Pasal 5 huruf e
:
Yang dimaksud dengan Reklame Kain / Plastik adalah reklame yang berbentuk spanduk, umbulumbul, barner, rontek dengan bahan kain, plastik dan yang sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan / diatas bangunan, dengan kontruksi sementara dan bersifat semi permanen.
Pasal 5 huruf f
:
Yang dimaksud dengan Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan kertas, plastik, logam yang pemasangannya dengan cara ditempelkan dan bersifat semi permanen.
Pasal 5 huruf g
:
Yang dimaksud dengan Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
Pasal 5 huruf h
:
Yang dimaksud dengan Reklame Berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, plastik, fiberglas / kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
Pasal 5 huruf i
:
Yang dimaksud dengan Reklame Udara adalah reklame yang berbentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai dengan perkembangan jaman yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan diatas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
Pasal 5 huruf j
:
Yang dimaksud dengan Reklame Suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan, dengan alat audio elektronik,yang bersifat semi permanen.
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 5 huruf k
:
Yang dimaksud dengan Reklame Film / Slide adalah reklame yang berbentuk penayangan, dengan bahan film / slide, yang penyelenggaraannya didalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik didalam ruang maupun di luar ruang dan bersifat semi permanen.
Pasal 5 huruf l
:
Yang dimaksud dengan Reklame Peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan, dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
Pasal 6
:
Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b
:
Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) huruf c
:
Jaminan biaya pembongkaran tersebut dalam bentuk jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah. Jaminan ini dipergunakan apabila penyelenggaraan reklame tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.
Pasal 7 ayat (2)
:
Cukup jelas.
Pasal 8
:
Bagi penyelenggaraan alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial, penyelenggara diwajibkan membuat surat kesanggupan untuk membongkar sendiri alat peraganya apabila jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.
Pasal 9 s/d Pasal 12
:
Cukup jelas.
Pasal 13
:
Waktu dan bentuk peringatan disesuaikan dengan jenis reklame yang diselenggarakan.
Pasal 14
:
Cukup jelas.
Pasal 15 ayat (1)
:
Cukup jelas.
Pasal 15 ayat (2)
:
Ketentuan dalam Pasal ini memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menggunakan jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c dalam Peraturan Daerah ini sebesar biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan Kepala Daerah dalam rangka menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame.
Pasal 16 s/d Pasal 22
:
Cukup jelas.
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
