PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IJIN MEMAKAI TANAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
:
a. bahwa pada dasarnya setiap penguasaan ataupun memakai atas tanah Negara harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang; b. bahwa berdasarkan kenyataan dilapangan penguasaan ataupun memakai tanah Negara untuk Pertanian dan Non Pertanian banyak dilakukan tanpa ijin, oleh karena itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditertibkan; c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104); 2. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158); 3. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76); 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115); 6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54); 10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01); 11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Surat Alas Hak Atas Tanah Negara dan Pembuatan Surat Pemindahan Penguasaan Atas Tanah Negara (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 18 Seri D). Dengan Persetujuan ………….
Bagian hokum Pemerintah Kota Tarakan
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG IJIN MEMAKAI TANAH NEGARA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah badan legislatif daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Tarakan; 6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 7. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Tarakan; 8. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi merupakan satuan bidang yang terbatas; 9. Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960; 10. Pemberian Ijin Memakai Tanah Negara adalah penetapan Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu yang memberikan ijin atas pemakaian tanah Negara; 11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12. Biaya Ijin Memakai Tanah Negara adalah biaya yang berkaitan dengan proses pemberian ijin memakai tanah Negara yang ditanggung oleh Pemohon dan besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah; 13. Badan Hukum adalah Badan Hukum Keagamaan dan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal; 14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan.
BAB II PERIJINAN Pasal 2 Setiap orang atau Badan Hukum yang akan atau telah menduduki, menggunakan/memakai tanah Negara untuk keperluan pertanian atau non pertanian wajib memiliki surat ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu. Pasal 3 Ijin memakai tanah Negara dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. BAB III ……. Bagian hokum Pemerintah Kota Tarakan
BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IJIN MEMAKAI TANAH NEGARA Pasal 4 (1) Permohonan ijin memakai tanah Negara diajukan secara tertulis; (2) Permohonan ijin memakai tanah Negara memuat : a. Keterangan mengenai diri pemohon; Nama, Umur, Kewarganegaraan, Tempat tinggal dan pekerjaannya. b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data fisik : - Letak batas dan perkiraan luas tanahnya; - Jenis tanah; - Rencana penggunaan tanah; - Keterangan lain yang dianggap perlu. (3) Permohonan ijin memakai tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampiri dengan : a. Foto copy identitas pemohon (bagi perorangan) / Akte Pendirian Badan Hukum (bagi perusahaan); b. Rencana pengusahaan tanah; c. Surat pernyataan bersedia mengembalikan surat ijin yang telah diterbitkan kepada Pemerintah Kota bilamana Pemerintah menentukan rencana lain; d. Sket lokasi. (4) Permohonana ijin memakai tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini diajukan kepada Kepala Daerah. Pasal 5 Setelah berkas permohonan surat ijin memakai tanah Negara diterima Kepala Daerah, maka oleh Kepala Daerah melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan : 1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas; 2. Mencatat dalam formulir isian; 3. Memberikan tanda terima berkas; 4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rincian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Selanjutnya Kepala Daerah memerintahkan kepada Tim peninjauan lapangan dan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Fisik Bidang Tanah; 6. Tim peninjauan Fisik Bidang Tanah tersebut diatas terdiri dari : a. Asisten Pemerintahan sebagai Ketua; b. Kepala Dinas Pertanahan sebagai Wakil Ketua; c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Tarakan sebagai Sekretaris; d. Kepala Dinas Tata Kota sebagai Anggota; e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Tarakan sebagai Anggota; f. Camat setempat sebagai Anggota; g. Lurah setempat sebagai Anggota; h. Ketua RT atau Tetua Masyarakat setempat sebagai Anggota. Pasal 6 (1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) Setelah ……. Bagian hokum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Setelah mendapat pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah menerbitkan Keputusan pemberian ijin memakai tanah Negara yang dimohonkan atau Keputusan penolakan yang disertai dengan alasan; (3) Ijin memakai tanah Negara berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dalam waktu tersebut yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan Hak Atas Tanah melalui Dinas Pertanahan; (4) Bentuk surat ijin memakai tanah Negara diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB IV BIAYA PERIJINAN Pasal 7 (1) Pemberian surat ijin memakai tanah Negara dikenakan biaya sebesar : A. Pertanian : - 0 sampai dengan 2 ha = 2 % x L x NJOP x 5 % - 2 sampai dengan 5 ha = 4 % x L x NJOP x 10 % B. Non Pertanian : - 0 sampai dengan 200 m² - 201 sampai dengan 600 m² - 601 sampai dengan 2000 m² - > 2000 m²
= 2 % x L x NJOP x 5 % = 4 % x L x NJOP x 10 % = 6 % x L x NJOP x 15 % = 8 % x L x NJOP x 20 %
(2) Biaya perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetorkan pada Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan; (3) Perincian pemberian biaya untuk Tim akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
BAB V KEWAJIBAN Pasal 8 Bagi mereka yang telah menduduki, menguasai, mengusahakan atau mengerjakan tanah untuk pertanian atau non pertanian sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharuskan melaporkan tanah yang bersangkutan ke Kepala Daerah untuk diproses surat ijinnya menurut ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 9 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Tim yang ditunjuk untuk itu; (2) Teknis pengawasan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. BAB VII …… Bagian hokum Pemerintah Kota Tarakan
BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 10 Terhadap pemakaian tanah Negara tanpa ijin, Kepala Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut : 1. Memerintahkan kepada yang memakai atau menggunakan tanah untuk mengosongkan tanah dimaksud dengan segala barang dan benda-benda diatasnya tanpa ganti rugi; 2. Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan di dalam perintah pengosongan sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini, perintah ini belum dipenuhi oleh yang bersangkutan selanjutnya Kepala Daerah melalui aparatnya melakukan pengosongan secara paksa.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 11 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 12 (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ijin memakai tanah Negara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ijin memakai tanah Negara; c Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ijin memakai tanah Negara; d Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ijin memakai tanah Negara; e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ijin memakai tanah Negara; g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ijin memakai tanah Negara;
i. Memanggil ……. Bagian hokum Pemerintah Kota Tarakan
i j k
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ijin memakai tanah Negara menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 9 Oktober 2001 WALIKOTA TARAKAN ttd. dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 19 Seri C-07 Tanggal 17 Oktober 2001 SEKRETARIS DAERAH,
ttd
H. SAUKANI DAIK, SE. MM Pembina Utama Muda NIP. 550 004 736
Bagian hokum Pemerintah Kota Tarakan
