PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 19 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN,
Menimbang
: a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Retribusi Daerah Tingkat II, maka Retribusi tempat Pendaratan Kapal merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Retribusi Daerah Tingkat II; b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribnusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-pw.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PENDARATAN KAPAL
TENTANG
RETRIBUSI
TEMPAT
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e. f.
g. h.
i.
j.
k. l.
m.
n.
Daerah adalah Daerah Kota Tarakan; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tarakan; Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tarakan; Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tarakan; Bendaharawan Khusus Penerima, untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Tarakan; Tempat Pendaratan Kapal adalah penyediaan dermaga kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; Pelayanan Pendaratan kapal adalah pelayanan penyediaan tempat Pendaratan dan atau tambat serta labuh kapal di wilayah hukum Daerah Kota Tarakan; Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah; Retribusi Tempat Pendaratan Kapal adalah selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tambat dan labuh kapal yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan dibidang retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal; o. Surat ……….
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangundangan dibidang Retribusi Daerah; p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; u. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi; v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi Daerah; w. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal. Pasal 3 Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal yaitu tambat, bongkar muat barang dan atau orang, tempat penumpukan barang, masuknya orang dan kendaraan kedalam dermaga. Pasal 4 (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pendaratan kapal; (2) Tidak termasuk subjek retribusi adalah kapal pemerintah dan atau kapal lain yang digunakan untuk kepentingan sosial.
BAB III……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Tempat Pendataran Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, kapasitas kapal dan jangka waktu pemakaian tempat Pendaratan kapal serta volume/tonase/luas areal yang digunakan.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menggantikan biaya administrasi, biaya pelayanan, perawatan / pemeliharaan dan biaya pembinaan.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Tambat Kapal Barang / Kapal Ikan : 1. Kapal dengan ukuran s/d 50 ton ……… Rp. 7.500/hari; 2. Kapal dengan ukuran 50 ton keatas ……. Rp. 10.000/hari; b. Tambat Kapal Penumpang : 1. Kapasitas Penumpang 1s/d 10 orang …… Rp. 2.500/sekali tambat; 2. Kapasitas Penumpang 11 s/d 40 orang …. Rp. 5.000/sekali tambat; 3. Kapasitas Penumpang 41 orang keatas…. Rp. 10.000/sekali tambat. c. Tambat Kapal Barang / Kapal Ikan / Kapal Penumpang paling lama 3 hari dikenakan tarif pada huruf a dan b Pasal ini sedangkan tambat lebih dari 3 hari dikenakan tarif tambahan sebesar 50 % perhari dari tarif sekali tambat; d. Bongkar muat Barang Kapal Barang / Kapal Ikan ………………………………..
Rp. 5.000/ton atau M3
e. Penumpukan Barang ……………………
Rp. 1.000/hari/ton/M3/M2
f. Setiap Masuk Dermaga : 1. Orang Dewasa ………………………… 2. Sepeda, Becak, Gerobak ……………..
Rp. 500/orang; Rp. 1.000/kendaraan; 3. Sepeda ……..
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
3. Sepeda Motor …………………………. 4. Mobil Penumpang (Bis Mini) ………… 5. Mobil Penumpang (Bis) ……………… 6. Truk dan sejenisnya …………………..
Rp. 1.500/kendaraan; Rp. 2.000/kendaraan; Rp. 3.000/kendaraan; Rp. 4.000/kendaraan.
g. Tarif tersebut pasal 8 huruf f angka 2 s/d 6 tidak termasuk penumpang.
BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 9 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Wilayah pemungutan retribusi tempat pendaratan kapal adalah Wilayah Daerah.
BAB IX SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 11 Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XII…….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14 (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
(2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
berdasarkan
BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 15 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
BAB XIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah; (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungakn dengan pembayaran retribusi selanjutnya. Pasal 17 (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
(3) Pengembalian ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 18 (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi; (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
BAB XV KEDALUWARSA Pasal 19 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi; (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran, atau; b. Ada Pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21 Selain Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah.
Pasal 22…….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 22 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 21 Paraturan Daerah ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugasnya wajib: a. Melakukan penyidikan apabilan mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah; b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama; c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal : a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemasukan rumah; c. Pemeriksaan barang; d. Pemeriksaan saksi; e. Pemeriksaan tempat kejadian. d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 25 …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 25 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 30 Juni 1999 WALIKOTA TARAKAN, ttd dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan di Tarakan pada tanggal 1 Juli 1999 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, ttd Drs. H. ABDUSSAMAD Pembiana Tingkat I NIP. 010 082 194
LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 1999 NOMOR 10 SERI B
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 19 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL
I. PENJELASAN UMUM Guna mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan peneyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah perlu terus dioptimalkan sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Upaya peningkatan penyediaan dana dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah ketentuan peraturan perundang-undangan yang Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
dari sumber-sumber tersebut antara lain di bidang retribusi daerah, sesuai dengan berlaku yaitu Undang-undang Nomor 18 Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20
Sebagai Daerah Otonom , Daerah Kota Tarakan memerlukan sumber daya dan upaya agar potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, terutama yang berasal dari Pandapatan Asli Daerah yaitu dari Retribusi Daerah. Untuk menindak lanjuti Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1119 Tahun 1998,. perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Tarakan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tempat Pendaratan Kapal.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 7
: Cukup jelas
Pasal 8
: Kapal barang pada pasal ini termasuk didalamnya kapal tunda, ponton, dan alat terapung lainnya yang sejenis.
Pasal 9
: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.
Pasal 10 s/d Pasal 13
: Cukup jelas
Pasal 14 ayat (1)
: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
Pasal 14 ayat (2)
: Cukup jelas
Pasal 15 s/d Pasal 20
: Cukup jelas
Pasal 21
: Yang dimaksud dengan “Selain Penyidik” adalah Penyidik POLRI
Pasal 22 & Pasal 25
: Cukup jelas
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
