PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendayagunakan Sumber Daya Alam, di wilayah Kota Tarakan dan untuk memajukan kesejahteraan hidup masyarakat Kota Tarakan perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan yang regional, nasional serta global; b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah;
2 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D);.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah badan legislatif daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Tarakan; 6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, perusaahaan peseroan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan; 8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain; 9. Fungsi lingkungan hidup adalah manfaat lingkungan hidup bagi kehidupan meliputi pemeliharaan, keseimbangan ekosistem, penyediaan bahan makanan, sumber plasma nutfah, kenyamanan air dan udara bersih, pemandangan alam yang indah dan sumber ilmu pengetahuan; 10. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
3 11. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan; 12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya zat, energi, mahluk hidup dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; 13. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan; 14. Dampak Negatif Penting adalah terjadinya perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan; 15. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan; 16. Kawasan Hijau adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk dipertahankan vegetasinya.
BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah : 1. Asas tanggung jawab; 2. Asas berkelanjutan; 3. Asas manfaat. Pasal 3 Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 4 Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Daerah mempunyai sasaran : 1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; 2. Terwujudnya insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup; 3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; 4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; 5. Terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana; 6. Terlindunginya Kota Tarakan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau perusakan lingkungan hidup.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 Setiap orang atau badan hukum mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 6 (1) Setiap orang pribadi dan atau badan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran
4 dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Daerah sesuai dengan wewenang dan perannya; (2) Setiap orang pribadi dan atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Daerah.
BAB IV PERSYARATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 7 (1) Kegiatan atau usaha yang dilakukan orang pribadi dan atau badan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif penting diwajibkan untuk menyusun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (2) Kegiatan atau usaha yang dilakukan orang pribadi dan atau badan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif penting diwajibkan untuk menyediakan dana jaminan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB V LARANGAN Pasal 8 Setiap orang pribadi dan atau badan dilarang melakukan kegiatan : 1. Pembuangan dan pengolahan Limbah (cair, padat, gas, B3) tanpa ijin dari Kepala Daerah; 2. Pengupasan dan/atau perubahan muka bumi dan atau penggalian dengan alat tanpa ijin dari Kepala Daerah; 3. Merambah lahan kawasan hijau yang menyebabkan pengalihan fungsi dan tujuannya; 4. Membakar lahan hutan lindung dan hutan kota; 5. Menebang pohon diameter > 10 cm yang termasuk dalam kawasan hijau tanpa ijin dari Kepala Daerah; 6. Berburu, memperjualbelikan dan atau memanfaatkan segala jenis tumbuhan dan binatang liar yang dilindungi.
BAB VI DANA JAMINAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 9 (1) Setiap orang pribadi dan atau badan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang berdampak penting negatif dan besar, di wilayah Daerah diwajibkan menyediakan dana jaminan pengelolaan lingkungan hidup; (2) Besarnya dana jaminan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
5
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Pembinaan teknis dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dan Instansi terkait; (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (3) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 11 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 12 (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
6 j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 23 Juli 2002 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF, SK
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 03 Seri E-01 Tanggal 31 Juli 2002 SEKRETARIS DAERAH, ttd Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
