PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG HUTAN KOTA TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dengan terus meningkatnya pembangunan di wilayah Kota Tarakan dikhawatirkan mengakibatkan dampak negatif, seperti terganggunya kestabilan ekosistem perkotaan, terjadinya banjir, penurunan air tanah dan abrasi pantai, serta lingkungan pemukiman yang kurang sehat karena pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan terjadinya polusi udara karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor berbagai jenis dan adanya kegiatan industri, sehingga akan mempengaruhi keaslian dan kelestarian alam serta kenyamanan hidup didalam lingkungan perkotaan;
b.
bahwa dengan demikian perlu diupayakan untuk mengantisipasi kekhawatiran sebagai akibat dan pengaruh yang tidak diharapkan, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Kawasan Hutan Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1982 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
:
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8. 9.
10. Peraturan …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah; 13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemeritah Daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Luar Perkotaan; 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Lindung dan Wilayah Sekitarnya.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG HUTAN KOTA TARAKAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d.
Daerah adalah Daerah Kota Tarakan; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tarakan; Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Kota Tarakan, selanjutnya disebut DPRD; e. Hutan Kota adalah : 1. Suatu kawasan yang bertumbuhan pohon-pohon dan atau yang ditanami berbagai jenis pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai Hutan Kota sesuai Tata Guna Tanah; 2. Suatu lahan yang bertumbuhan pepohonan atau vegetasi berkayu lainnya di dalam wilayah perkotaan baik di tanah Negara maupun tanah milik yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam hal pengaturan tata air, udara, habitat flora dan fauna yang memiliki nilai estetika serta luasan tertentu dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Hutan Kota;
f. Merusak ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
f. Merusak adalah suatu kegiatan baik disengaja atau tidak disengaja karena kelalaiannya dengan menggunakan peralatan atau tanpa peralatan yang dapat membuat keadaan tidak utuh dan atau tidak sempurna seperti rona awal sebagai akibat perambahan, penggusuran, pengupasan dan pencemaran akibat bahan organik maupun non organik sehingga menimbulkan kerusakan dan kematian pepohonan serta vegetasi lainnya yang terdapat di dalam Kawasan Hutan Kota.
BAB II LETAK LOKASI, LUAS, FUNGSI DAN PERANAN HUTAN KOTA Pasal 2 (1). Lokasi Hutan Kota tersebar dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan dan penetapan letak hutan kota ditentukan kemudian oleh Kepala Daerah; (2). Luas Kawasan Hutan Kota minimal 30 % dari luas kota dan setiap lokasi diberi penandaan pal batas serta papan nama yang dapat terlihat jelas; (3). Fungsi dan Peranan Hutan Kota, adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.
Sebagai Paru-paru Kota. Sebagai daerah tangkapan air. Memberikan nilai estetika. Sebagai tempat wanawisata, rekreasi dan berkemah. Untuk pelestarian plasma nutfah. Untuk penahan dan penyaring partikel padat di udara. Untuk menyerap dan penapis bau. Sebagai peredam kebisingan. Sebagai penahan angin. Untuk mengatasi intrusi air laut dan abrasi pantai. Sebagai habitat fauna, khususnya margasatwa. Sebagai hutan produksi terbatas. Untuk memperbaiki iklim mikro dan penapis cahaya silau. Untuk mengatasi penggenangan air. Sebagai laboratorium alam dan tempat penelitian. Untuk mengurangi ketegangan jiwa (stress). Sebagai salah satu identitas kota.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3 Seluruh warga kota berhak untuk menikmati dan memanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap segala fungsi dan peran yang diberikan Hutan Kota sepanjang mematuhi peraturan yang diberlakukan dan tidak melanggar pasal 5 Peraturan Daerah ini.
Pasal 4 …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 4 (1). Dengan adanya Hutan Kota yang tersebar dibeberapa lokasi dalam Daerah ini merupakan beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh warga kota untuk terus secara konsisten memelihara, menata dan mengembangkannya agar fungsi dan perannya dapat terus ditingkatkan sesuai dengan dinamika kemajuan dan kepentingan kota pada masa mendatang; (2). Instansi-instansi tekhnis yang terkait dan terlibat langsung dalam perencanaan, pembangunan dan pengamanan Hutan Kota, dibebankan kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan tekhnis seperti penataan, pembangunan dan pemeliharaan serta pengembangannya termasuk pengamanannya; (3). Instansi-instansi tekhnis yang terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah : a. Bappeda Daerah Kota Tarakan; b. Sub Balai Pemetaan Hutan Tarakan; c. Dinas Kehutanan Daerah Kota Tatakan; d. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Tarakan; e. Dinas Pariwisata Daerah Kota Tarakan; f. Kepolisian Resort Tarakan; g. Dinas/Instansi/Bagian Setwilda lingkup Pemerintah Daerah Kota Tarakan yang terkait.
BAB IV LARANGAN Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan : 1. Berburu; 2. Menebang pohon; 3. Merambah untuk berladang / berkebun; 4. Penggusuran; 5. Pengupasan dengan alat; 6. Pencemaran dengan bahan organik dan non organik; 7. Dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat merusak hutan kota dan berakibat tidak terlestari dan terpeliharanya sesuai fungsi dan peranan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 6 (1). Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan; (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VI……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 7 Selain Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah. Pasal 8 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 (1). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. Melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan; (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugasnya wajib : a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah; b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama; c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal : 1. Pemeriksaan Tersangka ; 2. Pemasukan Rumah ; 3. Pemeriksaan Barang ; 4. Pemeriksaan Saksi ; 5. Pemeriksaan tempat kejadian.
d. Membuat ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 11 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 30 Juni 1999
WALIKOTA TARAKAN, ttd dr. H. JUSUF S.K Diundangkan di Tarakan pada tanggal 1 Juli 1999 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, ttd Drs. H. ABDUSSAMAD Pembiana Tingkat I NIP. 010 082 194 LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 1999 NOMOR 13 SERI C
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG HUTAN KOTA TARAKAN
I. PENJELASAN UMUM Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Daerah Kota Tarakan dengan kurang memperhatikan pelestarian dan tetap terpeliharnya kawasan huta kota sebagai sumber kekayan alam hayati yang tinggi, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah yang khusus mengatur kelestarian kawasan hutan dimaksud. Hutan kota merupakan kawasan yang dapat meberikan manfaat dalam bentuk rekreasi dan wisata, perlindungan tata air, perlindungan proses ekologis, keanekaragaman hayati, pendidikan, penelitian serta nilai dan manfaat lainnya bagi kehidupan baik langsung maupun tidak langsung, untuk generasi yang sekarang maupun untuk generasi akan datang. Pendayagunaan Hutan Kota merupakan bagian integral dari pembangunan daerah, yang perlu diupayakan pelestarian dan pemeliharaannya secara berkesinambungan. Sebagai Daerah Otonom, Daerah Kota Tarakan berhak dan berwenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan memberdayakan potensi, daya dan sumber alam yang ada untuk pembangunan dan pemerintahan, potensi alam berupa hutan kota merupakan kekayaan daerah yang potensial untuk dilestarikan dan dipelihara. Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Tarakan yang mengatur pelestarian dan pemeliharaan Hutan Kota.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 4
: Cukup jelas
Pasal 5
: Yang dimaksud perbuatan-perbuatan lainnya adalah perbuatan yang dapat merusak lingkungan Hutan Kota, tidak terpeliharanya pelestarian Hutan Kota sesuai perencanaan pembangunan, fungsi dan peranan Hutan Kota.
Pasal 6 s/d Pasal 11
: Cukup jelas
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
