PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN,
Menimbang
: a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah; b. bahwa Perusahaan Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistim perekonomian Indonesia merupakan salah satu sarana untuk menunjang kehidupan dan perkembangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab ; c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu dibentuk Perusahaan Daerah Kota Tarakan Dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal pada pihak ketiga; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga; 12. Peraturan ……..
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-676 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ; 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 tentang Penertiban Status Hukum Perusahaan Daerah ; 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e. f.
Daerah adalah Daerah Kota Tarakan; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tarakan; Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan ; Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Kota Tarakan ; Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kota Tarakan ; Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Tarakan.
(2) Perusahaan adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah.
BAB II PENDIRIAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Kota Tarakan Pasal 3 Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam hukum di Indonesia.
BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA PERUSAHAAN Pasal 4 Nama dan Tempat Kedudukan Perusahaan : (1) Perusahaan ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Kota Tarakan; (2) Perusahaan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah Kota Tarakan. Pasal 5 Tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan : (1) Pembangunan Daerah Khususnya, dan Pembangunan Perekonomian Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin; (2) Pemberdayaan perekonomian kerakyatan dengan pola kemitraan. Pasal 6 (1) Perusahaan bergerak di bidang usaha pengadaan barang, jasa konstruksi, perdagangan umum, transportasi, grosir dan distribusi, biro perjalanan, kepariwisataan, air bersih (air minum), jasa pergudangan, perdagangan eksport dan inport, perdagangan aspal, galangan kapal sektor industri, perbengkelan, sektor pertanian, bank perkriditan rakyat dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Unit-unit usaha tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat dipisahkan pendirian Perusahaannya dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB IV MODAL Pasal 7 (1) Modal Dasar Perusahaan ini terdiri atas Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 60 % (enam puluh persen) dimiliki Daerah dan 40 % (empat puluh persen) dimiliki Masyarakat;
(3) Modal Dasar Perusahaan tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat ditambah dari penyisihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan apabila dipandang perlu dapat memperluas modal usaha dengan menjual saham kepada masyarakat ; (4) Semua alat lekuiditas disimpan pada Bank Pembangunan Daerah setempat dan atau Bank-Bank Pesero lainnya dengan persetujuan Kepala Daerah.
BAB V SAHAM-SAHAM Pasal 8 (1) Saham-saham Perusahaan terdiri atas Saham-saham Prioritas dan Sahamsaham Biasa : a. Saham Prioritas sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); b. Saham Biasa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). (2) Saham……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Saham-saham Prioritas hanya dapat dimiliki oleh Daerah ; (3) Saham-saham Biasa dapat dimiliki oleh Daerah, Warga Negara Republik Indonesia dan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pesertanya terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia ; (4) Besarnya jumlah Nominal dari Saham-saham Prioritas dan Saham-saham Biasa akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah; (5) Pembayaran Saham-saham dengan Goodwil tidak diperbolehkan. Pasal 9 (1) Saham-saham dikeluarkan atas nama; (2) Saham-saham Biasa dapat dipindah tangankan; (3) Hak, wewenang dan kekuasaan pemegang saham prioritas dilakukan oleh Kepala Daerah; (4) Kepala Daerah menetapkan mengenai pendaftaran, penggantian, pemindahan, administrasi dan lain-lain yang berhubungan dengan pengeluaran saham setelah mendengar saran dan pertimbangan Badan Pengawas. Pasal 10 Setiap Saham berhak atas Satu Suara.
BAB VI PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS Pasal 11 (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan sebanyak-banyaknya dua (2) orang Wakil Direktur; (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas Usul Badan Pengawas; (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ; (4) Pengangkatan Direksi termaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, setelah berakhir masa pengabdiannya yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Pasal 12 (1) Anggota Direksi berhenti karena berhalangan atau meninggal dunia dan dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah yang mengangkatnya karena : a. Permintaan sendiri; b. Berakhirnya masa bakti sebagai anggota Direksi termaksud dalam pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah ini; c. Melakukan tindakan merugikan perusahaan; d. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan negara; e. Atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. (2) Pemberhentian ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) pasal ini jika merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana, merupakan Pemberhentian dengan Tidak Hormat ; (3) Jika Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf b, c dan d pasal ini dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu satu (1) bulan, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang pemberhentian itu oleh Kepala Daerah ; (4) Selama proses pemberhentian anggota Direksi tersebut pada ayat (3) pasal ini belum ada kepastian hukumnya, maka pemberhentian itu menjadi batal selama-lamanya 1 (satu) bulan dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan tugas jabatannya kembali. Pasal 13 (1) Anggota Direksi tidak dibolehkan mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping. (2) Anggota Direksi tidak diperbolehkan mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan pribadi; (3) Anggota Direksi tidak diperbolehkan merangkap Jabatan lain. Pasal 14 (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan atas nama Perusahaan; (2) Direksi dapat mewakili hak tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seseorang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang / badan lain. Pasal 15 (1) Direksi melaksanakan Pengurusan dan Pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai dengan Kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah; (2) Tata Tertib dan Tata Cara menjalankan Perusahaan diatur dalam peraturan Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan disahkan oleh Kepala Daerah. Pasal 16 (1) Direksi memerlukan Surat Pengesahan Kepala Daerah untuk hal-hal tersebut dibawah ini : a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan Perjanjian Hutang Piutang; b. Mengikat Perusahaan sebagai Peminjam ; c. Memperoleh, mengasingkan, atau memberatkan benda-benda tetap ( Benda-benda tidak bergerak ). (2) Bilamana Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya. BAB VII …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB VII RAPAT PEMEGANG SAHAM Pasal 17 (1) Tata Tertib Rapat Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham diatur dengan Keputusan Direksi dan disetujui Badan Pengawas ; (2) Keputusan dalam Rapat Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan Kata Mufakat ; (3) Jika Kata Mufakat termaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai maka pendapat-pendapat yang dikemukan dalam musyawarah disampaikan kepada Kepala Daerah ; (4) Kepala Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini mengambil Keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang disampaikan.
BAB VIII BADAN PENGAWAS Pasal 18 (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah dan beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) Orang yang terdiri dari Unsur menurut keperluan yang ditetapkan dengan satu Surat Keputusan Kepala Daerah; (2) Badan Pengawas menetapkan Kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai dengan Kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah ; (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Perusahaan ; (4) Direksi wajib memberikan keterangan / penjelasan yang diperlukan oleh Badan Pengawas ; (5) Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas diberikan jasa yang diatur dengan Peraturan Perusahaan.
BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI Pasal 19 (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Direksi dalam kedudukan, yang tidak dibebani tugas penyimpanan Uang, Surat-surat berharga dan barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut ; (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Perusahaan termaksud ayat (1) Pasal ini berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan;
(3) Semua ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas Penyimpanan Pembayaran atau Penyerahan uang. Surat-surat berharga milik perusahaan dan barangbarang persediaan milik perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau ditempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab kepada Kepala Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; (4) Pegawai dimasud pada ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini apabila tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah ; (5) Semua surat bukti dan surat lainnya yang sifatnya prinsip wajib membukukannya kedalam tata buku dan pengadministrasian Perusahaan dan disimpan ditempat yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke tempat lain yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan; (6) Untuk keperluan pemeriksaan berkaitan dengan penetapan pajak, pemeriksaan, penyidikan dan pengawasan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke kantor Akuntan Publik; (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpanan dari ketentuan mengenai tata tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah dan pegawai termaksud pada ayat (3) pasal ini yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan.
BAB X TAHUN BUKU Pasal 20 Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin
BAB XI ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 21 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas untuk dimintakan pengesahan dari Kepala Daerah; (2) Badan Pengawas Menyetujui Rencana Anggaran Perusahaan dan Kepala Daerah mengesahkan Anggaran Perusahaan; (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Penerimaan Rencana Anggaran Perusahaan tersebut, Kepala Daerah belum memberikan Keputusan mengenai Pengesahan atau Penolakan sebagaimana termaksud pada ayat (2) pasal ini maka Anggaran Perusahaan termaksud dianggap dapat diberlakukan untuk tahun takwin yang bersangkutan ;
(4) Kecuali ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(4) Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak yang dicantumkan dalam Anggaran Perusahaan belum menginjak Tahun Buku baru, maka Anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran tahun sebelumnya ; (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan diajukan oleh Badan Pengawas kepada Kepala Daerah ;
BAB XII LAPORAN BERKALAPERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN Pasal 22 Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan disampaikan secara periodik oleh Direksi bersama Badan Pengawas kepada Kepala Daerah dan jika dipandang perlu dapat dilakukan dengan waktu tidak tertentu.
BAB XIII LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 23 (1) Untuk tiap Tahun Buku oleh Direksi dikirimkan laporan perhitungan laba rugi tahunan perusahaan kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku yang selanjutnya di laporkan kepada Kepala Daerah; (2) Cara penilaian setiap pos anggaran dalam perhitungan tahunan harus disebutkan secara terperinci ; (3) Perhitungan dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah; (4) Jika dalam waktu sebulan terhitung sejak tanggal penerimaan laporan tahunan perusahaan oleh Kepala Daerah melalui Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan itu dianggap telah dapat diterima dan disahkan ; (5) Laporan perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan melalui Badan Pengawas oleh Kepala Daerah danpengesahannya termasuk memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI Pasal 24 (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan ; (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dalam pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
a. Untuk Dana Pembangunan Dasar 30 % ; b. Untuk Pendapatan Anggaran Belanja Daerah 25 % ; c. Untuk Cadangan Umum 20 %, Sosial dan Pendidikan 10 %, Jasa produksi 10 %, Sumbangan dana pensiun 5 %. ( Jumlah keseluruhan untuk Cadangan tersebut pada ayat (2) huruf c adalah 45 % ) ; (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan persetujuan Kepala Daerah ; (4) Tata cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (3) pasal ini ditentukan oleh Badan Pengawas.
BAB XV KEPEGAWAIAN Pasal 25 (1) Kedudukan hukum pegawai, Gaji, Pensiun dan Penghasilan lain, Direksi dan pegawai / pekerja Perusahaan diatur dengan Peraturan Perusahaan dengan memperhatikan Undang-undang Pokok-pokok kepegawaian jo. peraturan pelaksanaannya serta ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai / pekerja Perusahaan dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Kepegawaian dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
BAB XVI PENGAWASAN Pasal 26 (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan badan lain yang menurut Peraturan Perundang undangan yang berlaku, Kepala Daerah melalui Badan Pengawas berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan segala sesuatu mengenai pekejaan, urusan rumah tangga perusahaan oleh Kepala Daerah dapat ditunjuk Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas kepengurusan, pembinaan perusahaan serta pertanggung jawabannya dan hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah ; (2) Kepala Daerah dapat meminta Akuntan Publik, Badan Hukum maupun lembaga pengawas lain untuk melakukan pemeriksaan atas kepengurusan Perusahaan.
BAB XVII PEMBUBARAN Pasal 27 (1) Pembubaran Perusahaan dan Penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi seluruhnya menjadi kekayaan milik Pemerintah Daerah ;
(3) Pertanggung Jawaban ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(3) Pertanggung Jawaban likuidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan atau pemegang saham bertanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan ; (4) Dalam likuidasi, Daerah dan atau pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 30 Juni 1999
WALIKOTA TARAKAN, ttd
dr. H. JUSUF S.K Diundangkan di Tarakan pada tanggal 1 Juli 1999 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, ttd
Drs. H. ABDUSSAMAD Pembiana Tingkat I NIP. 010 082 194
LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 1999 NOMOR 12 SERI C
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
I. PENJELASAN UMUM Guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, khususnya yang berasal dari laba Perusahaan Daerah perlu membuat perangkat hukum tentang Pereusahaan Daerah sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perusahaan Daerah, sebagai Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang Undang tersebut yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Dalam rangka peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah di bidang Perusahaan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang- undang Nomor 5 Tahun 1962 Jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 79 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sebagai Daerah Otonom, Daerah Kota Tarakan berhak dan berwenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan memberdayakan potensi, daya dan sumber dana yang ada untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemerintahan, sumber dana yang potensial adalah yang berasal dari hasil Perusahaan Daerah. Untuk menindak lanjuti Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dibentuk Peraturan Daerah Kota Tarakan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah.
perlu
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 16
: Cukup jelas
Pasal 17
: Yang dimaksud rapat pemegang saham adalah rapat pemegang saham prioritas, Rapat Umum Pemegang saham adalah rapat pemegang saham prioritas dan pemegang saham biasa.
Pasal 18 s/d Pasal 29
: Cukup jelas
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
