1
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA PERJALANAN WISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN Menimbang
: a. bahwa untuk mendorong peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan sektor kepariwisataan dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dibidang pariwisata; b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha jasa perjalanan wisata untuk menunjang kepariwisataan di Daerah Kota Tarakan, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427); 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi Dibidang Usaha Pariwisata; 9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 21 Seri D).
2
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PERIZINAN USAHA JASA PERJALANAN WISATA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Tarakan; 6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan; 8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 9. Badan adalah suatu usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; 10. Usaha adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan; 11. Izin Usaha adalah izin yang diperlukan untuk izin usaha pariwisata di Daerah; 12. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata; 13. Surat Izin Usaha yang selanjutnya disingkat SIU adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin usaha pariwisata kepada orang pribadi atau badan; 14. Biro Perjalanan Wisata / Cabang Biro yang selanjutnya disingkat CBPW adalah merupakan Induk kegiatan usaha atau unit usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata; 15. Counter adalah merupakan salah satu unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau wilayah lain, yang melakukan kegiatan kantor pusatnya; 16. Agen Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
3
BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN Pasal 2 (1) Usaha jasa perjalanan wisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Usaha jasa perjalanan wisata yang seluruh modalnya patungan antara Pemerintah Daerah atau Warga Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Asing atau Warga Negara Asing bentuk usahanya harus perseroan terbatas.
BAB III PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA Pasal 3 Penyelenggaraan Usaha Perjalanan Wisata meliputi : 1. Biro Perjalanan Wisata/Cabang Biro; 2. Counter; 3. Agen Perjalanan Wisata. Pasal 4 (1) Pimpinan Penyelenggara usaha perjalanan wisata berkewajiban untuk : a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Mentaati ketentuan perizinan usaha perjalanan wisata dan peraturan perundangundangan perpajakan; c. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha; (2) Pimpinan penyelenggara usaha perjalanan wisata dilarang memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV KETENTUAN PERIZINAN Pasal 5 (1) Setiap penyelenggara usaha perjalanan wisata wajib memiliki SIU dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Untuk mendapatkan SIU sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Photo copy KTP Pimpinan atau identitas lainnya; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) c. Izin Gangguan (HO) d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) e. Akta Pendirian Usaha; f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); g. Rekomendasi dari ASITA. (3) SIU sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib di daftar ulang setiap tahun;
4
(4) SIU sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilarang dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk; (5) Pemegang izin usaha yang habis masa berlakunya, dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin dengan melampirkan SIU yang asli. . BAB V KRITERIA USAHA JASA PERJALANAN WISATA Pasal 6 (1) Kriteria umum Biro Perjalanan Wisata/Cabang Biro, Agen Perjalanan Wisata dan Counter perjalanan insentif : a. Unsur fisik meliputi kondisi fisik kantor, lokasi kantor dan luas kantor, bangunan kantor daan sarana kantor; b. Unsur administrasi meliputi administrasi direksi, administrasi pegawai dan administrasi surat menyurat; c. Unsur sarana dan prasarana meliputi angkutan wisata dan kantor cabang; d. Unsur manajemen dan tenaga kerja meliputi administrasi, tenaga kerja, pendidikan dan pengalaman pegawai; e. Unsur permodalan meliputi besarnya modal kerja perusahaan; f. Unsur kegiatan usaha meliputi jumlah dan kualitas paket wisata, jumlah hasil usaha, keagenan, keanggotaan dalam administrasi serta asosiasi dan jaminan sosial bagi karyawan atau konsumen; g. Unsur pemasaran dan penjualan meliputi negara pasaran, kegiatan pemasaran dan jumlah serta kualitas bahan promosi. (2) Kelas Biro Perjalanan Wisata dinyatakan dengan gambar atau simbol “CAKRA” dengan tingkatan sebagai berikut : a. 1. CAKRA satu kelas BPW D; 2. CAKRA dua kelas BPW C; 3. CAKRA tiga kelas BPW B; 4. CAKRA empat kelas BPW A; b. Klasifikasi biro perjalanan umum terdiri dari 4 (empat) yaitu : 1. Biro perjalanan umum kelas A, 2. Biro perjalanan umum kelas B, 3. Biro perjalanan umum kelas C, 4. Biro perjalanan umum kelas D.
BAB VI BIAYA IZIN USAHA JASA PERJALANAN WISATA Pasal 7 (1) Besarnya biaya perizinan dan biaya daftar ulang izin usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD; (2) Pembayaran izin usaha dan daftar ulang izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan secara tunai/lunas dan di pungut oleh juru pungut Dinas Pariwisata untuk kemudian di setorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan Kota Tarakan. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8 (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan usaha kepariwisataan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Instansi terkait;
5
(2) Pengawasan kegiatan usaha kepariwisataan dilaksanakan secara instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (3) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu. . BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 9 (1) Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi administrasi kepada pemegang izin usaha terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa: a. Teguran secara tertulis; b. Pencabutan sementara SIU; c. Pencabutan SIU disertai dengan alasan pencabutannya; d. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha.
BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 10 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1), (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran; (3) Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terhadap pemegang izin dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 11 (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
6
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang di bawa sebagaimana dimaksud huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan usaha kepariwisataan menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang telah ditetapkan oleh Kanwil Parpostel dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus di daftar ulang; (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 503/HK-V/218/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Hotel Berbintang, Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata di Kota Tarakan dinyatakan tidak berlaku lagi; (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 27 Juni 2003 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H. JUSUF. SK Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 16 Seri E-07 Tanggal 7 Juli 2003 SEKRETARIS DAERAH, ttd. Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
