PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DALAM WILAYAH KOTA TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan aman serta memberi rasa nyaman dalam berlalu lintas di Kota Tarakan, dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan perpakiran di Kota Tarakan; b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu untuk menetapkan ketentuan Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Wilayah Kota Tarakan dalam Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494); 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01)
jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 21 Seri D). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN TARAKAN.
TARAKAN TENTANG DALAM WILAYAH KOTA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tarakan; 6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan; 7. Sub Dinas Perhubungan Darat adalah Sub Dinas Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan; 8. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan; 10. Bendaharawan Khusus Penerima adalah yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan; 11. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; 12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara; 13. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan dan fasilitas parkir untuk umum atau tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat parkir tidak tetap, tempat penitipan kendaraan dan garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu; 14. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat yang pemberhentian kendaraan yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan; 15. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus yang secara khusus dimiliki oleh Pemerintah Kota, orang pribadi atau badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran; 16. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu; 17. Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang di buat khusus yang dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir;
18. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri yang menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum; 19. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu; 20. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor; 21. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; 22. Kawasan parkir adalah kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk; 23. Petugas parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus parkir; 24. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum.
BAB II PENGATURAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN Pasal 2 (1) Pengelolaan perparkiran adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dalam perparkiran; (2) Dalam wilayah Daerah dapat diadakan tempat-tempat parkir dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; (3) Pemerintah Kota mempunyai tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan perparkiran sebagai kegiatan pelayanan umum; (4) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Daerah dapat menunjuk dan atau menugaskan instansi terkait untuk menyelenggarakan perparkiran; (5) Instansi terkait yang ditunjuk dan atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dalam menyelenggarakan perparkiran dapat bekerjasama dengan pihak ketiga baik orang pribadi atau badan; (6) Penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan wajib memiliki ijin dari Kepala Daerah.
BAB III KAWASAN DAN LOKASI PARKIR Pasal 3 (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan : a. Rencana tata ruang kota; b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas; c. Penataan dan kelestarian lingkungan; d. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir. (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi : a. Tempat parkir ditepi jalan umum; b. Tempat khusus parkir; c. Tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap. (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, dibagi menjadi : a. Tempat khusus parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Kota; b. Tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.
BAB IV PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Pasal 4 (1) Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; (2) Dalam melaksanakan kegiatan perparkiran, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan juru parkir dengan surat tugas; (3) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk dan tidak boleh mengalihkan tugas dan tanggung jawab kepada pihak lain; (4) Setiap orang pribadi dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas juru parkir tanpa surat tugas dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (5) Untuk mengelola parkir di tepi jalan umum, Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN JURU PARKIR Pasal 5 Juru Parkir wajib : 1. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan Kepala Daerah; 2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya; 3. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir; 4. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menggunakan karcis parkir yang disediakan untuk 1 (satu) kali parkir; 6. Menyetorkan hasil retribusi Daerah kepada juru pungut Dinas perhubungan yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan. Pasal 6 (1) Juru parkir berhak atas pembagian atas pendapatan retribusi parkir pada tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya; (2) Pembagian retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada kategori potensi parkir; (3) Pembagian retribusi parkir dan penetapan kategori potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah Pasal 7 Surat tugas kepada juru parkir sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Peraturan Daerah ini dan salah satu atau keseluruhan dari kewajiban juru parkir sebagaimana dimaksud Pasal 5 dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VI PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR Pasal 8 (1) Pembangunan tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan : a. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas; b. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa. (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, fasilitas kebersihan; (3) Lokasi tempat khusus parkir milik Pemerintah Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; (4) Untuk mengelola tempat khusus parkir milik Pemerintah Kota, Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga baik orang pribadi maupun badan. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA/PENGELOLA TEMPAT KHUSUS PARKIR Pasal 9 (1) Penyelenggara/Pengelola tempat khusus parkir milik swasta berhak memungut jasa parkir; (2) Pemungutan jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak boleh melebihi 2 (dua) kali dari tarif retribusi tempat khusus parkir milik Pemerintah Kota. Pasal 10 (1) Penyelenggara/Pengelola tempat khusus parkir wajib : a. Bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir; b. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya; c. Memenuhi kewajiban atas pungutan negara dan pungutan Daerah. (2) Ijin pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) dalam Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Pasal 11 (1) Penyelenggara/Pengelola tempat khusus parkir dapat mempekerjakan petugas parkir; (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya; b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya. c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah; d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Penyelenggara/Pengelola membuat tata tertib yang berlaku di dalam tempat khusus parkir yang dikelolanya untuk diketahui oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR TIDAK TETAP Pasal 12 (1) Orang pribadi atau badan yang akan mengelola parkir tidak tetap wajib memiliki ijin; (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan; (3) Tata cara dan persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 13 Pengelola tempat parkir tidak tetap wajib : 1. Menggunakan tanda pengenal dan perlengkapan lainya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya; 3. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah; 4. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menggunakan karcis parkir untuk 1 (satu) kali parkir; 6. Memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah.
BAB IX FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM Pasal 14 (1) Kepala Daerah menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk umum; (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah fasilitas parkir diluar badan jalan yang meliputi : a. Gedung parkir b. Taman parkir (3) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 15 (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum selain oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan ijin Kepala Daerah; (2) Untuk memperoleh ijin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP); b. Memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon warga negara Indonesia; c. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU); d. Memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan. (3) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakannya;
(4) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat dihitung berdasarkan penggunaan fasilitas parkir per jam, per hari atau perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu; (5) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 16 (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh ijin sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini wajib: a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum; b. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas parkir untuk umum; c. Melaporkan secara tertulis kepada pemberi ijin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab. (2) Ijin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dicabut apabila : a. Pemegang ijin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini; b. Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum mengakibatkan pencemaran lingkungan. (3) Tata cara persyaratan dan pencabutan perijinan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 17 (1) Fasilitas parkir dapat menggunakan tanda-tanda yang mudah dibaca serta memuat ketentuan sebagai berikut : a. Waktu parkir; b. Jenis kendaraan; c. Tarif parkir; d. Garis batas parkir; (2) Fasilitas parkir disamping tanda-tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga dapat dipasang meteran parkir. Pasal 18 (1) Setiap pengguna jasa parkir wajib : a. Mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang diberikan. b. Menyimpan karcis parkir yang diberikan sebagai tanda bukti parkir dan menyerahkan kembali kepada petugas parkir. c. Membayar retribusi parkir yang telah ditetapkan. d. Dikecualikan pengenaan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini adalah tempat peribadatan atau tempat-tempat yang bersifat sosial. (2) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan dilarang : a. Memarkir kendaraan yang dapat mengurangi dan atau merintangi kebebasan kendaraan keluar masuk tempat parkir; b. Parkir diluar garis batas parkir; c. Parkir di badan jalan dan atau pada jalan tertentu yang berfungsi sebagai garasi; d. Parkir di daerah simpang jalan. e. Parkir di tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat dilarang parkir yang dinyatakan dengan rambu larangan parkir. (3) Setiap orang pribadi dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak dan atau membuat tidak berfungsinya fasilitas parkir.
Pasal 19 (1) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pelanggaran atas ketentuan Pasal 18 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini, dapat diambil tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mobil derek; (2) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil Derek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemilik dan atau pengemudi kendaraan dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Administrasi. b. Biaya derek. c. Dan segala kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan Derek menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. (3) Syarat-syarat administrasi dan biaya Derek serta pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. BAB X GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN/KERUSAKAN KENDARAAN Pasal 20 Apabila terjadi kehilangan kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya pada saat jam parkir di tepat parkir Tepi Jalan Umum, yang disebabkan karena kelalaian juru parkir, maka juru parkir bertanggungjawab untuk mengganti 50 % (lima puluh persen) kerugian tersebut. Pasal 21 (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya di tempat khusus parkir milik Pemerintah Kota pada saat jam parkir, yang disebabkan karena kelalaian pengelola parkir atau petugas parkir, maka pengelola parkir dan petugas parkir secara bersama-sama bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian tersebut; (2) Besarnya tanggung jawab untuk mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, antara pengelola parkir dan petugas parkir, masing-masing separuh dari nilai kerugian yang terjadi. Pasal 22 Penyelenggara parkir di tempat khusus parkir milik swasta dan pengelola parkir tidak tetap bertanggungjawab untuk mengganti kerugian sepenuhnya apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya di tempat parkir pada saat jam parkir, yang disebabkan karena kelalaian penyelenggara/pengelola tempat parkir. Pasal 23 Tata cara ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB XI KETENTUAN PERIJINAN Pasal 24 (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan perparkiran wajib memiliki ijin usaha perparkiran; (2) Ijin usaha perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari : a. Ijin usaha penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum;
b. Ijin usaha penyelenggaraan tempat khusus parkir milik Pemerintah Kota yang dikelola oleh pihak ketiga baik orang pribadi dan atau badan; c. Ijin usaha penyelenggaraan tempat parkir tidak tetap; d. Ijin usaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum; e. Ijin usaha penyelenggaraan tempat khusus parkir milik orang pribadi dan atau badan. (3) Permohonan ijin usaha perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan dengan memenuhi persyaratan perijinan; (4) Tata cara dan syarat-syarat serta besaran biaya perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25 (1) Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Tarakan. (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi : a. Penentuan pedoman teknis; b. Pemberian bimbingan teknis yang meliputi peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis. (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan perparkiran di Kota Tarakan.
BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 27 (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perhubungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perhubungan; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perhubungan; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perhubungan; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perhubungan; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perhubungan; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perhubungan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 27 April 2004 WALIKOTA TARAKAN ttd dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 16 Seri E-06 Tanggal 30 April 2004 SEKRETARIS DAERAH,
Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
