1
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG LEGES DAN BIAYA ADMINISTRASI DALAM KOTA TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, dipandang perlu adanya transparansi tentang leges dan biaya administrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang leges dan biaya administrasi. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09); 9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Seri D);
2 Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG LEGES DAN BIAYA ADMINISTRASI DALAM KOTA TARAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan; 7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 8. Leges adalah pengesahan terhadap surat-surat keterangan berharga, salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya; 9. Biaya Administrasi adalah biaya pengganti yang dikenakan untuk biaya cetak blangko dan formulir lainnya; 10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan atau tidak melakukan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; 11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan; 12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 13. Retribusi Leges dan Biaya Administrasi, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota; 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu; 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah bersangkutan; 16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi/petugas juru pungut untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 17. Karcis adalah tanda/bukti pembayaran oleh Wajib Retribusi atas besarnya jumlah retribusi yang terutang; 18. Petugas Juru Pungut adalah unsur aparatur Daerah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas memungut dan menyetor
3 sejumlah uang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; 20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama retribusi leges dan biaya administrasi, dipungut jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota. Pasal 3 Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota terhadap orang pribadi atau badan, antara lain : 1. Pengesahan Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian lainnya, Surat Kuasa, Akte Perkawinan, Akte Kelahiran/Kematian, Surat Kewarganegaraan dan surat keterangan lainnya; 2. Penyaksian tanda tangan atau cap jempol atas surat-surat berharga; 3. Surat keterangan atau surat tercetak yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tarakan dan peraturan perundangan-undangan lainnya; 4. Pemberian salinan surat-surat resmi; 5. Surat Keterangan (rekomendasi) dan persetujuan prinsip atas permohonan untuk mendirikan suatu usaha dan atau sejenisnya; 6. Surat-surat lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa layanan administrasi dari Pemerintah Kota.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi leges dan biaya administrasi termasuk golongan retribusi jasa umum.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa retribusi leges dan biaya administrasi berdasarkan penggolongan administrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
4 BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi leges dan biaya administrasi adalah untuk mengganti biaya cetak blangko dan atau formulir serta biaya penyelenggaran pelayanan.
BAB VI STRUKTUR DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF Pasal 8 Struktur dan besarnya penetapan besarnya tarif retribusi leges dan biaya administrasi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD Kota Tarakan.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Wilayah pemungutan retribusi leges dan biaya administrasi adalah wilayah Daerah. BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Tarakan dengan media Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Masa Retribusi adalah jangka waktu periode tertentu dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. Pasal 12 (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya karcis atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Setiap wajib retribusi wajib menerima karcis atau dokumen lain yang dipersamakan; (3) Bentuk dan format blangko SSRD dan karcis diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
5 BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 Retribusi terutang ditetapkan dengan memperhatikan tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dan golongan administrasi yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, maka proses pelayanan administrasi dapat ditangguhkan. Pasal 15 Pelunasan retribusi setelah melampaui batas waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya dokumen dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari besarnya ketetapan retribusi yang harus yang dibayar.
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya dokumen; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB XIII TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 17 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; (2) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi; (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan; (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
6 Pasal 18 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan
BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 19 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi; (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Selain oleh Penyidik POLRI, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
7 e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan Penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 27 Juni 2003 WALIKOTA TARAKAN, ttd. dr. H . JUSUF, SK. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 19 Seri C-04 Tanggal 7 Juli 2003 SEKRETARIS DAERAH, ttd. Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed Pembina Utama Muda Nip. 550 004 607
