PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN
Menimbang
:
a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, perlu adanya Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi dimaksud huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 350); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 1997); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 7. Peraturan Menteri Agraria (Kepala BPN) nomor 18 tahun 1999 tentang Penetapan Izin Lokasi; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN. Memutuskan ……..
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGUNAAN TANAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b.
Daerah adalah daerah Kota Tarakan; Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tarakan; f. Rencana Tata Ruang Daerah adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota Tarakan; g. Izin dan Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemanfaatan baru atas tanah untuk aktifitas atau kegiatan orang pribadi atau badan hukum yang dapat ditunjukkan secara nyata ada di Daerah Kota Tarakan; h. Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah adalah izin penggunaan tanah, perubahan penggunaan tanah kepada orang pribadi/badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 M2 keatas dikaitkan dengan tata ruang Daerah Kota Tarakan; i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; k. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ; l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi , termasuk pemungut atau pemotongan Retribusi tertentu ; m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; n. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi; o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ; p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ; q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ; r. Surat ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
r.
s.
t.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidakseharusnya terutang ; Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ; Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
BAB II KETENTUAN PERIZINAN Pasal 2 (1) Setiap orang pribadi dan atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan peruntukan penggunaan tanah yang luasnya minimal 5.000 (lima ribu) meter persegi harus mendapat izin Kepala Daerah; (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sesuai dengan ketetapan Kepala Daerah; (3) Tata cara pengajuan persyaratan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB III PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH Pasal 3 (1) Permohonan izin peruntukan penggunaan tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang atau Detail Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kota Tarakan serta persyaratan yang telah ditentukan atau tanah yang dimohon dalam keadaan sengketa; (2) Kepala Daerah dapat mencabut izin peruntukan penggunaan tanah yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
BAB IV NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 (1) Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin peruntukan penggunaan tanah; (2) Obyek Retribusi adalah pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan hukum. Pasal 5 (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah; (2) Wajib ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran atas izin peruntukan penggunaan tanah. Pasal 6 Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN TANAH Pasal 7 Tingkat penggunaan tanah Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diukur berdasarkan luas tanah / klasifikasi kelas tanah, jenis peruntukan dan jangka waktu.
BAB VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah untuk mengganti biaya atas penyelenggaraan pemberian izin dengan memperhatikan biaya survey lapangan, biaya pengukuran dan pematokan, biaya persetujuan prinsip, pembebasan lokasi, biaya pemberian izin penggunaan tanah. Pasal 9 Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah : a. b. c. d. e. f. g.
Lokasi Industri ………………………………… 5 % Lokasi Perdagangan dan jasa …………………. 4 % Lokasi Rumah Tipe …………………………… 3 % Pariwisata ……………………………………… 2 % Lokasi Perumahan RS dan RSS ……………….. 1 % Usaha sektor pertanian ……………………….. 1 % Jenis Kegiatan Lainnya ……………………….. 0.5 %.
BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 10 (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan luas tanah dan nilai jual tanah; (2) Nilai Jual tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB VIII ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB VIII WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 11 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kota Tarakan. Pasal 12 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan, dengan menggunakan SKRD secara jabatan, SKRD kuarang bayar dan SKRD Tambahan; (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah; (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) dengan menerbitkan SKRD. Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas; (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan; (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah; (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 15 (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 Peraturan ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 16
Bentuk ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Kepala Daerah dapat pembebasan Retribusi;
memberikan
pengurangan,
keringanan
dan
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN Pasal 18 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penetapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya; (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar. (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya; (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima; (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
BAB XII …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB XII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 19 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD; (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD; (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran; (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.
BAB XIII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah; (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya. Pasal 21 (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 peraturan ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB; (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. Pasal 22 (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 peraturan ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi; (2) Atas ………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 peraturan ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang; (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan pelanggaran.
BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 24 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a.
b.
c. d. e.
f. g.
h. i. j. k.
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidik ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 15 Pebruari 2000 WALIKOTA TARAKAN, ttd Dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan di Tarakan pada tanggal 15 Februari 2000 Sekretaris Daerah Kota Tarakan, ttd Drs. H. ISMET BARAKBAH, MM. Pembina Tk. I. NIP. 010077524
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
