PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Retribusi Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar merupakan merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II ;
b.
Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
1.
Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor2104) ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hokum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82) ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaa Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Peraturan……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
9.
10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasaran dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di lingjungan Pemerintah Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
Dengan Pesetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Tarakan ; c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tarakan ; d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku ; e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
f. Retribusi…….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
f.
Retribusi jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang di sediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sector swasta ; g. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan Transportasi ; h. Retribusi Terminal yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyedian fasilitas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan barang umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang di miliki dan atau dikelola pemerintah Daerah ; i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah ; j. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar ; k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnyadapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ; l. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ; m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnyadalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi darah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ; n. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negara Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan Penyedian tempat Parkir untuk kendaraan bermotor penumpang dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang di miliki dan atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1)
Obyek Retribusi adalah penggunaan jasa fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Terminal yang meliputi : a. Penyedian tempat Parkir untuk kendaraan bermotor penumpang dan barang ; b. Penyediaan tempat kegiatan usaha ; c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
(2) Obyek……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2)
Obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Meliputi : a. Tempat parkir kendaraan bermotor penumpang dan barang untuk : 1. bis cepat ; 2. bis lambat ; 3. bis kota ; 4. bis menginap ; 5. non bis antar kota ; 6. non bis dalam kota ; 7. truk gandeng ; 8. truk bukan gandeng ; 9. kendaraan angkutan barang Boks b. Penyediaan Tempat kegiatan usaha : 1. Kios, kantin, pertokoan; 2. Kios telpon umum c. Fasilitas dilingkungan terminal lainnya : 1. Jasa pelayanan kamar kecil; 2. Jasa pelayanan kamar mandi; 3. Jasa pelayana tempat istirahat; 4. Jasa ruang tunggu; 5. Jasa pelayanan kebersihan.
(3)
Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyedian fasilitas terminal yang dimiliki dan atau dikelolah oleh Pihak Swasta Pemerintah Daerah.
Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 7 (1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pengadaan fasilitas tempat parkir didalam lingkungan terminal yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
(2)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, / pemeliharaan dan biaya operasional pelayanan didalam lingkungan terminal;
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1)
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan/fasilitas dan jenis kendaraan;
(2)
Struktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
Jenis pelayanan/fasilitas 1 Penyediaan tempat parkir kendaraan bermotor penumpang dan barang
Penyediaan tempat kegiatan usaha
Penyediaan fasilitas lainnya
Jenis kendaraan
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
2 Bis cepat Bis lambat Bis kota Bis menginap Non bis antar kota Non bis antar kota Truk gandeng Truk bukan gandeng Truk baranmg boks
Tarif (Rp) 3 3.000/sekali masuk 2.500/sekali masuk 2.000/sekali masuk 7.000/sekali masuk 4.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk 10.000/sekali masuk 7.500/ sekali masuk 10.000/sekali masuk
Biaya kebersihan pengguna tempat usaha berupa toko, kios, kantin dan los b. los………
500 / hari
a. Kamar kecil - Buang air kecil - Buang air besar - Mandi
300/sekali masuk 500/sekali masuk 1.000/sekali mandi
b. Jasa ruang tunggu
100/sekali masuk
( c
BAB VII………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas Terminal diberikan.
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 10 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (Satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. Pasal 11 Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau yang kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1)
Pembayaran Retribusi yang terhutang wajib dilunasi sekaligus ;
(2)
Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
(3)
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB VII………..
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15 (1)
Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo.
(2)
Dalam waktu & (Tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis / wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
(3)
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1)
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ;
(2)
Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
(3)
Tata Cara Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 17 (1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
(2)
Kedaluwarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ; b. Ada Pengakuan Hutangretribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB X KETENTUAN PIDANA
Pasal 18………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 18 (1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak 4 (Empat) kali jumlah retribusi yang terhutang ;
(2)
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI PENYIDIKAN Pasal 19 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; e. Melakukan pemggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; g. Menyuruh berhenti, melarangseseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana reetribusi daerah ; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. Menghentikan Penyidikan ; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketewntuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan Pada Tanggal 17 Mei 1999
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN KETUA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN,
ttd.
ttd.
H. ALI ACHMAD
Dr. H. JUSUF S.K
DISAHKAN
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 September 1999 Nomor 974.44-1012.
Diundangkan di Tarakan Pada tanggal 05 Oktober 1999
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN
ttd.
DRS. H. ABDUSSAMAD Pembina Tingkat I NIP. 010 082 194 LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 1999 NOMOR 19 SERI B NOMOR 13
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR
I.
PENJELASAN UMUM Guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, khususnya yang berasal dari retribusi daerah perlu terus dioptimalkan sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah di bidang retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Sebagai daerah otonomi baru, Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan memerlukan sumber dana yang cukup banyak untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Sumber dana yang potensial adalah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk menindak lanjuti Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 perlu dibentuk Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan yang mengatur tentang Retribusi Pasar.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d pasal 10
:
Cukup Jelas
Pasal 11
:
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, masuk, kupon, kartu langganan.
Pasal 12 ayat (1)
:
Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
Pasal 12 ayat (2)
:
Cukup Jelas
Pasal 13
:
Cukup Jelas
Pasal 14
:
Cukup Jelas
Pasal 15 s/d Pasal 17
:
Cukup Jelas
Pasal 18 s/d Pasal 19
:
Cukup Jelas
Pasal 20 s/d Pasal 21
:
Cukup Jelas
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
