PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN,
Menimbang
: a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II; b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
Menetapkan ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Dengan Persetujuan Menetapkan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tarakan; d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; g. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan agar disain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan(KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselematan bagi yang menempati bangunan tersebut; h. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan; i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi; j. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin trayek; k. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunangedung tersebut dalam batas satu pemilikan; l. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan; m. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan tersebut; n. Garis ….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
n.
Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan; o. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan Pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan; p. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan; q. Koefisien Tingkat Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut; r. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun; s. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (l9ma) sampai dengan 15 (limabelas) tahun; t. Bangunan Temporer adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (l9ma) tahun; u. Harga Bangunan adalah harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh Instansi Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; v. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; w. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah; y. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Mendirikan Bangunan. Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izion Mendirikan Bangunan; (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan Mendirikan Bangunan.
yang mendapat izin
B A B III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas koefisien Kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien guna Bangunan, Koefisien kelas bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan; (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien); (3) Penetapan koefisien-koefisien (2)adalah sebagai berikut:
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
a. Koefisien Kota/Daerah. No 1 2 3 4
HIRARKI KOTA/DAERAH Bangunan di pusat Kota/BWK pusat I Bangunan di tengah Kota/BWK II Bangunan di pinggiran Kota/BWK III Bangunan di Wilayah Kota/BWK IV
KOEFISIEN 1.20 0,65 0,25 0,45
b. Koefisien kelas Jalan. No 1 2 3 4 5
KELAS JALAN Bangunan di pinggir Jalan Protokol/utama Kota. Bangunan di pinggir Jalan Kolektor. Bangunan di pinggir Jalan antar Lingkungan. Bangunan di pinggir Jalan Lokal. Bangunan tidak ditepi Jalan.
KOEFISIEN 2,00 1,50 1,25 1,00 0,75
c. Koefisien Guna Bangunan . No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GUNA BANGUNAN Bangunan Sosial. Bangunan Perumahan. Bangunan Fasilitas Umum. Bangunan Pendidikan. Bangunan Kelembagaan/Kantor. Bangunan Perdagangan dan Jasa. Bangunan Industri. Bangunan Khusus. Bangunan Campuran. Bangunan lain-lain.
KOEFISIEN 0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,50 2,75 3,00
d. Koefisien Kelas Bangunan. No 1 2 3 4 Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
KELAS BANGUNAN Permanen dengan dinding batu bata dengan konstruksi beton baja. Permanen dengan dinding batu biasa. Semi Permanen dengan dinding papan/kotangan Temporer dengan dinding papan/bambu.
KOEFISIEN 1,00 0,75 0,50 0,30
e. Koefisien Status Bangunan. No 1 2
STATUS BANGUNAN Bangunan Pemerintah Bangunan Swasta
KOEFISIEN 1,00 1,50
f. Koefisien Luas Bangunan. No 1 2 3 4 5 6 7 8
LUAS BANGUNAN Bangunan dengan luas s/d 50 m2 Bangunan dengan luas s/d 100 m2 Bangunan dengan luas s/d 250 m2 Bangunan dengan luas s/d 500 m2 Bangunan dengan luas s/d 1000 m2 Bangunan dengan luas s/d 2000 m2 Bangunan dengan luas s/d 3000 m2 Bangunan dengan luas > 3000 m2
KOEFISIEN 0,75 1,00 1,50 2,50 3,50 4,00 4,50 5,00
g. Koefisien Tingkat Bangunan. No 1 2 3 4 5
LUAS BANGUNAN Bangunan 1 lantai Bangunan 2 lantai Bangunan 3 lantai Bangunan 4 lantai Bangunan 5 lantai
KOEFISIEN 1,00 1,50 2,50 3,00 4,00
(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian koefisenkoefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a samapi dengan huruf g pasal ini.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : (1) Tarif Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari : a. Biaya Pemeriksanaan, koreksi dan pemetaan gambar sebesar 0,1 % dari nilai bangunan; b. Biaya ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
b. c.
Biaya Pengecekan, pengukuran lokasi, transportasi dan pembauatan papan Izin Mendirikan Bangunan sebesar 0,15 % dari nilai bangunan; Biaya sempadan ditetapkan sebesar 1 % dari nilai bangunan
(2) Nilai bangunan sebagaiamana dimaksdud pada ayat (1) pasal ini adalam hasil perkalian masing-masing koefisien sebagaiaman dimaksud pada pasal 6 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf g terhadap harga bangunan; (3) Besarnya harga standar bangunan ditentukan oleh Kepala Daerah;
BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 9 Besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dengan tarif sebagaimana dimaksud poada pasal 8 ayat (1).
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pemberian izin mendirikan bangunan diberikan.
BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 11 Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 5 (lima) tahun dan Wajib didaftar ulang setahun sekali. Pasal 12 Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 20 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka; (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16 (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang; (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Kepala Daerah dapat pembebasan retribusi;
memberikan
pengurangan,
keringanan
dan
(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain, dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa; (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, untuk Wajib Retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 tahun keatas; (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BABA XV KADALUWARSA Pasal 18 (1) Penagihan ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(1). Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau; b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang; (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran
BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Manghentikan ………….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 7 Desember 1998 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN KETUA,
PJ. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN,
ttd ttd
H. ALI ACHMAD
DRS. H. ASRAN BULKIS DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 7 Mei 1999 Nomor : 974.44 – 427 Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor : 07 Seri B Tahun 1999 Tanggal 1 Juli 1999 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, ttd DRS. H. ABDUSSAMAD. Pembina Tingkat I NIP. 010 082 194
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
I. PENJELASAN UMUM Guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari retribusi Daerah perlu terus dioptimalkan, sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta usaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya penyediaan dana dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan terlebih dahulu membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Sebagai Daerah Tingkat II yang baru, Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan memerlukan sumber dana yang cukup banyak untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu sumber dana yang potensial untuk digali adalah yang berasal dari Retribusi Daerah. Untuk menindak lanjuti Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 7 huruf c angka 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 , perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
: Cukup jelas.
Pasal 2 s/d 12
: Cukup jelas
Pasal 13 ayat (2)
: Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak. ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
Pasal 13 ayat (2)
Pasal 14 Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
: Cukup jelas.
Pasal 15
: Cukup jelas.
Pasal 16
: Cukup jelas.
Pasal 17
: Cukup jelas.
Pasal 18
: Cukup jelas.
Pasal 19
: Cukup jelas.
Pasal 20
: Cukup jelas.
Pasal 20
: Cukup jelas.
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
