PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN NOMOR 06 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelesaian rencana pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan koordinasi mutu pengaturan dan pelayanan masyarakat khususnya dibidang Pekerjaan Umum, maka diperlukan suatu Dinas yang menanganinya ; b. bahwa untuk Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55) ; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ; Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3325) ;
9. Peraturan ….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi 10. 11.
12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3326) ; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553) ; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441) ; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Jajaran Departemen Dalam Negeri.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN.
Bab 1 …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II c. d. e. f. g.
Tarakan ; Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tarakan ; Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dinas Pekerjaan Umum dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ; (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Pasal 4 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dibidang Pekerjaan Umum. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : a. Perumusan … Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
a. Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; c. Pengelolaan Tata Usaha Dinas ; d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Bina Marga Dan Pengairan ; d. Seksi Cipta Karya ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, tatalaksana, keuangan dan umum; (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan ; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan ; c. Penyajian data, hubungan masyarakat, evaluasi penyelengaraan inventarisasi dan informasi. Pasal 9 (1) Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Urusan Perencanaan ; b. Urusan Keuangan ; c. Urusan Umum dan Kepegawaian.
(2) Urusan …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 10 (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, program kerja Dinas Pekerjaan Umum, dokumentasi, kepustakaan, penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, pemantauan dan evaluasi tugas dan inventarisasi ; (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum, pembukuan dan perhitungan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan ; (3) Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan, perawatan, pengelolaan administrasi, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.
Bagian Kedua Seksi Bina Marga Dan Pengairan Pasal 11 (1) Seksi Bina Marga Dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bina marga dan pengairan ; (2) Seksi Bina Marga Dan Perairan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Marga Dan Perairan yang dalam 3.
Pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 12
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Seksi Bina Marga Dan Perairan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan b. c. d. e.
teknis ; Pengawasan pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan ; Penanggulangan akibat bencana alam ; Pengamanan dan pengendalian pemanfaatan air dan merekomendasi Bahan Galian Golongan C pada alur sungai ; Pengumpulan data dan membuat pelaporan. Pasal 13
(1) Seksi Bina Marga Dan Perairan terdiri dari : a. Sub Seksi Perencanaan Teknis ; b. Sub Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan; c. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan; d. Sub Seksi Pengairan.
(2) Sub …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Marga Dan Perairan. Pasal 14 (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pengumpulan data, penelitian, survei analisis mengenai dampak lingkungan, leger jalan, evaluasi dan pemantauan dampak serta manfaat prasarana fisik jalan dan atau rencana pengembangan ; (2) Sub Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan serta penggantian jalan dan jembatan ; (3) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaat an perijinan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam ; (4) Sub Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan pengendalian, pengembangan peningkatan, rehabilitasi irigasi kecil, irigasi air tanah dan jaringan tersier, pengawasan perijinan pemanfaatan air, rekomendasi penambangan Bahan Galian C pada alur sungai.
Bagian Ketiga Seksi Cipta Karya Pasal 15 (1) Seksi Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian dari tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Cipta Karya; (2) Seksi Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala seksi Cipta Karya yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal pada pasal 15, Seksi Cipta Karya mempunyai fungsi : a. Menyusun, menetapkan Rencana Tata Ruangan dan Rencana teknis ; b. Pengelolaan rumah Dinas dan gedung-gedung Pemerintah Daerah ; c. Pengawasan dan pengendalian pembangunan serta perijinan bangunan ; d. Mengumpulkan data sebagai bahan laporan. Pasal 17 (1) Seksi Cipta Karya terdiri dari : a. Sub Seksi Tata Ruang ; b. Sub Seksi Bangunan ; c. Sub Seksi Perumahan Dan Penyehatan Lingkungan.
(2) Sub …… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Cipta Karya. Pasal 18 (1) Sub Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Tata Ruang Kota dan Daerah, program pembangunan dibidang Cipta Karya, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta perijinan dan pengendalian pemanfaatan ruang ; (2) Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan bangunan, bantuan teknis, pengawasan pembangunan bangunan dan pengendalian perijinan bangunan ; (3) Sub Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembuatan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan, pembangunan perumahan, penyehatan lingkungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, perkembangan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman, kebersihan, pertamanan serta pemukiman.
Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 19 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 20 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 21 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan ; (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
(4) Pembinaan ……….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 22 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ; (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
BAB VI TATA KERJA Pasal 23 Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum mendapat pembinaan teknis operasional dari Kepala Daerah dan pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Pasal 24 (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik Instansi-instansi lain diluar Dinas Pekerjaan Umum yang disesuaikan dengan bidang tugasnya masing-masing ; (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi-seksi harus juga menerapkan prinsipprinsip koordinasi , integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ; (3) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi harus bertanggung jawab memberikan bimbingan, pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnyamenurut hirarchi Jabatan masing-masing.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 25 Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26 …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 17 Mei 1999
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN TINGKAT II TARAKAN, KETUA, ttd
H. ALI ACHMAD
ttd
dr. H. JUSUF S.K
-----------------------------------------------------------------
PERATURAN DAERAH INI TIDAK BERLAKU -------------------------------------------------------------
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
