1 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
Menimbang:
Mengingat:
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1995/ 1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974. b.
bahwa untuk melaksanakan maksud terse but diatas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah Perubahan.
c.
Bahwa agar ada kepastian besarnya biaya bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, maka perlu menetapkan tarif biaya pelayanan dimaksud dengan Peraturan Daerah;
1.
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 'tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
3.
Undang - UndangNomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burni dan Bangunan ;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
2 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6.
PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8.
Keputusan Presiden Nornor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
tentang
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 ten tang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 ten tang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
3 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengarr Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri .Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan . Anggaran Pendapatan dan Belarija Daerah ; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ; 23.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
4 Memperhatikan:
1.
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/ PUOD , tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
2.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tanggal 11 Pebruari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3.
Hasil pembahasan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 3 dan 23 Mei 1995;
4.
Hasil . pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 29 Mei 1995.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
5
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPAT AN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADY A DAERAH TINGKA T II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1995/ 1996.
6
Pasal 1 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran , 1995/1996 adalah sebesar Rp. 113.937.475.000,00 terdiri dari : a. PENDAPATAN: Rp. 113.937.475.000,00
- Pendapatan b.
BELANJ A: -Rutin - Pembangunan
Rp, 55.400.660.000,00 Rp. 58.536.815.000,00 Rp. 113.937.475.000,00
7 Pasal 2 Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut a. PENDAPATAN: - Pendapatan
Rp. 18.988.447.000,00
b. BELANJ A : -Rutin
Rp. 18.988.447.000,00
- Pembangunan
Rp. Rp. 18.988.447.000,00
Pasal 3 (1) Rincian dari Ketentuan terse but pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat
dalam Lampiran A. I, A. II / R dan A. II / P. (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.
Pasal 4 Pasal - pasal yang dapat dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran B.
Pasal 5 Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1995. Semarang
Ditetapkan di
29 Mei 1995
Pada tanggal
DEWAN PERWAKllAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG KETUA, ttd.
- H. AYO SUKAHYA
WALlKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
ttd.
SOETRISNO. S
8 DISAHKAN DENGAN SURA T KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 903 / 653 / 1995 T ANGGAL 23 JUNI 1995 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAW A TEN6AH ttd.
SOEWARDI
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1995 SERI D NOMOR 2 TANGGAL 30 JUNI 1995 SEKRET ARIS WILA Y AH / DAERAH ttd.
Drs. R. HERDJONO PEMBINA TK. I NIP. 010 038225
9
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 903/653/1995. TENTANG PENGESAHAN PERA TURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1995 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Membaca
Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggaI 5 Juni 1995 Nomor 910 1 3179 perihaI Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1995/1996.
Menimbang
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1995 1 1996 tersebut diatas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
10 2.
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tang gal 2 Pebruari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Puma Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal5 Oktober 1994 ten tang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
11.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 ten tang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan
11
Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 12.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 ten tang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
15.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 055 tanggal 19 Januari 1988 ten tang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Administratif;
16.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2. 2. 2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2. 2. 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
17.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
18.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1316 Tahun 1985 ten tang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos 2. 2. 1 "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".
12
Memperhatikan
1.
2.
3.
4.
Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903 1363 I PUOD ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 11996 ; Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 1995 Nomor 05017901 Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995 I 1996 ; Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor 903 I 05337 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 11996 ; Peraturaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tanggal 29 Mei 1995 Nomor 4 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1995 11996.
MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA
Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tanggal 29 Mei 1995 Nomor 4 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1995 I 1996 yang berjumlah sebesar Rp. 113.937.475.000,00 terdiri dari : a. PENDAPATAN : - Pendapatan.
Rp. 113.937.475.000,00
b. BELANJ A : -Rutin
Rp. 55.400.660.000,00
- Pembangunan Rp. 58.536.815.000,00 Jumlah
Rp. 113.937.475.000,00
13 BAGIAN URUSAN KAS DAN .PERHITUNGAN : a. PENDAPATAN : Rp. 18.988.447.000,00
- Pendapatan b. BELANI A : -Rutin
Rp. 18.988.447.000,00
- Pembangunan Rp.
-=--------
Jumlah Selisih
Rp. 18.988.447.000,00 Rp NIHIL
. KE DUA
PENDAPAT AN : 1. Untuk tahun anggaran yang akan datang penetapan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, supaya diusahakan ditetapkan bulan Maret sebelum tahun anggaran berkenaan dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903/363/1995 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/ 1996. 2. Dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1995 tanggal 29 Mei 1995 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 1995 / 1996 supaya dilengkapi pula dengan : a.
b.
Daftar penggeseran pasal - pasal yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (Lampiran II Contoh A);
Ringkasan APBD Tahun Anggaran 1995/1996 (Larnpiran I Contoh A). Dengan demikian daftar lamp iran dimaksud yang telah dicantumkan dalam kerangka APBD supaya dipindahkan pada Peraturan Daerah.
14 3. Beberapa Pendapatan Daerah yang tercantum dalam Lampiran A. I pada kolom (6) dasar hukurn, supaya ditulis secara lengkap· tanggal dan nomor pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan pengundangannya dalam Lembaran Daerah, antara lain : -. Ayat 1. 2. 1. 006 "Pajak Bangsa Asing" -. Ayat 1. 2. 2. 105 "Retribusi Pemeriksaan ulang daging luar kota" -. Ayat 1. 2. 4. 149 "Penerimaan dari Dinas
Kebersihan dan Pertamanan" Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988. 4. Penerimaan yang tercantum dalam Pos Sumbangan (1. 4. 1) dan Pos Bantuan (1. 4. 2) antara lain: -. Ayat 1.4. 1. 218 "Bantuan kepada DesaI dari Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Kelurahan Daerah Tingkat I" supaya digabung dalam Ayat 1. 4. 1. 217 dengan uraian "Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Penyisihan Penerimaan PBB, Pajak dan Retribusi Tingkat I". -.
Ayat 1. 4. 1. 219 "Subsidi Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian (SBBO _ PP ) supaya dipindahkan pada Ayat 1. 4. 1. 218.
-.
Ayat 1. 4.1. 219 merupakan Penerimaan Subsidi I Bantuan Biaya Penyelenggaraan Otonomi Daerah ( SBBO - POD ).
-.
Ayat 1. 4.'i 228 "Bantuan Pembangunan dari Dati I lateng" supaya dipindahkan pada Ayat 1.4.2.230.
-.
Penerimaan Bantuan SPABP P3KT ISUDP supaya dipindahkan pada Ayat 1. 4.2.228 .
. Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903 I 363 I PUOD 10 Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor 903 I 05337 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995 11996.
15
5. Ayat 1. 1. 1. 000 "Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu" sebesar Rp. 7.164.000.000,00 yang tercantum dalam anggaran managemen, supaya dirinci rencana pendapatannya. Hal terse but sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988. 6.
Beberapa Penerimaan Ayat 1 Pasal Urusan Kas dan Perhitungan an tara lain : a. Ayat 1. 6. 1. 253/2. 16. 1. 1154 "Panjar Kerja" b. Ayat 1. 6. 1. 254/2. 16. 1. 1155 "Panjar Lain-lain" c.Ayat 1. 6. 1. 255/2. 16. 1. 1156 "Pihak Ketiga" yang tercantum dalam anggaran managemen, supaya dilengkapi dengan panjar - panjar tahun anggaran yang lalu yang belum terselesaikan dan dirinci pada kolom keterangan. Selanjutnya untuk panjar - panjar tahun yang lalu hams dapat diselesaikan pada tahun anggaran 1995/1996.
KE TIGA
BELANJA RUTIN: 1. Penganggaran beberapa pasal yang tercantum dalam Pos 2. 2. 2 "Kepala Daerah", kecuali Pasal 2. 2. 2. 1010. b supaya dirinci 1 diuraikan secara jelas dalam anggaran managemen. 2.
Penganggaran beberapa pasal belanja yang dipergunakan untuk kegiatan : a.
Pasal 2. 2. 3. 1025 Biaya Pengembangan dan Peningkatap Keuangan Daerah, supaya digabung dalam Pasal 2. 2. 3. 1028 dengan uraian "Biaya Pengembangan dan Peningkatan Keuangan Daerah".
b.
Pasal 2. 2. 3. 1097 Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah sebesar Rp. 35.000.000,00 dari Dana Ganjaran Umum yang tercantum dalam anggaran managemen supaya dirinci kegiatannya.
16
3.
4.
Pasal 2.2.9.1085 Biaya untuk usaha pertunjukan dalam Pos Dinas Pariwisata uraian pasalnya supaya disesuaikan menjadi "Biaya Propaganda/Penerangan dan Promosi serta Dokumentasi". Mengenai penganggaran belanja yang dananya bersumber dari Ganjaran Tahun Anggaran 1995/1996 pembebanan pasal - pasalnya dalam beberapa Pos Belanja Rutin, supaya disesuaikan an tara lain : a. Pos 2. 2. 5 "It wi I Kotamadya" supaya jumlah
dananya disesuaikan sebesar Rp. 9.000.000,00 yang dirinci dalam beberapa Pasal (1011, 1071). Demikian pula dalam lampiran 1 f (penggunaan dana ganjaran Tahun Anggaran 1995/1996). b. Pos 2.5.2 "Rumah Sakit Umum" tidak diperkenankan untuk Biaya Operasional (Pasal berakhiran 1084), tetapi pada Pasal yang berakhiran 10 17, 1021, 1024 dan 1026. c. Pos 2. 2. 3 "Setwilda" untuk kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selain dianggarkan pada Pasal berakhiran 1013, 1071 supaya dianggarkan pula pada pasal berakhiran 1011. d. Pos 2. 6. 1 "Dinas P dan K" yang dananya dari Ganjaran SBPP - SDN pembebanan pasal- pasalnya berakhiran 1011, 1071, 1090 dan tidak diperkenankan dibebankan pada pasal Biaya Operasional (1084). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 9031 363 1 PUOD Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995 1 1996. 5.Pasal 2. 14. 1. 1135 "Bantuan untuk Organisasi Sosial . sebesar Rp. 57.000.000,00 yang tercantum dalam anggaran managemen supaya dirinci sehingga jelas kegiatannya. 6. Penyediaan anggaran yang dipergunakan untuk keperluan Bahan Bakar dan Pemeliharaan Kendaraan Pool/Operasional yang pelaksanaannya masih digabung- kan serta dianggarkan dalam Pos 2. 2. 3 "Sekretariat" untuk Pos Itwil Kotamadya, supaya dipindahkan 1
17 dianggarkan pada Dinas yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903/363/ PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/ 1996. 7.
Penganggaran Belanja Pasal 2. 5. 2 "RSUD" antara lain digunakan untuk : a.
Pasal 2. 5. 2. 1021 "Pernbelian Obat - obatan" supaya dirinci dalam kolom keterangan pada anggaran managemen mengenai dana yang ditunjang dari PHB sebesar 30 % untuk komponen Bahan dan Alat Habis Pakai.
b.
Pasal 2. 5. 2. 1084 "Biaya Operasional" supaya dirinci dalam kolom keterangan pada anggaran managemen mengenai dana yang ditunjang dari PHB sebesar 45 % untuk komponen Jasa Medik dan Administrasi.
Hal tersebut sesuai Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor 903 / 05337 ten tang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/ 1996. 8.
Pembebanan Pasal dalam Pos 2. 13. 1 "Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan" agar disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor 903 / 05337 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/ 1996, sebagai berikut : a.
Pasal 2. 13. 1. 1123 "Pemberian Bantuan kepada Desa / Kelurahan dari Penyisihan Penerimaan PBB" supaya dipindahkan pada Pasal 2. 13. 1. 1125 dengan uraian "Penyisihan Penerimaan PBB Dati I dan Datj II kepada Pemerintah Desa / Kelurahan".
b.
Pasal 2. 13. 1. 1124 dan Pasal 2. 13. 1. 1125 supaya digabung menjadi satu Pasal yaitu Pasal 2. 13. 1. 1126 dengan uraian "Pemberian Sumbangan dan Bantuan dari Dati I dan Dati II
18 sebagian hasil Pajak dan Retribusi kepada Pernerintah Desa / Kelurahan". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalarn Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nornor 903/ 363 / PUOD Perihal Pedornan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996. 9.
Belanja Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Kota yang tercanturn dalam Pos 2.3.1 "Pekerjaan Urnurn" dalam anggaran rnanagernen perincian per digitnya supaya disesuaikan dengan Surat Menteri Dalarn Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nornor 903 / 363 / PUOD Perihal Pedornan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996 (Larnpiran VI). Selanjutnya perincian digit lebih lanjut supaya dipindahkan pada kolorn keterangan antara lain -. Penarnbalan Ringan. -. Penarnbalan Berat. -. dst. Demikian pula halnya terhadap beberapa Pos Belanja Rutin Jainnya supaya disesuaikan dengan petunjuk penganggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan Khusus bagi Daerah yang rnenerapkan POMMS.
10. Pernbebanan Pasal pada Pos 2.2.1 "DPRD" antara lain : a.
Pasal 2.2. 1. 1009. a "Biaya Perjalanan Dinas dan Pindah" sebesar Rp. 190.000.000,00 daJarn anggaran rnanagernen supaya dirinci kegiatannya.
b.
Pasal 2.2. 1. 1004. a "Biaya Pemeliharaan Kesehatan" sebesar Rp. 24.300.000,00 yang penggunaannya untuk biaya asuransi anggota DPRD tidak diperkenankan karena sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri tanggal 15 Mei 1992 Nornor 12 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pernda pada YARNATI bahwa untuk Keperluan dirnaksud sudah ada kerja sarna dengan YARNATI. Selanjutnya untuk Biaya Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD supaya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 1 Tahun 1990.
19
KE EMPAT,:
BELANlA PEMBANGUNAN ; 1. Mengenai asal sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk beberapa Proyek uraiannya supaya dig anti menjadi Dana Daerah Lainnya. Hal terse but sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903/ 363 / PUODPerihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996. 2. Pasal 2P. 0, 5. 2. 02. 001 "Proyek Penyertaan Modal kepada BUMD" dalam anggaran managemen, supaya dilengkapi dengan tanggal dan nomor Peraturan Daerah sebagai penyertaan Pemda lewat saham Perusda yang bersangkutan. 3. Pasal 2P. O. 6. 1. 01. 001 "Proyek Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (P.3KT) sebesar Rp. 600.000.000,00 yang dibiayai dari Sumber Dana Daerah lainnya (pAD), dan Inpres Dati II, supaya dipisahkan pasal tersendiri khusus untuk Dana Daerah lainnya walaupun uraian judul proyeknya sarna. Demikian pula halnya terhadap proyek - proyek lainnya, supaya disesuaikan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903/ 363 / PUOD Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996. 4. Beberapa Pasal Proyek supaya disesuaikan dengan nomenklatur Anggaran Belanja Pembangunan antara lain; a. Pasal 2P. O. 08. 1. 01. 004 "Pengembangan Taman Margasatwa". supaya dipindahkan pada Program Pengembangan dan . Pengelolaan Obyek Wisata (2P. O. 08. 1. 02). B. Pasal 2P. O. 18. 1. 01. 013 "Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah Pemda" supaya dipindahkan pada Program Penataan Perkotaan (2P.. O. 10. 2. 02).
20 c.
Pasal 2P. O. 20. 1. 02. 001 "Bhakti ABRI" supaya dipindahkan pada Program Pembangunan Desa (2P. O. 09. 3. 01).
d. Pasal 2P. O. 14. 1. 01. 004" Penelitian Peremajaan Permukiman Kumuh di Tawang Mas" supaya dipindahkan pada Sub Sektor Penelitian (2P. O. 16.3). e.
Pasal 2P. O. 16.2.01. 001 "Monitoring dan Evaluasi PPWT" supaya dipindahkan pada Sub Sektor Aparatur Pemerintahan (2P. O. 18. 1).
f
Pasal 2P. O. 16. 5. 02. 002 "Pembuatan Data Pokok Kotamadya Semarang." stipaya dipindahkan pada Sub Sektor Aparatur Pemerintahan (2P. O. 18. 1).
5.
Mengenai penganggaran Proyek Sektoral dan Keserasian yang tercantum dalam Anggaran Belanja Pembangunan supaya disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Mei 1995 Nomor 903 1 11125 Perihal Daftar Proyek - proyek 2P. O. A APBD Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996.
6.
Pasal 2P. O. 18. 1. 01. 005 "Proyek Penelitian Kendaraan Bermotor" yang tercantum dalam anggaran managemen semula sebesar Rp. 10.000.000,00 supaya disesuaikan jumlah dananya menjadi sebesar Rp. 880.000.000,00.
7 Pasal 2P. 0.18.2.01. 011 "Pengendalian Administrasi Proyek" dalam anggaran managemen disesuaikan dengan kegiatan pelaksanaannya. 8.
Mengenai pembebanan pasal - pasal Proyek yang sumber dananya dari Inpres Bantuan Pembangunan Dati II Tahun Anggaran 1995 1 1996 supaya memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri
21
tanggal 29 Maret 1995 Nemer 950 I 790 I Bangda Perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Dati II Tahu~ Anggaran 1995 I 1996 dan PBPIP - ~ serta hasil Konfirmasi Pembahasan Inpres - Bantuan Pembangunan Dati II Tahun Anggaran 19~5 I 1996 di Bandtingan tanggaI 21 sid 30 Maret 1995.
KE LIMA :
Apabila penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 I 1996 telah melampaui masa Triwulan III, maka supaya dihindari adanya penganggaran proyek - proyek baru mengingat jangka waktu proses persiapan sangat pendek sehingga proyek - proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang tahun anggaran berakhir.
KE ENAM :
Segera dilakukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan . dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 11996 dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam Diktum - diktum tersebut diatas, sambil menunggu perubahan dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggaI 30 Mei 1995 Nomor 903 1351 I 1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan PasaI dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 I 1996, sesuai dengan Diktum - diktum diatas dan setiap perubahan Keputusan Kepala Daerah supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk Iaporan semestinya.
KE TUJUH :
Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1995 11996 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah tanggaI 29 Mei 1995 Nomor 4 tahun 1995 beserta Iampiran - lampirannya dengan perubahan - perubahan seperti tercantum dalam Diktum - diktum diatas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
22 KE DELAPAN:
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang harus mengirirnkan Laporan Triwulanan mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran t
1995 / 1996 selarnbat - lambatnya 1 (satu) bulan setiap triwulanan bersangkutan berakhir dengan mengisi Daftar B. XV, B. XVI dan B. X (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975) kepada : a.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Keuangan Bagian Anggaran Daerah bawahan) di Semarang dalam 3 (tiga) ganda;
b.
Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, dalam 2 (dua) ganda serta ;
c.
Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Semarang di Semarang.
KE SEMBILAN
Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini, Kepala Daerah supaya segera mengumurnkan dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
KE SEPULUH
Keputusan ini berlaku pad a tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 APRIL 1995.
Ditetapkan di
SEMARANG.
Pada tanggal
23 JUNI. 1995.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TlNGKAT I JAWA TENGAH ttd.
SOEWARDI
23 SALINAN Keputusan kepada Yth. 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta; 2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonorni Daerah Up. Direktorat Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri ; 4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta; 5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 7. Para Assisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah ; 8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Semarang di Semarang; 9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang; 10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang; 11. Kepala DIPENDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang; 12. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang; 13. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang; 14. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang; 15. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang; 16. Berkas Surat Keputusan. 1
s/d
13
4
dan
15 guna diindahkan.
untuk diketahui.
