PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN NOMOR 06 TAHUN 1998 TENTANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN NOMOR 06 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PNGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa pajak Daerah merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk menetapkan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;

b.

bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II;

c.

bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan PokokPertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684); 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66); 8. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) ;

10. Peraturan …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e. f. g.

h.

i. j.

k.

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tarakan; Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C; Bahan Galian Goongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Eksplorasi bahan galian golongan C adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk memetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galia golongan C Eksplorasi bahan galian golongan C adalah Pengambilan/pemindahan bahan galian golongan C dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan; l. SIPD ………

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

l.

SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) adalah hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C; m. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah; n. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang; p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan; r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang; s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak; t. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; u. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan; v. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Pajak Daerah, yang diawali dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terhutang; w. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum dalam SKPDLB atau kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau karena pembayaran lebih atas hutang pajak yang tercantum pada SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD; x. Hutang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi admnistrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB II PERIZINAN Pasal 2 Tata cara pemberian izin mengeksplorasi dan mengeksploitasi Bahan Galian Golongan C diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 3 (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Bahan Galian Golongan C; (2) Objek Pajak adalah setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan galian golongan C; (3) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Asbes; b. Batu tulis; c. Batu setengah permata; d. Batu kapur/batu gamping; e. Batu apung; f. Batu permata; g. Bentonit; h. Dolomit; i. Feldspar; j. Garam batu (helite); k. Grafit; l. Granit; m. Gips; n. Kalsit; o. Kaolin; p. Leusit; q. Magnesit; r. Mika; s. Marmer; t. Nitrat; u. Opsidien; v. Oker; w. Pasir dan kerikil; - untuk bahan bangunan; - pasir urug; x. Pasir kuarsa; y. Perlit; z. Phospat; aa. Talk; ab. Tanah serap; ac. Tanah diatome; ad. Tanah liat; - tanah liat tahan api - tanah liat (clay ball); - tanah liat untuk bangunan (batubata, genteng); - tanah urug. ae. Tawas; af. Tras; ag. Yarosif; ah. Zeolit. Pasal 4 (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C; (2) Wajib ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan mengeksplorasi dan mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C; (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah : a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya; b. Untuk badan adalah Pengurus atau kuasanya.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 5 (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C; (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C; (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara priodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku diokasi setempat; (4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C. Pasal 6 Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (duapuluh persen).

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 7 (1) Pajak yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah; (2) Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 8 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pasal 9 Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Pasal 10 (1) Setiap ……. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD; (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya; (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak; (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 11 (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD; (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal 12 (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang; (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan : a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDN. (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan : a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak; b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak; c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak. (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud apada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut; (5) SKPDN ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak; (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan d tidak tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) sebulan; (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukandalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD; (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah; (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 14 (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas; (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepad Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan; (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yagnbelum atau kurang dibayar; (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar; (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 15 (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan; (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimaan dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB IX …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 16 (1) Surat Peringatan atau Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang; (3) Surat Peringatan, Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat. Pasal 17 (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa; (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran atau Surat lain yagn sejenis. Pasal 18 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pasal 19 Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor Lelang Negara. Pasal 20 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. Pasal 21 Bentuk, jenis dan isi formuliryang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 22 (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasaan pajak; (2) Tata ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23 (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. (2) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, DKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas; (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan; (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING Pasal 24 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu : a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; (3) Kepala ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan; (4) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan; (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak. Pasal 25 (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan; (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak. Pasal 26 Apabilla pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 27 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : a. Nama dan alamat wajib pajak; b. Masa pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. Alasan yang jelas. (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan; (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Paajak (SPMKP);

(6) Apabila ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(6) Apabila pengembalian kelebihan poembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannyaSKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 28 Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagaim bukti pembayaran.

BAB XIV KEDALUWARSA Pasal 29 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah; (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10 tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau; b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 30 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang; (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang. Pasal 31 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 32 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidikuntuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah; (2) Wewenang ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan dari tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruanganatau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa semagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran pinyidikan tindaj pidana dibidang perpajakandaerah menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 34 ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Pasal 34 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 30 September 1998 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN KETUA,

PJ. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN, ttd

ttd DRS. H. ASRAN BULKIS H. ALI ACHMAD DISAHKAN Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973.44-1110 Tanggal 16 Desember 1998 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor : 02 Tahun 1999 Seri A No. 01 Tanggal 15 Februari 1999

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH, ttd DRS. H. ABDUSSAMAD Pembina Tingkat I NIP. 010 182 194

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARZAN NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

I.

PENJELASAN UMUM Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 telah terbentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan, yang sejajar dengan Daerah Tingkat II lainnya di Indonesia. Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan, telah diserahkan sebagian urusan-urusan Pemerintah sebagai kewenangan pangkal. Dan sebagai konsekwensi dari penyerahan urusan tersebut, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan harus dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan cara menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah perlu terus dioptimalkan, sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada mesyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan dibuatnya Peraturan Daerah di bidang Perpajakan Daerah, sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayana kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk menindak lanjuti Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu dibentuk Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan yang mengatur Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut terhadap Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 2

: Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) s/d ayat (2)

: Cukup jelas

Pasal 3 ayat (3) huruf a

: Yang dimaksud Asbes adalah batuan yang karena proses metamorpase batuan yang berkomposisi basa hingga ultra basa. : Yang dimaksud batu tulis adalah terjadi karena alterasi hydrothermal batuan vulkanik yang berkomposisi

Hurif b Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

alkaliandesetis. Batuan ini terbentuk dalam zona ubahan argilik lamput (hypogen) pada temperatur tinggi 250 c dan pH asam. Huruf c

: Yang dimaksud batu setengah permata adalah merupakan mineral yang terbentuk secara alami.

Huruf d

: Yang dimaksud batu kapur/batu gamping merupakan batuan yang tersusun atas mineral kalsit (CaCo3), yang terjadi secara organic, mekanik, maupun kimia.

Huruf e

: Yang dimaksud batu apung adalah merupakan batuan yang terbentuk bila magma asam (magma silikat) muncul kepermukaan dan bersentuhan dengan udara disekitarnya serta membeku secara tiba-tiba.

Huruf f

: Yang dimaksud batu permata adalah merupakan mineral yang terbentuk secara alami.

Huruf g

: Yang dimaksud bentonit adalah jenis lempung terdiri dari 80 % mineral montmorolonit. Bentonit terbentuk karena proses diagnesa abu gunung api yang bersifat asam dan berkomposisi riolitik. Bentonit yang terbentuk karena proses devitrikasi umumnya terendapkan dalam lingkungan pengendapan danau (lakustrin) sampai neritik atau rawa-rawa yang cukup luas. Bentonit terjadi di daerah berasosiasi dengan batuan piroklasik yang berbutir halus pengendapan dilingkungan neritik. Secara garis besar terdapat dua jenis Bentonit, yaitu Bentonit Natrium dan Bentonit Kalsium.

Huruf h

: Yang dimaksud Dolomit adalah merupakan batuan yang terbentuk karena : adanya proses pelapukan dan pelarutan atau peresapan unsure magnesium dari air laut kedalam batu gamping tersebut. Dapat juga terbentuk melalui prosesEvaporsi.

Huruf i

: Yang dimaksud Feldspar adalah terjadi antara lain : Endapan Feldspar terjadi karena proses diagnesa dari sedimen pirikrastik halus bersifat asam (Riolitik) dan terendapkan dalam lingkungan air lakustring; Endapan Feldspar yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan beku dan umumnya berasosiasi dengan batuan asam, seperti pegmatite, granit, dan aplit.

Huruf j

: Yang dimaksud Halita (Garam Batu) adalah merupakan Endapan sedimen evaporasi air laut yang dekat dengan danau. Endapan Garam batu sering terbentuk bersamaan dengan lempung.

Huruf k

: Yang dimaksud Grafit adalah Batuan Metamorfose yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang tinggi sebagai hasil proses karbonisasi unsur-unsur organik.

Huruf l

: Yang dimaksud Batuan Beku adalah Merupakan batuan hasil kristalisasi magma atau lava. 1. Batuan beku asam (Granit). 2. Batuan beku intermediate (Andesit). 3. Batuan beku basa (Basalt). : Yang dimaksud Gipsum adalah Gipsum terjadi melalui proses antara lain :

Huruf m Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Karena air tanah mengandung ion-ion sulfat, berinteraksi dengan kalsium batu gamping atau batuan karbonat lainnya, dapat pula terbentuk secara hydrothermal. Huruf n

: Yang dimaksud Kalsit, terjadinya Kalsit adalah : Karena penghabluran kembali larutan batu gamping akibat pengaruh air tanah yang mengisi rongga, rekahan dan kekar, dapat juga terjadi karena proses metamorfosa kontak atau regional pada batu gamping yang diterobos oleh batuan beku.

Huruf o

: Yang dimaksud dengan kaolin adalah proses terjadinya antara lain : Kaolin terjadi dari alterasi hidroternal batuan asam/batuan menengah yang mengandung feldspar, terjadi karena pengendapan kembali kaolin residu umumnya keterjadiaannya tidak bersifat regional dan biasanya berselang dengan lapisan kwarsa endapan kaolin ini berasosiasi dengan endapan alluvial.

Huruf p

: Yang dimaksud Leusit merupakan bahan vulkanik yang kaya akan potassium.

Huruf q

: Yang dimaksud Magnesit adalah proses terjadinya antara lain :Magnesit kristalin umumnya terbentuk pada proses dolmitasi hidrotermal batu gamping ganggang./penggantian dolomitasi oleh larutan hydroternal. Magnesit kriptokristalin/amorf terbentuk dari alterasi larutan terpentin atau larutan ultra basa.

Huruf r

: Yang dimaksud Mika adalah kelompok (mika dan flogofit) merupakan batuan terbentuk pada tahap ahhir dari proses pembekuan magma yang kekentalannya rendah dan bersifat asam.

Huruf s

: Yang dimaksud Marmer adalah batu gamping/dolomit yang mengalami metamorfosa konta ataupun regional, akibat perubahan temperatur dan tekanan, akan terjadi perubahan fisik yang berupa penghabluran mineral kalsit dan dolomit, yang tekstur gula pasir dan berbentuk marmer.

Huruf t

: Yang dimaksud Nitrat kelompok atau grup zeolit.

Huruf u

: Yang dimaksud Obsidian adalah terbentuk karena pembekuan secara mendadak dari magma asam yang mengandung gelas yang berupa sill, lelehan dan aliran. Tidak dipengaruhi tekanan dan suasana basah.

Huruf v

: Yang dimaksud oker adalah bahan campuran hematite dan limonit serta lempung, dengan 15 – 80 persen kandungan oksida besi.

Huruf w

: Yang dimaksud pasir dan kerikil (sirtu) adalah singkapan pasir batu karena komposisi ukuran butir batu yang tidak seragam. Sirtu terjadi karena akumulasi pasir dan batuan yang terendapkan didaerah relatif rendah atau lembah. : Yang dimaksud pasir kwarsa adalah pasir kwarsa letakan (sedimen) merupakan pasir kwarsa lepas yang

Huruf x Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

adalah

merupakan

juga

umumnya berasosiasi dengan endapan alluvial, pasir kwarsa jenis ini terjadi karena rombakan batuan asal seperti granit, ganodiorit dan andesdit, atau batu pasir kwarsa yang berumur lebih tua. Huruf y

: Yang dimaksud perlit adalah terbentuk karena pembekuan secara mendadak dari magma asam yang mengandung gelas berupa sill, lelehan dan aliran. Endapan perlit selalu berkaitan dengan gunung api.

Huruf z

: Yang dimaksud Phospat adalah merupakan endapan yang terbentuk dari hasil reaksi kotoran burung atau kelelawar dengan batu gamping karena pengaruh air hujan maupun air bawah tanah.

Huruf aa

: Yang dimaksud Talk adalah merupakan hasil bahan hasil alterasi dari batuan yang kaya akan magnesium silikat, missal piroksinit, serpentinit maupun dolomit.

Huruf ab

: Yang dimaksud Tanah serap (Fuller Earth) adalah merupakan bahan hasil alterasi dari material gelas, tuff dan abu vulkanik.

Huruf ac

: Yang dimaksud Tanah diatomae adalah merupakan endapan hasil sedimentasi caking distom yang mati, yang terbentuk pada cekungan air laut yang berhubungan dengan lakustrin sampai neritik atau dasar danau dan rawa tempat diatomae hidup. Diatomae sendiri adalah sejenis tanaman ganggang dan berbunga termasuk ganggang dan plankton yang cangkangnya sendiri terdiri dari asam silikat (Sio2).

Huruf ad

: Yang dimaksud Tanah liat (tanah urug) adalah terjadi dari lempung residu dan lempung letakan atau sedimenter. Lempung residu adalah sejenis lempung yang terbentuk karena proses pelapukan (alterasi) batuan beku dan ditemukan disekitar batuan induknya. Batu lempung residu umumnya lebih baik dari letakan.

Huruf ae

: Yang dimaksud Tawas (alum) adalah terbentuk sebagai batuan hasil evaporsi air laut yang kaya akan alum (K.Al).

Huruf af

: Yang dimaksud Tras adalah merupakan rempahan hasil muntahan gunung berapi yang telah mengalami pelapukan tertentu. Bila tras dicampur dengan kapur dan air suhu kamar, maka akan mengeras.

Huruf ag

: Yang dimaksud Yarosit adalah terbentuk sebagai hasil endapan air panas dengan komposisi KF 23 (SO4) 2 (OH) 6.

Huruf ah

: Yang dimaksud Zeolit adalah endapan zeolitumumnya terjadi karena proses diagnesa dalam lingkungan pengendapan lakustrin sampai neritik. Endapan ini sering dijumpai berdampingan atau berlapis-lapis dengan endapan bentonit atau feldspar.

Pasal 4

: Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1)

: Cukup jelas

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Pasal 5 ayat (2)

: Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga ratarata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Apabila nilai pasar dari hasil produksi bahan galian golongan C sulit di peroleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

Pasal 5 ayat (3) s/d ayat (4)

: Cukup jelas

Pasal 6 s/d Pasal 11

: Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) s/d ayat (2)

: Cukup jelas

Pasal 12 ayat (3)

: Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12 ayat (4) s/d ayat (6)

: Cukup jelas

Pasal 13 s/d pasal 16

: Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1)

: Dasar hukum pelaksanaan Surat Paksa didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan dibidang penagihan pajak.

Pasal 17 ayat (2)

: Cukup jelas

Pasal 18 s/d pasal 21

: Cukup jelas

Pasal 22 ayat (1)

: pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat diberikan dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak.

Pasal 22 ayat (2)

: Cukup jelas

Pasal 23

: Cukup jelas

Pasal 24 ayat (1) s/d huruf e

: Cukup jelas

Pasal 24 ayat (1) huruf f

: Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi/badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pemotong/pemungut pajak.

Pasal 24 ayat (2)

: Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan wajib pajak, misalnya karena wajib pajak sakit atau terkena bencana alam.

Pasal 24 ayat (3) s/d ayat (5)

: Cukup jelas

Pasal 25

: Cukup jelas

Pasal 26

: Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

Pasal 27 s/d pasal 34

: Cukup jelas.

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan

Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan