PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
No : 22 TAHUN 1977 TENTANG UANG LEGES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
MENIMBANG
: a. Bahwa sebagai pengganti jasa untuk pekerjaan-pekerjaan yang dijalankan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dibidang administrasi, maka dipandang perlu memungut retribusi dengan nama uang leges.; b. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Uang Leges.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974; 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950; 3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG UANG LEGES. 1
Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Uang leges
:
Uang yang dipungut sebagai pengganti jasa untuk pekerjaan-pekerjaan yang dijalankan oleh Pemerintah Kotamadya
Daerah
Tingkat
II
Surakarta
dibidang
administrasi seperti : membuatkan Surat Keterangan, turunan, kutipan, legalisasi, gambar, barang cetakan, formulior, memberikan gambar arsip untuk dilihat dan sebagainya. b. Pemerintah Daerah
:
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
c. Kepala Daerah
:
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta
d. Dinas Pendapatan Daerah
:
Dinas Pendapatan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
Pasal 2 (1) Untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Dipungut Retribusi dengan “Uang Leges” sebagai berikut : a. 1. Untuk setiap surat ijin atau surat keputusan dari kepala daerah
Rp.
2.000,-
Rp.
500,-
1. Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya
Rp.
200,-
2. Camat
Rp.
50,-
3. Lurah kampung
Rp.
25,-
Rp.
25,-
d. 1. Untuk setiap Pengesahan (Legalisasi) oleh Kepala Daerah atau Pejabat Rp.
1000,-
2. Untuk Setiap turunan atau kutipan suatu surat ijin atau surat keputusan b. Untuk setiap minuut Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh :
c. Untuk setiap blango formulir yang disediakan Pemerintah Daerah
yang ditunjuk oehnya atau Camat 2. Untuk setiap Pengesahan (legalisasi) oleh Kepala kantor Urusan
2%nilai
Perumahan atas suatu perjanjian sewa-menyewa Rumah
kontrak sewa
e. Untuk kutipan dari kohir-kohir atau daftar-daftar pajak bagi tiap-tiap Rp.
100,-
ketetapan pajak f
1. Untuk Setiap Akte Kelahiran/AktePerceraian Bagi warga negara Indonesia
Rp.
500,-
Bagi warga Negara Asing
Rp.
1000,-
2. Untuk setiap Akte Perkawinan 2
Bagi warga negara Indonesia
Rp.
1600,-
Bagi warga Negara Asing
Rp.
2600,-
Bagi warga negara Indonesia
Rp.
250,-
Bagi warga Negara Asing
Rp.
750,-
Rp.
450,-
Bagi warga negara Indonesia
Rp.
175,-
Bagi warga Negara Asing
Rp.
400,-
Bagi warga negara Indonesia
Rp.
150,-
Bagi warga Negara Asing
Rp.
300,-
Rp.
300,-
8. Untuk setiap Surat tanda Nomor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Rp.
300,-
3. Untuk setiap Surat Kenal Lahir/Kematian, Surat keterangan rekes
4. Untuk Setiap Akte pencatatan ganti nama bagi warga negara Indonesia 5. Untuk setiap kartu keluarga
6. Untuk Setiap kartu tanda penduduk
7. Untuk Setiap Surat Ijin Mengemudi Kendaraan tidak bermotor
Bermotor 9. Untuk setiap Kartu-kartu isian lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Rp.
50,-
Daerah g. Untuk sekali melihat dan meminta keterangan gambar rencana induk Kota
Rp.
2000,-
h. Untuk setiap tiruan gambar garis sempadan, tiap ukuran folio atau sebagaian Rp.
2000,-
dari itu.
(2) Kepala Daerah menetapkan perincian macam-macam jasa yang dikenakan uang leges berdasarkan pengelompokan tersebut ayat (1). (3) Uang Leges sebagaimana tersebut ayat (1) tidak dikenakan bagi jasa yang sudah dipungut Retribusi berdasarkan suatu Peraturan Daerah lain.
Pasal 3 (1) Untuk pembuktian pembayaran leges, diberikan tanda yang disebut “TANDA LEGES” yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah, dengan nilai sbb : a. Rp. 25,b. Rp. 50,c. Rp.100,d. Rp. 200,e. Rp. 500,f. Rp. 1000,3
(2) Kepala daerah menerapkan bentuk, macam, ukuran dari pada Tanda Leges.
Pasal 4 (1) Uang Leges harus dibayar dimuka sebelum surat keterangan dan atau hal-hal lain yang diperlukan oleh yang berkepentingan diberikan. (2) Sebagai bukti bahwa uang leges telah dilunasi, pada surat keterangan dan atau hal-hal yang berhubungan, ditempelkan Tanda Leges, seharga uang leges yang harus dibayar (3) Kepala Daerah menetapkan Pejabat yang diserahi pengurusan dan pertanggungan jawab uang leges (4) Pejabat tersebut ayat (3) menyetorkan uang leges ke Kas Daerah. (5) Tanda Leges yang telah dipergunakan dibubuhi tanda oleh Pejabat tersebut dalam ayat (3) (6) Surat-surat formulir dan lain-lain sebagaimana tersebut dalam pasal 1 yang dikeluarkan setelah berlakunya Peraturan daerah ini, dinyatakn tdak sah apabila belum ditempeli Tanda Leges.
Pasal 5 (1) Tidak dipungut uang leges untuk : a. Jasa-jasa untuk kepetingan badan-bdan amal/sosial. b. Jasa-jasa yang diberikan atau diperuntukan bagi badan-badan Pemerintahan atau Pejabatpejabat yang berwajib berdasarkan hukum atau atas permintaannya. c. Jasa-jasa yang diminta oleh orang yang tidak mampu untuk kepentingan pribadi, dengan ketentuan yang bersangkutan menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah yang bersangkutan. d. Surat-surat perjanjian yang diadakan dengan Pemerintah Daerah. e. Jasa-jasa Yang diberikan atau diperuntukan bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku anggota Dewan. f. Turun-turunan Surat Keputusan atas Surat-surat keberatan terhadap ketentuan/ketetapan pajak. g. Jasa-jasa yang diberikan untuk mengetahui Turunan Surat Ijasah, serta Surat-surat Kiriman Paket, dan surat-surat keterangan Pensiun. (2) Kepala daerah dapat memberi pembebasan uang leges bagi penyerahan surat-surat atau jasajasa untuk kepentingan umum. (3) Surat-surat atau jasa-jasa yang tidak dipungut dan dibebaskan dari pembayaran uang leges tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini, diberi/dibubuhi tanda yang disebut “TANDA BEBAS LEGES” oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk diberi wewenang untuk iyu. 4
Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Surakarta, 27 Oktober 1977.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
TINGKAT II SURAKARTA
Ttd
Ttd
(Roedjito)
(Soemari Wongsopawiro)
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan II Surakarta Nomor 24 Tanggal 15 Pebruari ketentuan dalam pasal 69 Undang-undang No. 5 Tahun 1978 Seri B nomor 18.
tahun 1974 jo pasal 12 ayat (5) Undang-undang No.12/Drt. Tahun 1957. Surakarta, 8 Mei 1978
Sekretaris Wilayah/Daerah,
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
CAP
Ttd
SURAKARTA CAP
Ttd
DJOKO SANTOSO, BA NIP. 010 061 475
Soemari Wongsopawiro
Sesuai dengan aslinya. Yang menurun,
Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
5
