PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG PAJAK RADIO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang
:
a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 13/DPRD-GR/1969 tentang Pajak Radio Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 13/DPRD-GR/1969 tentang Pajak Radio sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini; b. bahwa berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tersebut diatas dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah yang baru.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio, seperti telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1948, Undang-Undang Darurat Tahun 1957 Nomor 27 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 102); 2. Undang-Undang Nomor 11 DRT Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287); 3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655). 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan PajakPajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing, Pajak Radio kepada Daerah 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
2 Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PAJAK RADIO
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung. c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. e. Pesawat Penerima Radio adalah segala alat yang dapat digunakan untuk menerima gelombang radio (Hertzche-golden). f. Wajib Pajak adalah setiap orang atau perkumpulan atau badan hukum yang memiliki atau menguasai radio.
3
BAB II PENGENAAN PAJAK Pasal 2 Dari semua pesawat penerima radio dipungut pajak yang disebut Pajak Radio.
Pasal 3 Dibebaskan dari pajak pesawat-pesawat penerima radio : a. Radio yang dipakai oleh Pemerintah untuk kepentingan Dinas dan Duta/Konsul Negara Asing; b. Radio yang merupakan barang dagangan yang akan dijual oleh toko maupun oleh pabrik; c. Radio baru yang mulai dimiliki pertanggal 1 Oktober dibebaskan dari pengenaan Pajak Radio untuk tahun bersangkutan; d. Radio yang rusak.
Pasal 4 Setiap wajib pajak radio berkewajiban mendaftarkan radionya kepada Bupati Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 5 Besarnya pajak untuk tiap pesawat penerima radio ialah Rp.3.000,- ( Tiga ribu rupiah) untuk setiap tahun takwin yaitu mulai 1 Januari s/d 31 Desember.
Pasal 6 Wajib pajak yang telah membayar pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 diberikan tanda bukti pembayaran sah.
Pasal 7 (1) Bupati Kepala Daerah menunjuk petugas untuk mendaftar wajib pajak radio dan petugas pemungut pajak radio. (2) Petugas pemungut pajak radio wajib menyetor pajak radio ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4
BAB III DENDA Pasal 8 Pembayaran pajak radio yang dilaksanakan lewat dari waktu yang dimaksud dalam 5 dikenakan denda sebesar 50%.
Pasal 9 Denda itu dapat dibebaskan atau dikurangkan oleh Bupati Kepala Daerah, jika kepadanya dapat dibuktikan dengan nyata bahwa tindakan itu disebabkan oleh kelalaian atau kekhilafan yang dapat dimaafkan.
BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 10 (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB V PENGAWASAN Pasal 11
Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
5 BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 12
(1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. memanggil orang untuk didenagar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
6 BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 13/DPRD-GR/1969 tentang Pajak Radio Yo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 13/DPRD-GR/1969 tentang Pajak Radio dinyatakan tidak berlaku lagi.
7 Pasal 15 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Ditetapkan di Pada Tanggal : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG KETUA ttd.
Denpasar 27 Maret 1996
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG ttd.
I KETUT GARGA
I.G.B.ALIT PUTRA
Disahkan Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. : 973.61-039 Tgl. : 20 – 1 - 1997 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah ttd. SURATMAN Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Nomor Seri
: 1 : A
Tanggal Nomor
: 25 Januari 1997 : 1
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung ttd Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Utama Muda Nip. 010045843
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG PAJAK RADIO
I.
UMUM Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54) telah diserahkan Pajak-pajak Negara yang berupa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio ke pada Daerah. Sesuai dengan penyerahan pajak-pajak tersebut kepada daerah, khususnya mengenai Pajak Radio maka Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai suatu realisasi dari pada penyerahan pajak tersebut dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Disamping itu untuk mempermudah pelaksanaannya diadakan penyesuaian materi dengan keadaan dewasa ini terutama untuk penyesuaian tarif pajaknya dalam rangka pengintensifkan pemasukan Pendapatan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
: : : : : : : : : : : : : : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
