PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 14 TAHUN 1996 TENTANG USAHA HOTEL MELATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang
:
a. bahwa berkenaan dengan adanya Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1995 maka dipandang perlu meningkatkan pengembangan usaha penunjang pariwisata; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dimana Usaha Hotel Melati mempunyai peranan yang penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan Kepariwisataan Daerah, maka untuk mendorong dan meningkatkan peranan Usaha Hotel Melati dimaksud dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 12 Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
2 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3658 );
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Dalam Melaksanakan Kebijaksanaan Pemerintah dalam membina pengembangan Kepariwisataan Nasional; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penertiban Pungutan Dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin undang-undang Gangguan; 9. Keputusan bersama Menteri Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 KM.292/EK.205/Phb Tahun 1979 Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 69/PW-304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/UM.001/MPPT-94 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Bidang Pariwisata; 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi; 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 04 Tahun 1985 tentang Usaha Losmen ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 133 Seri D Nomor 132 );
3 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Daerah Tingkat I Bali di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, tenaga kerja dan Kehutanan kepada Daerah Tingkat II Badung ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1995 Nomor 114 Seri D Nomor 113 );
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG USAHA HOTEL MELATI
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
d. Hotel Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan;
4
e. Pimpinan Hotel Melati
adalah pengurus sehari-hari yang memimpin dan
bertanggung jawab atas pengusahaan Hotel Melati;
f. Tamu Hotel Melati adalah setiap orang yang menginap dan menggunakan jasa-jasa lainnya di Hotel dengan membayar;
g. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Hotel Melati yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah; h. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan Bupati Kepala Daerah kepada badan usaha atau usaha perorangan untuk dapat memproses Administrasi Pembanguan Hotel Melati; i. Ijin Mendirikan Bangunan adalah Ijin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah untuk mendirikan bangunan.
Pasal 2
Tidak termasuk dalam pengertian Hotel Melati adalah :
a. Hotel
yang diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi Tanggal 7 Juni 1986 Nomor KM. 37/PW.304/MPPT-86 tentang Peraturan Usaha Penggolongan Hotel.
b. Bangunan Instansi Pemerintah maupun swasta yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawannya;
c. Wisma Instansi Pemerintah maupun swasta yang digunakan sebagai tempat peristirahatan pegawai/mahasiswa dan tidak dikomersialkan untuk umum;
d. Asrama dan Rumah pemondokan bagi pelajar / mahasiswa dan calon jemaah haji;
e. Pondok Wisata;
f. Penginapan Remaja.
5
BAB II
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN
Pasal 3
(1) Usaha Hotel Melati dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha dalam bidang usaha hotel melati sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
(2) Modal Usaha Hotel Melati dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
BAB III
PERSYARATAN PENGUSAHAAN
Pasal 4
(1) Pengusahaan Hotel Melati adalah penyediaan jasa pelayanan penginapan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
(2) Pengusaha Hotel Melati dapat mengadakan jasa pelayanan makanan minuman dan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sebagai jasa tambahan.
Pasal 5
Pimpinan Hotel Melati berkewajiban untuk :
a.
Memberi kenyamanan kepada tamu hotel;
6 b.
Mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
c.
Menjaga
norma-norma
kesusilaan,
etika,
martabat,
ketertiban
dan
ketentraman;
d.
Mencegah penggunaan Hotel Melati dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan;
e.
Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan sumber daya manusia;
f.
Memelihara
hygiene
dan
sanitasi
didalam
hotel
dan
lingkungan
pekarangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
g.
Menetapkan persyaratan penghunian kamar termasuk tarif kamar yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dibaca oleh tamu.
BAB IV PENGGOLONGAN HOTEL MELATI Pasal 6
(1) Usaha Hotel Melati digolongkan kedalam 3 ( tiga ) kelas.
(2) Tanda golongan kelas melati dinyatakan dengan tanda bunga melati sebagai berikut :
a. Golongan kelas bunga melati III dengan jumlah kamar standar minimal 15 buah.
b. Golongan kelas bunga melati II dengan jumlah kamar standar minimal 10 buah.
c. Golongan kelas bunga melati I dengan jumlah kamar standar minimal 5 buah.
7 (3) Persyaratan dan penggolongan kelas Hotel Melati akan diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.
Pasal 7
Penentuan penggolongan kelas Hotel Melati menurut tanda bunga melati yang dituangkan dengan sertifikat tanda bunga melati yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
Pasal 8
(1) Sertifikat golongan kelas Hotel Melati berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan harus diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali oleh Bupati Kepala Daerah.
(2) Sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksud ayat (1) pasal ini, Pimpinan Hotel Melati dapat mengajukan permohonan perubahan golongan Hotel Melati kepada Bupati Kepala Daerah.
Pasal 9
Sertifikat golongan kelas Hotel Melati harus dipasang ditempat yang mudah dilihat dengan jelas oleh tamu.
Pasal 10
(1) Setiap perubahan nama atau pemindahtanganan pemilik Hotel Melati harus seijin Bupati Kepala Daerah.
(2) Semua jenis akomodasi yang telah digolongkan yang telah digolongkan sebagai Hotel Melati harus menggunakan nama Hotel Melati.
8 BAB V
PERIJINAN
Pasal 11
(1) Untuk membangun Hotel Melati baru ataupun penambahan kamar harus memiliki persetujuan prinsip membangun dan untuk mengusahakan hotel melati harus memiliki ijin usaha yang masing-masing dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
(2) Persetujuan Prinsip membangun hotel berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali maksimal 2 (dua) kali.
(3) Ijin Usaha Hotel Melati berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun wajib didaftar kembali kepada Bupati Kepala Daerah.
(4) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
(5) Setiap Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah ditembuskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
Pasal 12
(1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip Membangun Hotel Melati permohonan diajukan secara tertulis diatas kertas berleges Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) kepada Bupati Kepala Daerah dengan melampirkan :
1. Data Hotel Melati yang direncanakan akan dibangun; 2. KTP/Surat Keterangan Domisili; 3. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum; 4. Bukti hak milik/Penguasaan Hak Atas Tanah; 5. Gambar Rencana Bangunan dan Peta Lokasi Bangunan;
9 (2) Pemrakarsa setelah mendapat persetujuan prinsip wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
(3) Untuk mendapat Ijin Usaha Hotel Melati permohonan diajukan kepada Bupati Kepala Daerah :
a.
Salinan Persetujuan prinsip;
b.
Salinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
c.
Salinan Ijin Undang-undang
Gangguan (HO) dan atau Surat Ijin
Tempat Usaha (SITU).
d.
Data-data fasilitas Hotel Melati yang bersangkutan.
(4) Permohonan perpanjangan
Ulang Ijin Usaha ditujukan kepada Bupati
Kepala Daerah :
a.
Ijin Usaha yang telah dimiliki sebelumnya;
b.
Tanda bukti pembayaran Pajak terakhir;
c.
Laporan perkembangan Usaha Hotel Melati;
(5) Ijin Usaha tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata.
(6) Ijin Usaha dapat dicabut apabila : a.
Memperoleh Ijin Usaha secara tidak sah.
b.
Melanggar ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 13
Biaya yang dikenakan untuk mendapatkan ijin usaha adalah : a.
Hotel Melati I sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) per kamar;
10 b.
Hotel Melati II sebesar Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) per kamar;
c.
Hotel Melati III sebesar Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) per kamar;
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 (1) Dalam rangka pembinaan, setiap Hotel Melati wajib mengadakan pemeriksaan kesehatan karyawan/karyawati serta mengadakan pemeriksaan air dari segi higiene dan sanitasi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang harus dibuktikan dengan surat keterangan.
(2) Pembinaan
dan
pengawasan
pelaksanaan
Peraturan
Daerah
ini
dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
(3) Apabila dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat meminta laporan kepada Pimpinan Hotel Melati.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 15
(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ).
(2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
11
BAB IX
KETENTUAN PENYIDIK
Pasal 16
(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para penyidik sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
12 h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluargannya;
i. Mengadakan
tindakan
lain
menurut
hukum
yang
dapat
dipertanggungjawabkan.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua usaha Hotel Melati harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Hotel Melati yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendapat Ijin usaha yang dimaksud.
Pasal 18
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah..
13 BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
supaya
setiap
orang
dapat
mengetahuinya
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Ditetapkan di
Denpasar
Pada Tanggal :
28 Nopember 1996
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
KEPALA
DAERAH
TINGKAT II BADUNG
KETUA,
ttd.
ttd.
I KETUT GARGA
I.G.B.ALIT PUTRA
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Dengan Keputusan Tanggal 31- 5 – 1997 Nomor 251 Tahun 1997
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Nomor
: 43
Tanggal
: 10- 7 - 1997
Seri
: C
Nomor
: 5
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung ttd. Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Utama Muda Nip. 010045843
14 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 14 TAHUN 1996 TENTANG USAHA HOTEL MELATI
I.
UMUM
Bahwa dalam rangka mengembangkan usaha penunjang di bidang Pariwisata khususnya Usaha hotel melati , untuk itu dipandang perlu mengadakan penataan dan pengaturan Usaha hotel melati dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dengan adanya penyerahan urusan berdasarkan kepada Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1995 yang mengatur tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali diantaranya tentang Pariwisata kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Usaha Hotel Melati.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
: Cukup Jelas
Pasal 2
: Cukup Jelas
Pasal 3
: Cukup Jelas
Pasal 4
: Cukup Jelas
Pasal 5
: Cukup Jelas
Pasal 6
: Cukup Jelas
Pasal 7
: Cukup Jelas
Pasal 8
: Cukup Jelas
Pasal 9
: Cukup Jelas
Pasal 10
: Cukup Jelas
15 Pasal 11 Ayat (2)
: Apabila persetujuan prinsip telah berakhir (setelah diperpanjang dua kali) sedang pembangunannya belum selesai dan apabila pemegang persetujuan prinsip ingin melanjutkan pembangunannya maka yang bersangkutan dapat melanjutkan pembangunannya tanpa harus mencari persetujuan prinsip baru.
Pasal 12
: Cukup Jelas
Pasal 13
: Cukup Jelas
Pasal 14
: Cukup Jelas
Pasal 15
:
Pasal 16
: Cukup Jelas
Pasal 17
: Cukup Jelas
Pasal 18
: Cukup Jelas
Pasal 19
:
Cukup Jelas
Cukup Jelas
