PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 14 TAHUN 2006 TENTANG IZIN USAHA PERTERNAKAN Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa BUPATI SUBANG, Menimbang :
a.
b.
c. Mengingat
:
1.
2.
3. 4. 5. 6.
7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Bahwa untuk mendorong peningkatan kesempatan berusaha, kesejahteraan rakyat dan terciptanya iklim usaha yang mampu menunjang pengembangan petenakan perlu ditunjang dengan penyelenggaraan yang tepat, tertib dan teratur. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi di Bidang Pengendalian dan Pengawasan dari Pemerintah Daerah maka aspek Regulasi sangat penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, sehingga dengan hal tersebut akan berdampak positif bagi tertib pengaturan dan peningkatan PAD Kabupaten Subang. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (LNRI Tahun 1986 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LNT 1967 Nomor 10, TLN Nomor 28 24); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3501); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Kehewanan kepada Pemerintah Provinsi (LN Tahun 1951 Nomor 9, TLN Nomor 119); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Provinsi-provinsi di Jawa Barat, Sumatera dan Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (LN Tahun 1952 Nomor 22, TLN Nomor 207); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Perternakan (LN Tahun 1977 Nomor 21, TLN Nomor 3102); Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN Tahun 1998 Nomor 18); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 55, TLN Nomor 3692); Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Perternakan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/TN.330/6/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Perternakan Ayam Ras; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 572/KPTS/OT.210/10/1994
16. 17.
18. 19.
tentang Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) Rencana Usaha atau Kegiatan Lingkup Pertanian; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perternakan; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 09 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Tindak Pidana; Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Dengan Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Dengan Bupati Subang MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG IZIN USAHA PERTERNAKAN BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Subang; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang; d. Dinas adalah Dinas Perternakan Kabupaten Subang; e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perternakan Kabupaten Subang; f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Izin Usaha Perternakan; g. Usaha Perternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ ternak potong), terlur, susu serta usaha menggemukan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya; h. Usaha Perternakan Rakyat adalah suatu usaha di bidang perternakan yang dapat diselenggarakan sebagai usaha sampingan dan cabang usaha yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis maksimal jumlah minimum yang ditetapkan untuk perusahaan peternakan skala menengah; i. Perusahaan perternakan skala menengah adalah suatu usaha di bidang peternakan yang dapat diselenggarakan sebagai usaha pokok yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak maksimal jumlah minimum yang ditetapkan untuk perusahaan peternakan; j. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur dan susu serta usaha menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan,
k.
l. m. n.
o.
mengendarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan; Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah terhadap suatu rencana untuk melakukan suatu usahaa perternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikan izin usaha peternakan; Izin usaha Perternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan; Perluasan Usaha adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak dari yang diizinkan; Izin Perluasan Usaha adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha; Tanda Pendaftaran Perternakan Rakyat adalah pendaftaran peternakan rakyat yang dilakukan secara tertulis oleh Kepala Dinas. BAB II PERUSAHAAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN USAHA PETERNAKAN
(1)
(2) (3) (4)
(5)
Pasal 2 Setiap perusahaan peternakan dan perusahaan skala menengah yang ada di Kabupaten Subang, baik yang dilaksanakan oleh perorangan maupun oleh badan usaha wajib memiliki Izin Usaha Peternakan; Bagi usaha peternakan rakyat diwajibkan memiliki tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat; Bagi semua tingkatan skala usaha perternakan babi, tidak diizinkan melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Subang; Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yaitu yang mempunyai jumlah ternak atau jumlah produksi sebagai berikut : a. Perusahaan Peternakan Ayam Ras Petelur yang mempunyai populasi minimal 35.001 ekor induk atau lebih, ayam ras pedaging persiklus minimal 35.001 ekor atau lebih; b. Perusahaan peternakan itik, angsa dan atau entok yang mempunyai jumlah ternak nomimal 20.001 ekor campuran atau lebih; c. Perusahaan Peternakan kalkun yang mempunyai jumlah ternak minimal 20.001 ekor campuran atau lebih; d. Perusahaan Peternakan burung puyuh yang mempunyai jumlah ternak minimal 40.001 ekor campuran atau lebih; e. Perusahaan peternakan burung dara yang mempunyai jumlah ternak minimal 40.001 ekor campuran atau lebih; f. Perusahaan peternakan kambing atau domba yang mempunyai jumlah ternak minimal 601 ekor campuran atau lebih; g. Perusahaan peternakan sapi potong yang mempunyai jumlah ternak minimal 251 ekor campuran atau lebih; h. Perusahaan peternakan sapi perah yang mempunyai jumlah ternak minimal 101 ekor campuran atau lebih; i. Perusahaan peternakan kerbau yang mempunyai jumlah ternak minimal 101 ekor campuran lebih; j. Perusahaan peternakan kuda yang mempunyai jumlah ternak minimal 101 ekor campuran lebih; k. Perusahaan peternakan kelinci yang mempunyai jumlah ternak minimal 5.001 ekor campuran lebih; l. Perusahaan peternakan kelinci yang mempunyai jumlah ternak minimal 1.501 ekor campuran atau lebih; Perusahaan Perternakan skala menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu yang mempunyai jumlah ternak atau jumlah produksi sebagai berikut :
a. Perusahaan Peternakan skala menengah untuk ayam ras yang mempunyai jumlah ternak antara 10.001 ekor sampai dengan 35.000 ekor induk ayam ras petelur atau yang mempunyai populasi ternak antara 15.001 ekor sampai dengan 35.000 ekor ayam ras pedaging persiklus; b. Perusahaan peternakan skala menengah untuk itik, angsa dan atau entok yang mempunyai jumlah ternak antara 10.001 sampai dengan 20.000 ekor campuran; c. Perusahaan peternakan skala menengah untuk kalkun yang mempunyai jumlah ternak antara 10.001 sampai dengan 20.000 ekor campuran; d. Perusahaan peternakan skala menengah untuk burung puyuh yang mempunyai jumlah ternak antara 20.001 sampai dengan 40.000 ekor campuran; e. Perusahaan peternakan skala menengah untuk burung dara yang mempunyai jumlah ternak 20.001 sampai dengan 40.000 ekor campuran; f. Perusahaan peternakan skala menengah untuk kambing atau domba yang mempunyai jumlah ternak antara 301 sampai dengan 600 ekor campuran; g. Perusahaan peternakan skala menengah untuk sapi potong yang mempunyai jumlah ternak antara 101 sampai dengan 250 ekor campuran; h. Perusahaan peternakan skala menengah untuk sapi perah yang mempunyai jumlah ternak antara 21 sampai dengan 100 ekor campuran; i. Perusahaan peternakan skala menengah untuk kerbau yang mempunyai jumlah ternak antara 51 sampai dengan 100 ekor campuran; j. Perusahaan peternakan skala menengah untuk kuda yang mempunyai jumlah ternak antara 31 sampai dengan 100 ekor campuran; k. Perusahaan peternakan skala menengah untuk kelinci yang mempunyai jumlah ternak antara 1.501 sampai dengan 5.000 ekor campuran; l. Perusahaan peternakan skala menengah untuk rusa yang mempunyai jumlah ternak antara 301 sampai dengan 1.500 ekor campuran; (6) Usaha Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yaitu yang mempunyai jumlah ternak atau jumlah produksi sebagai berikut : a. Usaha peternakan rakyat untuk ayam ras yang mempunyai jumlah ternak maksimal 10.000 ekor induk ayam ras petelur atau yang mempunyai produksi maksimal 15.000 ekor ayam ras pedaging per siklus; b. Usaha Peternakan rakyat untuk itik, angsa dan atau entok yang mempunyai jumlah ternak maksimal 10.000 ekor campuran; c. Usaha peternakan rakyat untuk kalkun yang mempunyai jumlah ternak maksimal 10.000 ekor campuran; d. Usaha peternakan rakyat untuk burung puyuh yang mempunyai jumlah ternak maksimal 20.000 ekor campuran; e. Usaha peternakan rakyat untuk burung dara yang mempunyai jumlah ternak maksimal 20.000 ekor campuran; f. Usaha peternakan rakyat untuk kambing atau domba yang mempunyai jumlah ternak maksimal 300 ekor campuran; g. Usaha peternakan rakyat untuk sapi potong yang mempunyai jumlah ternak maksimal 100 ekor campuran; h. Usaha peternakan rakyat untuk sapi perah yang mempunyai jumlah ternak maksimal 20 ekor campuran; i. Usaha peternakan rakyat untuk kerbau yang mempunyai jumlah ternak maksimal 50 ekor campuran; j. Usaha peternakan rakyat untuk kuda yang mempunyai jumlah ternak maksimal 30 ekor campuran; k. Usaha peternakan rakyat untuk kelinci yang mempunyai jumlah ternak maksimal 1.500 ekor campuran; l. Usaha peternakan rakyat untuk rusa yang mempunyai jumlah ternak maksimal 300 ekor campuran;
BAB III SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN
(1)
(2) (3)
(4)
Pasal 3 Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan dan Izin Perluasan Usaha Peternakan bagi perusahaan harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas; Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan harus memperoleh Persetujuan Prinsip terlebih dahulu; Kepala Daerah melimpahkan wewenang Pemberian Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan dan Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini kepada Kepala Dinas; Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan dan izin Perluasan Usaha Peternakan bagi perusahan peternakan skala menengah dan tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas;
Pasal 4 (1) Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan, Izin Perluasan Usaha dan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat diberikan kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon Izin Usaha Peternakan untuk dapat melakukan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait dilampiri dengan : 1. Proposal rencana usaha 2. Akte Notaris Pendirian Badan Usaha 3. Identitas diri pemilik/penanggungjawab pimpinan perusahaan (KTP) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak b. Izin usaha peternakan untuk perusahaan peternakan diberikan setelah pemohon melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait yang terdiri dari : 1. Persetujuan prinsip 2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 3. Izin lokasi 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 5. Izin Ganggunan / HO 6. Izin Pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan 7. Izin Pemasukan Ternak 8. Rekomendasai teknis dari Kepala Dinas 9. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) 10. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat 11. Gambar situasi lokasi dan gambar lay out penggunaan tanah 12. Izin Tenaga Kerja Asing (apabila diperlukan) c. Izin Usaha Peternakan untuk perusahaan peternakan skala menengah diberikan setelah pemohon melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait yang terdiri dari : 1. Persetujuan prinsip 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Izin Gangguan (HO) 4. Rekomendasi Teknis dari Kepala Cabang Dinas Peternakan yang diketahui Camat setempat d. Izin perluasan usaha diberikan setelah pemegang izin usaha menyampaikan permohonan izin perluasan yang dilampiri dengan : 1. Rencana perluasan 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Rekomendasai dari Kepala Desa dan Camat setempat
e. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat diberikan setelah peternak menyampaikan permohonan dilampiri dengan : 1. Izin dari tenaga diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa dan Camat setempat; 2. Rekomendasi Teknis dari Kepala Cabang Dinas Peternakan dan diketahui oleh Camat setempat; 3. Surat pernyataan kesediaan menanggulangi masalah gangguan terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan peternakannya. (2) Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan, Izin Perluasan Usaha dan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat tidak dapat dipindahtangankan. Pasal 5 (1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras; b. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong; c. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong; d. Izin Usaha Peternakan Itik, Angsa dan atau Entok; e. Izin Usaha Peternakan Kalkun; f. Izin Usaha Peternakan Burung puyuh; g. Izin Usaha Peternakan Burung Dara; h. Izin Usaha Peternakan Kambing dan atau Domba; i. Izin Usaha Peternakan Kerbau; j. Izin Usaha Peternakan Kuda; k. Izin Usaha Peternakan Kelinci; l. Izin Usaha Peternakan Rusa; m. Surat Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat; (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan dan Izin Perluasan Usaha Daftar Ulang, dan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini; (3) Izin Usaha Peternakan berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usahanya.
(1) (2)
(3) (4) (5)
Pasal 6 Perusahaan peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatannya setelah memperoleh persetujuan pemberi izin; Persetujuan perluasan tersebut pada Ayat (1) pasal ini tidak diperlukan bagi perusahaan peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan; Perusahaan Peternakan yang telah memiliki izin usaha yang melaksanakan perluasan usahanya diluar lokasi yang telah diizinkan diwajibkan memiliki izin usaha baru; Dalam hal perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetujui, maka Bupati mengeluarkan izin perluasan; Apabila perusahaan melewati batas skala dari izin yang diberikan Bupati, maka wajib mengajukan permohonan perluasan yang disampaikan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA DAN PEMEGANG TANDA PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT Pasal 7 (1) Setiap pemegang Ijin Usaha Peternakan wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali mengenai perkembangan perusahannya; (2) Laporan seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditunjukan kepada Kepala Dinas; (3) Bentuk dan tata cara pelaporan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas;
(4) Memelihara kesehatan lingkungan hidup, melaksanakan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Setiap pemegang Izin Usaha Peternakan dan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali; (6) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) Pasal ini ditunjukan kepada Kepala Dinas;
BAB V RETRIBUSI PERSETUJUAN PRINSIP, IZIN USAHA DAN IZIN PERLUASAN USAHA PETERNAKAN Pasal 8 (1) Besarnya retribusi Persetujuan Prinsip Usaha Peternakan untuk Perusahaan Peternakan adalah sebesar 50% dari tarif izin usaha sebagaimana Ayat 2 (dua) Pasal ini; (2) Besarnya Retribusi Izin usaha Peternakan untuk perusahaan peternakan adalah sebagai berikut : a. b. c.
d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w.
Perusahaan Peternakan Ayam Ras Petelur dengan jumlah ternak mulai 35.001 sampai dengan 50.000 ekor induk petelur …………… ……………... Perusahaan Peternakan Ayam Ras Petelur dengan jumlah ternak mulai 50.001 sampai dengan 100.000 ekor induk petelur …………. ........................ Perusahaan Peternakan Ayam Ras Petelur dengan jumlah ternak mulai dari 100.001 ekor induk petelur ke atas ………………………………………….. Perusahaan Peternak Ayam Ras Pedaging dengan jumlah ternak mulai dari 35.001 sampai dengan 50.000 ekor per siklus …………... ............................. Perusahaan Peternak Ayam Ras Pedaging dengan jumlah ternak mulai dari 50.001 sampai dengan 100.000 ekor per siklus …………………………….. Perusahaan Peternak Ayam Ras Pedaging dengan jumlah ternak mulai dari 100.001 ekor per siklus ke atas …………………………............................... Perusahaan Peternakan Itik, Angsa dan atau Entok dengan jumlah ternak mulai 20.001 sampai dengan 45.000 ekor campuran ……………………….. Perusahaan Peternakan Itik, Angsa dan atau Entok dengan jumlah ternak mulai 45.000 sampai dengan 90.000 ekor campuran ……………………….. Perusahaan Peternakan Itik, Angsa dan atau Entok dengan jumlah ternak mulai 90.001 ekor ke atas …………………………………………………… Perusahaan Peternakan Kalkun dengan jumlah ternak mulai 20.001 sampai dengan 45.000 ekor …………………………………………......................... Perusahaan Peternakan Kalkun dengan jumlah te rnak mulai 45.001 sampai dengan 90.000 ekor …………………………………………………………. Perusahaan Peternakan Kalkun dengan jumlah ternak mulai 90.001 ekor ke atas …………………………………………………………........................... Perusahaan Peternakan Burung Puyuh dengan jumlah ternak mulai 20.001 sampai dengan 45.000 ekor …………………………………………………. Perusahaan Peternakan Burung Puyuh dengan jumlah ternak mulai 45.001 sampai dengan 90.000 ekor …………………………………………………. Perusahaan Peterna kan Burung Puyuh dengan jumlah ternak mulai 90.001 ekor ke atas ………………………………………………….......................... Perusahaan Peternakan Burung Dara dengan jumlah ternak mulai 40.001 sampai dengan 60.000 ekor …………………………………......................... Perusahaan Peternakan Burung Dara dengan jumlah ternak mulai 60.001 sampai dengan 90.000 ekor …………………………………......................... Perusahaan Peternakan Burung Dara dengan jumlah ternak mulai 90.001 ke atas ………………………………………………………............................... Perusahaan Peternakan Kambing atau Domba dengan jumlah ternak mulai 601 sampai dengan 1.000 ekor ……………………………………………... Perusahaan Peternakan Kambing atau Domba dengan jumlah ter nak mulai 1.001 sampai dengan 1.500 ekor ……………………………………………. Perusahaan Peternakan Kambing atau Domba dengan jumlah ternak mulai 1.501 ekor ke atas ……………………………………………........................ Perusahaan Peternakan Sapi Potong dengan jumlah ternak 251 sampai dengan 750 ekor …………………………………………….......................... Perusahaan Peternakan Sapi Potong dengan jumlah ternak 751 sampai dengan 1.500 ekor …………………………………………………………...
Rp. 150.000 Rp. 250.000 Rp. 400.000
Rp. 150.000 Rp. 250.000 Rp. 400.000 Rp. 150.000 Rp. 250.000 Rp. 400.000 Rp. 150.000 Rp. 250.000 Rp. 400.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000 Rp. 250.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000 Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 250.000 Rp. 400.000 Rp. 400.000 Rp. 500.000
x. y. z. aa. ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. aj. ak. al. am. an. ao. ap. aq. ar.
Perusahaan Petern akan Sapi Potong dengan jumlah ternak mulai 1.501 ekor sampai dengan 3000 ekor ………………………………........................ Perusahaan Peternakan Sapi Potong dengan jumlah ternak mulai 3001 ekor sampai dengan 6000 ekor …………………………………………………… Perusahaan Peternakan Sapi Potong dengan jumlah ternak mulai 6001 ekor ke atas ……………………………………………………………………….. Perusahaan Peternakan Sapi Perah dengan jumlah ternak mulai 101 sampai dengan 150 ekor …………………………………………….......................... Perusahaan Peternakan Sapi Perah dengan jumlah ternak mulai 151 sampai dengan 200 ekor …………………………………………….......................... Perusahaan Peternakan Sapi Perah dengan jumlah ternak mulai 201 ek or ke atas …………………………………………………………........................... Perusahaan Peternakan kerbau dengan jumlah ternak mulai 101 sampai dengan 200 ekor …………………………………………….......................... Perusahaan Peternakan Kerb au dengan jumlah ternak mulai 201 sampai dengan 300 ekor …………………………………………….......................... Perusahaan Peternakan Kerbau dengan jumlah ternak mulai 301 ekor ke atas ………………………………………………………………................... Perusahaan Peternakan Kuda dengan jumlah ternak mulai 101 sampai dengan 200 ekor …………………………………………….......................... Perusahaan Peternakan Kuda dengan jumlah ternak mulai 201 sampai dengan 300 ekor …………………………………………….......................... Perusahaan Peternakan Kuda dengan jumlah ternak mulai 301 ekor ke atas Perusahaan Peternakan Kelinci dengan jumlah ternak mulai 5000 ekor sampai dengan 75.000 ekor …………………………………………………. Perusahaan Peternakan Kelinci dengan jumlah ternak mulai 75.001 ekor sampai dengan 100.000 ekor ………………………………………………... Perusahaan Peternakan Kelinci dengan jumlah ternak mulai 100.001 ekor ke atas …………………………………………………………...................... Perusahaan Peternakan Rusa dengan jumlah ternak mulai 1.501 sampai dengan 2.000 ekor …………………………………………………………... Perusahaan Peternakan Rusa dengan jumlah ternak mulai 2.001 sampai dengan 2.500 ekor ke atas …………………………………………………... Perusahaan Peternakan Rusa dengan jumlah ternak mulai 2.501 ekor ke atas Perusahaan Pembibitan Ayam Ras dengan jumlah ternak sampai dengan 50.000 ekor ………………………………………………….......................... Perusahaan Pembibitan Ayam Ras dengan jumlah ternak mulai 50.001 sampai dengan 100.000 ekor ………………………………………………... Perusahaan Pembibitan Ayam Ras dengan jumlah ternak mulai 100.001 ekor ke atas …………………………………………………………………..
Rp. 700.000 Rp. 1.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 150.000 Rp.
250.000
Rp.
400.000
Rp.
200.000
Rp.
300.000
Rp.
400.000
Rp.
300.000
Rp. Rp.
400.000 500.000
Rp. 150.000 Rp. 250.000 Rp. 1.500.000 Rp.
300.000
Rp. Rp.
400.000 500.000
Rp. 500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.500.000
(3) Besarnya Retribusi Izin Perluasan Usaha untuk Perusahaan Peternakan adalah sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Perusahaan Peternakan Ayam Ras Petelur dan Ayam ras pedaging Perusahaan Peternakan itik, angsa dan atau entok Perusahaan Peternakan kalkun Perusahaan peternakan burung puyuh Perusahaan peternakan burung dara Perusahaan peternakan kambing atau domba Perusahaan peternakan sapi potong Perusahaan peternakan sapi perah Perusahaan peternakan kerbau Perusahaan peternakan kuda Perusahaan peternakan kelinci Perusahaan peternakan rusa Perusahaan pembibitan ayam ras
Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 300.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 600.000 Rp. 300.000 Rp. 450.000 Rp. 1.200.000
(4) Besarnya retribusi untuk daftar ulang Izin Usaha Peternakan untuk perusahaan peternakan besarnya adalah sama dengan besarnya retribusi untuk Izin Usaha Peternakan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Peraturan daerah ini; (5) Besarnya Retribusi Izin Usaha Peternakan untuk Perusahaan Peternakan Skala Menengah adalah sebesar Rp. 150.000; (6) Besarnyaa retribusi untuk Izin Perluasan Usaha dan Daftar Ulang untuk Perusahaan Peternakan Skala Menengah adalah sebesar Rp. 100.000; (7) Tanda Daftar Peternakan Rakyat dan daftar ulangnya dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 25.000;
BAB VI PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN Pasal 9 Permohonan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan, Izin Perluasan Usaha dan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 3, dapat ditolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal (4) Peraturan Daerah ini. Pasal 10 Izin Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan, izin Perluasan dan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat yang telah diberikan dapat dicabut kembali apabila pemegang izin : a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannyaa izin usaha peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut; dan atau b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1); dan atau c. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut; dan atau d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan peternakan 6 (enam) bulan berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar; dan atau e. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat sebagimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1); dan atau f. Tidak memelihara kesehatan lingkungan hidup, tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan atau g. Melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Pasal 11 Syarat-syarat dan tata cara penolakan dan pencabutan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Peternakan, Izin Perluasan Usaha dan tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah
BAB VII BIMBINGAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan dan pengawasan kegiatan usaha peternakan; (2) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelaahan dan atau tanggapan terhadap setiap laporan yang disampaikan oleh pemegang izin; (3) Tata cara pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud padaa ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran; (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX PENYIDIKAN Pasal 14 (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, peyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundanganundangan yang berlaku; (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Malakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret sesorang; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Surat izin yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, kecuali apabila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang
BUPATI SUBANG
Ttd EEP HIDAYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
Ttd BAMBANG HERDADI, SH Diundangkan di Subang : Pada tanggal : 1 Maret 2006-11-28 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG
Cap ttd Drs. H. BAMBANG HERYANTO, M. Si. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 480 099 378
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2006 NOMOR 13
OTENTIKASI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN SUBANG
KOESTOTO WIGOENA, SH NIP. 480 102 116
