BUPATI SUBANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG,

BUPATI SUBANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Subang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

2

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2006 Nomor 27); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 3); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 12); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 4);

3

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Subang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang. 3. Bupati adalah Bupati Subang. 4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Subang. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas. 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 10. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

4

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 16. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, laboratorium kesehatan daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola olehPemerintah Daerah. 17. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah. 18. Puskesmas Keliling adalah unit pelaksana kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil. 19. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan lingkungan untuk penentuan jenis, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, kondisi lingkungan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan, masyarakat dan faktor lingkungan. 20. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan meliputi jenis pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif (bahan tambahan makanan) dalam makanan dan minuman, serta pengamanan narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya. 21. Unit Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium masyarakat. 22. Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitann dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. 23. Pemeriksaan di bidang mikrobiologi adalah pemeriksaan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang mikrobiologi yang meliputi kelompok bakteri, parasit, jamur/kapang, makanan dan minuman. 24. Pemeriksaan di bidang kimia adalah pemeriksaan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang kimia yang meliputi kimia lingkungan, kimia organik dan anorganik. 25. Pemeriksaan di bidang lingkungan adalah pemeriksaan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang lingkungan yang meliputi pemeriksaan air perorangan, pemeriksaan air perusahaaan (secara fisik, kimiawi khusus logam dan mikrobiologi), pemeriksaan kebisingan, pemeriksaan cholinesterase, pemeriksaan kadar debu, dan pemeriksaan limbah medis. 5

26. Pemeriksaan di bidang serologi dan patologi adalah pemeriksaan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang serologi dan patologi yang meliputi bidang hematologi dan kimia klinik. 27. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan. 28. Perawatan adalah asuhan keperawatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis, dengan mempergunakan/ pemakaian obat-obatan, alatalat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum. 29. Rawat Jalan adalah pengobatan tanpa menginap di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa. 30. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas dengan rawat inap. 31. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu. 32. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan atau zat an-organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. 33. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara dengan penyediaan Kontainer atau Transfer Depo sampai dengan pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah. 34. Tempat Pengumpulan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat mengumpulkan sampah yang bersifat sementara dan ditempatkan dalam kontainer. 35. Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPAS adalah tempat yang dipersiapkan untuk membuang / mengkarantinakan/ menyingkirkan/mengolah sampah, sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. 36. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 37. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendraan. 38. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang dilaksanakan di tepi jalan Umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan pengawasan jalan. 39. Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 40. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa. 41. Lokasi Pasar adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat yang dipergunakan untuk memperjualbelikan barang dan jasa. 42. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk para pedagang. 43. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

6

44. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 45. Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 200 m² dari lokasi pasar. 46. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling yang dapat ditutup/dibuka dan dipergunakan untuk berjualan. 47. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan dan diisi oleh beberapa orang pedagang. 48. Pelataran adalah lahan yang tersedia dan dimanfaatkan/digunakan oleh pedagang yang belum menempati los, ruko, dan toko. 49. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 50. Mobil Penumpang Umumadalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 51. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 52. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang. 53. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 54. Pengujian Berkala merupakan lanjutan dari pengujian pertama, dan sudah menjadi kategori kendaraan wajib uji, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. 55. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Mekanis adalah serangkaian alat yang digerakkan dengan cara kerja mesin dan teknik komputer digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor. 56. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku, yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji. 57. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat lengkap dengan segelnya yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian nomor uji kendaraan dan nomor kendaraan. 58. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat/stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. 59. Bengkel adalah bengkel yang telah memenuhi persyaratan teknis yang dinyatakan dengan sertifikat. 60. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 61. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran. 62. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran. 63. Kakus/Tangki adalah tempat pembuangan hajat setempat. 64. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT atau Tempat Pembuangan Akhir Tinja yang disingkat TPAT adalah tempat pembuangan akhir limbah tinja yang dipersiapkan aman dan tidak mencemari lingkungan berupa tempat pembuangan tinja yang terolah secara alami. 7

65. Pelayanan Penyedotan Kakus adalah penyedotan air limbah berupa tinja berasal dari kakus/tanki septic milik orang pribadi atau badan yang kemudian diangkut dengan mobil tinja untuk dibuang ke IPLT. 66. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang metrologi. 67. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku. 68. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. 69. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran. 70. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya. 71. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunanbangunan untuk kepantingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu Kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang di pergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana telekomunikasi. BAB II RETRIBUSI JASA UMUM Bagian Kesatu Golongan Retribusi Pasal 2 Retribusi yang digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

8

Bagian Kedua Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 3 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (6) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Kesehatan Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 4 Retribusi pelayanan kesehatan merupakan nama pungutan retribusi atas pelayanan kesehatan. Pasal 5 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalahpelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, laboratorium kesehatan daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola olehPemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 6 (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat pelayanan jasa. (2) Tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor Jasa Sarana Medis dan Jasa Pelayanan Medis.

9

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 7 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa sarana ditambah Jasa Pelayanan. (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ditambah sarana medis. (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 35% (tiga puluh lima per seratus) dibagi 65% (enam puluh lima per seratus) dikalikan Jasa Sarana. (4) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah sebagai berikut : No.

PELAYANAN

I

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR

II

PELAYANAN TINDAKAN MEDIK UMUM A. KONSULTASI MEDIK 1. Konsultasi Gizi 2. Konsultasi Penyakit Khusus 3. Konsultasi Keluarga Berencana B. PELAYANAN TINDAKAN UMUM 1. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT) 2. Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT) 3. Pemasangan Botol Infuse Pertama 4. Pemberian Infuse Tambahan Tiap Botol Berikutnya 5. Pemasangan Kateter 6. Pelepasan Kateter 7. Pemasangan Bidai 8. Pemasangan Gips 9. Pelepasan Gips 10. Pemberian Stesolid Suppositoria 11. Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS) 12. Penanganan Kasus Kegawatdaruratan 13. Penanganan Kasus Dengan Injeksi 14. Penanganan Kasus Dengan Nebulizer

TARIF (Rp.) 5.000

8,000 10,000 5,000 60,000 10,000 60,000 15,000 50,000 10,000 18,000 90,000 8,000 40,000 45,000 20,000 9,000 45,000

C. PELAYANAN TINDAKAN BEDAH 1. Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi 2. Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 3 Jahitan 3. Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya 4. Tindakan Angkat Jahitan 5. Tindakan Ekstraksi Kuku 6. Tindakan Eksterpasi Tumor Jinak 7. Tindakan Sirkumsisi

10,000 20,000 100,000 150,000

D. TINDAKAN PERAWATAN 1. Tindakan Perawatan Luka Sederhana

10,000

40,000 30,000 2,000

10

2. Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit 3. Tindakan Perawatan Luka Bakar E. PELAYANAN PENYAKIT MATA Ekstraksi Corpus Alienum Mata Tanpa Komplikasi

20,000 20,000 25,000

F. PELAYANAN PENYAKIT THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan) 1. Ekstraksi Serumen Prop Telinga 2. Ekstraksi Corpus Alienum Telinga 3. Tindik Telinga Dewasa

15,000 15,000 21,000

G. PELAYANAN KLINIK IMS (Infeksi Menular Seksual) dan NAPZA 1. Paket Pemeriksaan IMS 2. Terapi Methadon 3. Layanan Jarum Suntik Steril

27,000 10,000 10,000

H.PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 1. TINDAKAN PREVENTIF a. Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio b. Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio c. Perawatan Topikal Aplikasi Flour d. Perawatan Fissure Sealant e. Perawatan Kaping Pulpa 2. PENAMBALAN a. Tumpatan Sementara untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I) b. Tumpatan Sementara untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II) c. Tumpatan Sementara untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III) d. Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement(GIC) Satu Permukaan e. Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement(GIC) Dua Permukaan f. Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement(GIC) Lebih Dari Dua Permukaan g. Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit LightCuring (LC) Satu Permukaan h. Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit LightCured (LC) Dua Permukaan i. Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit LightCured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan

13,000 20,000 30,000 20,000 21,000

14,000 21,000 16,000 30,000 41,000 52,000 38,000 51,000 75,000 11

3. PENCABUTAN a. Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE) b. Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit) c. Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal DenganPenyulit d. Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit) e. Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (DenganPenyulit) 4. TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA 1. Operculectomy 2. Trepanasi Gigi Gangren 3. Perawatan Incisi Abses 4. Perawatan Eksisi Mukokel 5. Perawatan Dry Socket 6. Buka Jahitan Operasi 7. Operasi Odontectomy 8. Selektif Grinding 5. TINDAKAN LAIN LAIN Bongkar Protesa III

IV

V

PELAYANAN RAWAT DARURAT 1. Sewa ruang gawat darurat 2. Perawatan di ruang gawat darurat 3. Visite dokter umum PELAYANAN RAWAT INAP 1. Rawat inap perhari 2. Visite dokter perhari/perorang 3. Konsul Dokter Spesialis perhari 4. Biaya pelayanan asuhan keperawatan perhari PERSALINAN DAN TINDAKAN KEBIDANAN A. RAWAT JALAN 1. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA a. Pemasangan IUD (Intra Uterine Device) b. Kontrol IUD (Intra Uterine Device) c. Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) d. Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) denganPenyulit e. Pemasangan Susuk KB f. Pelepasan Susuk KB g. Metode Operasi Pria (MOP) h. Metode Operasi Wanita (MOW) i. Suntik KB (Keluarga Berencana) j. Pil KB (Keluarga Berencana)

9,500 13,000 33,000 30,000 49,000 19,000 13,000 16,000 33,000 18,000 11,000 163,000 12,000 19,000 10,000 25,000 10,000 40,000 10,000 25,000 7,000

60,000 13,000 13,000 39,000 175,000 40,000 150,000 150,000 15,000 9,000 12

2. PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL a. Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) b. Rutin c. Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) d. Paket I (Trimester I) e. Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) f. Paket II (Trimester III) g. Pemeriksaan Ibu Hamil dengan Fetal Doppler h. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas i. Pelayanan Kesehatan Neonatus j. Pelayanan Kesehatan Bayi 3.

LAIN-LAIN a. Pengambilan Spesimen Pap Smear b. Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat) c. Tindik Telinga Bayi

B. RAWAT INAP 1. Partus Normal di Non-DTP a. Dokter umum b. Bidan 2. Partus Normal di PONED a. Dokter Umum b. Bidan 3. Persalinan dengan penyulit 4. Pelayanan persalinan tidak maju/komplikasi 5. Pelayanan pasca keguguran 6. Persalinan Resiko Tinggi oleh Dokter Spesialis 7. Jahitan Perineum 8. Jahitan Portio 9. Oksigenasi 30 Menit Pertama 10. Oksigenasi Tiap 30 Menit Berikutnya 11. Evakuasi Plasenta Manual 12. Eksplorasi 13. Kuretase 14. Perawatan Hiperemesis 15. Asfiksia 16. Perawatan BBN (Berat Bayi Normal) 17. Perawatan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) 18. Perawatan Ibu Nifas Normal 19. Perawatan Ibu Nifas Dengan Penyulit 20. Paket Rawat Inap Ibu / Hari 21. Paket Rawat Inap Bayi / Hari 22. Visite Dokter/kali

10,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 10,000 10,000

650,000 600,000 650,000 600,000 700,000 150,000 500,000 750,000 56,000 68,000 20,000 5,000 86,000 50,000 250,000 90,000 280,000 15,000 25,000 25,000 186,000 80,000 40,000 10,000 13

23. Visite Dokter Spesialis/kali 24. Konsul Dokter Spesialis/pasien VI

VII

VIII

IX

PENGUJIAN KESEHATAN (KEURING) 1. Pemeriksaan Kesehatan anak sekolah 2. Pemeriksaan kesehatan umum 3. Pemeriksaan Calon Pegawai Negeri 4. Pemeriksaan kepentingan polis asuransi 5. Visum et repertum a. Visum hidup b. Visum mayat PEMAKAIAN AMBULANS a. Dalam kota atau sampai dengan 5 KM pertama Selanjutnya untuk setiap KM, dikenakan biaya tambahan sebesar b. Luar kota dalam wilayah Jawa Barat atau sampai dengan 50 KM pertama Selanjutnya untuk setiap KM dikenakan biayatambahan sebesar c. Luar kota wilayah Barat atau sama dengan 100 KM pertama Selanjutnya untuk setiap KM dikenakan biaya tambahan sebesar d. Jasa pendamping (perawat) dalam kabupaten e. Jasa pendamping (perawat) luar kabupaten f. Jasa supir dalam kabupaten di bawah 10 KM g. Jasa supir dalam kabupaten di atas 10 KM h. Jasa supir luar kabupaten PELAYANAN MOBIL JENAZAH a. Dalam kota atau sampai dengan 5 KM pertama Selanjutnya untuk setiap KM, dikenakan biaya tambahan sebesar b. Luar kota dalam wilayah Jawa Barat atau sampai dengan 50 KM pertama Selanjutnya untuk setiap KM dikenakan biaya tambahan sebesar c. Luar kota wilayah Barat atau sama dengan 100 KM pertama Selanjutnya untuk setiap KM dikenakan biaya tambahan sebesar d. Jasa supir dalam kabupaten di bawah 10 KM e. Jasa supir dalam kabupaten di atas 10 KM f. Jasa supir luar kabupaten PEMERIKSAAN HAJI Tahap I Jasa Pelayanan Fisik Kesehatan Haji non Pelayanan Penunjang Diagnostik

50,000 25,000 5,000 10,000 20.000 25,000 45,000 75,000

50,000 3,000 125,000 3,000 200,000 3,000 25,000 50,000/hari 10,000 20.000 30,000/hari

50,000 3,000 125,000 3,000 200,000 3,000 10,000 20.000 30,000/hari 50.000

14

Tahap II Jasa Pelayanan Fisik Kesehatan Haji non Pelayanan Penunjang Diagnostik X

PELAYANAN LABORATORIUM URINE 1. URINE Fisik, Volume, Bau, Warna, Kekeruhan pH Darah Samar Keton Albumin Urine (reaksi) Bilirubin Urine (reaksi) Protein Bence Jones Glukosa Urine Urobilin Urobilinogen Analisa Batu Carik celup Urine + Sedimen Skrining Narkoba (NAPZA) Narkoba (Amphetamin, Methampetamine, Coccoain, Morphine, THC, Benzodiazephine) 2. FAECES Analisa Tinja/Faeces Rutin Garam Jenuh Benzidin Test Telur Cacing 3. HEMATOLOGI Darah lengkap (Hb, Leko, trombo, Ery, PVC, MCV, MCH, MCHC, Diff) Darah Rutin (Hb, Leko, LED) Hemoglobin Hitung Jumlah Sel : a. Lekosit b. Eritrosit c. Trombosit Diff Count / Hitung Jenis Sel Waktu Pendarahan Waktu Pembekuan Laju Endap Darah Golongan darah ABO Golongan darah ABO + Rhesus Percobaan Pembendungan Hemoglobin Eritrosit Rata-rata/HER Konsentrasi Hb Eritrosit Rata-rata/KHER Volume Eritrosit Rata-rata/VER Morfologi Darah Resistensi Osmotik 4. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOG Mikroskopis Gram (GO) Mikroskopis ZN (BTA) 1 x

50,000

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 4,000 4,000 25,000 15,000 130,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 25,000.00 10,000.00 10,000.00 15

Mikroskopis ZN (BTA) 3 x Mikroskopis ZN (Lepra) Mikroskopis Candida Mikroskopis Diphtherie Mikroskopis Jamur / Fungi Mikroskopis Malaria / Filaria Mikroskopis Trichomonas Mikroskopis Amoeba Mikroskopis Telur Cacing Mikroskopis Sarcoptes Scabiae Mikroskopis Schistosoma MPN Coliform MPN Coli Tinja E. Coli identifikasi Clostridium spp Campylobacter jejuni Staphylococcus spp Streptococcus spp Acinobacter spp Aeromonas spp Bacillus spp Bakteriodes fragilis Bordetella spp Branhamella catarrhalis Brucella spp Citrobacter spp Clostridium spp Corynebacterium spp Edwardsiella spp Enterobacter spp Enterococcus Klebsiella spp Neisseria meningitides Proteus spp Pseudomonas spp Shigella spp Vibrio Cholera Resistensi Test / Uji Kepekaan Hitung Angka Kuman Hitung Angka Kapang 5. SEROLOGI ASO/ASTO / Aglutinasi ASO / ASTO Titer / Aglutinasi RF / Aglutinasi RF Titer / Aglutinasi Widal / Aglutinasi Salmonella typhi IgG Rapid Test Salmonella typhi IgM Rapid Test Leptospira IgM / Rapid Test Leptospira IgG / Rapid Test Influenza A & B Ag / Rapid Test Malaria P.f / P.v / Rapid Test Ab

30,000.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 45,000.00 85,000.00 45,000.00 75,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 90,000.00 85,000.00 45,000.00 65,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 65,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 65,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 30,000.00 90,000.00 25,000.00 75,000.00 35,000.00 60,000.00 60,000.00 75,000.00 60,000.00 130,000.00 55,000.00 16

Malaria P.f / P.v / Rapid Test Ag Anti Tuberkulosis IgG / Rapid Test VDRL / RPR / Aglutinasi TPHA / IHA TPHA / IMA IgE Total

65,000.00 50,000.00 30,000.00 50,000.00 140,000.00 125,000.00

6. BIOKIMIA/KIMIA DARAH Protein Total (Fotometri) Albumin Globulin Bilirubin Total Bilirubin Direk/Indirek ALT/GOT AST/GPT Thymol Turbidity Test (T3) Alkali Fosfatase Gamma GT Urea/Urea N/BUN Creatinine Asam Urat Cholesterol Trigliserida High Density Lipoprotein/HDL Low Density Lipoprotein/LDL Laktat Dehidrogenase/LDH Glukosa Kalsium Natrium Kalium Chlorida Cholinesterase

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 20,000.00 17,000.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 15,000.00 22,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 15,000.00

7. HORMON Protein elektroforesis T4 T3 Uptake Thyroid Stimulating Hormon

50,000.00 50,000.00 50,000.00 75,000.00

8. KIMIA KESEHATAN a. Organoleptik Bau Keadaan (Makroskopis) Rasa Warna (Makroskopis) b. Kimia Bahan Makanan Asam Borat ( gravimetric dan titrasi) Benzoat/ ektraksi dan titrasi Boliangan Iod adisi menurut Wijs (ektraksi titrim) Bilangan penyabunan / destruksi dan titrasi

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 17

Bilanagn peroksida / titrimetri Borax / gravimetric Derajat Asam Formalin / destilasi, spektro Kadar abu, grafimetri Kadar air, grafimetri Kadar asam laktat, titrimetri Kadar Etanol Kadar fruktosa Kadar garam Glukosa Kadar garam invert Kadar gula total Kadar KIO3 Kadar laktosa Kadar lemak Kadar maltose Kadar pati amilum, polisacharida Kadar protein Kadar Sukrosa Kadar serat Kadar Vit C Kalori paket ( protein, lemak, karbohidrat, kalori) Kimia singkat (pH, s, Cn, Logam berat, nitrit) Natrium bicarbonate Sacharin Siklamat Test ketengikan Zat warna c. Kimia Air Alumunium (Spektrofotometri) Alumunium (AAS) Amonium bebas Arsen/ kualitatif Arsen / AAS Arsen Spektrofotometri Barium Benda terapung Besi Spektrofotometri Besi/ AAS BOD / titrimetric BOR/ spektro COD Detergen DHL Disolved oxygen Fenol Fluoride Fosfat GC

55,000.00 66,000.00 55,000.00 66,000.00 27,500.00 27,500.00 55,000.00 27,500.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 82,500.00 55,000.00 27,500.00 82,500.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 467,500.00 82,500.00 55,000.00 55,000.00 27,500.00 55,000.00 82,500.00 47,500.00 62,500.00 36,500.00 35,000.00 77,000.00 161,000.00 74,000.00 20,000.00 33,000.00 55,000.00 11,000.00 100,000.00 92,500.00 95,000.00 20,000.00 93,500.00 25,500.00 25,000.00 49,500.00 605,000.00 18

Kadmium AAS Kejernihan Kekeruhan Kesadahan Ca (Titrimetri) Kesadahan Mg (Titrimetri Kesadahan total Klor bebas (Kolorimetri) Klor bebas ( Spektrofotometri) Klorida Kobal AAS Krom Krom AAS Logam berat ( Kualitatif) Logam Paket 5 unsur dengan ICP (SSA) Logam-logam per unsur dengan ICP (SSA) Mangan ( Spektrofotometri) Mangan (AAS) Minyak / lemak (gravimetric) Natrium (AAS) Nikel (AAS) Nitrat (spectrofotometri) Nitrit (Kualitatif) Nitrit (Spektrofotometri) Perak (AAS) pH (Potensiometri) Raksa (Mercury analyzer) Selenium (AAS) Seng (AAS) Sianida (kualitatif) Sianida ( Spectrofotometri) Sianida (Tritimetri) Suhu Sulfat Sulfida (specktrofotometri) TDS (Gravimetri) Timbal (spectrofotometri) Timbal (AAS) Tembaga (AAS) TSS (Gravimetri) Warna (Spectrofotometri) Zat organic (Titrimetri) Zat Terendap Air Kolam Renang Air Minum secara Kimia Air buangan Air Bersih Lengkap (paket) 9. PESTISIDA Pestisida Golongan Karbamat Pestisida Golongan Organofospat Pestisida Golongan Organoklorin (KLT) Pestisida paket

74,000.00 3,500.00 17,500.00 22,000.00 30,000.00 23,000.00 12,000.00 66,000.00 23,000.00 55,000.00 176,000.00 77,000.00 22,000.00 572,000.00 176,000.00 58,000.00 55,000.00 25,500.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 12,000.00 55,000.00 55,000.00 12,000.00 110,000.00 77,000.00 55,000.00 22,000.00 220,000.00 88,000.00 6,500.00 33,000.00 143,000.00 22,000.00 121,000.00 74,000.00 55,000.00 22,000.00 55,000.00 13,500.00 22,000.00 150,000.00 300,000.00 600,000.00 250,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 616,000.00 19

10. UDARA CO2 dalam udara H2S dalam udara NH3 dalam udara NO2 dalam udara Partikulat debu dalam udara SO2 dalam udara XI

XII

77,000.00 23,000.00 22,000.00 27,500.00 67,000.00 83,500.00

PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK 1. EKG tanpa Ekspertise (pembacaan) 2. USG 3. Photo Rontgen PENGASAPAN RUMAH ATAU FOGGING per KK

25.000 40.000 45.000 7.000

(5) Bagi penduduk yang mengikuti Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah dan Asuransi Kesehatan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh penjamin sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Paragraf 4 Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 8 (1) Bupati berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

dapat

(2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi warga penduduk Kabupaten Subang. Pasal 9 (1) Bagi warga penduduk Subang yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan harus memiliki identitas berupa kartu sehat dan buku catatan kesehatan. (2) Kartu sehat dan buku catatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati yang format, isi, dan syaratnya diatur dalam Peraturan Bupati.

20

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 10 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan nama Pungutan Retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 11 (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. Pelayanan persampahan/kebersihan Rumah Tangga; b. Pelayanan persampahan/kebersihan Industri/Perusahaan; c. Pelayanan persampahan/kebersihan Kantor; d. Pelayanan persampahan/kebersihan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 12 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang. (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah selain diukur dengan cara menghitung volume sampah yang diangkut dan jarak tempuh kendaraan dari sumber sampah ke TPAS juga diukur dengan cara penggunaan fasilitas pengumpulan. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 13 (1) Struktur tarif retribusi di tetapkan berdasarkan : a. Nilai dari volume sampah yang dihasilkan; b. Letak dan jarak tempuh penghasil sampah; dan c. Jenis bangunan/tempat penghasil sampah.

21

(2) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut : a. Pengusaha Industri dan Pabrik : 1. Kelas I adalah lndustri Besar dengan jumlah pegawai 500 orang atau lebih dengan jarak tempuh 30 – 60 KM dari sumber sampah ke TPAS ; 2. Kelas II adalah Industri Menengah dengan jumlah Pegawai antara 200 (dua ratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) orang dengan jarak tempuh 20 – 29 KM dari sumber sampah ke TPAS ; 3. Kelas III adalah Industri Sedang dengan jumlah tenaga kerja 100 (seratus) sampai dengan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) orang dengan jarak tempuh 5 – 19 KM dari sumber sampah ke TPAS ; 4. Kelas IV adalah Industri kecil dengan jumlah pegawai kuarang dari 100 (seratus) orang dengan jarak tempuh kurang dari 5 KM dari sumber sampah ke TPAS. b. Kantor, Pendidikan dan Rumah Sakit : 1. Kantor : a) Kelas I adalah Perkantoran BUMN/BUMD dan sejenisnya; b) Kelas II adalah Perkantoran Pemerintahan. 2. Pendidikan : a) Kelas I adalah Persekolahan dengan jumlah ruang belajar 15 (lima belas) ruangan atau lebih; b) Kelas II adalah Persekolahan dengan jumlah ruang belajar dibawah 15 (lima belas) ruangan. 3. Rumah Sakit : a) Kelas I adalah Rumah Sakit Tipe A; b) Kelas II adalah Rumah Sakit Tipe B; c) Kelas III adalah Rumah Sakit Tipe C. c. Hotel, Penginapan, Bioskop dan Sandiwara : 1. Hotel dan Penginapan : a) Kelas I adalah jumlah kamar 30 (tiga puluh) buah atau lebih; b) Kelas II adalah jumlah kamar 15 (lima belas) kamar sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) kamar; c) Kelas III adalah dengan jumlah kamar dibawah 15 (lima belas) kamar. 2. Bioskop dan Sandiwara : a) Kelas I adalah dengan jumlah pengunjung harian 100 (seratus) orang atau lebih; b) Kelas II adalah dengan jumlah pengunjung harian 50 (lima puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) pengunjung; c) Kelas III adalah dengan jumlah pengunjung harian adalah 50 (lima puluh) pengujung. d. Rumah Tinggal : 1. Kelas I adalah yang menggunakan tenaga listrik lebih dari 900 watt; 2. Kelas II adalah yang menggunakan tenaga listrik sebesar 900 watt; 3. Kelas III adalah yang menggunakan tenaga listrik sebesar 450 watt; 4. Kelas IV adalah yang menggunakan tenaga listrik dibawah 450 watt / abudemen. e. Pedagang di Pasar, Bengkel, Terminal, Los, Kios, Kaki Lima, Bengkel, Warung, Salon, Tukang jahit dan lainnya : 1. Kelas I adalah untuk Toko, Kios, Bengkel, Salon dan Tukang Jahit; 2. Kelas II adalah untuk Pedagang Pasar/Terminal dan Los; 3. Kelas III adalah untuk pedagang Kaki Lima dan Warung/dan sejenisnya.

22

f. Restoran Rumah Makan, Warung Nasi, Kantin makanan dan Minuman atau sejenisnya : 1. Kelas I adalah dengan jumlah pengunjung harian 100 (seratus) orang atau lebih; 2. Kelas II adalah dengan jumlah pengunjung harian 50 (lima puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) pengunjung; 3. Kelas III adalah dengan jumlah pengunjung harian adalah 50 (lima puluh) pengujung; 4. Kelas IV adalah Kantin Warung Makanan dan Minuman atau sejenisnya. g. Setiap kendaraan umum (Bus, Mikro Bus, Elf, Colt) yang masuk dan mengambil penumpang dan berhenti di Terminal : 1. Kelas I adalah kendaraan Bus dengan kapasitas penumpang 50 (lima puluh) Orang atau lebih; 2. Kelas II adalah kendaraan MikroBus dengan kapasitas penumpang 25 (dua puluh lima) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) orang; 3. Kelas III adalah kendaraan Elf, Colt dan sejenisnya dengan kapasitas penumpang di bawah 25 (dua puluh lima) orang. h. Pemilik Perahu di Dermaga dan Tempat Pelelangan Ikan : 1. Untuk Pemilik Perahu di Dermaga : a. Kelas I adalah Perahu dengan awak kapal 10 (sepuluh) orang atau lebih; b. Kelas II adalah Perahu dengan awak kapal kurang dari 10 (sepuluh) orang. 2. Pelelangan Ikan : a. Kelas I Tempat Pelelangan Ikan dengan jumlah Perahu yang bersandar untuk melelangkan ikan sebanyak 50 (lima puluh) perahu atau lebih per hari; b. Kelas II Tempat Pelelangan Ikan dengan jumlah perahu yang bersandar untuk melelangkan ikan sebanyak dibawah 50 (lima puluh) buah per hari. i. Hiburan/Keramaian : 1. Kelas I adalah dengan jumlah pengunjung per kegiatan sebanyak lebih dari 1000 (seribu) orang; 2. Kelas II adalah dengan jumlah pengunjung per kegiatan sebanyak lebih dari 500 (lima ratus) sampai 1000 (seribu) orang; 3. Kelas III adalah dengan jumlah pengunjung per kegiatan sebanyak dibawah dari 500 (lima ratus) orang; (3) Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk Industri dan Pabrik-pabrik setiap penarikan/ritasi setiap bulan : 1) Kelas I .......................................................... Rp. 289.500.2) Kelas II ......................................................... Rp. 254.000.3) Kelas III ....................................................... Rp. 231.500.4) Kelas IV ........................................................ Rp. 218.000.b. Untuk Kantor, Pendidikan, dan Rumah Sakit setiap bulan : 1) Kantor : a) Kelas I ...................................................... Rp. 225.000,b) Kelas II ....................................................... Rp. 90.000,c) Kelas III …………………………….....…........... Rp. 45.000,2) Pendidikan : a) Kelas I ....................................................... Rp. 225.000,b) Kelas II ....................................................... Rp. 135.000,c) Kelas III ................................................... Rp. 90.000,-

23

3) Rumah Sakit : a) Kelas I Type A ............................................. Rp. 135.000,b) Kelas II Type B ............................................ Rp. 90.000,c) Kelas III Type C ........................................... Rp. 45.000,c. Untuk Hotel, Penginapan, Bioskop dan Sandiwara setiap bulan : 1) Hotel dan Penginapan : a) Kelas I ........................................................ Rp. 135.000,b) Kelas II ...................................................... Rp. 90.000,c) Kelas III ...................................................... Rp. 45.000,2) Bioskop dan Sandiwara : a) Kelas I ........................................................ Rp. 90.000,b) Kelas II ....................................................... Rp. 45.000,c) Kelas III ...................................................... Rp. 22.500,d. Untuk Rumah Tinggal setiap bulan : 1) Kelas I berpendapatan Rp. 7.500.000,-/bulan ........... Rp. 5.500,2) Kelas II berpendapatan Rp. 4.000.000,-/bulan .......... Rp. 3.000,3) Kelas III berpendapatan Rp. 2.750.000,-/bulan ......... Rp. 2.000,4) Kelas IV berpendapatan Rp. 1.000.000,-/bulan ......... Rp. 1.000,e. Untuk Pedagang di Pasar/Terminal dan yang menetap di Toko, Kios, Los, Warung, Salon, Tukang Jahit, K5 dan usaha lainnya setiap hari : 1) Kelas I ...................................................... Rp. 900,2) Kelas II ..................................................... Rp. 500,3) Kelas III .................................................... Rp. 250,f. Untuk Restoran, Rumah Makan, Warung Nasi, Kantin Makanan dan Minuman atau sejenisnya setiap bulan : 1) Kelas I ...................................................... Rp. 315.000,2) Kelas II ..................................................... Rp. 171.000,3) Kelas III .................................................... Rp. 90.000,4) Kelas IV .................................................... Rp. 79.000,g. Untuk setiap Kendaraan Umum/Preman di Terminal dan Tempat Parkir lainnya dipungut sebesar Rp 500,- setiap kali parkir. h. Untuk setiap kendaraan umum (Bus, Elf dan Colt) yang masuk dan mengambil penumpang di Terminal serta berhenti setiap harinya : 1) Kelas I ................................................. Rp. 6.000,2) Kelas II ............................................... Rp. 4.000,3) Kelas III ................................................ Rp. 1.000,i. Untuk pemilik perahu di Dermaga setiap harinya : 1) Kelas I................................................... Rp. 1.000,2) Kelas II ................................................. Rp. 500,j.

Tempat Pelelangan Ikan setiap harinya : 1) Kelas I.................................................. Rp. 6.000,2) Kelas II ................................................. Rp. 3.000,-

k. Untuk setiap pengunjung ke tempat rekreasi/Objek Wisata/Tempat Hiburan dipungut setiap orang/pengunjung Rp.1.000,l. Untuk setiap orang yang menginap di Hotel/Penginapan/Losmen dipungut setiap malam/orang yang menginap Rp.1.000,-

24

m. Untuk Hiburan Keramaian Umum dan sejenis lainnya dipungut setiap kegiatan selesai : 1) Kelas I ................................................ Rp. 76.000,2) Kelas II ................................................ Rp.57.000,3) Kelas III ................................................ Rp.38.000,(4) Setiap orang atau badan yang membuang sampah langsung ke TPAS dikenakan tarif per meter kubik sebagai berikut : 1. Dengan Angkutan Sendiri a. Biaya Pengelolaan/Pemusnahan ............................... Rp. 7.500,b. Biaya Administrasi .................................................. Rp. 350,2. Dengan Angkutan Pemerintah Daerah (Bidang Kebersihan) : a. Biaya Angkutan dari Luar Kota ................................ Rp. b. Biaya Angkutan dari dalam kota .............................. Rp. c. Biaya Pengelolaan ................................................... Rp. d. Biaya Administrasi .................................................. Rp.

30.000,25.000,7.500,350,-

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 14 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan nama pungutan retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah. Pasal 15 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Pemakaian Tempat Parkir Pasal 16 Setiap kendaraan bermotor yang berhenti diharuskan memakai tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan untuk : a. mobil Penumpang Umum; b. mobil Barang; dan c. kendaraan roda 2 (dua). Pasal 17 Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan kepada pengguna jasa parkir harian.

25

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 18 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan area parkir ditepi jalan umum. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 19 NO. 1. 2. 3. 4.

JENIS KENDARAAN Truk Gandengan Bus/Truk/Box Sedan / Minibus Kendaraan Roda 2 (dua)/Motor

TARIF Rp. 4.000,- /setiap kali parkir Rp. 3.000,- /setiap kali parkir Rp. 2.000,- /setiap kali parkir Rp. 1.000,- /setiap kali parker

Pasal 20 (1)

Penyelenggaran tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor wajib memperoleh rekomendasi.

(2)

Rekomendasi, lokasi, peruntukan, sistem/cara pelaksanaan parkir ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Paragraf 5 Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasal 21

Setiap pembayaran retribusi parkir harian diberi tanda bukti berupa karcis parkir dengan nilai tarif tertera di dalamnya. Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 22 Retribusi Pelayanan Pasar merupakan nama pungutan retribusi atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los/kios, toko, dan ruko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

26

Pasal 23 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios, toko, dan ruko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 24 (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan klasifikasi tempat/kelas pasar, jasa usaha serta fasilitas lainnya milik Pemerintah Daerah. (2) Klasifikasi tempat/kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Tata Cara Persyaratan Pemakaian dan Pemanfaatan Tanah Milik PemerintahDaerah Yang Digunakan untuk Pelataran, Toko, Kios/Los, dan Ruko Pasal 25 Tata cara dan persyaratan pemakaian dan pemanfaatan Tanah milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelataran, kios/los, toko dan ruko di Lingkungan Pasar adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 26 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

NO. 1

1.

2.

JENIS BANGUNAN TEMPAT USAHA 2

RUKO

TOKO

KELAS/ TIPE

LUAS BANGUNAN TEMPAT USAHA

3

4

I

Diatas 51 m²

II

41 s/d 50 m²

III

31 s/d 40 m²

I

41 s/d 50 m²

JENIS DAGANGAN ATAU USAHA 5 Besar Sedang Besar Sedang Besar Sedang Besar Sedang Kecil

TARIF PER HARI (Rp) 6 3000 2500 2500 2000 2000 1800 1800 1500 1300

27

3.

4.

II

31 s/d 40 m²

III

16 s/d 30 m²

IV

5 s / d 15 m²

I

6 s / d 10 m²

II

1 s/d 5 m²

I

Diatas 10m²

LOS/KIOS

PELATARAN

II

6 s/d 10 m²

III

1 s/d 5 m²

Besar Sedang Kecil Besar Sedang Kecil Besar Sedang Kecil Sedang Kecil Sedang Kecil Besar Sedang Kecil Besar Sedang Kecil Besar Sedang Kecil

1500 1300 1000 1300 1000 800 1000 800 700 600 500 500 400 1500 1300 1000 900 800 700 700 600 500

(2) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar di pasar hewan ditetapkan berdasarkan jenis hewan sebagai berikut : 1. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Hewan NO

JENIS HEWAN

BESARNYA TARIF PER HARI

1.

Sapi

Rp. 7.000,- per ekor

2.

Kerbau


3.

Domba


4.

Kambing


5.

Unggas

Rp.

100,- per ekor

2. Biaya Penitipan Ternak di Pasar Hewan NO.

JENIS HEWAN

BESARNYA TARIF PER MALAM

1.

Sapi


2.

Kerbau


3.

Domba

Rp.

500,- per ekor

4.

Kambing

Rp.

500,- per ekor

Pasal 27 (1) Pasar yang dibuka pada pagi, siang, sore atau malam hari tetap dikenakan retribusi harian. (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya didalam pasar Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen)

28

Pasal 28 (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diperporasi sebagai bukti pembayaran. (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 29 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan nama pungutan retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 30 (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi : a. Mobil Penumpang Umum; b. Mobil barang; c. Mobil bus; d. Kereta tempelan; e. Kereta gandengan. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 31 Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan penggunaan alat pengujian kendaraan bermotor mekanis. Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 32 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.

29

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Uji Berkala Pertama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Angkutan Kota / Angkutan Pedesaan Mini Bus Bus sedang Bus Besar Pick up Truk Kecil Truk Sedang Truk Besar Kereta Gandengan Kereta Tempelan Traktor Head

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

30.000,35.000,40.000,50.000,30.000,35.000,40.000,50.000,30.000,30.000,50.000,-

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

15.000,15.000,20.000,30.000,15.000,20.000,25.000,30.000,15.000,15.000,30.000,-

b. Uji Berkala Lanjutan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Angkutan Kota / Angkutan Pedesaan Mini Bus Bus sedang Bus Besar Pick up Truk Kecil Truk Sedang Truk Besar Kereta Gandengan Kereta Tempelan Traktor Head

c. Penilaian Kondisi Teknis Biaya Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan sebesar Rp. 25.000,d. Pemerikasaan Pengujian dalam rangka Penghapusan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sepeda Bermotor Mobil Penumpang Mobil Barang Balik Nama Numpang Uji Mutasi Pengesahan bengkel umum terdaftar Rubah Status/Rubah Bentuk

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

50.000,100.000,100.000,25.000,50.000,50.000,150.000,50.000,-

e. Kelengkapan Pengujian berkala a Kendaraan Bahan Bakar Bensin b. Kendaraan Bahan Bakar Solar

Rp. 10.000,Rp. 15.000,-

f. Buku Uji a. Ganti buku uji b. Ganti buku uji hilang

Rp. 15.000,Rp.100.000,-

30

g. Tanda Uji a. Penggantian tanda uji b. Penggantian tanda uji hilang

Rp. 10.000,Rp. 25.000,-

h. Pengecatan Biaya Tanda Samping sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) (3) Setiap keterlambatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda tiap bulannya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah biaya pengujian. (4) Setiap keterlambatan pengujian kendaraan bermotor yang melebihi periode 6 (enam) bulan maka dikenakan denda sebesar 1 (satu) kali biaya pengujian ditambah 5% (lima persen) setiap bulannya. Bagian Kedelapan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 33 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan nama pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran. Pasal 34 Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Paragraf 2 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pasal 35 (1) Setiap alat pemadam kebakaran wajib diperiksa oleh petugas pemeriksa dari UPTD. (2) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) Tata cara pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

31

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 36 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pemadam kebakaran. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 37 Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut : NO. 1.

2. 3. 4. 5.

JENIS Dry Chemical, CO2 Halon J.21211, Foam/ Busa dan Jenis Air Sprinkler Smoke Detector Alarm Sistem Fire Hydrant

UKURAN (Kg) 0,5 sampai dengan 5 5 sampai dengan 10 10 sampai dengan 40 40 sampai dengan 100 Pertitik Alat Pertitik Alat Pertitik Alat Pertitik Alat

TARIF (Rp) 2.000,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 6.000,00

Bagian Kesembilan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 38 Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus merupakan nama pungutan retribusi atas jasa pelayanan penyedotan kakus dan pembuangan tinja ke IPLT. Pasal 39 (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

32

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 40 Retribusi penyedotan kakus dan pembuangan tinja diukur berdasarkan : a. Kondisi Kendaraan Tangki Septic; b. Jarak Pembuangan Tinja ke TPAT/IPLT; c. Volume Tinja yang terangkut. Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 41 (1) Rumusan Penghitungan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut : A. KELAS I 1. Data : a) Jarak dari sumber tinja ke TPAT/IPLT Cibarola = 80 km b) Jarak Pengangkutan tinja ke per ritasi = 2 x 80 km = 160 km c) Perbandingan pemakaian BBM Solar =1:6 d) Perbandingan pemakaian Pelumas = 1 : 167 e) Harga BBM Solar = Rp. 4.500,-/liter f) Harga Pelumas = Rp. 24.300,-/liter g) Upah Supir per hari = Rp. 50.000,h) Upah Kenek per hari = Rp. 25.000,i) 1 (satu) Tangki Septik dibantu 2 (dua) orang kenek. 2. Perhitungan Retribusi Pemakaian Mobil Penyedot Tinja : a) Pemakaian BBM Solar pada jarak per-ritasi = 160 km 1 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

x 160 km = 26,67 liter, dibulatkan menjadi 27 liter Biaya BBM Solar per-ritasi = 27 liter x Rp. 4.500,-/liter = Rp. 121.500,b) Pemakaian Pelumas pada jarak 160 km per-ritasi 6 𝑘𝑚

1 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

x 160 km = 0,36 liter Biaya Pelumas per-ritasi = 0,36 liter x Rp. 24.300,-/liter = Rp. 8.748,c) Menghitung biaya operasional angkutan sampah per-ritasi 1) Pemakaian BBM Solar = Rp. 121.500,2) Pemakaian Pelumas = Rp. 8.748,3) Upah Supir per orang = Rp. 50.000,4) Upah Kenek per 2 (dua) orang = Rp. 50.000,Jumlah = Rp. 244.828,Kapasitas Tangki Septic maksimal 3 m³ 𝑅𝑝. 244.828,− Maka per m³ adalah = Rp. 81.609,33/m³ 3 𝑚³ d) Biaya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) sebesar Rp. 25.000,-/m³ 167 𝑘𝑚

33

e) Jadi Rumus Penghitungan Retribusi Pemakaian Mobil Penyedot Tinja adalah sebagai berikut : =c+b = (Rp. 81.609,33,-) + (Rp. 25.000,-) = Rp. 106.609,33/m³ dibulatkan menjadi Rp. 107.000,-/m³ B. KELAS II 1. Data : a) Jarak dari sumber tinja ke TPAT/IPLT Cibarola b) c) d) e) f) g) h) i)

30+80 2

= 55 km

Jarak Pengangkutan tinja ke per ritasi = 2 x 55 km = 110 km Perbandingan pemakaian BBM Solar =1:6 Perbandingan pemakaian Pelumas = 1 : 167 Harga BBM Solar = Rp. 4.500,-/liter Harga Pelumas = Rp. 24.300,-/liter Upah Supir per hari = Rp. 50.000,Upah Kenek per hari = Rp. 25.000,1 (satu) Tangki Septik dibantu 2 (dua) orang kenek.

2. Perhitungan Retribusi Pemakaian Mobil Penyedot Tinja : a) Pemakaian BBM Solar pada jarak per-ritasi = 110 km 1 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

x 110 km = 18,33 liter Biaya BBM Solar per-ritasi = 18,33 liter x Rp. 4.500,-/liter = Rp.82.485,b) Pemakaian Pelumas pada jarak 160 km per-ritasi 6 𝑘𝑚


x 110 km = 0,65 liter Biaya Pelumas per-ritasi = 0,65 liter x Rp. 24.300,-/liter = Rp. 15.795,c) Menghitung biaya operasional angkutan sampah per-ritasi 1) Pemakaian BBM Solar = Rp. 82.485,2) Pemakaian Pelumas = Rp. 15.795,3) Upah Supir per orang = Rp. 50.000,4) Upah Kenek per 2 (dua) orang = Rp. 50.000,Jumlah = Rp. 198.280,Kapasitas Tangki Septic maksimal 3 m³ 𝑅𝑝. 198.280,− Maka per m³ adalah = Rp. 66.093,33/m³ 3 𝑚³ d) Biaya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) sebesar Rp. 25.000,-/m³ e) Jadi Rumus Penghitungan Retribusi Pemakaian Mobil Penyedot Tinja adalah sebagai berikut : =c+b = (Rp. 66.093,33,-) + (Rp. 25.000,-) = Rp. 91.000,-/m³ 167 𝑘𝑚

C. KELAS III 1. Data : a) Jarak dari sumber tinja ke TPAT/IPLT Cibarola = 30 km b) Jarak Pengangkutan tinja ke per ritasi = 2 x 30 km = 60 km c) Perbandingan pemakaian BBM Solar = 1 : 6 d) Perbandingan pemakaian Pelumas = 1 : 167 34

e) f) g) h) i)

Harga BBM Solar = Rp. 4.500,-/liter Harga Pelumas = Rp. 24.300,-/liter Upah Supir per hari = Rp. 50.000,Upah Kenek per hari = Rp. 25.000,1 (satu) Tangki Septik dibantu 2 (dua) orang kenek.

2. Perhitungan Retribusi Pemakaian Mobil Penyedot Tinja : a) Pemakaian BBM Solar pada jarak per-ritasi = 60 km 1 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

x 60 km = 10 liter Biaya BBM Solar per-ritasi = 10 liter x Rp. 4.500,-/liter = Rp. 45.000,b) Pemakaian Pelumas pada jarak 110 km per-ritasi 6 𝑘𝑚


x 60 km = 0,36 liter Biaya Pelumas per-ritasi = 0,36 liter x Rp. 24.300,-/liter = Rp. 8.748,c) Menghitung biaya operasional angkutan sampah per-ritasi 1) Pemakaian BBM Solar = Rp. 45.000,2) Pemakaian Pelumas = Rp. 8.748,3) Upah Supir per orang = Rp. 50.000,4) Upah Kenek per 2 (dua) orang = Rp. 50.000,Jumlah = Rp. 153.748,Kapasitas Tangki Septic maksimal 3 m³ 𝑅𝑝. 153.748,− Maka per m³ adalah = Rp. 51.249,33/m³ 3 𝑚³ d) Biaya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) sebesar Rp. 25.000,-/m³ e) Jadi Rumus Penghitungan Retribusi Pemakaian Mobil Penyedot Tinja adalah sebagai berikut : =c+b = (Rp. 51.249,33,-) + (Rp. 25.000,-) = Rp. 76.249,33,-/m³ dibulatkan menjadi Rp. 76.000,-/m³ 167 𝑘𝑚

(2) Penentuan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Mobil Penyedot Kakus ditetapkan berdasarkan kelas, yaitu : NO.

KELAS

JARAK ANGKUT

TARIF

1.

I

≥ 80 km

Rp. 107.000,-/m³

2.

II

30 km s/d 80 km

Rp. 91.000,-/m³

3.

III

≤ 30 km

Rp. 76.000,-/m³

(3) Kepada Pihak Swasta yang telah memperoleh Izin Usaha Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dikenakan biaya sewaatas pemakaian TPAT sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pemakaian.

35

Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 42 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan nama pungutan retribusi atas jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT. Pasal 43 Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 44 Retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan. Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 45 Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO

URAIAN

A. 1.

Biaya Perteraan UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2 m b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya d. Ukuran panjang jenis : 1) Salib ukur 2) Blok ukur 3) Mikrometer 4) Jangka sorong 5) Alat ukur tinggi orang 6) Counter meter 7) Roll tester 8) Komparator ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik

2.

SATUAN

TERA PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PENJUSTIRAN PEMBATALAN TARIF (Rp.) TARIF (Rp.)

TERA ULANG PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PENJUSTIRAN PEMBATALAN TARIF (Rp.) TARIF (Rp.)

Buah Buah

2.000,4.000,-

-

1.000,2.000,-

-

Buah

4.000,-

-

2.000,-

-

Buah Buah Buah Buah Buah

4.000,5.000,6.000,6.000,5.000,-

-

2.000,5.000,3.000,3.000,2.500,-

-

Buah Buah Buah

10.000,50.000,50.000,-

-

10.000,50.000,50.000,-

-

Buah

50.000,-

12.500,-

50.000,-

12.500,-

36

3.

4.

b. Elektronik TAKARAN (BASAH / KERING) a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L sampai 25 L c. Lebih dari 25 L TANGKI UKUR a. Bentuk silinder tegak 1) Sampai dengan 500 Kl 2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb: a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL. d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL. e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL. f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL. Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL b. Bentuk Bola dan Speroidal 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih dari 500 kL didhtung sbb: a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL c. Bentuk Silinder Datar 1) Sampai dengan 10 kL 2) Lebih dari 10 kL didhtung sbb: a) 10 kL pertama b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, Setiap 1 kL c) Selebihnya dari 50 kL, setiap 1 kL Bagian dari 1 kL dihitung 1

Buah

100.000,-

25.000,-

100.000,-

25.000,-

Buah Buah

200,400,-

-

200,400,-

-

Buah

2.000,-

-

2.000,-

-

Buah

100.000,-

-

100.000,-

-

Buah Buah

100.000,1.500,-

-

100.000,1.500,-

-

Buah

1.000,-

-

1.000,-

-

Buah

100,-

-

100,-

Buah

50,-

-

50,-

Buah

30,-

-

30,-

Buah

200.000,-

-

200.000,-

-

Buah Buah

200.000,3.000,-

-

200.000,3.000,-

-

Buah

2.000,-

-

2.000,-

-

Buah

200.000,-

-

200.000,-

-

Buah Buah

200.000,2.000,-

-

200.000,2.000,-

-

Buah

1.000,-

-

1.000,-

-

37

5.

6.

7.

kL TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL 2) Lebih dari 5 kL didhtung sbb: a) 5 kL pertama b) Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal 1) Sampai dengan 50 kL 2) Lebih dari 50 kL didhtung sbb: a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap 1 kL c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap 1 kL d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap 1 kL e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap 1 kL f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap 1 kL Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat. ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L

Buah

20.000,-

-

20.000,-

-

Buah Buah

20.000,4.000,-

-

20.000,4.000,-

-

Buah

80.000,-

-

80.000,-

-

Buah Buah

80.000,1.200,-

-

80.000,1.200,-

-

Buah

1.000,-

-

1.000,-

-

Buah

700,-

-

700,-

-

Buah

500,-

-

500,-

-

Buah

200,-

-

200,-

-

Buah

50,-

-

50,-

-

Buah

10.000,-

-

5.000,-

-

Buah

6.000,-

-

3.000,-

-

Buah Buah

10.000,20.000,-

-

5.000,10.000,-

-

38

c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L e. Lebih dari 1.000 L, biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L

Buah

30.000,-

-

20.000,-

-

Buah

40.000,-

-

30.000,-

-

Buah

10.000,-

-

5.000,-

-

8.

METER TAKSI

Buah

10.000,-

-

5.000,-

-

9.

SPEDOMETER

Buah

15.000,-

-

7.500,-

-

10.

METER REM

Buah

15.000,-

-

7.500,-

-

11.

TACHOMETER

Buah

30.000,-

-

15.000,-

-

12.

THERMOMETER

Buah

6.000,-

-

3.000,-

-

13.

DENSIMETER

Buah

6.000,-

-

3.000,-

-

14.

VISKOMETER

Buah

6.000,-

-

3.000,-

-

15.

ALAT UKUR LUAS

Buah

5.000,-

-

2.500,-

-

16. 17.

ALAT UKUR SUDUT ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Meter bahan bakar minyak a.1. Meter induk untuk setiap meter uji 1) Sampai dengan 25 m3/h 2) Lebih dari 25 m3/h dihitung sebagai berikut: a) 25 m3/h pertama b) Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap 1 m3/h c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap 1 m3/h d) Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h Bagian dari m3/h dihitung satuan m3/h a.2. Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15

Buah

5.000,-

-

2.500,-

-

Buah

40.000,-

20.000,-

40.000,-

20.000,-

Buah

40.000,-

20.000,-

40.000,-

20.000,-

Buah

2.000,-

-

2.000,-

-

Buah

1.000,-

-

1.000,-

-

Buah

500,-

-

500,-

-

Buah

20.000,-

10.000,-

20.000,-

10.000,-

39

m3/h dihitung sebagai berikut: a) 15 m3/h pertama b) Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap 1 m3/h c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 1 m3/h d) Selebihnya dari 500 m3/h setiap 1 m3/h Bagian dari 1 m3/h dihitung 1 m3/h a.3. Pompa ukur Untuk setiap badan ukur 18.

ALAT UKUR GAS a. Meter induk 1) Sampai dengan 100 m3/h 2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb.: a) 100 m3/h pertama b) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h, setiap 10 m3/h d) Selebihnya dari 1000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h. Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 50 m3/h 2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb.: a) 50 m3/h pertama b) Selebihnya

Buah

20.000,-

10.000,-

20.000,-

10.000,-

Buah

1.000,-

-

1.000,-

-

Buah

500,-

-

500,-

-

Buah

300,-

-

300,-

-

Buah

20.000,-

10.000,-

20.000,-

5.000,-

Buah

20.000,-

10.000,-

20.000,-

10.000,-

Buah

20.000,-

10.000,-

20.000,-

10.000,-

Buah

1.000,-

-

1.000,-

-

Buah

500,-

-

500,-

-

Buah

200,-

-

200,-

-

Buah

100,-

-

100,-

-

Buah

2.000,-

-

2.000,-

-

Buah

2.000,-

-

2.000,-

-

Buah

200,-

-

200,-

-

40

19.

20.

21.

dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h, setiap 10 m3/h d) Selebihnya dari 1000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h. Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur METER AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m3/h 2) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m3/h 2) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h PEMBATAS ARUS AIR

Buah

150,-

-

150,-

-

Buah

100,-

-

100,-

-

Buah

50,-

-

50,-

-

Buah

100.000,-

50.000,-

100.000,-

50.000,-

Buah

20.000,-

10.000,-

20.000,-

10.000,-

Buah

20.000,-

10.000,-

20.000,-

10.000,-

Buah

20.000,-

10.000,-

20.000,-

10.000,-

Buah

40.000,-

20.000,-

40.000,-

20.000,-

Buah

50.000,-

25.000,-

50.000,-

25.000,-

Buah

500,-

250,-

500,-

250,-

Buah

4.000,-

2.000,-

4.000,-

2.000,-

Buah

10.000,-

5.000,-

10.000,-

5.000,-

Buah

30.000,-

15.000,-

30.000,-

15.000,-

Buah

50.000,-

25.000,-

50.000,-

25.000,-

Buah

60.000,-

30.000,-

60.000,-

30.000,-

Buah

1.500,-

750,-

1.500,-

750,-

Buah

5.000,-

2.500,-

5.000,-

2.500,-

Buah

12.000,-

6.000,-

12.000,-

6.000,-

Buah

1.000,-

500,-

1.000,-

500,-

41

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSAS I LAINNYA METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji : a. Sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb: 1) 10 kg/min pertama 2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap 1 kg/min 3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap 1 kg/min 4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap 1 kg/min 5) Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap 1 kg/min Bagian dari 1 kg/min dihitung 1 kg/min ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media 1. Sampai dengan 4 alat pengisi 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi ALAT UKUR LISTRIK (Meter Kwh) a. Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas I 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan, atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada

Buah

10.000,-

5.000,-

10.000,-

5.000,-

Buah

100.000,-

-

100.000,-

-

Buah

200.000,-

-

200.000,-

-

Buah

300.000,-

-

300.000,-

-

Buah

50.000,-

10.000,-

50.000,-

10.000,-

Buah Buah

50.000,500,-

10.000,-

50.000,500,-

10.000,-

Buah

200,-

-

200,-

-

Buah

100,-

-

100,-

-

Buah

50,-

-

50,-

-

Buah

20.000,-

10.000,-

20.000,-

10.000,-

Buah

5.000,-

-

5.000,-

-

Buah Buah

40.000,12.000,-

15.000,5.000,-

40.000,12.000,-

15.000,5.000,-

Buah Buah

5.000,1.500,-

2.000,600,-

5.000,1.500,-

2.000,600,-

Buah Buah Buah

3.000,1.000,-

1.200,400,-

3.000,1.000,-

1.200,400,-

42

28. 29. 30. 31

32.

angka 26 huruf a, huruf b dan huruf c. PEMBATAS ARUS LISTRIK STOP WATCH METER PARKIR ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg. 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg. 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg. b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan1 kg 2) Lebuh dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1kg. 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg. 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg. TIMBANGAN a. Sampai dengan 3.000 kg. 1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) a) Sampai dengan 25 kg. b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg. c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg. d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg 2) Ketelitian halus (Kelas II) a) Sampai dengan 1 kg. b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000

Buah

1.000,-

500,-

1.000,-

500,-

Buah Buah

3.000,6.000,-

2.500,-

2.000,6.000,-

2.500,-

Buah

300,-

100,-

200,-

100,-

Buah

600,-

300,-

300,-

200,-

Buah

1.000,-

500,-

500,-

300,-

Buah

1.000,-

500,-

500,-

300,-

Buah

2.000,-

1.000,-

1.000,-

500,-

Buah

5.000,-

2.500,-

2.500,-

1.000,-

Buah

5.000,-

2.500,-

2.500,-

1.000,-

Buah

7.500,-

5.000,-

5.000,-

2.500,-

Buah

10.000,-

7.500,-

7.500,-

5.000,-

Buah

1.500,-

500,-

1.000,-

5.00,-

Buah buah

2.000,3.000,-

1.000,1.500,-

1.500,2.000,-

1.000,1.000,-

Buah

4.000,-

2.500,-

3.000,-

1.500,-

Buah

10.000,-

5.000,-

7.500,-

3.000,-

Buah

10.000,-

5.000,-

5.000,-

2.500,-

Buah

12.000,-

6.000,-

7.500,-

3.000,-

Buah

14.000,-

7.000,-

10.000,-

5.000,-

Buah

16.000,-

8.000,-

12.000,-

6.000,-

43

b.

c.

d.

33.

a.

b.

kg e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg. 3) Ketelitian khusus (kelas I) Lebih dari 3.000 kg 1) ketelitian sedang dan biasa, setiap ton 2) ketelitian khusus dan halus, setiap ton Timbangan ban berjalan 1) Sampai dengan 100 ton/h 2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h 3) Lebih besar dari 500 ton/h Timbangan dengan 2 skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat diprogram untuk pengguna setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masingmasing serta menurut tarif pada angka 32 huruf a, huruf b, dan huruf c Dead Weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg/cm2 2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 3) Lebih dari 1.000 kg/ cm2. 1) Alat ukur tekanan darah 2) Manometer minyak a) Sampai dengan 100 kg/ cm2 b) Lebih dari 100 kg/ cm2 sampai dengan 1.000kg/ cm2 c) Lebih dari 1.000kg/ cm2 3) Pressure calibrator 4) Pressure Recorder a) Sampai dengan 100 kg/ cm2

Buah

20.000,-

10.000,-

15.000,-

7.500,-

Buah

4.000,-

2.000,-

2.000,-

1.000,-

Buah

5.000,-

2.500,-

3.000,-

-

Buah

100.000,-

50.000,-

100.000,-

50.000,-

Buah

200.000,-

100.000,-

200.000,-

100.000,-

Buah

300.000,-

150.000,-

300.000,-

150.000,-

Buah

-

-

-

-

Buah

5.000,-

-

5.000,-

-

Buah

10.000,-

-

10.000,-

-

Buah

15.000,-

-

15.000,-

-

Buah

5.000,-

2.500,-

2.500,-

1.000,-

Buah

5.000,-

2.500-

2.500,-

1.000,-

Buah

7.500,-

3.000,-

5.000,-

2.500,-

Buah

10.000,-

5.000,-

7.500,-

3.000,-

Buah

20.000,-

10.000,-

20.000,-

10.000,-

Buah

5.000,-

2.500,-

5.000,-

2.500,-

Buah

44

34. 35.

36.

NO A. B.

C.

b) Lebih dari 100 kg/ cm2 sampai dengang 1.000 kg/ cm2 c) Lebih dari 1.000 kg/ cm2 PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap Komoditi c. Untuk kayu komoditi lain, setiap komoditi Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau benda /barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam di hitung 1 jam

Buah

10.000,-

5.000,-

10.000,-

5.000,-

Buah

15.000,-

7.500,-

15.000,-

7.500,-

Buah

10.000,-

5.000,-

2.500,-

1.500,-

Buah

10.000,-

2.500,-

5.000,-

2.500,-

Buah

15.000,-

5.000,-

7.500,-

3.000,-

Buah

20.000,-

10.000,-

10.000,-

5.000,-

Buah

2.500,-

-

2.500,-

-

URAIAN Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A minimal 4 jam, maksimal 200 jam Biaya tambahan : 1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu : a. Timbangan milisimal, sensisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg. b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas 2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, di samping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut. 3. UTTP yang ditanam 4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus 5. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurangkurangnya lima alat 6. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus 1. Biaya pengujian Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis 2. Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi/manual

SATUAN Jam

TARIF (Rp.) 2.500,-

Buah

2.500,-

Buah

5.000,-

Buah Buah

7.500,3.500,-

Buah Buah Buah

2.500,3.000,500,-

Buah

500,-

Kemasan

50.000,-

Kemasan

10.000,-

45

Bagian Kesebelas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 46 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan nama pungutan retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Pasal 47 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 48 Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan intensitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 49 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi (2) Nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III SUBJEK, WAJIB, TARIF RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Subjek Retribusi Pasal 50 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau menerima jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

46

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Pasal 51 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Pasal 52 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi. Pasal 53 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar oleh Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Pasal 54 (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Penujian Kendaraan Bermotor. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Pasal 55 (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

47

Pasal 56 (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Pasal 57 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Pasal 58 (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Bagian Kedua Wilayah Pemungutan Pasal 59 Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di Wilayah Kabupaten Subang. BAB IV MASA RETRIBUSI Pasal 60 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan berlaku pada saat pelayanan diterima; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berlaku selama 1 (satu) bulan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berlaku pada saat pelayanan diterima; d. Retribusi Pelayanan Pasar berlaku pada saat pelayanan diterima; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berlaku selama 6 bulan; f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berlaku pada saat pelayanan diterima;

48

g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus berlaku pada saat pelayanan diterima; h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berlaku selama 1 (satu) tahun; i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berlaku selama 1 (satu) tahun; BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 61 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran. (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Retribusi secara lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 62 Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Bagian Ketiga Penagihan Pasal 63 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran. (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 49

Bagian Keempat Keberatan Pasal 64 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 65 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 66 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

50

BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 67 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

sebagaimana

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 68 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

51

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 69 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMERIKSAAN Pasal 70 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 71 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

52

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB X PENYIDIKAN Pasal 72 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

53

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 73 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 74 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 33 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemakaian Mobil Penyedot Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tingkat II Subang Tahun 1997 Nomor 17 Seri B); b. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2000 Nomor 20); c. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2001 Nomor 8); d. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2001 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2003 Nomor 2); e. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2006 Nomor 11); f. Ketentuan mengenai Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar serta Pertokoan Milik Pemerintah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2006 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

54

(2) Untuk pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini khususnya yang diatur pada Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilakukan setelah teranggarkan dalam tahun anggaran berjalan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2013 atau setelah tuntasnya realisasi pemenuhan sarana prasarana, kelembagaan, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran operasional sebagai faktor pendukung kegiatan dimaksud. Pasal 75 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal 76 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang pada tanggal 1 Maret 2012 Plt. BUPATI SUBANG WAKIL BUPATI, ttd. OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang pada tanggal 1 Maret 2012 SEKRETARIS DAERAH, ttd. RAHMAT SOLIHIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012 NOMOR 5

55

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluasluasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam bidang retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka terdapat kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 14 (empat belas) jenis Retribusi Jasa Umum meliputi: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 56

Namun yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya 9 (sembilan) jenis yaitu: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya penambahan jumlah retribusi daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. 57

Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. 58

Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Huruf b Angka 1 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. Angka 2 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. Angka 3 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. Huruf c Angka 1 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. Angka 2 huruf a Cukup jelas. 59

huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. Huruf d Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Huruf e Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas Huruf f Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Huruf g Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Huruf h Angka 1 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. Angka 2 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. 60

Huruf i Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Huruf b Angka 1 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. Angka 2 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. Angka 3 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. Huruf c Angka 1 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas.

61

Angka 2 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. Huruf d Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Huruf e Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Huruf f Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Huruf i Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. 62

Huruf j Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Ayat (4) Angka 1 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Angka 2 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.

63

Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

64

Pasal 28 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perporasi” adalah tanda legalisasi pada bukti retribusi berupa baris lubang-lubang di antara deretan bukti retribusi dalam lembaran yang diadakan dengan maksud agar mudah disobek. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. 65

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 40 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Huruf a Angka 1 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. 66

huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. huruf h Cukup jelas. huruf i Cukup jelas. Angka 2 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c angka 1 Cukup jelas. angka 2 Cukup jelas. angka 3 Cukup jelas. angka 4 Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. Huruf b Angka 1 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. 67

huruf h Cukup jelas. huruf i Cukup jelas. Angka 2 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c angka 1 Cukup jelas. angka 2 Cukup jelas. angka 3 Cukup jelas. angka 4 Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. Huruf c Angka 1 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. huruf h Cukup jelas. huruf i Cukup jelas. Angka 2 huruf a Cukup jelas.

68

huruf b Cukup jelas. huruf c angka 1 Cukup jelas. angka 2 Cukup jelas. angka 3 Cukup jelas. angka 4 Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas.

69

Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

70

Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Jangka waktu penagihan dalam Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

71

Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas.

72

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. 73

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 74 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. 74

Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR

75

BUPATI SUBANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG,

Recommend Documents