PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG BUPATI SUBANG, Menimbang
: a. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah termaksud perlu menetapkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang dengan Peraturan Bupati Subang.
Mengingat
: 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ; 2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ; 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4.
Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 , tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Subang ; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif ; 4. Bupati adalah Bupati Subang ; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ; 6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang ; 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang ;
Perencanaan
8. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan tugas operasional tertentu Badan di lapangan ; 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan
Pasal 2 (1) Badan adalah unsur perencana pembangunan pemerintahan daerah ; (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 3 Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan ; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ; d. Penyelenggaraan teknis administratif kesekretariatan ;
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Unsur Organisasi Pasal 5 Unsur Organisasi Badan, terdiri atas : a. Pimpinan adalah Kepala Badan ; b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat ; c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Penelitian, membawahkan :
Pengembangan
dan
Statistik,
1. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan ; 2. Sub Bidang Penelitian dan Statistik. d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan : 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ; 2. Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kebudayaan. e. Bidang Ekonomi, membawahkan: 1. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi ; 2. Sub Bidang Agribisnis, Pariwisata dan Industri. f. Bidang Prasarana dan Penataan Ruang, membawahkan : 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah ; 2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. g. Unit Pelaksana Teknis ; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan mengkoordinasikan kegiatan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah.
Paragraf 2 Seksretariat Pasal 8 (1). Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan ; (2). Badan melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Pasal ini, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program kerja badan ; b. Penyusunan program kegiatan paa sekretariat ; c. Pelaksanaan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian Badan ; d. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan badan ; e. Penyelenggaraan administrasi Keuangan f. Penyelenggaraan administrasi Kepegawaian ; g. Penyusunan laporan hasil kegiatan badan. (3). Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan (PRK) ;
c. Sub Bagian Keuangan. Pasal 9 (1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membagi tugas dan dan laksanakan pengelolaan tata usaha, pembinaan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas penyusunan bahan petunjuk teknis dan pengelolaan administrasi kepegawaian ; (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
b. Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman suratsurat/naskah-naskah dinas ; c. Penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah dinas ; d. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip ; e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas; f. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya ; g. Pemeliharaan gedung. ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan badan ; h. Pengurusan eksploitasi dan pemeliharaan kendaraan dinas ; i. Pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dn perbekalan serta pengurusan administrasi, inventarisasi kekayaan milik Negara di lingkungan Badan ; j. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data pegawai di lingkungan Badan ; k. Pelaksanaan pengembangan dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan. Pasal 10 (1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan (PRK) mempunyai tugas pokok mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian PRK mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang penyusunan rencana kegiatan Badan ; b. Pengumpulan data/bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan Badan ; c. Penyiapan data/bahan penyusunan rencana kegiatan Badan; d. Penyusunan rencana kegiatan Badan ; e. Pemantauan/evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan Badan; f. Penyusunan laporan kegiatan penyusunan rencana kegiatan Badan. Pasal 11 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membagi tugas dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan ; b. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; c. Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan ;
d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan ; e. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas ; f. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah ; g. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya ; h. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan; i. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan. j. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan
Paragraf 3 BIdang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Pasal 12 (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian, pengembangan dan penyusunan statistic pelaksanaan pembangunan daerah ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja dibidang penelitian, pengembangan dan statistik perencanaan pembangunan daerah ; b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penyusunan statistik pembangunan daerah ; c. Pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah ; d. Pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah ; e. Penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah ; f. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian atas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penysusunan statistik pembangunan daerah ; g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan statistik. (3) Bidang Penelitian, membawahkan :
Pengembangan
dan
Statistik,
a. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan ; b. Sub Bidang Penelitian dan Statistik. . Pasal 13 (1) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan monitoring dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan perencanan pembangunan daerah ;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja dibidang monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah ; b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah ; c. Pelaksanaan monitoring dan penilaian atas pelaksanaan pembangunan daerah ; d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah ; e. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah ; f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 14 (1) Sub Bidang Penelitian dan Statistik mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kegiatan penelitian dan penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Penelitian dan Statistik mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja di bidang penelitian dan ststistik pembangunan daerah ; b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penyusunan statistik pembangunan daerah ; c. Pelaksanaan penelitian terhadap perencanaan pembangunan daerah ; d. Penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah ; e. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian atas pelaksanaan penelitian dan penyusunan statistik pembangunan daerah ; f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Paragraf 4 BIdang Sosial Budaya Pasal 15 (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, agama mental spiritual, kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penerangan dan komunikasi serta kependudukan ;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya ; b. Penyusunan petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya ; c. Penyusunan rancangan umum, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya ; d. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya ; e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang pendidikan, agama mental spiritual ; f. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, penerangan dan komunikasi ; g. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat ; h. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kependudukan ; i. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan daerah di bidang sosial budaya ; j. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang sosial budaya ; k. Penyusunan laporan hasil kegiatan bidang sosial budaya. (3) Bidang Sosial Budaya membawahkan : a. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ; b. Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kebudayaan.
Pasal 17 (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang pemerintahan, penerangan, komunikasi, kependudukan dan kesejahteraan rakyat ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ; b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ; c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ; d. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan ; e. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang penerangan ;
f. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang komunikasi ; g. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan ; h. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat ; i. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ; j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 18 (1) Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang pendidikan, agama dan kebudayaan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kebudayaan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, agama dan kebudayaan ; b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, agama dan kebudayaan ; c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanan pembangunan daerah di bidang pendidikan, agama dan kebudayaan ; d. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan ; e. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang agama ; f. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kebudayaan ; g. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, agama dan kebudayaan ; h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Paragraf 5 Bidang Ekonomi Pasal 19 (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha ;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi: a. Penyusunan program kerja penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi ; b. Penyusunan petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi ; c. Penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi ; d. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan di bidang ekonomi ; e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian ; f. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertambangan dan energi ; g. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perdagangan dan koperasi ; h. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pengembangan daerah di bidang dunia usaha ; i. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang ekonomi ; j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; k. Penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi. (3) Bidang Ekonomi membawahkan : a. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi ; b. Sub Bidang Agribisnis, Pariwisata dan Industri.
Pasal 20 (1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi mempunyai tugas pokok menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan pengembangan dunia usaha dan investasi ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan investasi ; b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan investasi ; c. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang pengembangan dunia usaha dan investasi ; d. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha ; e. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembanguan investasi ;
f. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang pengembangan dunia usaha dan investasi ; g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 21 (1) Sub Bidang Agribisnis, Pariwisata dan Industri mempunyai tugas pokok menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah dibidang agribisnis, pariwisata dan industri ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Agribisnis, Pariwisata dan Industri mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan daerah dibidang agribisnis, pariwisata dan industri ; b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang agribisnis, pariwisata dan industri ; c. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang agribisnis, pariwisata dan industri ; d. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang pertanian ; e. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang pertambangan dan energi ; f. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang pariwisata ; g. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang perdagangan dan koperasi ; h. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang industri ; i. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang agribisnis, pariwisata dan industri ; j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Paragraf 6 Bidang Prasarana dan Penataan Ruang Pasal 22 (1) Bidang Prasarana dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana yang meliputi bina marga, pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup ;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Prasarana dan Penataan Ruang mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan ruang; b. Penyusunan petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan ruang; c. Penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang parasarana dan penataan ruang ; d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang bina marga ; e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengairan ; f. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan ; g. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang tata ruang dan tata guna tanah ; h. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang sumber alam dan lingkungan hidup ; i. Pemantaun dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang prasarana dan penataan ruang ; j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; k. Penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan ruang. (3) Bidang Prasarana dan Penataan Ruang membawahkan : a. Sub Bidang Prasarana Wilayah ; b. Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. Pasal 23 (1) Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah ; b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah ; c. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dalam rangka penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang prasarana wilayah ; d. Penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang bina marga ; e. Penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang pengairan ;
f. Penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang perhubungan ; g. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang prasarana wilayah; h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 24 (1) Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup ; b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup ; c. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dalam rangka penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup ; d. Penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang penataan ruang ; e. Penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang lingkungan hidup ; f. Penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang sumber daya alam ; g. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup ; h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Paragraf 7 Unit Pelaksana Teknis Pasal 25 (1) Unit Pelaksana Teknis pada Badan, berbentuk Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Daerah ; (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri ;
Paragraf 8 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 26 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 27 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 28 (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksana teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masingmasing ; (3) Kepala Badan baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya ; (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ; (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
Bagian Kedua Pelaporan Pasal 29 (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati ; (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ; (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ; (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Hak Mewakili Pasal 30 (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris ; (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas kepangkatannya.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 31 (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ; (2) Kepala Badan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati di bidang kepegawaian ; (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 33 Dengan berlakunya Peraturan ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 34 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.
Ditetapkan di Subang pada tanggal BUPATI SUBANG
EEP HIDAYAT
Diundangkan di pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH
H. BAMBANG HERYANTO
