BUPATI SUBANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG

BUPATI SUBANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang khususnya dalam hal ini sektor Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

2

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK. 147/PMK. 07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK. 148/PMK. 07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

3

(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 1986 Nomor 9); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Subang; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta segenap perangkat otonom daerah lainnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Subang; 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang; 5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang; 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 7. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

4

8.

9. 10.

11. 12.

13. 14. 15. 16.

17. 18.

19.

20.

21. 22.

23. 24. 25.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel; Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta termasuk rumah Kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar; Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya; Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungutnya bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering; Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan; Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya; Pajak Reklame adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame; Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dengan cara memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan /atau dinikmati oleh umum; Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan /atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan; Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara; Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara; Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchiaphaga, collocolia maxima, collocolia esculenta dan collocolia linchi; Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;


5

26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan Hukum; 27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan 6okum, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan; 28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut; 30. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti; 31. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak; 32. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah; 33. Masa Pajak adalah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang; 34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender; 35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya; 36. Self Assessment adalah sistem pemungutan pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah; 37. Official Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; 38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang; 39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SSPD) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah; 41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPDaerah) adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang; PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

6

42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat (SKPDKB) adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembiayaan pokok pajak besarnya sanksi administrasi jumlah yang masih harus dibayar; 43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat (SKPDLB) adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat (SKPDN) adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat (STPD) adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan bunga dan atau denda; 46. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah; 47. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak; 48. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Subang. 2. Ketentuan Pasal 34 ditambahkan huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 34 (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Kabupaten Subang;


7

c. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketetapan Nilai Jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama. 3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 35 Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut : (1)

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain : a. Untuk keperluan Rumah Tangga : i. Rumah Tangga Kecil kapasitas daya 450 VA s.d 2.200 VA (R-1/TR) ditetapkan sebesar 4% (empat perseratus); ii. Rumah Tangga Menengah kapasitas daya 3.500 VA s.d 5.500 VA (R-2/TR) ditetapkan sebesar 5% (tiga perseratus). iii. Rumah Tangga Besar kapasitas daya diatas 6.600 VA (R3/TR) ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus) b. Untuk keperluan Bisnis ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus); c. Untuk keperluan kegiatan Sosial : i. Kegiatan Sosial perseratus).

Murni

ditetapkan

sebesar

0%

(nol

ii. Kegiatan Sosial Komersial kapasitas daya diatas 200 kVA (S-3 /TM) ditetapkan sebesar 4% (empat perseratus) (2)

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus).

(3)

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

4. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 70 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut : (1) Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari 1 (satu) milyar ditetapkan sebesar 0,105% (seratus lima perseribu) (2) Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih dan/atau sama dengan 1 (satu) milyar ditetapkan sebesar 0,205% (dua ratus lima perseribu)


8

5. Ketentuan Pasal 114 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 114 (1) Khusus untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, penerapan dan/atau pemberlakuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013. (2) Khusus untuk jenis Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pemberlakuan pemungutan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011. (3) Apabila terdapat perubahan akibat sebuah Undang-Undang dan peraturan pelaksana perubahan Undang-Undang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri, sepanjang tidak mengenai besaran tarif Pajak, maka penyesuaian akan dilakukan dengan menerbitkan suatu Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang. Ditetapkan di Subang pada tanggal 1 Maret 2012 Plt. BUPATI SUBANG WAKIL BUPATI,

OJANG SOHANDI Diundangkan di Subang pada tanggal 1 Maret 2012 SEKRETARIS DAERAH,

RAHMAT SOLIHIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012 NOMOR 8


9

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang terutama dari sektor Pajak Penerangan Jalan, maka perlu adanya kenaikan tarif Pajak Penerangan Jalan berdasarkan asas keadilan bagi masyarakat. Dalam rangka persiapan peralihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, maka perlu adanya penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup Jelas. Angka 2 Pasal 34 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Angka 3 Pasal 35 Ayat (1) Huruf a huruf i Cukup Jelas. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

10

huruf ii Cukup Jelas. huruf iii Cukup jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c huruf i Yang dimaksud dengan Kegiatan Sosial Murni yaitu kegiatan yang menyangkut pelayanan orang banyak dengan strata sosial bawah. Contoh : Rumah Sakit Milik Pemerintah, Bangunan khusus ibadah agama, Panti Sosial, Pusat Rehabilitasi Sosial. huruf ii Yang dimaksud dengan Kegiatan Sosial Komersial yaitu kegiatan yang menyangkut pelayanan untuk strata sosial menengah keatas, yang lebih berorientasi ke arah pengembangan. Contoh : Sekolah/Perguruan Tinggi Swasta, rumah Sakit Swasta, Poliklinik/praktek dokter bersama, Lembaga Riset Swasta, Pusat Pendidikan dan Latihan Swasta (Pusdiklat). Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Angka 4 Pasal 70 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Angka 5 Pasal 114 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

11

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG 2010


12

BUPATI SUBANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG

Recommend Documents