PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR :
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN BUPATI SUBANG, Menimbang
: a. bahwa untuk mendorong peningkatan kesempatan berusaha, kesejahteraan rakyat dan terciptanya iklim usaha yang mampu menunjang pengembangan peternakan perlu ditunjang dengan penyelenggaraan yang tepat, tertib dan teratur; b. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi di Bidang Pengendalian dan Pengawasan dari pemerintah Daerah maka aspek Regulasi sangat penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, sehingga dengan hal tersebut akan berdampak positif bagi tertib pengaturan dan peningkatan PAD Kabupaten Subang ; c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Peternakan perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Kehewanan Kepada Pemerintah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3378); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 572/KPTS/OT.210/10/1994 tentang Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) Rencana Usaha atau Kegiatan Lingkup Pertanian; 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 09 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Kedua Subang Nomor 26 Tahun Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Subang.
Subang Nomor 14 Tahun 2002 Peraturan Daerah Kabupaten 2000 tentang Pembentukan di Lingkungan Pemerintah
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN SUBANG NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG IZIN USAHA TERNAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Subang; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang; d. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Subang; e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Subang; f. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya; g. Usaha Peternakan Rakyat adalah suatu usaha di bidang peternakan yang dapat diselenggarakan sebagai usaha sampingan, dan cabang usaha yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak maksimal jumlah minimum yang ditetapkan untuk perusahaan peternakan skala menengah; h. Perusahaan peternakan skala menengah adalah suatu usaha di bidang peternakan yang dapat diselenggarakan sebagai usaha pokok yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak maksimal jumlah minimum yang ditetapkan untuk perusahaan peternakan; i. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit / ternak potong), telur dan susu serta usaha menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan; j. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah terhadap suatu rencana untuk melakukan suatu usaha peternakan
dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikan izin usaha peternakan; k. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan; l. Perluasan Usaha adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak dari yang telah diizinkan; m. Izin Perluasan Usaha adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha; n. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah pendaftaran peternakan rakyat yang dilakukan secara tertulis oleh Kepala Dinas. BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN IZIN USAHA PETERNAKAN Pasal 2 Ruang lingkup pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan ini meliputi ketentuan mengenai persetujuan prinsip, permohonan izin usaha, izin perluasan peternakan, pendaftaran usaha peternakan rakyat ditambah dengan lokasi area peternakan, kemitraan usaha peternakan serta bimbingan dan pengawasannya. Pasal 3 Maksud diterbikannya Izin Usaha Peternakan adalah sebagai acuan bagi aparatur yang bertugas dibidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha serta peternakan di Kabupaten Subang Pasal 4 Tujuan diterbitkannya Izin Usaha Peternakan di Kabupaten Subang adalah untuk mempermudah dan memberikan kepastian usaha di bidang peternakan. BAB III PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN Pasal 5 Setiap Perusahaan Peternakan yang dalam skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan di bidang perizinan usaha yang meliputi Persetujuan Prinsip, Izin Usaha dan Izin Perluasan
Usaha Peternakan. Khusus untuk peternakan babi dalam skala usaha apapun Pemerintah Kabupaten Subang tidak akan memberikan izin usaha. Pasal 6 Persetujuan Prinsip sebagaimana Pasal 5 adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon Izin Usaha Peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait dilampiri dengan : a. Proposal rencana usaha b. Akte Notaris Pendirian Badan Usaha c. Identitas diri pemilik/penanggungjawab perusahaan ( KTP dsb ) d. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) 2. Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada Kepala Dinas dengan menggunakan Formulir Model IUPm-I dengan Lampiran Model (I.1) dan tembusannya disampaikan kepada Bupati. 3. Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian Persetujuan Prinsip tersebut kepada Kepala Dinas. 4. Kepala Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan Formulir Model IUPm-I atau menolaknya dengan Formulir Model IUPi-II. 5. Persetujuan Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon dengan menggunakan Formulir Model IUPi-1.2 6. Persetujuan atau penolakan permohonan terhadap Persetujuan Prinsip diberikan dengan menggunakan Formulir Model IUPi-I atau Model IUPi-II. 7. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun. 8. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan Formulir Model IUPm-III kepada Kepala Dinas dan tembusannya kepada Bupati. Pasal 7 Pemberian Izin Usaha sebagaimana Pasal 5 adalah sebagai berikut : 1 Perorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha.
2 Untuk memperoleh Izin Usaha Pemohon harus memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu. 3 Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Peternakan adalah untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali. Pasal 8 Pemohon Izin Usaha Peternakan sebagaimana Pasal 5 adalah sebagai berikut : 1. Izin Usaha Peternakan diberikan kepada pemohon yang telah memiliki Persetujuan Prinsip disertai dengan ; a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Persetujuan prinsip. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Izin lokasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin Gangguan / HO. Izin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan. Izin pemasukan ternak. Rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL). j. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat. k. Gambar situasi lokasi dan gambar lay out penggunaan tanah. l. Izin Tenaga Kerja Asing (apabila diperlukan). 2. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditujukan kepada Kepala Dinas dan tembusannya kepada Bupati, dengan menggunakan Formulir Model IUPm-I dengan Lampiran Model (I.3); 3. Kepala Daerah melimpahkan wewenang pemberian Izin Usaha Peternakan tersebut kepada Kepala Dinas; 4. Kepala Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja saat diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap dibuktikan dengan tanda terima telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik; 5. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkurtan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Kepala Daerah; cq Kepala Dinas
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dibuktikan dengan tanda terima, Kepala Dinas mengeluarkan Izin Usaha Peternakan dengan menggunakan Formulir Model IUPi-IV atau menundanya dengan menggunakan Formulir Model IUPi-II; 7. Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan apabila pemohon belum memilki/memenuhi semua atau salah satu syarat sebagaimana ayat ( 1) : 8. Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Perusahaan Peternakan diberi kesempatan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sejak menerima surat penundaan; 9. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak dengan menggunakan Formulir Model IUPi-II; 10. Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaiman dimaksud dalam ayat (8), maka Izin Usaha Peternakan diberikan dengan menggunakan Formulir Model IUPi-i. 11. Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) dilakukan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip; 12. Terhadap penolakan sebagaimana pada huruf (i) oleh Kepala Dinas sesuai kewenangannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Izin Perluasan Usaha Peternakan sebagaimana Pasal 5 adalah sebagai berikut : 1. Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan Perluasan kegiatan usahanya setelah memiliki izin Perluasan Usaha 2. Permohonan Izin Perluasan Usaha ditujukan kepada Kepala Dinas dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bupati dengan menggunakan Formulir Model IUPm-I dengan Lampiran Model (I.4)
3. Persetujuan perluasan tersebut pada Ayat (1) tidak diperlukan bagi perusahaan peternakan yang menambah jumlah tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan 4. Dalam hal perluasan tersebut pada ayat (2) disetujui, maka Kepala Dinas sesuai kewenangannya mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan Formulir Model IUPi-IV.2. BAB III PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN 1. Izin Usaha Peternakan dicabut apabila perusahaan peternakan : a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannnya selama 1 (satu) tahun berturut-turut; b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; c. Melakukan Perluasan tanpa memiliki izin Perluasan dari pejabat yang berwenang memberi izin; d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut; e. Memindahtangankan pemberian izin kepada pihak pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin;
lain
tanpa
f. Diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Kepala Daerah; dan atau g. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Tatacara pencabutan Izin Usaha Peternakan tersebut adalah sebagai berikut: a. Diberi peringatan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Model IUPi-V kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan; b. Dibekukan kegiatan usahanya selama 6 bulan apabila peringatan tersebut pada huruf (a) tidak diindahkan dengan menggunakan Formulir Model IUPi-VI;
c. Apabila batas waktu pembekuan Izin Usaha Peternakan selama 6 (enam) bulan dilampaui dan perusahaan peternakan tetap tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam pemberian izin usaha maka Izin Usaha Peternakan dicabut dengan menggunakan formulir Model IUPi-VII. BAB IV PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN SKALA MENENGAH 1. Permohonan Izin Prinsip untuk perusahaan peternakan skala menengah disampaikan kepada Kepala Dinas dengan menggunakan formulir Model IUPm-I dengan lampiran Model (I.1) 2. Izin usaha peternakan untuk perusahaan peternakan skala menengah diberikan setelah pemohon melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait yang terdiri dari : a. b. c. d.
Izin Persetujuan Prinsip. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin Gangguan (HO). Rekomendasi Teknis dari Kepala Cabang Dinas Peternakan yang diketahui Camat setempat.
3. Selanjutnya tata cara pemberian atau penolakan Izin Usaha Peternakan skala menengah dilakukan sama dengan pemberian atau penolakan terhadap izin usaha peternakan BAB V PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT Pasal 12 1. Usaha Kecil Peternakan Rakyat sebagai usaha peternakan diselenggarakan sebagai usaha sampingan atau usaha tambahan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak seperti tercantum pada Lampiran I Keputusan ini. 2. Peternakan Rakyat diwajibkan memiliki Tanda Pendaftaran Rakyat
Peternakan
3. Permohonan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat disampaikan kepada Kepala Dinas dengan menggunakan Formulir Model IUPm-II
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Kepala Dinas telah mengeluarkan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat dengan menggunkan Formulir Model IUPi-VIII. 5. Dalam rangka Pendaftaran Peternakan Rakyat Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap peternak rakyat di daerahnya BAB VI LOKASI AREA PETERNAKAN Pasal 13 1. Lokasi area peternakan bagi perusahaan peternakan dan perusahaan peternakan skala menengah ke area pemukiman penduduk berjarak tidak kurang dari 250 m diukur dari batas luar area perusahaan ke pemukiman tgerdekat. 2. Lokasi perkandangan bagi peternakan rakyat ke rumah penduduk terdekat adalah 100 m. 3. Lokasi area peternakan tidak berada di atas pemukiman panduduk. 4. Bagi area peternakan ayam ras pembibitan ( Breeding Farm ) jaraknya tidak boleh kurang dari 1000 m ke atau dari peternakan ayam lainnya baik sesama pembibitan ataupun komersial. 5. Bagi area peternakan ayam ras pembibitan ( Breeding Farm ) jaraknya tidak boleh kurang dari 500 m dari peternakan ayam pembibitan yang masuk satu group atau satu kelompok perusahaan. BAB VII KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN Pasal 14 1. Perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan usaha peternakan dengan perusahaan di bidang peternakan lainnya atau peternakan rakyat. Perusahaan di bidang peternakan meliputi : a. Perusahaan Pemotongan hewan, atau rumah potong ayam/unggas ( RPA/RPU ) b. Pabrik pakan c. Perusahaan Perdagangan Sarana Produksi Peternakan
d. Perusahaan Pembibitan e. Perusahaan Budidaya Peternakan 2. Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan 3. Perusahaan peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti sedangkan peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma. 4. Perusahaan inti dan peternak plasma wajib memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau pertimbangan-pertimbangan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas 5. Dalam menentukan plasma, perusahaan inti wajib mempertimbangkan lingkungan masyarakat sekitar plasma dan masalah yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan peternakan. 6. Perusahaan Inti Ayam Ras tidak boleh mempunyai plasma yang area perkandangannya berjarak kurang i 1000 m dar area pembibitan ayam ras ( Breedeng Faram ) BAB VIII PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN Pasal 15 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung 3. Pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan usaha peternakan 4. Pengawasan tidak langsung berupa penyampaian laporan kepada pemberi izin usaha oleh perusahaan peternakan yang telah memilki izin usaha secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya. 5. Perusahaan yang telah memilki Izin Usaha Peternakan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Subang Pasal 17 Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Subang.
Ditetapkan di Subang Pada tanggal : BUPATI SUBANG
EEP HIDAYAT Diundangkan di Subang Pada tanggal : Plt. SEKRETARI DAERAH
Drs. KOMIR BASTAMAN, M.Si NIP. 19601011 198603 1 008
BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2009 NOMOR :
