PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUBANG BUPATI SUBANG, Menimbang
: a. bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Subang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah termaksud perlu menetapkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Subang dengan Peraturan Bupati Subang.
Mengingat
: 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ; 2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ; 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 5.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 , tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUBANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Subang ; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif ; 4. Bupati adalah Bupati Subang 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ; 6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Subang ; 7. Kepala Inspektorat Daerah, yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Subang ;
8. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Inspektorat yang melaksanakan tugas operasional tertentu Inspektorat di lapangan; 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Inspektorat.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan
Pasal 2 (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah ; (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Kepala, yang selanjutnya disebut Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 3 Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan program pengawasan ; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ; d. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Unsur Organisasi Pasal 5 Unsur Organisasi Inspektorat, terdiri atas : a. Pimpinan adalah Inspektur ; b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat ; c. Pelaksana adalah Inspektur Pembantu, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari : a. Inspektur b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Perencanaan 2. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan : 1. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan ; 2. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan ; 3. Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial. d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan : 1. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan ; 2. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan ; 3. Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial. e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan: 1. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan ; 2. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan ; 3. Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial. f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan : 1. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan ; 2. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan ; 3. Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi Paragraf 1 Inspektorat Pasal 7 Inspektorat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan memotivasi serta mengendalikan kegiatan inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 (1). Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat ; (2). Untuk menyelenggarakan dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
tugas pokok sebagaimana dalam Pasal ini, Sekretariat
a. Penyusunan program kerja sekretariat ; b. Penyusunan program kegiatan sekretariat ; c. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan ; d. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah ; e. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional ; f. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan ; g. Pelaksanaan urusan kepegawaian ; h. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan ; i. Pelaksanaan urusan administrasi umum ; j. Pengolahan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan ; k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas ; l. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang kesekretariatan inspektorat. (3). Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Perencanaan ; b. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan ; c. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan.
Pasal 9 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan ; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang perencanaan ; b. Pengumpulan data/bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan inspektorat ; c. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi ; d. Penyusunan anggaran inspektorat ; e. Penyusunan laporan dan statistik inspektorat ; f. Penyiapan peraturan perundang-undangan ; g. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan ; h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 10 (1) Sub Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan keuangan di lingkungan inspektorat ; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan administrasi umum dan keuangan ; b. Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman suratsurat/naskah-naskah dinas ; c. Penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah dinas ; d. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip ; e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan ; f. Pemeliharaan gedung. ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan inspektorat ; g. Pengurusan eksploitasi dan pemeliharaan kendaraan dinas ; h. Pengadaan perlengkapan dan perbekalan ; i. Penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan ; j. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas ; k. Pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi inventarisasi kekayaan milik negara ; l. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data pegawai ; m. Pelaksanaan pengembangan dan kesejahteraan pegawai; n. Pengelolaan Perpustakaan ;
o. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kegiatan (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ; p. Pelaksanaan pengelolaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ; q. Pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Rencana Anggaran Satuan Kegiatan (RASK) ; r. Pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ; s. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan inspektorat ; t. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah ; u. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya ; v. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan; w. Penyusunan laporan kegiatan administrasi umum dan keuangan. Pasal 11 (1) Sub Bagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan ; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Evaluasi dan Laporan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang evaluasi dan pelaporan ; b. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan ; c. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan ; d. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan ; e. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan ; f. Penyusunan statistik hasil pengawasan ; g. Penyelenggaraan kerja sama pengawasan ; h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Inspektur Pembantu Wilayah I Pasal 12 (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi : a. Penyusunan program pengawasan di wilayah kerjanya ;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya ; c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pembangunan ; d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan ; e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial ; f. Pemeriksaan, pengusutan, pengkajian dan penilaian tugas pengawasan ; g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas . (3) Inspektur Pembantu Wilayah I, mempunyai wilayah kerja : a. Kecamatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kecamatan Jalancagak Kecamatan Cisalak Kecamatan Tanjungsiang Kecamatan Sagalaherang Kecamatan Serang Panjang Kecamatan Ciater Kecamatan Kasomalang Kecamatan Cijambe Desa : 62 Desa
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Penanaman Modal dan Perijinan Satuan Polisi Pamong Praja Perusahaan Daerah Air Minum
(4) Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan : a. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan ; b. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan ; c. Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial.
Pasal 13 (1) Seksi Pengawas Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemabngunan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengawas Bidang Pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana pembangunan ;
kegiatan
pengawasan
dibidang
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan ; c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan ; d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan ; e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 14 (1) Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan di bidang pemerintahan ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan ; c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan ; d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan ; e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 15 (1) Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang kesejahteraan sosial ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan di bidang kesejahteraan sosial ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang kesejahteraan sosial ; c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial ; d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kesejahteraan sosial ; e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Paragraf 4 Inspektur Pembantu Wilayah II Pasal 16 (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi : a. Penyusunan program pengawasan di wilayah kerjanya ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya ; c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan ; d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan ; e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial ; f. Pemeriksaan, pengusutan, pengkajian dan penilaian tugas pengawasan ; g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas . (3) Inspektur Pembantu Wilayah II, mempunyai wilayah kerja : a. Kecamatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kecamatan Subang Kecamatan Cibogo Kecamatan Kalijati Kecamatan Pagaden Kecamatan Cipunagara Kecamatan Dawuan Kecamatan Pagaden Barat Desa : 64 Desa
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 4. Dinas Sosial 5. Sekretariat Daerah 6. Badan Kepegawaian Daerah 7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 8. Sekretariat PD BPR/LPK 9. Akademi Keperawatan (4) Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan : a. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan ; b. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan ; c. Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial.
Pasal 17 (1) Seksi Pengawas Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengawas Bidang Pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan di bidang pembangunan ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan ; c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan ; d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan ; e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 18 (1) Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan dibidang pemerintahan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan di bidang pemerintahan ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan ; c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan ; d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan ; e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 19 (1) Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan dibidang kesejahteraan sosial ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan di bidang kesejahteraan sosial ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang kesejahteraan sosial ; c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial ;
d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kesejahteraan sosial ; e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Paragraf 5 Inspektur Pembantu Wilayah III Pasal 20
(1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi : a. Penyusunan program pengawasan di wilayah kerjanya ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya ; c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan ; d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan ; e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial ; f. Pemeriksaan, pengusutan, pengkajian dan penilaian tugas pengawasan ; g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas . (3) Inspektur Pembantu Wilayah III, mempunyai wilayah kerja : a. Kecamatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kecamatan Ciasem Kecamatan Pabuaran Kecamatan Blanakan Kecamatan Patokbeusi Kecamatan Cipeundeuy Kecamatan Purwadadi Kecamatan Cikaum Desa : 64 Desa
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dinas Kesehatan Dinas Peternakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kantor Arsip Daerah Sekretariat DPRD Subang Sejahtera
(4) Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan : a. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan ; b. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan ;
c. Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial.
Pasal 21 (1) Seksi Pengawas Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemabngunan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengawas Bidang Pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan di bidang pembangunan ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan ; c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan ; d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan ; e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 22 (1) Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan di bidang pemerintahan ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan ; c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan ; d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan ; e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 23 (1) Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang kesejahteraan sosial ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kesejahteraan sosial ;
kegiatan pengawasan
di
bidang
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang kesejahteraan sosial ; c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial ; d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kesejahteraan sosial ; e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. Paragraf 6 Inspektur Pembantu Wilayah IV Pasal 24 (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi : a. Penyusunan program pengawasan di wilayah kerjanya ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya ; c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan ; d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan ; e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial ; f. Pemeriksaan, pengusutan, pengkajian dan penilaian tugas pengawasan ; g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas . (3) Inspektur Pembantu Wilayah IV, mempunyai wilayah kerja : a. Kecamatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kecamatan Pamanukan Kecamatan Pusakanagara Kecamatan Pusakajaya Kecamatan Binong Kecamatan Legonkulon Kecamatan Sukasari Kecamatan Tambakdahan Kecamatan Compreng Desa : 63 Desa
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah : 1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 6. Badan Lingkungan Hidup
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Kantor Kesatuan Bangsa 9. PD BPR (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan : a. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan ; b. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan ; c. Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial. Pasal 25 (1) Seksi Pengawas Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengawas Bidang Pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan di bidang pembangunan ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan ; c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan ; d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan ; e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 26 (1) Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi : a. b. c. d. e.
Penyusunan rencana kegiatan pengawasan di bidang pemerintahan ; Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan ; Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan ; Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan ; Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 27
(1) Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang kesejahteraan sosial ;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan di bidang kesejahteraan sosial ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang kesejahteraan sosial ; c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial ; d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kesejahteraan sosial ; e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 28 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Inspektorat secara profesional sesuai dengan kebutuhan ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Inspektur. Pasal 29 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Inspektorat ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 30 (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Inspektorat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
(2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Inspektur Pembantu, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing ; (3) Inspektur baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya ; (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ; (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 31 (1) Inspektorat wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati ; (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ; (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ; (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Hak Mewakili Pasal 32 (1) Dalam hal Kepala Inspektur berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Sekretariat ; (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu berdasarkan senioritas kepangkatannya. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 33 (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
(2) Inspektur berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati di bidang kepegawaian ; (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 35 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 36 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.
Ditetapkan di Subang pada tanggal BUPATI SUBANG
EEP HIDAYAT Diundangkan di pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH
H. BAMBANG HERYANTO
