PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG YYY^rlv NoMoR TAHUN ziiod'
"
2
TENTANG
D
t PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH KABUPATEN SUBANG
1.'
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG,
lhtenirrbang
:4. bahwa zakar, rnfaq dan shadaqoh memuat potensi yang h,"t untuk menanggurangi kemiskinan / kesenjang"'n s*i.r, -
memupuk
rasa
persaudaraan
kesejahteraan masyarakat
dan
mEningkatk*r
;
b.afwa
b.
..penanggulangan masarah sosiar sebagaimana diatrn Undang-undang Nomor 32 Tahun 2Oil"pa; 9.tf?, ay;rt (1) hurup g, termasuk urusan wajib yang menjadi kewenang'n Pemerintah Kabupaten;
fi
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan diatas, perlu peraturan Daera[ Kabupaten sro"ng tenhngb
c.
Pengelolaan zakat, rnfaq dan shadaqo'h
pEqamnan
"iggg dari undang-undang Nomor 3g Tahun ""urg"i Pengelolaan Zakal.
*larigrgn
tentang
: 1'
Undang - undang Nomor 4 Tahun 196g Entang Pembentukan Kabupaten punrakart? Kabupaten subarg (Lembaran Negara Repubrik rndonesia €n ranun r6oe Nonor it] Tambahan Lembaran Negara Nomor2gslia -
2.
Undang-urdang Nomor 3g rahun lggg tentang pengeroraan Zakat (Lembaran Negara Tahun lggg Nomor th, tambahan
:t"
Lembaran Negara Nomor 3gg5)
3.
undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara ruoror, +ZAOI;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun ZOCX Pemerintahan.
tentang Daerah (Lembaran Negara nepuurit rndonesia Tahun z0o4 Nomor 125, Tambahan l6moaran tt"g"r" Nomor aa3D;
D
a
5'
Undang-undang Nomor
33
Tahun 2004 tentang pemerintah Keuangan pusat dan Daerah antara ferimbangan (Lernbaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2o(E Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor USil
i
6- Perafuran penrerintah Nomor Perrt*manr
20 rahun 2oo1 tentarrg Atas penyebnggran t* .pengawasan PenrerinHran,Daerah (Lembaran Negara n"pd* fu- "o
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tenEng Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nsnor 3e52) ;
7. Peraturan
8. Peraturan Pemerintah
Nomor 105 Tahun 2000
tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerrah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nonu 202,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 9. Keputusan MenteriAgama Rl Nomor 373 Tahun 20(B Entang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 19gg Entarrg Pengelolaan Zakal;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN SUMNG dan BUPATI SUBANG
MEMUTUSKAN: ililenffipkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTAI{G PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH
BAB
I
KETENTUAN UiIUM
Pasal
1
Dakn Perafuran Daerah ini, yang dimaksud dengan
:
'll.
Daerah adalah Kabupaten Subang
2"
Dewan Penrakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD
3 4"
5
6. t'
Eg
l(abupaten Subang; Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; Bryatiadalah Bupati Subang ; Fernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Penerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara l(Esdtan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud UUD Negara Republik krdmesia Tahun 't945 ; fGpah lGntor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama X*upaten Subang Z,*il. ialafr harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yarg obh orarg muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberkan kryda yang berhak menerimanya ; nefigdola Zal
ffid
10.
Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat yang terdii dni 8 Asnaf yaitu; a. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pengffir yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan drr kebutuhan primer lainnya ; b. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimwn bali dirinya dan keluarganya yang menjaditanggungjawabnya ; c. Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan kegiatan pengunpulan pend ayag u naan zakat termasuk ad m in istrasi pengelolaannya ; d. Muallaf adalah golongan yang perlu dilunakan hatinya kepda isenm 6ls1a.rt untuk lebih memantapkan keyakinan kepada islam ; e. Riqab ialah pembebasan budak dan usaha menghilargkan segah berl* perbudakan; Gharim ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan flirya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan ; g. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang Oert$st untuk menegakan kepentingan agama atau kemaslahatan umat; h. lbnusabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan pefahnan melintas dari satu daerah kedaerah lain demi kemaslahatan umat dan agarna lslam ; lnfaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zal,at untuk kemaslahatan umum. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi infaq Shadaqoh adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang memberi shadaqoh. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seomng atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hirlup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga AmilZakat. Wasiat adalah pesan untuk rnernberikan suattr bararg kepada Badan Amil Zakat ahu Lenrbaga Amil 7al
Eftf dil
f.
11. 12. 13.
14. 15.
16.
17.
18. 19.
20_
obh
dan
bkn;
eHr segala harta yang diperoleh secara tiba-tiba diluar usaha dan lutian, lrecrrali perolehannya rnelalui cara yang haram menurut syari'ah frL tm Fagur"ul 7*at yang selanjuhya disebut UPZ yaitu satuan orga*eg Fg ffi.ar oleh Badan Amil Takat disemua tingkatan dengan r{* laqgrug*an ffi. dari Muzak*i dimasyarakat umum, instansi, perusnn dmhntqa htonf ,gt &r htilcsana BAZ yarB se&aniufrya disebut badan pelaksana fl :rtqa pe*ana pengetotaa ffi. ; f,f lbmr *lmergil BAZ yaqg sehnitrtrrya disebut Denran #r lertqp yfllg merteflran pertinbangan kepada Bfi' lr_ Rfrz
;
,e
;
MT;
.
25. Komisi Pengawas BAZ adalah Iembaga yang melaksanakan pengawaan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpukl"
26. 27. 28.
pendistribusian," pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembarpan pengelolaan zakat; Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang hanrs dikeluarkan. Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selarna dua belas bulan tahun Qomariah, panen atau pada saat menemukan nku..
BAB
II
OBYEK DAN SUBYEK
Pasa! 2 (1)
(2)
Obyek dalam Peraturan Daerah ini adalah Zakat, lnfaq dan Shadaqoh yang diberikan oleh atau dipungut dari Muzzaki, Munfiq atau Mutashaddiq sesuai ketentuan Agama. Subyek dalam Peraturan Daerah ini adalah orang lslam atau badan hukum milik orang lslam. BAB
III
ASAS DAN TUJUAN Pasal 3 Asas
a
D c d e.
fr{leblaan
zakat ialah ; KepaSian Hukun, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam arti rircrffi lt#mhran kervajiban untuk menunaikan zakat yang jelas melalui kodifikasi dan unfrfilrrei hukum zakal; lGsadaran urnum, dalam arti pengelolaan Zakat,lnfaq dan Shadaqoh mendorong nrenrrnb,tthsuburkan kesadaran bagi Muzakki, Munfiq dan Mutashhadiq untuk beraml sholeh dibklang maaliah, mantaat, yaitu Zakat, lnfaq dan Shadaqoh dikelola dengan profesional untuk nenryai maslahat yang optimal ; fGbersannan, dalam arti seluruh pihak yang terkait dengan pengelotaan Zakat, lnfiaq dan Shadaqoh secara fungsionalterjalin hubungan koordinatif ; Pnoduktif rreiona!, dalam arti zakat, infaq dan shadaqah tidak sekedar disalurkan unuxk dkonsumsi melainkan juga untuk modal usaha sepanjang yang rasional. Pasal 4
roqEgo&aanTal
a. b,,
M
BAB
IV
WILAYAH PENGELOLAAN ZAKAT,INFAQ DAN SHADAQOH Pasal 5
Pengelolaan Zakat, lnfaq dan Shadaqoh berada di daerah yang merupakan safu kesatuan wilayah hukum, dengan pengertian Zakat, lnfaq dan Shadaqoh yarq dikumpulkan dari Muzakki, Munfiq dan Mutashhaddik didayagunakan terutama untr* kepentingan Mustahik daerah.
BAB V PENGELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH Pasal 6 (1)
Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan Badan Amil Zakal sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dilaksanakan sebagai berikut : a. Untuk tingkat Kabupaten, oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten. b, Untuk tingkat Kecamatan, oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. BAZ pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koord natif , konsu ltatif dan nformatif. Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. organisasi BAZ- terdiri atas unsur pertimbangan, pengawas dan pelaksana. Masa bakti kepengurusan BAZ ditingkat Kabupaten dan Kecamatan adalah 3 (tiga) tahun. Pengurus lama yang masih layak dan memiliki prestasi kerja baik, bisa diusulkan kembali untuk Masa bakti kepengurusan BM berikutnya.
{2)
(3)
i
(4) (5) (6) (7)
i
Pasal 7 r1l
2r
Lembaga Amil Zakat (LFZ) yang dibentuk dan dikelola oleh Masyarakat
dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 8
Psrt 'lr
Alrmilil Zakal sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Lembaga Amil Zakat ffqh'agryrrtffia dimaksud Pasal r, mempunyai tugas pokok mengumpulkan,
nmsffiusikan
dan mendayagunakan Zakatsesuai dengan ketentuan agama.
Pasal 9
kforn
Ml
imE*aksanakan tugasnya, BAZ dan sesr.rai dergan tingkatannya.
IAZ bertanggung jawab kepada
ffi;
.
BAB VI PEMBENTUKAN BAZ Bagian Pertama
Kedudukan Pasal 10
(1) Badan Amil Zakat Kabupaten dibentuk (2)
(3) (4)
dengan Keputusan Bupati yang susunrr kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabup#nSusunan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Demn Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang lGtrla" dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seofang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorzrg Ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretarb, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
(5) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas serang (6)
Ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekrffib, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota. Bagan susunan organisast BM sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantrrn daEn lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Uraian Tugas Paragraf I Elewan Pertimbangan
Pasal 1l
(1)
(2)
Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai Pengelolaan 7akat, lnfaq dan Shadaqoh. Dewan Pertimbangan mempunyaitugas ; a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Ami! Zakat bersama komisi Pengawas dan Badan Pelaksana ; b. Mengeluarkan fatwa syari'ah sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakal; c. Itiengeluarkan fatwa syari'ah atas permohonan muzakki berkaitan dengan hukum zakat sesuai dengan pendapat mazhab fikih yang dianut oleh pemohon ; d. lrernberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepala Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas; e- lllenampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pergeblaan zakat.
Paragraf 2 adan Pelaksana Pasal {2
(1) (2)
Badan pelaksana melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat ; Badan Pelaksana mempunyaitugas ; a. Menyusun program kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; b. Menganggarkan/menyiapkan biaya operasional tahunan ; c. Melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya, sebersih$ersihnya, transparan, efektif, efisien dan akuntabel ; d. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Bupati dan DPRD ; e. Melakukan kerjasama dengan BAZ- tingkat Propinsi atau Nasional, lAZ, Iembaga dan lain-lain ; f. Mengadakan rapat koordinasiBAZ sesuai kebutuhan ; g- Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana Pengelolaan Zakal. h. Membangun komunikasi eksternal dengan baik demi dukungan seluas-luasnya dalam melaksanakan tugas ; i. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; j. menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajian terus menerus terhadap dinamika sosial, ekonomi dan kultural guna menetapkan arah kebijakan, program dan perilaku operasionalyang aktual; k. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) seuai wilayah operasional.
(3) Untuk memperlancar tugas pengumpulan
zakat, infaq dan shadaqoh, BAZ dapat bekerjasama dengan Pimpinan / pengurus instansi, perusahaan, hmbaga, RT/RW dan lain-lain.
Paragraf 3 Komisi Pengawas Pasal 13
(1) (2)
Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan lnternal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana Komisi Pengawas mempunyai tugas ; a- Memilih dan menetapkan Pimpinan Komisi Pengawas; b. ltlelaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif, pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan pengelolaan zakal; c. ilengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program kerja Badan Pelaksana BAZ; d_ llelakukan pemeriksaan / auditing data yang dikelola minimal 2 (dua) kali &hm setahun disesuaikan dengan kebutuhan ; e- Itenunjuk akuntan publik untuk mengaudit aliran keuangan BM- apabila
f.
dilerlukan. tlehkukan pemeriksaan kinerja dari segi syari'ah dan perundang-undangan
;
-t
BAB VII NTOR SEKRETARIAT
Pasal 14
(1) (2)
Sekretarial BM. Kabupaten Subang bertempat di ibukota Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; sekretariatBY Kecamatan bertempat di Kecamatan bersangkutan ;
BAB VIII KETENTUAN.KETENTUAN TENTANG WAJIB ZAKAT
Bagian Pertama Harta yang waiib dizakati Pasal 15
(1}
(2I
{3}
Zakafterdiri atas: Zakat Mal
a. b.
Zakat Fitrah Harta yang wajib dizakati ialah ; a- Emas, Perak dan Uang, b- Perdagangan dan perusahaan, c. Petemakan, d. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, e. Hsal pertambangan, f" l-hil pendapatan dan jasa, g- Rikaz.
!'larta diluar ketentuan ayat (1) pasal ini, yang oleh Badan Pertimbangan
dfolaffintasikan sebagai harta yang wajib dizakati.
ffi) Penghitungan Zakal Mal menurut nishab, kadar dan berdasarkan hukum agama.
waktunya ditetapkan
Pasal 16
{r} Fiarta yang dikenai zakal harus memenuhi syarat-syarat ; milik penuh, bertambah, ffiI {,3il
rnencapai nisab, lebih dari kebutuhan rutin, bebas dari hutang dan telah mencapai rErsa 1 (satu) Ehun ; penrilikan yang telah mencapai masa 1 (satu) tahun hanya mengenai jenis PEqErsebut pada pasal 8 ayat hurup a, b, dan c ; fun{raYaran zakat kekayaan tersebut pada ayat (2) pasal ini, boteh dicicil pada Eth? kali rnemperoleh keu ntungan/masukan.
ry
BAB IX PENGUilIPULAN ZAKAT
Pasal {7
(r) ftngrrnpulan zakat dilakukan oteh BAZ atau IAZ dengan cara menerima mengilrbil dari firrzag atas dasar pemberitahuan muzaki
ErI ffiBil
Redil funi[ Zakat dan Lembaga Ami! Zakat dapat bekerja
atau
sama dengan lnstansi
krnerhtah dan Snrmta BAZ dil LAZ rnenrberikan bguran kepada Muzaki yang belum at3u tr*
rcnrnkan
7a?,aL
Pasal 18
BM wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang literima; [1) Bukti setoran tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut; a. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahanBAZ;
b.
c. d. e.
E)
Nomor urut bukti setoran ; Nama, alamat muzakki, munfiq dan mutashaddiq, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan ; Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor, ditulis dalam angka dan hunrf serta dicantumkan tahun haul ; Tandatangan, nama, jabatan petugas BAZ, tangga! penerimaan dan stempel
mz.
&dtti setoran zakat yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rirrcian;
a- Lembar 1 (Asli), diberikan kepada muzakki, munfiq dan b-
c
mutashaddiq yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan; lgnbar 2 (Dua) diberikan kepada BAZ sebagai arsip ; Lembar 3 Cfiga) digunakan sebagai arsip Bank Penerima, apabila zakat disetor mehlui Bank.
Pasal 19
trt BAZ dapat bekeriasama dengan Bank diwilayahnya masing-masing dalam trrngtmpllkan dana zakat dari harta muzakki, munfiq dan mutashaddiq yang
C*pa
di Bank atas persetujuan wajib zakat ; EI lml( Edaksananya kerjasama tersebut perlu dibuat kesepakatan bersama yang (Isa*a[sreikan kepada masyarakat luas oleh petugas Bank ; m Izddti, murfiq dan mutashaddiq dapat membayar zakatnya melalui Nomor ktcnrrg BAZ lGbupaten ; Pasal 20
mZdm #ryaAZ
nril.Ebdm
dapat menerima harta selain Zakat, seperti infaq, shadaqoh, hibah, l€faratPasal 21
m Ercd
meldnrkan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya
ffiranht.dtrrnruama.
m IHn hd lidd( dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya !#agi]tana dinaksud pada ayat (1), muzaki dapat meminta bantuan kepada BIZ*u t-AZ s W. yilg te&ah dibayarkan kepada BM atau L.M- dikurangkan dari UllerO+atan
eqgru perdrrar
sisa kena pajak dari rvajib pajak yang bersangkutan sesuai pen rndarBHrndangan
.Hh? lwstgan hrgurpua
hil-
Fng
berlaku.
kgilz2 *d. oleh BAZ dan LAZ diatur deqgil
BAB X PENYALURAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH Pasal 23
(1)
(2) (3)
Penyaluran zakat yang sudah terkumpul itu dilakukan atas dasar prinsip ; a. Data mustahiq delapan asnaf yaitu Fakir, Miskin, amilin, mu'alaf, riqob, ghorim, sabilillah dan ibu sabilyang akurat ; b. Mendahulukan Mustahiq yang paling membutuhkan untuk menrenuhi kebutuhan pokoknya diwilayahnya masing-masing. c. Bila ada kelebihan setelah pemenuhan kebutuhan pokok tersebut pada huruf a dan b ayat ini, maka kelebihan itu dapat disalurkan ke sektor produktif ; lnfaq, shadaqoh dan lain-lain yang non zakat diutamakan untuk disalurkan ke sektor produktif ; Pendayagunaan zakat, infaq, shadaqoh dan lain-lain yang dlsalurkan kepada usaha produktif, dilakukan berdasakan persyaratan sebagai berikut; a. Terdapat usaha yang jelas berpeluang menguntungkan ; b. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
Pasal 24 Prmedlur pendayagunaan tersebut pada pasal 20 huruf c ayat (1), ditetapkan sebagai
bedrut;
b.
hile&akukan studi kelayakan
defg.
Menehpkan jenis usaha produktif ; llebkukan bimbingan, pendampingan dan penyuluhan ; ltetakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan llebkukan evaluasi ; llenyrsun Laporan.
c
PE
;
BAB xl RTANGG UNE'AUYABAN
PE NG
;
ELOLAAN
Pasal 25
Fertarggurqjawaban pengelolaan 7akat, lnfaq dan Shadaqoh dilaksanakan secara E,iltspanan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media effimft dan laporan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD
mrUarcan
Drenah lGbupaten serta unsur pemeriksa lainnya.
BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 26
(l)
S€lhry pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat derlgan tidak benar zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafanat ercam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau
enda sebanyak-banyaknya
E}
(3)
Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ; TiTdak pirlana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan peranggaran , Barang siapa melakukan tindak pidana kejahatan menunda, menyalatrgunakan dan rnenggelapkan uang TakaL inf4 dan shadaqoh dikenakan sanksi sesud dergan perafu ran perurdang-u ndangan yang berla ku.
Pasal 27
(1) Dalam upaya mengatur pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati berdasarkan kewenangannya dapat menentukan sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Muzaki yang tidak mengeluarkan zakat. Ruang lingkup dan bentuk sangsi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(2)
BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 28
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan (2)
Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain oleh Penyidik Umum ; Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah ; a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan terjadinya tindak pidana ; b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ; f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ; h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ; penyidik umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1g81 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
i.
(3)
BAB XIV KETENTUAN LAIN Pasal 29
dan LAZ sebagaimana dimaksud pasal 8, Perrerintah Daerah dapat membantu biaya operasionalBYdan LAZ yang dianggarkan Da&am menunjang pelaksanaan tugas BAZ
d&n
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten subang
Rr " (1)
(2)
BAts XXIV KETENTUAN PERALIHAN
,asal
30
BFZ. lGbupaten Subang/Kecamatan yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya BAZ yang baru, berdasarkan Peraturan Daerah ini ; Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap organisasi pengelolaan Zakat, lnfaq dan Shodaqoh yang telah ada, wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XXV KETENTUAH PENUTUP
Pasal 31 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mergarai teknis pelaksanaannya akan dish;r I€,bih {rarrjtrt dengam Perafuran tsupati.
Pasal32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah lGbupaten Subarg.
tHundangkandi Subang Pda tanggal Z7 Januhri
zOD6
_Aq
-,f
A
T;;
lv
Pembina'uhma Muda
I FTSARAN DAERAH I(ABUPATEN SUBANGTAHUN 2OO5 NOMOR
