PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang
:
a. bahwa dalam usaha peningkatan pemberian pelayanan, keamanan dan ketertiban lalu lintas dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung disamping untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna tercapainya keseimbangan antara jasa pelayanan perparkiran dengan pendapatan asli daerah maka dipandang perlu untuk lebih diintensifkan; b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 8 Tahun 1989 tentang Tempat dan Retribusi Parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 8 Tahun 1989 tentang Tempat dan Retribusi Parkir, perlu ditinjau kembali dan menetapkan besarnya tarif Retribusi Parkir dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 12 DRT Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655). 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1129); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Perparkiran; 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66/1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah; 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang Penerbitan dan Peningkatan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1989 Seri D Nomor 1).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
3 b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
e. Parkir adalah menempatkan dan atau memberhentikan kendaraan selama waktu tertentu ditempat parkir; f. Kendaraan adalah setiap kendaraan beroda dua atau lebih, baik bermotor atau tidak bermotor; g. Tempat parkir umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi jalan pelataran parkir lingkungan parkir, gedung parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; h. Tempat parkir khusus adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi jalan pelataran parkir lingkungan parkir, gedung parkir yang disediakan oleh swasta atau instansi bukan Pemerintah Daerah; i. Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai wilayah/fasilitas umum tempat parkir; j. Gedung parkir adalah suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir;
k. Pelataran parkir adalah bidang tanah diluar jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir; l. Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir; m. Tempat parkir insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri; n. Petugas parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir; o. Retribusi parkir adalah pembayaran atau imbalan jasa atau penggunaan tempat parkir yang telah mendapat izin Bupati Kepala Daerah; p. Pengelola Parkir adalah Pemerintah Daerah, Orang, badan hukum dan pengusaha swasta. Untuk orang badan hukum dan pengusaha swasta dimaksud adalah yang telah mendapat izin dari Bupati kepala Daerah; q. Sewa Parkir adalah pembayaran yang dikenakan atas penggunaan petak parkir digedung – gedung parkir atau pelataran parkir yang tidak dikelola Pemerintah daerah; r. Rambu parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir;
4 s. Marka parkir adalah garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
BAB II KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
Pasal 2 (1) Untuk ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung disediakan tempat-tempat parkir oleh Pemerintah Daerah. (2) Lokasi tempat-tempat parkir dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
Pasal 3 (1) Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan tempat atau ruangan parkir berdasarkan standard kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum atau yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. (2) Apabila penyediaan tempat parkir tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan dapat diusahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan-bangunan umum lainnya dan dapat diatur oleh Bupati Kepala Daerah. (3) Bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tempat parkir pada lokasi-lokasi yang menurut ketentuan-ketentuan harus menyediakan tempat parkir diatur oleh Bupati Kepala Daerah. (4) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan tempat-tempat parkir tetapi tidak memungut retribusi parkir terhadap kendaraan yang parkir diwajibkan menanggung retribusi parkir dan menyetor ke Kas Daerah yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
Pasal 4 Petugas parkir mempunyai tugas dan kewajiban untuk : a. Memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya; b. Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir;
5 c. Menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
BAB III CARA DAN RAMBU-RAMBU PARKIR Pasal 5
(1) Setiap pemakaian tempat parkir kendaraan harus memarkir kendaraannya ditempat yang ditunjuk oleh petugas parkir. (2) Cara memarkir kendaraan di Jalan yang ditetapkan sebagai tempat parkir harus dilakukan sejajar (paralel) atau serong (miring) dari as jalan atas dasar lebar jalan dan situasi lalu lintas. (3) Cara pemakaian tempat-tempat parkir di gedung atau pelataran parkir harus dilakukan sejajar (paralel) atau serong (miring) dari bingkai, tergantung luas dan bentuk gedung parkir atau pelataran parkir tersebut. (4) Pelaksanaan teknis/ketentuan ayat (1), (2) dan (3) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala daerah atau petugas yang ditunjuk.
Pasal 6 (1) Pada tempat-tempat parkir harus dipasang tanda-tanda parkir. (2) Tanda-tanda dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa : a. Rambu parkir yang dilengkapi dengan perlengkapan rambu; b. Marka parkir dan atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
BAB IV TATA TERTIB PARKIR
Pasal 7
(1) Kepada setiap pemakai tempat-tempat parkir kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas / petak parkir.
6 (2) Dilarang menempatkan kendaraan sedemikian rupa sehingga mengurangi atau merintangi kebebasan kendaraan-kendaraan yang diparkir untuk keluar dan masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas. (3) Dilarang mengusahakan tempat parkir dan atau memungut retribusi atau sewa parkir di jalan – jalan ataupun di tempat umum yang dapat digunakan untuk parkir tanpa ijin tertulis Bupati Kepala Daerah. (4) Petugas parkir berwenang untuk memerintahkan kepada setiap pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya diluar tempat parkir agar masuk ke tempat parkir yang sudah ditetapkan.
BAB V KETENTUAN RETRIBUSI PARKIR Pasal 8 (1) Setiap pemilik atau pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya ditempat-tempat parkir dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dikenakan pungutan retribusi parkir. (2) Kepada pemilik atau pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya diberikan tanda bukti parkir oleh petugas parkir. (3) Bentuk atau model tanda bukti parkir ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. (4) Hasil pungutan retribusi tersebut disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur administrasi keuangan yang berlaku.
Pasal 9
Besarnya retribusi parkir adalah sebagai berikut : A. Parkir harian 1. Mobil a. Roba Empat : Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama. b. Truk, Bus (roda enam atau lebih) : Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama. 2. Sepeda Motor : Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama.
7 3. Dokar : Rp.200,- (dua ratus rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama. 4. Sepeda: Rp.100,- (Seratus rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama. Untuk setiap jam berikutnya dikenakan retribusi sebagai berikut : 1. Mobil a. Roda Empat : Rp. 200,- (dua ratus rupiah). b. Truk, Bus (roda enam dan lebih) : Rp. 500,- (lima ratus rupiah). 2. Sepeda Motor : Rp. 100,- (Seratus rupiah). 3. Dokar : Rp. Rp. 100,- (seratus rupiah). 4. Sepeda : Rp. 50,- (lima puluh rupiah). B. Parkir Bulanan 1. Mobil a. Roda Empat : Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah). b. Truk Bus (roda enam atau lebih); Rp.100,- (seratus ribu rupiah). 2. Sepeda Motor : Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah). 3. Sepeda : Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
BAB VI PERIJINAN Pasal 10
(1) Penyelenggaraan tempat-tempat parkir di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dapat diusahakan oleh perorangan atau swasta atau instansi atau instansi bukan Pemerintah Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terlebih dahulu harus mendapat ijin Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. (3) Untuk mendapatkan ijin dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan a. Nama pengusaha atau pemohon dengan alamat/identitas lengkap. b. Letak atau lokasi tempat parkir. c. Syarat-syarat lain yang akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah (4) Bupati Kepala Daerah dapat menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dengan alasan untuk ketertiban, keamanan dan kepentingan umum
8 Pasal 11 (1) Ijin penyelenggaraan tempat parkir sesuai Peraturan Daerah berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui kembali (2) Ijin dimaksud tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan dari Bupati Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu. (3) Pengelola tempat parkir/pemegang ijin wajib membayar konstribusi 40% kepada Pemerintah Daerah pada saat mengambil karcis parkir atau memporporasi karcis.
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 12
(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingganya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VIII KETENTUAN PENYIDIK Pasal 13
(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyelidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di maksud ayat (1) Pasal ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
9 b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat. e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka. f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara. h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. i. Mengadakan tindakan dipertanggungjawabkan.
lain
menurut
hukum
yang
dapat
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Badung Nomor 8 Tahun 1989 tentang Tempat dan Retribusi Parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 8 Tahun 1989 tentang Tempat dan Retribusi Parkir dinyatakan tidak berlaku lagi
Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
10
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Ditetapkan di Pada Tanggal :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
Denpasar 27 Maret 1996
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
ttd.
ttd.
I KETUT GARGA
I.G.B.ALIT PUTRA
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Dengan Keputusan Tanggal 29 Mei 1996 Nomor 215 Tahun 1996 Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Nomor Seri
: 33 : B
Tanggal Nomor
: 4 Juni 1996 : 1
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung ttd Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Utama Muda Nip. 010045843
11
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR
I.
UMUM Bahwa kelancaran arus lalu lintas merupakan pokok permasalahan yang perlu segera ditangani sebagai akibat dari reaksi bertambahnya volume kendaraan pemakai jalan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Sebagai salah satu usaha kearah terlaksananya aspek kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas di maksud perlu pula pengaturan masalah parkir bagi kendaraankendaraan pemakai jalan dengan satu sistim yang berdaya guna dan tepat guna yang merupakan sarana yang dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelayanan kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Bahwa Peraturan Daerah yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini sehingga perlu disempurnakan untuk dapat tercapai tujuan dari tertib perparkiran dan tertib lalu lintas yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup Jelas.
Pasal 2
: Cukup Jelas.
Pasal 3 ayat (4)
: Bagi para penyelenggara parkir (perorangan/badan hukum) yang tidak memungut retribusi parkir kepada kendaraan yang parkir di halaman parkir masing-masing (pusat pertokoan, pusat perdagangan, supermarket dan lain-lain) diwajibkan menanggung retribusi parkir dan menyetor ke Kas Daerah yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
Pasal 4
: Cukup Jelas
Pasal 5
: Cukup Jelas
Pasal 6
: Cukup Jelas
Pasal 7
: Cukup Jelas
12 Pasal 8
: Cukup Jelas
Pasal 9
: Cukup Jelas
Pasal 10
: Cukup Jelas
Pasal 11
: Cukup Jelas
Pasal 12
: Cukup Jelas
Pasal 13
: Cukup Jelas
Pasal 14
: Cukup Jelas
Pasal 15
: Cukup Jelas
Pasal 16
: Cukup Jelas
