PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 18 TAHUN 1994 TENTANG BEA PANGKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
Menimbang
:
a. bahwa dengan semakin meningkatnya penggunaan
kendaraan
air/alat angkut di atas air yang dipergunakan untuk kegiatan perikanan dan kegiatan lainnya di laut di
Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung, maka untuk kelancaran dan keamanannya perlu angkutan di atas air pada suatu tempat pemangkalan tertentu; b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut
diatas dan dalam
peningkatan Pendapatan Daerah guna menunjang pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di pandang perlu mengenakan Bea Pangkal
terhadap Alat Angkutan di atas air di Kabupaten
Daerah Tingkat II Badung; c. bahwa dipandang perlu menetapkan Bea Pangkal dimaksud pada huruf b diatas, dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1277);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
2 Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 17 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di bidang Perikanan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 246 Seri D Nomor 243);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah Tingkat II Badung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten daerah Tingkat II Badung.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TENTANG BEA PANGKAL.
3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.
Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
c.
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
d.
Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
e.
Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
f.
Tempat Pemangkalan adalah tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai tempat pemangkalan kendaraan atas air disepanjang perairan pantai, sungai di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dengan batas-batas yang telah ditetapkan;
g.
Bea Pangkal adalah biaya yang dikenakan terhadap kendaraan atas air yang mempergunakan jasa tempat pemangkalan;
h.
Kendaraan Atas Air adalah alat angkutan yang bergerak di atas air baik
bermesin
maupun
tidak
mempergunakan
mesin
yang
dipergunakan untuk mengangkut barang, orang, hewan, menangkap ikan, atau keperluan lainnya; i.
Petugas adalah orang atau Badan Hukum atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sebagai pengelola dan Pemungut Bea pangkal.
4 BAB II TEMPAT PEMANGKALAN DAN PETUGAS Pasal 2 (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan tempat-tempat pemangkalan disepanjang perairan pantai, maupun sungai di Daerah dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
(2) Tempat-tempat Pemangkalan dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai batas-batas yang jelas. (3) Petugas pada tempat Pemangkalan ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
BAB III JENIS DAN BESARNYA BEA PANGKAL Pasal 3 (1) Setiap Kendaraan Atas Air yang memakai jasa tempat pemangkalan dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Bea Pangkal.
(2) Setiap pembayaran Bea Pangkal dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan tanda lunas/karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 4 (1) Besarnya Bea Pangkal setiap beroperasi adalah sebagai berikut : a. Perahu Layar panjang 10-15 cm, lebar 3m........
Rp.1.000,-
b. Speed Boat panjang 7,5 m, lebar 2,5 m..... .......... Rp.1.000,c. Perahu Gill Net panjang 13 m, lebar 2,5 m........ Rp. 750,d. Jukung bermesin panjang 6-7 m, lebar 50 cm.... Rp. 500,e. Jukung besar tanpa mesin panjang 7 m, Lebar 70 cm........................................................ Rp. 250,f. Jukung sedang tanpa mesin panjang 5 m, Lebar 50 cm....................................................... g. Jukung kecil tanpa mesin panjang 3 m,
Rp. 200,-
5 Lebar 40 cm........................................................ Rp. 100,h. Boat Bottom Glass panjang 7,5 m, lebar 1,9 m... Rp.1.000,i. Setiap angkutan air yang tidak termasuk point a s/d h dikenakan sebesar...................................... Rp. 500,-
(2) Besarnya Bea Pangkal setiap tambat ditempat-tempat sesuai dengan pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
a. Ukuran panjang 5-10 m
Rp.1.000,-/hari
b. Ukuran panjang 11-20 m
Rp.1.500,-/hari
c. Ukuran panjang 21-25 m
Rp.2.000,-/hari
BAB IV TATA LAKSANA Pasal 5
(1) Petugas-petugas pada tempat Pemangkalan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini berkewajiban : a. Menyerahkan tanda terima/karcis yang sah
kepada
yang
menggunakan tempat Pemangkalan.
b. Membukukan keuangan pemungutan Bea Pangkal. c. Menyetorkan hasil pemungutan Bea Pangkal Kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku. d. Mengurus, mengatur, mengawasi lalu lintas kendaraan atas air yang sfs psfs tempat-tempat Pemangkalan sehingga teratur dan tertib. e. Bagi para petugas wajib melaporkan hasil pungutannya kepada Bupati Kepala daerah melalui Kepala Dinas Perikanan.
6 (2) Petugas-petugas pada tempat-tempat Pemangkalan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Peraturan daerah ini berhak menerima upah pungut atau uang perangsang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB V PENGAWASAN Pasal 6
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 7
(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,(Lima puluh ribu rupiah). (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VII KETENTUAN PENYIDIK Pasal 8 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
7
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat. e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka. f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. i. Mengadakan
tindakan
lain
menurut
hukum
yang
dapat
dipertanggungjawabkan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
8 Ditetapkan di Pada Tanggal DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG KETUA,
: Denpasar : 15 Desember 1994
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
T.T.D
T.T.D
I KETUT GARGA
I G.B. ALIT PUTRA
Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Dengan Keputusan Tanggal 12 September 1995 Nomor 513 Tahun 1995 Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Nomor Seri
: 102 : B
Tanggal Nomor
: 5 Oktober 1995 : 3
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung. T.T.D Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Tk. I Nip. 010045843
9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 18 TAHUN 1994 TENTANG BEA PANGKAL I.
UMUM Dengan semakin meningkatnya penggunaan
kendaraan atas air yang
dipergukan untuk kegiatan perikanan dan kegiatan lainnya di laut, perlu diadakan penertiban lebih lanjut guna tercapainya ketertiban, kelancaran dan keamanan bagi pemakai jasa angkutan di atas air dan untuk menunjang pembangunan di kabupaten daerah Tingkat II Badung serta untuk menggali sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah.
Dengan perkembangan pembangunan
yang ada sehingga pantai dan
perairannya merupakan potensi yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Untuk menjaga ketertiban, kelancaran dan keamanan bagi seluruh masyarakat yang melaksankan kegiatan tersebut perlu diadakan pengaturan melalui Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut pantai sebagai aset Pemerintah yang digunakan selama ini sebagai tempat-tempat Pangkalan, perlu ditertibkan dengan Peraturan Daerah sehingga dapat menciptakan kondisi yang tertib, lancar dan aman bagi masyarakat, disamping itu juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4
Ayat (1)
: : : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas - Perahu Layar adalah perahu yang tidak bermotor yang dasarnya terdiri dari lunas dan rusuk-rusuk yang dilekatkan padanya, bahan perahu yang dibuat dengan pemasangan papan pada rusuk-rusuk tersebut, yang pada umumnya terbuat dari kayu. -
Jukung Bermesin adalah jukung yang penggeraknya melalui mesin.
-
Jukung adalah suatu alat angkut yang dibuat dengan sebatang kayu yang digali dibagian tengahnya, jukung yang diperbesar dengan menambah papan di kedua sisinya tetap dikatagorikan jukung dengan memakai dua kantir.
10 - Jukung kecil adalah jukung yang memaki satu kantir. - Perahu Gill Net adalah perahu yang terbuat dari papan yang disusun dikedua sisinya, memakai geladak dan tiang yang menjulur ke atas, biasanya perahu ini dipergunakan untuk menangkap tuna, tongkol dan jenis ikan pelagis lainnya. - Boat Bottom Glass adalah bentuknya sama dengan Boat yang bagian bawahnya dibuat dari kaca tembus pandang. - Besarnya Bea Pangkal terhadap jenis kendaraan diatas air dikenakan setiap beroperasi.
Pasal 4 ayat (2)
: Besarnya Bea Pangkal terhadap jenis kendaraan diatas air dikenakan bagi yang ditambatkan pada tempat tambat per hari.
Pasal 5
: Cukup Jelas
Pasal 6
: Cukup Jelas
Pasal 7
: Cukup Jelas
Pasal 8
: Cukup Jelas
Pasal 9
: Cukup Jelas
Pasal 10
: Cukup Jelas
