PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,

Menimbang

:

a. bahwa berkenaan dengan adanya Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1995, maka dipandang perlu meningkatkan pengembangan usaha penunjang pariwisata.

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dimana Usaha Rekreasi dan Hiburan

Umum

mempunyai

peranan

yang

penting

dalam

menunjang pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan daerah, maka untuk mendorong dan meningkatkan peranan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 12 Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Higiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuanketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

67

Tahun

1996

tentang

Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang

Penyederhanaan

Perijinan

Retribusi

di

Bidang

Kepariwisataan;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;

3 11. Keputusan Menteri Kepariwisataan, Pos dan Telekomonikasi Nomor

KM.70/PW/105/MPPT-85

tentang

Peraturan

Usaha

rekreasi dan Hiburan Umum.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/UM.001/MPPT-94 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya

Pengelolaan

Lingkungan

dan

Upaya

Pemantauan

Lingkungan Bidang Pariwisata;

14. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan dan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 1971, Nomor 09/Ins/71, Nomor K/96-IV/MS tentang Penertiban terhadap Lokasi Usahausaha Night Club, Bar, casino dan Usaha-usaha sejenisnya;

15. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata;

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 241 Seri C Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja dan Kehutanan kepada Daerah Tingkat II Badung ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1995 Nomor 114 Seri D Nomor 113);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1989 Nomor 1 Seri D Nomor 1).

4

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BADUNG TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.

c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya untuk memberikan kesegaran Rohani dan Jasmani;

e. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan usaha rekreasi dan hiburan umum;

f. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Perseorangan untuk dapat mendirikan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

5

g. Ijin Usaha adalah ijin untuk mengusahakan suatu kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum;

h. Karyawan adalah semua orang yang bekerja pada Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

i. Pengunjung / Tamu adalah setiap orang yang berkunjung ke tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 2

Yang termasuk jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah :

a. Taman Rekreasi

Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikandan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman kecuali minuman keras dan akomodasi serta jasa lain yang terkait;

b. Gelanggang Renang

Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis serta fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman kecuali minuman keras serta jasa lain yang terkait;

c. Padang Golf

Yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman dan akomodasi serta jasa lain yang terkait ;

6 d. Kolam Memancing

Yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman kecuali minuman keras dan jasa lain yang terkait;

e. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan

Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok, yang tidak dilarang oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 631 Tahun 1993 tentang Larangan Beroperasinya TV-Game, Video Komputer sejenisnya di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman kecuali minuman keras;

f. Gelanggang Bowling

Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

g. Rumah Billyard

Yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan minuman kecuali minuman keras;

h. Panti Pijat

Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kecuali minuman keras;

7 i. Panti Mandi Uap

Yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat dan penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman kecuali minuman keras serta jasa lain yang terkait;

j. Karaoke

Yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

k. Panggung Terbuka

Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan di tempat terbuka sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kecuali minuman keras;

l. Panggung tertutup

Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyediakan pertunjukan di ruang tertutup sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kecuali minuman keras.

m. Salon Kecantikan

Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara kecantikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan minuman kecuali minuman keras;

n. Pusat Kebugaran

Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kesegaran jasmani sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan minuman kecuali minuman keras;

8 o. Bioskop

Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran film di ruang tertutup, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

p. Pusat Seni dan Pameran

Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pusat seni dan pameran barang-barang kesenian sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kecuali minuman keras;

q. Taman Pentas pertunjukan Satwa

Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pentas pertunjukan satwa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa Pelayanan makanan dan minuman kecuali minuman keras;

r. Dunia Fantasi

Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas dan utilitas hiburan anak-anak di suatu kawasan tertentu untuk pentas pertunjukan satwa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kecuali minuman keras;

s. Diskotik

Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman;

t. Rekreasi Air

Yaitu kegiatan rekreasi yang dilakukan di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk kecuali usaha marina, usaha hotel terapung, usaha wisata selam dan usaha lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Atasan.

9

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

(1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perseorangan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk

usahanya harus

Perseroan Terbatas (PT).

BAB III PENGUSAHAAN

Pasal 4

(1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada pokoknya adalah penyediaan fasilitas rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan jenis usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

(2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

10 Pasal 5

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diwajibkan :

a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku;

b. Menjaga citra usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum dan kesusilaan;

c. Bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan hyigiene serta memelihara kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

d. Melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah;

e. Mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

f. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesejahteraan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan;

g. Membayar pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERIJINAN

Pasal 6

(1) Setiap pembangunan dan perluasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana di maksud pasal 2 Peraturan Daerah ini harus memiliki ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Untuk dapat beroperasi setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Pariwisata;

11

(3) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar;

(4) Setiap Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah ditembuskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 7

(1) Persetujuan prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali maksimal 2 (dua) kali.

(2) Ijin Usaha berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan melampirkan

a.

Proposal usaha;

b.

Denah lokasi usaha dan gambar lay out bangunan;

c.

Salinan akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;

d.

Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e.

Salinan Surat Keterangan Domisili (KTP);

f.

Salinan Surat Keterangan Penyanding;

g.

Salinan Surat Keterangan Status Tanah.

(2) Pemrakarsa setelah mendapat persetujuan prinsip wajib menyusun Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Untuk mendapatkan ijin usaha permohonan harus ditulis dan diajukan kepada Bupati Kepala Daerah dengan melampirkan :

12 a.

Salinan Ijin Prinsip;

b.

Salinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsi usahanya;

c.

Salinan Ijin Hinder Ordonantie (HO) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).

(4) Permohonan perpanjangan ijin usaha ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah dengan melampirkan:

a.

Ijin usaha yang telah dimiliki sebelumnya;

b.

Tanda

bukti

pembayaran

pajak/retribusi

tahun

yang

bersangkutan/sebelumnya; c.

Laporan perkembangan usaha.

(5) Ijin usaha tidak boleh dipindahtangankan

kecuali dengan persetujuan

tertulis terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Ijin usaha yang dimiliki oleh setiap jenis usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat dicabut apabila:

a. Memperoleh ijin usaha dengan tidak sah; b. Tidak melakukan kegiatan – kegiatan pokok jenis usaha rekreasi dan hiburan umum yang diijinkan; c. Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; d. Penyelenggaraan perluasan tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); e. Melanggar norma agama, kesusilaan, ketertiban dan keamanan serta wawasan lingkungan; f. Permohonan pengunduran diri dari yang bersangkutan.

13 BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap semua jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Apabila dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat meminta laporan kepada pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Setiap pemberian Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dipungut Retribusi.

(2) Besarnya retribusi dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

-

Taman Rekreasi .........

-

Gelanggang Renang .....

-

Padang golf ......

-

Kolam Mancing .......

-

Gelanggang Permainan

Rp. 2.000.000,-/ setiap ijin. Rp. 1.000.000,-/setiap ijin. Rp. 25.000.000,-/setiap ijin. Rp.

100.000,-/setiap ijin.

dan ketangkasan .......

Rp. 1.500.000,-/setiap ijin.

-

Gelanggang Bowling .....


-

Rumah Billyard .......

Rp.


-

Panti Pijat ..........

Rp.


-

Panti mandi uap .........

Rp.


-

Karaoke ........


-

Panggung Terbuka ......

Rp.


-

Panggung Tertutup .....

Rp.


-

Salon Kecantikan ......

Rp.


-

Bioskop .........


14 -

Pusat Seni dan Pameran ....

Rp.


-

Taman Pentas Pertunjukan Satwa .............................

Rp.

1.000.000,-/setiap ijin.

-

Dunia Fantasi ..............

Rp.


-

Diskotik .........................

Rp.


-

Rekreasi Air ...........

Rp.


BAB VII PENYELENGGARAAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilakukan dari jam 06.00 Wita sampai dengan jam 22.00 Wita.

(2) Khusus untuk Usaha Karaoke, Diskotik dan sejenisnya diijinkan buka dari jam 19.00 Wita sampai dengan Pukul 24.00 Wita, kecuali pada menjelang hari-hari libur diijinkan sampai dengan pukul 01.00 Wita.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

(1) Barang siapa melanggar Ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindakan Pidana tersebut pada ayat (1) ini adalah Pelanggaran.

15 BAB IX KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 14

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindakan pidana penyidik atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

a.

Menerima laporan dan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindakan pidana;

b.

Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c.

Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d.

melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e.

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f.

Memanggil orang untuk didengar dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g.

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h.

Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

tersebut

bukan

merupakan

tindakan

pidana

dan

selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;

16

i.

mengadakan

tindakan

lain

menurut

hukum

yang

dapat

dipertanggung jawabkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, supaya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut Keputusan Bupati Kepala Daerah.

17 Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

supaya

setiap

orang

dapat

mengetahuinya

memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Ditetapkan di

Denpasar

Pada Tanggal :

28 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

DAERAH TINGKAT II

KETUA,

BADUNG

ttd.

ttd.

I KETUT GARGA

I.G.B.ALIT PUTRA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Dengan Keputusan Tanggal 1- 7 – 1997 Nomor 360 Tahun 1997

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Nomor

: 45

Tanggal

: 8 – 8 - 1997

Seri

: B

Nomor

: 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung ttd Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Utama Muda Nip. 010045843

18 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I.

UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan usaha penunjang di bidang Pariwisata khususnya Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, untuk itu dipandang perlu mengadakan penataan dan pengaturan Usaha rekreasi dan Hiburan umum dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dengan adanya penyerahan urusan berdasarkan kepada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1995 yang mengatur tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali diantaranya tentang Pariwisata kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Cukup Jelas

Pasal 2

: Cukup Jelas

Pasal 3

: Cukup Jelas

Pasal 4

: Cukup Jelas

Pasal 5

: Cukup Jelas

Pasal 6

: Cukup Jelas

Pasal 7

: Cukup Jelas

Pasal 8

: Cukup Jelas

19 Pasal 9

: Cukup Jelas

Pasal 10

: Cukup Jelas

Pasal 11

: Cukup Jelas

Pasal 12

: Cukup Jelas

Pasal 13

: Cukup Jelas

Pasal 14

: Cukup Jelas

Pasal 15

: Cukup Jelas

Pasal 16

: Cukup Jelas

Pasal 17

: Cukup Jelas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents