PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG IJIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 201/ND/RO IV/VIII/K.01 tentang Daftar Kewenangan Kabupaten/ Kota di Bidang Kepariwisataan; b. bahwa usaha-usaha Rekreasi dan Hiburan Umum merupakan sarana penunjang dalam usaha pengembangan kepariwisataan, oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan yang menyangkut perencanaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana mestinya; c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten Klungkung. Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 );
2.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2000 Seri B Nomor 4);
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
KLUNGKUNG
TENTANG IJIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Klungkung; 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung 5. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya adalah untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani; 6. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggungjawab atas pengusahaan Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum; 7. Ijin usaha adalah ijin untuk mengusahakan suatu kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; 8. Taman Rekreasi yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman dan akomodasi serta jasa lain yang terkait; 9. Gelanggang Renang yaitu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan, minum serta jasa lainnya yang terkait; 10. Padang Golf yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan, minum dan akomodasi serta jasa lain yang terkait; 11. Rumah Billiard yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; 12. Kolam memancing yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan, minum dan jasa lainnya yang terkait; 13. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan, minum dan jasa lain yang terkait; 14. Gelanggang Bawling yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum; 15. Panti Pijat yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; 16. Panti Mandi Uap yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat dan
penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman serta jasa lain yang terkait; 17. Karaoke/ Diskotik yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman/ disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; 18. Panggung Terbuka yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan di tempat trbuka sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; 19. Panggung Tertutup yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk penyediaan pertunjukan di ruang tertutup sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum; 20. Salon Kecantikan yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara kecantikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan minum; 21. Fitness Centre yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kesegaran jasmani sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; 22. Bioskop yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran film di ruang tertutup; 23. Pusat Seni dan Pameran yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tempat seni pameran barang-barang kesenian sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta jasa lain yang terkait; 24. Dunia Fantasi (Team Park) yaitu untuk usaha yang menyediakan tempat fasilitas dan utilitas hiburan anak-anak disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; 25. Taman Pentas Pertunjukan Satwa yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pentas pertunjukan satwa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
BAB II OBYEK DAN SUBYEK IJIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
Pasal 2
Obyek adalah Pemberian ijin usaha untuk melaksanakan aktifitas atau kegiatan sesuai dengan pasal 1 tersebut di atas;
Subyek adalah Pengusaha / Seseorang / Badan yang melaksanakan aktivitas/ kegiatan sesuai dengan pasal 1 di atas dan telah memperoleh Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III KETENTUAN UMUM
Pasal 3 Jenis-jenis Ijin Usaha yang dikeluarkan : 1. Taman Rekreasi 2. Gelanggang Renang 3. Padang Golf 4. Bilyard 5. Kolam Pancing 6. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan 7. Gelanggang Bowling 8. Panti Pijat 9. Panti Mandi Uap 10. Karaoke / Diskotik 11. Panggung Terbuka 12. Panggung Tertutup 13. Salon Kecantikan 14. Fitness Centre 15. Bioskop 16. Pusat Seni dan Pameran
17. Dunia Fantasi 18. Taman Pentas Pertunjukan Satwa
Pasal 4 1. Setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum seperti tersebut dalam pasal 3 wajib memiliki ijin Usaha. 2. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang memiliki dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. 3. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum didaftar setiap 5 (lima) tahun sekali;
Pasal 5
Persyaratan dan mekanisme untuk memperoleh ijin usaha akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 6
Ijin Usaha yang dimiliki oleh setiap usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat dicabut apabila : a. memperoleh ijin usaha secara tidak sah; b. tidak melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan jenis usaha rekreasi dan hiburan umum yang diusulkan/diijinkan; c. menyelenggarakan perluasan Usaha tanpa ijin.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7
1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap semua jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilakukan oleh suatu Tim yang dibekuk berdasarkan Keputusan Bupati; 2. Apabila dipandang perlu, Bupati dapat meminta laporan kepada Pimpinan
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
BAB V RETRIBUSI Pasal 8
1. Untuk memperoleh Ijin Usaha, setiap jenis usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dipungut retribusi; 2. Besarnya Retribusi Ijin Usaha tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
BAB VI KETENTUAN PIDANA
Pasal 9
1. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (eman) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 2. Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 10
(1) Selain pejabat penyidik umum yangb bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat vjuga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat. e.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. g. Mendatangkan orang ahli yang setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Penyidik sebagaimana
yang dimaksud ayat
(1)
memberitahukan
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang sudah ada sebelumnya harus menyesuaikan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pertauran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Ditetapkan di Semarapura Pada tanggal 5 Maret 2004 BUPATI KLUNGKUNG,
I WAYAN CANDRA
Diundangkan di Semarapura Pada tanggal 5 Maret 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
I GUSTI NGURAH RAI, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 010087320 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI B NOMOR 1
