PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
Mengingat
:
a.
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/DPRD-GR/1960 tentang Pajak Pembangunan I yang telah dirubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/DPRD-GR/1960 tentang Pajak Pembangunan I, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
b.
bahwa berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/DPRD-GR/1960 tentang Pajak Pembangunan I dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/DPRD-GR/1960 tentang Pajak Pembangunan I dengan Peraturan Daerah yang baru.
Menimbang
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2.
Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
2
3.
Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 78) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1948;
4.
Undang – Undang Nomor 14 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
5.
Undang – Undang Perimbangan Keuangan 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak – Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor : 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11550);
7.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;
8.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1983 tentang Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;
9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Oktober 1985 Nomor
973660
tentang
Pemberian
Keringanan
Pajak
Pembangunan I dan Retribusi Ijin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata.
3
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a.
Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
c.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
d.
Pembayaran adalah pembayaran yang dilakukan oleh pengunjang rumah makan atau Restaurant dan Hotel guna pembelian makanan dan atau minuman atau sewa kamar, termasuk pula pembayaran dengan nama apapun juga di rumah makan atau Restaurant dan Hotel kecuali pembayaran untuk pajak;
e.
Dinas pendapatan adalah Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
f.
Rumah makan atau restaurant adalah perusahaan yang memakai bangunan tetap atau sementara untuk menjual makanan dan atau minuman dengan menyediakan tempat untuk makan dan atau minum ditempat itu yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dalam pengertian ini juga termasuk perusahaan makanan catering;
4 g.
Hotel adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas – fasilitas lainnya dengan pembayaran termasuk dalam pengertian hotel adalah Gubug Pariwisata (cottage), Hotel, Losmen atau Rumah Penginapan, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (Hotel), Penginapan Remaja (Touth Hostel), Pondok Pariwisata (Home Stay), termasuk rumah makan (Restaurant) yang ada dan melayani para wisatawan yang menginap di Hotel tersebut;
h.
Wisatawan adalah setiap orang yang karena suatu keperluan melakukan perjalanan dan persinggahan sementara di Daerah Kabupaten Badung.
i.
Pengusaha Hotel atau Rumah Makan adalah Pemilik Rumah Makan atau Hotel atau yang menguasainya jika perusahaan itu tidak dijalankan oleh pemilik.
BAB II
NAMA DASAR DAN JUMLAH PAJAK Pasal 2 Dari semua pembayaran di Hotel dan Rumah Makan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dikenakan Pajak yang dinamai Pajak Pembangunan I.
Pasal 3
(1). Pajak Pembangunan I ini besarnya 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pembayaran dan dibulatkan ke atas sampai jumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) (2). Jika pembayaran kurang dari Rp. 100,- (seratus rupiah) maka jumlah itu tidak dikenakan Pajak.
5
Pasal 4 (1). Kepala Daerah memberikan potongan 50 % dari Jumlah pembayaran Pajak Pembangunan I yang terhutang bagi Wisatawan yang menginap dan makan / minum di Hotel (2). Keringanan Pajak Pembangunan I tersebut dalam ayat (1) pasal ini untuk rumah makan di luar Hotel ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.
Pasal 5
(1). Rumah Makan yang biasanya dikunjungi oleh orang – orang yang tergolong penduduk yang kurang mampu dibebaskan dari pembayaran Pajak Pembangunan I. (2). Yang ditentukan dalam ayat (1) diatas tidak mengurangi hak Kepala Daerah untuk meniadakan pembebasan tersebut jika ternyata padanya bahwa rumah makan tersebut tidak dapat dianggap memenuhi syarat – syarat yang ditentukan ayat (1) pasal ini.
Pasal 6
Pajak Pembangunan I dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan dalam bulan itu.
BAB III
PENANGGUNG PAJAK PEMBANGUNAN I Pasal 7
Yang menanggung Pajak Pembangunan I adalah Pengusaha Hotel dan Rumah Makan atau Restaurant sebagaimana yang dimaksud dalam pasal i dan huruf d.
6 Pasal 8
(1). Penanggung Pajak Pembangunan I diperkenankan menambah jumlah pembayaran 10 % (sepuluh persen)
(2). Dalam hal penanggung Pajak menambah jumlah pembayaran dengan 10 % (sepuluh persen), maka yang melakukan pembayaran wajib membayar dengan tambahannya itu.
(3). Dalam hal orang yang harus membayar jumlah dimaksud didalam ayat (2) pasal ini tidak memenuhi kewajibannya maka penanggung Pajak mempunyai hak utama atas barang – barang yang bergerak milik orang itu yang sama besarnya dengan jumlah pajak yang harus dibayar.
BAB VI
CARA MEMENUHI PAJAK Pasal 9 Pajak Pembangunan I dikenakan tiap – tiap bulan takwin atas jumlah pembayaran yang dilakukan dalam bulan ini.
Pasal 10
Penanggung Pajak pembangunan I dalam memungut pembayaran dan Pajak Pembangunan I harus mempergunakan nota pesanan atau kwitansi.
Pasal 11
(1). Nota pesanan harus dicetak diberi nomor seri dan dipergunakan sesuai dengan nomor urut.
(2). Nota pesanan baru dapat dipergunakan setelah diporporasi oleh Dinas Pendapatan.
7
Pasal 12
Salinan nota pesanan yang sudah dipergunakan harus disimpan oleh si Penanggung Pajak dalam waktu 3 tahun sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan untuk ketetapan Pajak.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENANGGUNG PAJAK Pasal 13
(1). Penanggung Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan setiap tahun.
(2). Blanco surat pemberitahuan ditetapkan dan diberikan oleh Dinas Pendapatan.
(3). Surat pemberitahuan harus diisi dan dikirim kembali oleh Penanggung Pajak kepada Dinas Pendapatan paling lambat 1 bulan setelah surat pemberitahuan tersebut diterima oleh Penanggung Pajak.
(4). Bila Penanggung Pajak tidak memenuhi kewajiban seperti dimaksud ayat (3) pasal ini maka Penanggung Pajak dianggap tidak mengirim surat pemberitahuan.
(5). Dalam surat pemberitahuan Penanggung Pajak harus melaporkan pembayaran yang terjadi selama 1 tahun.
Pasal 14
(1). Penanggung Pajak wajib menyimpan semua catatan pembukuan, bukti pembayaran dan surat lain yang ada hubungannya dengan Pajak Pembangunan I selama 3 tahun.
(2). Penanggung Pajak wajib memperlihatkan semua catatan pembukuan, bukti pembayaran dan surat lain yang dimaksud dalam ayat (1) bila diminta dan diperlukan oleh Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan.
8
Pasal 15
Kepala Daerah membuat ketentuan Pajak Pembangunan I kepada Penanggung Pajak Pembangunan I berdasarkan surat pemberitahuan dari Penanggung Pajak.
Pasal 16
Bila kebenaran dari surat pemberitahuan yang dibuat oleh Penanggung Pajak Pembangunan I diragukan, maka Kepala Daerah berhak membuat surat ketetapan sesuai dengan data yang ada di Lapangan.
Pasal 17
Kepala Daerah dapat membuat ketetapan Pajak Pembangunan I Karena jabatan terhadap Penanggung Pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan, yang dalam memungut pembayaran tidak mempergunakan nota pesanan dengan cara menaksir jumlah pembayaran yang dilakukan pada Hotel dan Rumah Makan atau Restaurant tersebut.
Pasal 18
(1). Penanggung Pajak Pembangunan I paling sedikit satu kali dalam sebulan.
(2). Penanggung Pajak Pembangunan I yang mendapat ketetapan sementara yang bersifat tetap wajib melunasi Pajak Pembangunan I selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa ketetapan triwulan yang bersangkutan.
(3). Penanggung Pajak Pembangunan I yang mendapat ketetapan rampung tahunan wajib melunasi Pajak Pembangunan I selambat – lambatnya 3 (tiga bulan) setelah ketetapan tersebut diterima.
9
(4). Penanggung Pajak Pembangunan I yang terlambat memenuhi kewajiban melunasi Pajak sesuai dengan yang dimaksud dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini dikenakan denda sebesar 2 % (dua per seratus) dari jumlah tunggakan Pajak Pembangunan I setiap bulan.
Pasal 19
(1). Apabila pajak ditetapkan terbukti kurang dari semestinya maka Kepala Daerah boleh menetapkan dan menagih kekurangan tersebut.
(2). Kekurangan penetapan pajak yang dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat ditagih kembali apabila telah melewati waktu 5 tahun terhitung tanggal penetapan yang pertama.
Pasal 20
(1). Penanggung Pajak yang sudah mendapat ketetapan pajak berhak mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan data atau argumentasi selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah ketetapan tersebut diterima.
(2). Kepala Daerah memberikan keputusan terhadap permohonan keberatan tersebut selambat – lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan keberatan diterima.
(3). Bila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban dari Kepala Daerah maka permohonan keberatan dianggap dapat disetujui.
(4). Bagi penanggung Pajak Pembangunan I yang mengajukan permohonan keberatan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Pajak Pembangunan I.
10
BAB VI
KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
(2). Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
(3). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
(4). Dalam melakukan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berwenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
11 h. Mengadakan tindakan lain, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.
Pasal 23
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/DPRD-GR/1960 tentang Pajak Pembangunan I dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1985 tanggal 27 Juli 1985 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/DPRD-GR/1960 tentang Pajak Pembangunan I dinyatakan tidak berlaku lagi.
12 Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Badung.
Denpasar, 31 Maret 1990
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG KETUA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
TTD
TTD
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, Sm. Hk
PANDE MADE LATRA
DISAHKAN Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl : 2 Maret 1992 No. : 973.61-227 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
Mewakili,
TTD,
Ny. YUSNA SURIN, SH Pembina Tingkat I NIP. 010053379.
13 Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tanggal
: 29 April 1990
Nomor
: 6 Seri A Nomor 2
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung
TTD (Drs. Ida Bagus Yudara Pidada) Pembina NIP. 010045843.
14
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I
I.
UMUM Peraturan
Daerah
Kabupaten
Daerah
Tingkat
II
Badung
Nomor
5/DPRD-GR/1960 tentang Pajak Pembangunan I yang merupakan koordinasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1974 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Badung Nomor 5/DPRD-GR/1960 tentang Pajak Pembangunan I sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini untuk itu dipandang perlu peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Pajak Pembangunan I tersebut diatas dengan Peraturan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL
III. Pasal 1 huruf b Perkataan pembayaran tidak hanya dimaksudkan pembayaran harga barang minuman dan makanan atau sewa kamar saja, melainkan juga misalnya tambahan untuk pegawai, tambahan untuk listrik/air atau tambahan untuk mempergunakan ruangan/alat-alat istimewa dan lain – lain. Contoh : Seorang mengadakan pertemuan disalah satu rumah makan, dan karena alat – alatnya yang disediakan serta pelayanannya istimewa maka : Yang ongkos makanan dan minuman ..................... Rp. 10.000 Ongkos Pegawai (Pelayanan istimewa 5%)............. Rp.
500
Ongkos alat – alat 10%............................................ Rp. 1.000 Jumlah Pembayaran
Rp. 11.500
15 huruf d : Rumah makan/Restaurant adalah : Suatu tempat yang mempunyai kriteria sebagai berikut :
a. Ada bangunan, yang sudah tentu bangunan yang bertembok dan beratap baik bersifat tetap maupun sementara.
b. Menjual makanan/minuman. c. Menyediakan tempat untuk bersantap (misalnya ruangan, meja, kursi dan sejenisnya yang diperuntukkan untuk tempat bersantap bagi orang yang berbelanja). Rumah makan tidak termasuk perusahaan – perusahaan yang menjual kue atau minuman tapi semua itu tidak dimakan ditempat itu karena tidak disediakan tempatnya. Khusus untuk perusahaan Catering walaupun tidak menyediakan tempat untuk menyantap namun disamakan juga dalam pengertian sebagai
rumah
makan
sehingga
wajib
membayar
Pajak
Pembangunan I. huruf g : Rumah Penginapan tidak termasuk rumah pemondokan.
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3 ayat (1) : Jika pembayaran Rp. 6.400,- maka Pajak bukan Rp. 640,melainkan jadi dibulatkan ayat (2); kalau ada orang makan/minum di rumah makan seharga kurang dari Rp. 100,- tidak dikenakan Pajak. Pasal 4 ayat (1) : Penggunaan Pajak Pembangunan I hanya berhak memungut PB I sebesar 50% dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini kepada wisatawan yang mengunjungi dan makan atau minum di Hotel.
ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 5 ayat (1) : Jumlah rumah makan yang dimaksud dalam ayat ini adalah rumah makan yang dikunjungi oleh penduduk setempat. ayat (2) : Cukup Jelas
16 Pasal 6
: Cukup Jelas
Pasal 7
: Yang menanggung Pajak ini ialah Pengusaha Hotel atau Rumah Makan ini bukan berarti dia yang wajib membayar Pajak Pembangunan I ialah mereka yang melakukan pembayaran.
Pasal 8 ayat (1) : Terhadap wisatawan yang menginap dan makan/minum di Hotel, pengenaan Pajak dalam pungutan PB I tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
ayat (2) : Cukup Jelas ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 9
: Cukup Jelas
Pasal 10
: Cukup Jelas
Pasal 11
: Cukup Jelas
Pasal 12
: Cukup Jelas
Pasal 13
: Cukup Jelas
Pasal 14
: Cukup Jelas
Pasal 15
: Cukup Jelas
Pasal 16
: Cukup Jelas
Pasal 17
: Cukup Jelas
Pasal 18 ayat (1) : Hal ini dimaksudkan agar Penanggung Pajak Pembangunan I tidak menyimpan Pajak Pembangunan I yang telah dipungut dari pembayaran yang terjadi di Hotel dan Rumah Makan. Bupati Kepala Daerah atau Dinas Pendapatan dapat juga mewajibkan penanggung Pajak Pembangunan I untuk membayar Pajak Pembangunan I lebih dari satu kali setiap bulan. ayat (2) : Yang dimaksud ketetapan sementara yang bersifat tetap adalah ketetapan yang diberikan kepada penanggung Pajak Pembangunan I yang tidak mempergunakan pembukuan atau mempergunakan nota dalam memungut Pajak Pembangunan I terhadap penanggung Pajak Pembangunan I ini diberikan ketetapan setiap triwulan ketetapan ini dikenakan atas dasar pengamatan/penaksiran yang dilaksanakan dilapangan untuk triwulan I dari Januari sampai dengan Maret, triwulan II dari April sampai dengan Juni, Triwulan III dari Juli sampai dengan September, Triwulan IV dari Oktober sampai dengan Desember.
17 ayat (3) : Ketetapan rampung tahunan adalah ketetapan yang diberikan kepada penanggung Pajak Pembangunan I yang mempergunakan pembukuan/Nota pesanan dalam memungut Pajak Pembangunan I.
ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 19
: Cukup Jelas
Pasal 20 ayat (1) : Cukup Jelas ayat (2) : Cukup Jelas ayat (3) : Cukup Jelas ayat (4) : Sambil
menunggu
keputusan
permohonan
keberatan,
penanggung Pajak Pembangunan I wajib membayar Pajak Pembangunan I sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Apabila jumlah ketetapan setelah permohonan keberatan lebih kecil dari jumlah ketetapan sebelumnya permohonan keberatan maka terhadap selisih ini akan dikembalikan atau diadakan perhitungan kembali. Pasal 21
: Cukup Jelas
Pasal 22
: Cukup Jelas
Pasal 23
: Cukup Jelas
Pasal 24
: Cukup Jelas
