PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK RUMAH BOLA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
Menimbang
:
a.
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4/PERDA/1976 tentang Pajak Rumah Bola tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
b.
bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan olah raga di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung khususnya permainan bola sodok maka dipandang perlu meninjau kembali ketentuan Pajak Rumah Bola dan menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307);
2.
Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
3.
Undang – Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
2
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PAJAK RUMAH BOLA.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
b.
Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
c.
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
d.
Rumah Bola adalah suatu ruangan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Bola Sodok;
e.
Usaha
Rumah
Bola
adalah
usaha
yang
melaksanakan
kegiatan
dengan
menyelenggarakan permainan Bola Sodok;
f.
Meja bola Sodok adalah meja khusus yang dipergunakan untuk bermain Bola Sodok;
Pasal 2
Pajak Rumah Bola ialah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan / pengusahaan Rumah Bola.
3 BAB II
OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 3 (1). Obyek Pajak Rumah Bola ialah Meja Bola Sodok beserta peralatannya yang dipergunakan untuk permainan Bola Sodok; (2). Subyek Pajak Rumah Bola ialah orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha dengan menyelenggarakan permainan Bola Sodok.
BAB III
TATA CARA PERMOHONAN IZIN Pasal 4
(1). Setiap orang atau Badan Hukum yang ingin mengusahakan Rumah Bola diwajibkan mengajukan permohonan ijin tertulis permohonan ijin tertulis kepada Bupati Kepala Daerah. (2). Setiap permohonan ijin usaha Rumah Bola Wajib mengisi persyaratan dalam Formulir yang telah disediakan oleh Bupati Kepala Daerah.
BAB IV
BESARNYA PAJAK RUMAH BOLA Pasal 5
(1). Besarnya Pajak Rumah Bola adalah Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) Setiap Meja Bola sodok setiap bulan. (2). Pajak Rumah Bola dibayar setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.
4
BAB V PETUGAS PELAKSANA Pasal 6 Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dapat ditunjuk petugas untuk melaksanakan pungutan Pajak Rumah Bola dan pemberian ijin usaha Rumah Bola
Pasal 7
Petugas pemungut wajib menyetor hasil pungutan Pajak Rumah bola ke Kas Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 8 Petugas pemungut berhak mendapat uang perangsang yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN USAHA RUMAH BOLA Pasal 9 Pemegang Ijin usaha Rumah Bola Wajib :
1.
Mengadakan Tata Buku Perusahaan
2.
Membayar Pajak sesuai dengan ketentuan pasal 5 (1) Peraturan Daerah ini.
3.
Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, sanitasi dan kesehatan dalam lingkungan Rumah Bola.
4.
Menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah bila : - Menutup usahanya. - Menambah jumlah meja yang diusahakan. - Mengurangi jumlah meja yang diusahakan.
5
Pasal 10 Pembayaran Pajak Rumah Bola yang lewat dari waktu yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah pajak terhitung setiap bulan.
Pasal 11
Bupati Kepala Daerah dapat menutup dan mencabut ijin usaha Rumah Bola bila pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban sesuai Pasal 9 dan menunggak tidak membayar pajak Rumah Bola tiga bulan berturut – turut.
Pasal 12
(1). Rumah Bola yang dipergunakan untuk kepentingan oleh raga dan tidak memungut bayaran dibebaskan dari pembayaran Pajak Rumah Bola.
(2). Rumah Bola yang dimaksud ayat (1) Pasal 1 harus mendapat rekomendasi dari KONI Kabupaten Badung.
BAB VII
KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama –lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah); (2). Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran; (3). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku; (4). Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berwenang :
6
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut pada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.
Pasal 15
(1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4/PERDA/1976 tentang Pajak Rumah Bola dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4/PERDA/1976 dinyatakan tidak berlaku lagi.
7 (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Denpasar, 31 Maret 1990
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG KETUA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
TTD.
TTD.
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, Sm. Hk
PANDE MADE LATRA
DISAHKAN Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl 2 Maret 1992 No. 973426.61-226 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
Mewakili, TTD
Ny. YUSNA SURIN, SH Pembina Tingkat I NIP. 010053379
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tanggal
: 29 April 1990
Nomor
: 5 Seri A Nomor 1 Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung
TTD (Drs. Ida Bagus Yudara Pidada) Pembina Nip. 010045843.
8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK RUMAH BOLA
I.
UMUM Sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan dewasa ini, permainan ketangkasan Bola Sodok juga mengalami perkembangan yang sangat pesat bukan hanya di Kota tetapi sudah berkembang sampai ke Desa – Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4/PERDA/1976 tentang Pajak Rumah Bola sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini. Untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Pajak Rumah Bola untuk mengatur dan menertibkan Pengusahaan Rumah Bola.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Syarat – syarat untuk permohonan Ijin Usaha Bola Sodok akan ditentukan dalam formulir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Rumah Bola yang hanya dipergunakan untuk kepentingan Olah Raga dan tidak diusahakan atau tidak memungut bayaran dibebaskan dari Pajak Rumah Bola.
9 Kepala Daerah dapat mewajibkan Rumah Bola tersebut untuk membuat pernyataan tertulis bahwa rumah bola tersebut hanya untuk Olah raga. Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
