PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
No : 25 TAHUN 1977
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
MENIMBANG
: a. Bahwa dengan berlakunya undang-undang No. 5 tahun 1974 dan Peratuarn Menteri dalam Negeri No. 5 Tahun 1976 maka Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta No.3 tahun 1972 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut. b. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-udang No 5 Tahun 1974, Kedudukan keuangan Keuangan Ketua, Wakil Ketua,dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah. c. Bahwa
berdasarkan
hal-hal
tersebut
diatas,
dipandang
perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. 1
MENGINGAT
: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974; 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1976. 4. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri No. PEM 7/2/33 tanggal 15 April 1977
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA .
KETENTUAN UMUM
Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. DPRD
:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surakarta
b. Ketua dan Wakil
:
Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surakarta
c. Anggota
:
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surakarta
d. Kepala Daerah
:
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta
e. Uang Paket
:
Uang yang dibayarkan kepada anggota untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang sah, dalam mana telah telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dlm. kota dan uang makan
f. Uang Representasi
:
Tunjangan bulanan berupa uang yang diberikan kepada 2
Ketua, Wakil Ketua Berhubung dengan kedudukannya. g. Uang Kehormatan
:
Tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua .
h. Daerah
:
Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta
i. Pemerintah Daerah
:
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
Pasal 2 (1) Tanggal mulai memangku jabata Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ialah tanggal mereka mengangaky sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.
UANG PAKET Pasal 3 (1) Uang paket ditetapkan bagi : Anggota sebesar Rp. 2.500,- ( dua sibu lima ratus rupiah ) (2) Uang yang dibayarkan kepada Anggota yang meghadiri rapat-rapat DPRD yang sah dengan ketentuan : Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket.
Pasal 4 Kepada Ketua dan Wakil Ketua tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadirinya.
Pasal 5 Rapat-rapat yang sah dari Komisi, Panitya dan lain-lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD dipandang sebagai rapat-rapat DPRD dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud pasal 3 ayat (1) peratruan Daerah ini.
UANG KEHORMATAN
Pasal 6 1) Uang kehormatan ditetapkan bagi : a. Ketua Dewan sebesar
: Rp 90.000,00,- (sembilan puluh ribu rupiah) 3
b. Wakil Ketua Dewan sebesar
: Rp 80.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
2) Selain Jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, kepada Ketua dan wakil Ketua Dewan diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Pegawai Negeri Sipil daerah.
UANG REPRESENTASI
Pasal 7 Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi : a. Ketua sebesar : Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah ) b. Wakil Ketua : Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )
Pasal 8 Pegawai Negeri, Pegawai Daerah, atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai ketua, Wakil Ketua tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).
Pasal 9 Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah ataupun Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih dari kedua penghasilan itu.
RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA
Pasal 10 (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua selama mereka dalam jabatan tersebut da bilamana Keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakansebuah rumah jabatan dengan ketentuan,bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air ,penerangan, dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang harus ditinggalkan dan diekmbalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari fihak daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua. (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan Dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut 4
ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan Harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari fihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua.
UANG PERJALANAN DINAS DAN UANG PENGINAPAN
Pasal 11 Kepada Ketua, Wakil ketua dan Anggota yang melakukan Perjalanan Dinas, diberikan uang Perjalanan Dinas dan Uang Penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri/ Daerah golongan II
UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT
Pasal 12 Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota bukan Pegawai Negeri/ Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesi serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegwai Negeri/Daerah
TUNJANGAN KEMATIAN
Pasal 13 Apabila Ketua, Wakil ketua meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebesar 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 ( dua ) bulan uang kehormatan bersih.
Pasal 14 Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua yang meninggal dunia, apabila dikehendakiahli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.
TANDA PENGHARGAAN Pasal 15 (1) Kepada ketua, Wakil Ketua da Anggota Dewan pada masa akhir jabatannya atau meniggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan yaitu : 5
a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan untuk tiap 6 ( enam ) bulan memangku jabatannya, sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali Uang kehormatan bersih. b. Bagi Anggota sesuai ketentuan ayat (1) huruf a,akan tetapi besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebanyakbanyaknya 2/3 ( duapertiga ) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua . (2) Masa memangku jabatan yang jurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh. (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.
Pasal 16 Segala akibat keuanagn karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini menjadi beban Keuangan Daerah.
Pasal 17 Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan daerah Kotamadya Surakarta tanggal 4 Agustus 1972 No. 3 tahun 1972, diundangkan pada tanggal 1 April 1972 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah seri B Tahun 1972 No. 32 sudah tidak berlaku lagi.
Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya dan mempunyai daya surut dampai dengan tanggal 11 Juli 1977.
Surakarta, 27 Oktober 1977.
6
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
TINGKAT II SURAKARTA
Diundangkan
Ttd
Ttd
(Roedjito)
(Soemari Wongsopawiro)
dalam
Lembaran
Daerah Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Tingkat II Surakarta No. 18 Tanggal 1 Mei GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA Tahun 1978 Seri B nomor 5.
TENGAH dengan surat Keputusan tanggal 183- 1978 No. HK. 123/1978.
Sekretaris Wilayah/Daerah,
Sekretaris daerah b/ Kepala Biro Hukum,
CAP
Ttd
CAP
ttd
DJOKO SANTOSO, BA
Nawawi, SH
NIP. 010 061 475
NIP : 500 26 890
Sesuai dengan aslinya. Yang menurun,
Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
7
