PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
No : 26 TAHUN 1977
TENTANG MENGADAKAN RETRIBUSI ATAS PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
MENIMBANG
: a. Bahwa untuk memberikan Ijin Tempat Usaha Berdasarkan Hirder Ordonnantie (HO) perlu adanya pemeriksaan atas semua persyaratan yang diatur dalam Undang-uandang tersebut, yang pada hakekatnya merupakan jasa/ pekerjaan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. b. Bahwa atas pertimbangan tsb. Dipandang perlu menetapkan besarnya Retribusi atas Pemberian ijin Tempat Usaha dlm. Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974. 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950. 3. Hinder Ordonnantie Stbl. 1926 No. 226 setelah beberapa kali dirubah dan ditambah terakhir dengan Ordonnantie Stbl. 1940 No. 1957. 4. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta. 1
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG MENGADAKAN RETRIBUSI ATAS PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA .
Pasal I (1) Untuk mendapatkan ijin tempat usaha dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diadakan Retribusi, dengan nama “ Retribusi Atas Pemberian Ijin Tempat Usaha “ (2) Yang dimaksud tempat usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah tempat bagi perusahaanperusahaan yang untuk pendirian, perubahan dan pembaharuannya diharuskan memperoleh ijin berdasarkan Hinder Ordonnantie Stbl. 1926 No 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonnantie Stbl. 1940 No. 450
Pasal 2 (1) Untuk menetapkan besarnya retribusi atas ijin tempat usaha, Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) digolongkan sebagai berikut : a. Usaha peternakan unggas : Golongan I
Berdasarkan jumlah ternak : diatas
5000
II
1000
s/d
5000
II
500
s/d
1000
b. Usaha Pemerahan susu sapi & Peternakan babi : Golongan I
Berdasarkan jumlah ternak : diatas
75
II II
25 dibawah
s/d
75
s/d
25
c. Usaha Kerajinan : Golongan I
Berdasarkan jumlah tenaga kerja : diatas
100
II II
50 dibawah 2
s/d
100
s/d
50
d. Usaha industri : Golongan I
Berdasarkan jumlah tenaga kerja :
50 Dengan
diatas
II II
Keterangan
5 dibawah
50 menggunakan
s/d
5 mesin
s/d
e. Usaha Transport dengan kendaraan bermotor : Golongan I
berdasarkan jumlah kendaraan : diatas
10
II II
5 dibawah
s/d
10
s/d
5
f. Usaha Transport tidak bermotor : Golongan I
berdasarkan jumlah kendaraan : diatas
50
II II
25 dibawah
s/d
50
s/d
25
g. Usaha Perdagangan / Rumah makan / restoran: Golongan
Berdasarkan omset per-bulan diatas
Rp. 750,000,-
I Rp
s/d
II
150,000,-
II
dibawah
Rp. 750,000,-
s/d
Rp 150,000,-
h. Usaha Bioskop : Golongan
Berdasa rkan tarip klas tertinggi :
I
Rp. 200
keatas
II
dibawah
Rp. 200,-
i. Usaha Perhotelan/Rumah penginapan / guest - house : Golongan
Berdasarkan tarip kamar per-orang :
I
diatas
Rp.2500,-
II
Rp. 1000,-
s/d
Rp.2500,-
II
dibawah
s/d
Rp. 1000,-
(2) Usaha-usaha lain yang tidak termasuk didalam penggolongan tersebut ayat (1) digolongkan pada ayat (1) huruf g 3
Pasal 3 (1) Besarnya retribusi sebagi berikut : a. Golongan I
Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah )
b. Golongan II
Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah)
c. Golongan III Rp.
5.000,- ( lima ribu rupiah )
(2) Retribusi tersebut ayat (1) harus sudah dibayar selambat-lambatnya 14 hari sesudah pemberitahuan pengambilan ijin. (3) Sebagai bukti bahwa Retribusi telah dilunasi, pada surat ijin ditempelkan meterai Ijin Tempat Usaha, sejumlah retribusi yang terhutang.
Pasal 4 Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Surakarta menetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Surakarta, 27 Oktober 1977.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
TINGKAT II SURAKARTA
Ttd
Ttd
(Roedjito)
(Soemari Wongsopawiro)
4
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan II Surakarta No. 26 Tanggal 15 Mei Tahun ketentuan dalam pasal 69 Undang-undang No. 5 1978 Seri B nomor 20.
tahun 1974 jo pasal 12 ayat (5) Undang-undang No.12/Drt. Tahun 1957. Surakarta, 8 Mei 1978
Sekretaris Wilayah/Daerah,
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
CAP
Ttd
SURAKARTA
DJOKO SANTOSO, BA
CAP
NIP. 010 061 475
Ttd Soemari Wongsopawiro
Sesuai dengan aslinya. Yang menurun,
Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
5
