PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
No : 21 TAHUN 1977
TENTANG BEA IJIN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
MENIMBANG
: a. Bahwa untuk memberikan ijin pemakaian tanah-tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dikenakan bea ijin dan retribusi pemakaian tanah daerah . b. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan besarnya bea ijin dan retribusi pemakaian tanah daerah.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974; 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950; 3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.
MEMUTUSKAN : MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG BEA IJIN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH 1
TINGKAT II SURAKARTA
Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintahan daerah
:
Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
b. Kepala Daerah
:
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta
c. Tanah Daerah
:
Lapangan, pertamanan, jalan, tepi jalan dan tiap lingkungan tanah lainnya dengan nama apapun juga, seluruh atau sebagian terletak dalam wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang dikuasai atau diatur penggunaannya oleh Pemerintah Daerah
d. Pemakaian tanah daerah
:
Setiap perbuatan memakai tanah daerah untuk sesuatu tujuan tertentu tidak untuk Kios dan pasar.
e. Ijin
:
Ijin Pemakaian Tanah daerah
f. Pertunjukan
:
Pameran,sirkus, pasar malam, pecan raya, komidi, sandiwara, malam hiburan, tontonan, atau keramaian lainnya dengan nama apapun juga
g. Reklame
:
Segala macam bentuk reklame yang dibuat dari papan, kain, atau bahan-bahan lain dan yang dipasang pada tembok, pagarpagar, bangunan-bangunan, pohon-pohon dan tiang-tiang diatas tanah daerah.
Pasal 2 Setiap pemakaian tanah daerah harus mendapat ijin lebih dahulu dari Kepala daerah.
Pasal 3 (1) Untuk memperoleh ijin yang dimaksud dalam pasal 2, yang berkepentingan harus mengadakan permohonanan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan disertai gambar tanah yang dikehendaki. (2) Permohonan dapat ditolak berdasarkan alas an-alasan mengenai kepentingan umum dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. (3) Ijin disertai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (4) Ijin diberikan untuk waktu tertentu selama-lamanya satu tahun. 2
(5) Ijin hanya berlaku atas nama Pemohon dan tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain kecuali dngan persetujuan Kepala Daerah.
Pasal 4 Ijin sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Kepala Daerah dengan alasan-alasan yang jelas dan disampaikan kepada Pemegang ijin.
Pasal 5 Untuk memperoleh ijin sebagai dimaksud dalam pasal 2, dikenakan bea ijin, menurut tariff yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan daerah ini.
Pasal 6 Selama masa berlakunya ijin dipungut retribusi pemakaian tanah daerah menurut tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Ini
Pasal 7 Bea ijin dan retribusi pemmakaian tanah daerah harus dibayar dimuka pada Kas Pemerintah Daerah lewat Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Pasal 8 Kepala Daerah berdasarkan alas an-alasan untuk kepentingan social/umum dan berdasarkan pernyataan tidak mampu oleh pemegang ijin yang diketahui Kepala Kampung yang bersangkutan, dan dapat memberikan pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian bea ijin dan retribusi yang telah atau akan dibayarkan pada Kas Pemerintah Daerah.
Pasal 9 Ijin tidak berlaku lagi apabila : a. Sudah habis masa berlakunya. b. Dicabut karena alasan-alasan untuk kepentingan umum. c. Dicabut Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pada ijin.
Pasal 10 (1) Sejak ijin tidak berlaku lagi, pemegang ijin berkewajiban mengusahakan supaya tanah daerah dikembalikan dalam keadaan layak. 3
(2) Apabial ketentuan ayat (1) tidak dipenuhi, maka Kepla daerah dapat memerintahkan penyelesaian perjaan-pekerjaan yang diperlukan atas biaya yang bersangkutan.
Pasal 11 Pelanggaran terhadap Peratuaran Daerah ini dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) dengan atau tidak sengan perampasan barang-barang milik siterhukum.
Pasal 12 Kewajiban mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan mengusut pelanggaran terhadapnya diserahkan pula kepada Kepala Dinas Pengawasan Uum, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Sub Direktorat Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
Pasal 13 Ketentuan-ketentuan yang belum diatur daklam peraturan Daerah ini akan diatur oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Surakarta, 27 Oktober 1977.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
TINGKAT II SURAKARTA
Ttd
Ttd
(Roedjito)
(Soemari Wongsopawiro)
4
Diundangkan
dalam
Lembaran
Daerah Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tanggal 25 GUBERNUR Pebruari Tahun 1978 Seri B nomor 1.
KEPALA
DAERAH
TENGAH dengan surat Keputusan tanggal 28 1- 1978 No. HK. 18/1978. SEKRETARIS DAERAH
Sekretaris Wilayah/Daerah,
CAP
Ttd
JAWA
b/ Kepala Biro Hukum,
CAP
ttd
DJOKO SANTOSO, BA
Nawawi, SH
NIP. 010 061 475
NIP : 500 26 890
Sesuai dengan aslinya. Yang menurun,
Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
5
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
No : 21 TAHUN 1977
TENTANG BEA IJIN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NO
JENIS PENGGUNAAN
BEA IJIN
RETRIBUSI
KETERANGAN
1 Pekarangan / magersari
Rp
2.000,- Rp.
3,- per bulan/m²
2 Tegalan / stren
Rp
2.000,- Rp.
3,- per bulan/m²
3 a. Bokongan kali/jalan
Rp
2.500,- Rp.
20,- per bulan/m²
Rp
2.500,- Rp.
25,- per bulan/m²
4 Peternakan babi
Rp
5.000,- Rp.
20,- per bulan/m²
5 Untuk Perusahan tahu, bihun.
Rp
5.000,- Rp.
20,- per bulan/m²
Rp
10.000,- Rp.
25,- per bulan/m²
Rp
10.000,- Rp.
b.Untuk tanaman
Dendeng dsb 6 Untuk Perusahaan, misalnya Bioskop, gedung dsb 7 Papan Reklame
100,- per bulan/m²(lebar ditambah 2m kali panajng ditambah 2m)
8 Titipan sepeda,sepeda motor dsb
Rp
2.500,- Rp.
50,- per bulan/m²
9 penimbunan bahan bangunan
Rp
10.000,- Rp.
50,- per bulan/m²
Rp
25.000,- Rp.
50,- per bulan/m²
Rp
1.000,- Rp.
(pasir, batu merah, batu koral, gamping, bambu dsb) 10 Depot bensin (pompa bensin) 11 Lapangan olah raga : ( kecuali stadion sriwedari ) a. pemakaian tetap
1,500,- per bulan/m² untuk pemakaian s/d 2-4 jam pemakaian dalam
6
1x seminggu b.Pemakaian tidak tetap
Rp
500,- Rp.
1,000,- untuk satu kali pemakaian, dalam waktu tidak lebih dari 4 jam
c.Pertunjukan
Rp
2.500,- Rp.
d. Untuk jualan bukan kios
Rp
2.500,- Rp.
10,- per hari/m² 5,- per bulan/m²
Surakarta, 27 Oktober 1977 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
TINGKAT II SURAKARTA
Ttd
Ttd
(Roedjito)
(Soemari Wongsopawiro)
Sesuai dengan aslinya. Yang menurun,
Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
7
