PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN
Menimbang
:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka perlu diadakan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo.Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Nomor 3711); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Daerah Kota Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 11 Seri C01). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG RETRIBUSI ALAT PEMADAMAN KEBAKARAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan legislatif daerah Kota Tarakan; d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tarakan; f. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Tarakan; g. Kepala Sub Dinas adalah Kepala Sub Dinas Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran pada Dinas Tata Kota ; h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tarakan; i. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; j. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan; k. Bendaharawan Khusus Penerima, untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan; l. Alat Pemadaman Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran; m. Alat perlengkapan pemadaman adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadaman kebakaran, seperi bahan kimia, busa, CO2, gas dry powder dan alat-alat lain, ember, karung goni, sekop dan lain-lain; n. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 lantai; o. Hydrant adalah alat penyalur air; p. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan; q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan retribusi tertentu;
r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; x. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran di pungut Retribusi atas jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadaman kebakaran. Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat digedung-gedung untuk pelayanan umum, instansi perdagangan dan gedung bertingkat termasuk apartemen, kondominium dan rumah susun; (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi, adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal dan pelayanan pemadam kebakaran Pasal 4 (1)Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan pencegah kebakaran; (2)Untuk Apartemen, kondominium, dan rumah susun Subyek Retribusinya adalah pihak pengelola.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadaman kebakaran diukur berdasarkan jumlah gambar rencana yang diteliti, luas lantai, pengujian akhir, pemasangan instalasi proteksi kebakaran, pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, volume/frekuensi dan waktu pemakaian alat pemadaman kebakaran. BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran adalah untuk biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya pencetakan, biaya pengisian penyedian racun api dan biaya pembinaan. Pasal 8 Struktur besarnya tarif Reribusi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 9 (1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2)Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui BKP.
.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Wilayah pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran adalah Wilayah Daerah. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Masa Retribusi adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 12 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan. BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1)Pembayaran Retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus; (2)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo; (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi; (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkannya Surat Teguran; b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XV PENYIDIKAN Pasal 19 (1) Selain oleh Penyidik POLRI, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan Penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 26 April 2001 WALIKOTA TARAKAN ttd dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 05 Seri D-03 SEKRETARIS DAERAH,
H. SAUKANI DAIK, SE. MM Pembina NIP. 550 004 736
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Struktur besarnya tarif Reribusi ditetapkan sebagai berikut : (1) Jenis Busa, Super Busa, Serbuk dan sejenisnya : a. s/d 5 kg ……………………….. Rp 5.000,-/Tahun b. 6 s/d 10 kg ……………………….. Rp. 6.000,-/Tahun c. 11 s/d 15 kg ……………………….. Rp. 7.500,-/Tahun d. 16 s/d 20 kg ……………………….. Rp.10.000,-/Tahun e. 21 s/d 25 kg ……………………….. Rp.12.500,-/Tahun f. 21 s/d 25 kg ……………………….. Rp.15.000,-/Tahun g. 50 kg ke atas ………………………. Rp.25.000,-/Tahun (2) Izin Penjualan Alat Pemadam Kebakaran : a. Produsen ………………………….. Rp. 250.000,b. Importir …………………………… Rp. 250.000,c. Penyalur / Agen ……………………Rp. 100.000,d. Pengecer ………………………….. Rp. 50.000,(3) Rekomendasi Pemakai / Pengguna APAR : a. Rumah Tangga / Sosial …………... Rp. b. Usaha …………………………….. Rp. c. Bangunan Pemerintah ……………. Rp. d. Industri …………………………… Rp. e. Gedung …………………………… Rp.
10.000,25.000,10.000,50.000,50.000,-
(4) Kepada pemegang izin Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas harus didaftar ulang setiap tahun dan dikenakan biaya Retribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi masing-masing.
