PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESlK NOMOR 02 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan jenis retribusi Daerah; b. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nonor 2104); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria; 4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah RI Tahun 1997 Nomor 3258); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1983 Retribusi Daerah (Lembaran Daerah RI Tahun 1997 Nomor 3258); (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1993 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengeenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 15. Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 17 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKIILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
GRESIK
TENTANG
RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gresik; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Gresik; d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; e. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya; f. Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah oleh Badan Usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 m2 atau lebih; g. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian ijin yang diberikan oleh Pëmerintah Daerah atas penggunaan tanah kepada Badan Usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 m2 atau lebih yang di wilayah Kabupaten Gresik. h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perrundang-Undangan
Retribusi
diwajibkan
pembayaran retribusi peruntukan penggunaan tanah;
untuk
melakukan
i. Masa Retribusi adalah Suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ijin peruntukan Penggunaan tanah; j. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribnsi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah; k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas junhlah retribusi yang telah ditetapkan; m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda, o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi; p. Pemeriksaan
adalah
Serangkaian
Kegiatan
untuk
mencari,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah; q. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang
selanjutnya
disebut
Penyidik
untuk
mencari
serta
mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
r. Jenis-jenis Usaha Komersial adalah jenis usaha peternakan, perkebunan, tanaman keras, pertambakan intensif, perdagangan di Kabupaten Gresik
BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN RETRIBUSI Pasal 2 Atas pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah dapat dipungut retribusi yang disebut dengan nama Retribusi Ijin Peruntukan Tanah. Pasal 3 Obyek Retribusi adalah pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan tanah seluas 5.000 m2 (Lima Ribu Meter Persegi) atau lebih dan perkecualian penggunaan tanah dimaksud berada di lokasi jalur jalan primer dan jalan sekunder. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah Badan yang memperoleh ijin peruntukan penggunaan tanah dengan luas tanah 5000 m2 atau lebih. BAB III KETENTUAN PERIJINAN Pasal 5 (1) Setiap Badan Usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 m2 atau lebih untuk kegiatan pembangunan atau untuk keperluan yang lain terlebih dahulu mendapat Ijin Peruntukan Penggunaan tanah dari Kepala Daerah. (2) Bentuk dan tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan dari peruntukan tanah yang direncanakan oleh pengguna jasa. BABVI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PasaI 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, pengukuran dan pematokan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah; (2) Besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
a. Industri Pergudangan
2,5%
b. Pariwisata
1,7%
c. Industri Rumah Tangga
2,0 %
d. Kompleks Perumahan, Rumah Sederhana dan Rumah
2,0%
Sangat Sederhana e. Real Estate
1,0%
f. Industri Estate
1,5 %
g. Jenis-jenis Usaha Komersial
3,0 %
h. Kawasan Olahraga
1,0 %
i. Rumah Sakit Swasta
1,0 %
j. Kawasan perkantoran dan bangunan umum lainnya. 2,5 % BAB VIII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 10 (1) Besamya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan luas tanah dan nilai jual tanah; (2) Nilai Jual Tanah sebagaimana diniaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Daerah berdasarkan NJOP-PBB maksimal sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat ijin peruntukkan dan penggunaan tanah diberikan. BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETR1BUSI TERUTANG Pasal 12
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan. Pasal 13 Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BABXI SURAT PENDAFTARAN Pasal 14 (1) Wajib Retrbusi Wajib mengisi SPdORD, (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya; (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 15 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT; (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dapala Daerah.
BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 16 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT. BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XV TATACARA PEMBAYARAN Pasal 18 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah; BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 19 (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, D dan Surat Keputusan keberatan yang
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); (2) Penagihan
retribusi
melalui
BUPLN
dilaksanakan
berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVII KEBERATAN Pasal 20 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut; (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan; (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 21 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian penolakan, atau menambah besarnya retribusi yang terutang; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 22 (1) Atas
kelebihan
pembayaran
retribusi,
Wajib
Retribusi
dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah; (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian
retribusi
dianggap
dikabulkan
dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari; (4) Apabila Wajib Retribusi niempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB; (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 23 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Wajib Nama dan Alamat Wajib Retribusi; b. Besamya Kelebihan Pembayaran; c. Alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat; (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah. Pasal 24 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi; (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara Pemindah Bukuan dan Bukti Pemindah Bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 25 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur; (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB XX KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 26 (1) Hak
untuk
melakukan
penagihan
retribusi,
kadaluarsa
setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. Diterbitkan Surat Tegoran, atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 27 (1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
(2)
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XXII PENYIDIKAN Pasal 28
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai peyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
(2) Wewenang penyidik dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketetuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 08 Tahun 1995 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota serta Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di : Gresik Pada tanggal : 25 Maret 2000 BUPATI GRESIK ttd, Drs. KH. ROBBACH MA’ SUM
Diundangkan di
: Gresik
Pada tanggal
: 31 Maret 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRE SIK Ttd Drs. GUNAWAN, MSi. Pembina Tk. I NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 NOMOR 2 SERI B.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR
TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 4 ayat (2) huruf a tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur ijin peruntukan penggunaan tanah di Kabupaten Gresik.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 9
: Cukup Jelas
Pasal 10 ayat (2)
: Nilai angka prosentase merupakan indeks dari setiap jenis kegiatan rencana peruntukan tanah.
Pasal 11 ayat (1)
: Besamya Retribusi dapat dihitung dengan memakai rumusan: R = P x L x NJOP/m2 R = Retribusi L = Luas tanah yang dimanfaatkan NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak
Pasal 11 ayat (2)
: Cukup Jelas
Pasal 12 s/d 32
: Cukup Jelas
