1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan yang optimal kepada masyarakat, sesuai dengan mutu Pelayanan Rumah Sakit di masa sekarang dan untuk mengimbangi beban Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah perlu diatur dan ditetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bengkalis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Tahun 1998 Nomor 01); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN KESEHATAN.
DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI
PELAYANAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan DPRD Kabupaten Bengkalis; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3
5. Bupati adalah Bupati Bengkalis; 6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bengkalis; 7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini adalah RSUD Tipe B dan RSUD Tipe C; 8. Klien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; 9. Pelayanan adalah semua bentuk pelayanan medis dan non medis yang diberikan kepada masyarakat oleh RSUD di Kabupaten Bengkalis; 10. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya; 11. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan rumah sakit kepada klien yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakan diagnostik dan/atau penyembuhan penyakit; 12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan di poliklinik umum, gigi, dan spesialis terhadap orang yang masuk rumah sakit umum untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap; 13. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap; 14. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kepada klien yang datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat dan/darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya; 15. Pelayanan rawat sehari (one day care) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosis secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi insentif (observasi) setelah 6 jam sampai dengan 24 jam; 16. Pelayanan di ruang perawatan khusus adalah pelayanan yang diberikan di ruangan Intensive Care Unit (ICU), ICCU, NICU, PICU, dan Intermediate/ High Care Unit; 17. Hari rawat adalah lamanya klien di rawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan; 18. Pelayanan kesehatan penunjang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya; 19. Pelayanan obat adalah pemberian obat-obatan yang diperlukan untk pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medik; 20. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis; 21. Tindakan medik adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan;
4 22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilakukan terhadap klien dengan tujuan untuk menegakkan dan/atau pengobatan dengan menggunakan prosedur dan alat yang telah ditetapkan sesuai standar, tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis masing-masing tindakan tersebut; 23. Tindakan Medik Non Operatif meliputi tindakan medik yang dilakukan terhadap klien dalam rangka penegakan diagnosis dan/atau terapi di ruang perawatan; 24. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik untuk pemeliharaan kesehatan klien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik; 25. Pelayanan persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medik termasuk pasca persalinannya; 26. Tarif adalah besarnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada pemakai/pengguna fasilitas sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya; 27. Tarif pemeriksaan laboratorium adalah setiap biaya jenis pemeriksaan laboratorium; 28. Tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan Radiodiagnostik baik dasar dan khusus/canggih; 29. Tarif Pemeriksaan Elektromedik adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan Elektromedik baik dasar dan khusus/canggih; 30. Jenis pelayanan (produk) adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, preventif, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya; 31. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, obat-obatan, bahan kimia, dan bahan habis pakai yang digunakan langsung untuk observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, dan/atau pelayanan lainnya; 32. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan pada klien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, tindakan medik, visite, biaya konsultasi medik dan/atau pelayanan lainnya; 33. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya; 34. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya; 35. Pemulasaraan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan; 36. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan; 37. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan rumah sakit kepada klien yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakkan diagnostik dan atau penyembuhan penyakit, disebut juga dengan pelayanan non fungsional; 38. Mediko-legal adalah pelayanan rumah sakit yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam memutuskan suatu perkara (termasuk visum et repertum);
5 39. Pelayanan Medical Check Up adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan pemeriksaan standar hingga spesialistik, radiologi, laboratorium dan pemeriksaan canggih lain; 40. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada klien di rumah sakit; 41. Pelayanan kesehatan cito adalah pelayanan kesehatan yang harus dilakukan sesegera mungkin karena mengancam kesehatan dan jiwa yang dilakukan di luar jam kerja. Pelayanan Cito ditentukan 50 % (lima puluh perseratus) diatas jasa pelayanan tarif normal; 42. Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit administrasi pelayanan kesehatan;
sudah termasuk biaya
43. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Bank Riau; 44. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkn untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemeintah Daerah; 45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi; 46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat kelebihan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tertuang atau tidak seharusny tertuang; 47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukanbesarny jumlah retribui yang tetuang, jumlah krdit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; 48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDBT adalah Surat Keputusan yang menntukan tambahn atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanki administratsi berupa bunga atau denda’ 50. Pemeriksaan adalah serangkain kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah; 51. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya; 52. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
6
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi dari setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati pelayanan kesehatan RSUD; (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan pada RSUD; (3)Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau mendapatkan/menikmati pelayanan kesehatan RSUD.
Badan
yang
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 3 Retribusi Pelayanan Retribusi Jasa Umum.
Kesehatan
pada RSUD digolongkan sebagai
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4 (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi; (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud padda ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 5 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 6 Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7 BAB VII PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF DAN BESARAN TARIF Pasal 7 Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan atau pemakaian fasilitas RSUD membayar retribusi. Pasal 8 (1) Pelayanan pada RSUD yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian, terdiri dari : a. Pelayanan Medik, meliputi : 1. Rawat Jalan; 2. Rawat Darurat; 3. Rawat Inap; 4. Rawat Khusus; 5. Tindakan Medik Operatif; 6. Tindakan Medik Non Operatif; 7. Tindakan Kebidanan dan Kandungan; 8. Tindakan Rehabilitai Medik; 9. Pengujian Kesehatan (Medical Check Up). b. Pelayanan Penunjang Medik, meliputi : 1. Patologi Klinik; 2. Patologi Anatomi; 3. Mikrobiologi; 4. Radiodiagnostik; 5. Elektromedik. c. Pelayanan Penunjang Non Medik, meliputi : 1. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah; 2. Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah. d. Pelayanan Non Medik, meliputi : 1. Sewa Ruangan; 2. Jasa Pendidikan dan Pelatihan. (2) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan; (3) Tarif Rawat Inap Kelas II ditambahkan 100 % dari tarif Kelas III, Kelas I ditambahkan 50 % dari tarif Kelas II, Kelas VIP ditambahkan 30 % dari Kelas I, dan Kelas VVIP ditambahkan 30 % dai VIP. (4) Tarif Tindakan Medik dan Tindkan Medik Operatif Kelas II ditambahkn 30 % dari Kelas III, Kelas I ditambahkan 50 % dari Kelas II, Kelas VIP ditmbahkan 30 % dari Kelas I, danKelas VVIP ditambahkn 30 % dari kelas VIP;dan
8 (5) Besaran tarif pemeriksaan penunjang diagnotik kelas II, I, VIP dan VVIP ditambahkan 25 % dari tarif Kelas III. Bagian Pertama Kelas Perawatan Pasal 9 (1) Kelas Perawatan di RSUD, ditetapkan sebagai berikut : a. Kelas VVIP; b. Kelas VIP; c. Kelas I; d. Kelas II; e. Kelas III; f. ICU/NICU/PICU/ICCU; g. Intermediate/High Care Unit. (2) Standar Fasilitas dan Jumlah tempat tidur pada masing-masing kelas perawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat Pasal 10 (1) Tarif Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan. (2) Tarif rawat jalan merupakan jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan ke poliklinik rawat jalan yang dituju tidak termasuk obat standar , biaya tindakan, pemeriksaan penunjang medik, dan konsultasi antar poliklinik. (3) Tarif pada Instalasi Rawat Darurat sebgaiman dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan awal dan bahan habis pakai, tidak termasuk biaya tindakan/operasi dan pemeriksaan/konsultasi dokter spesialis, penunjang medik, dan obat. (4) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, radiodiagnostik tindakan medik, dan rehabilitasi medik dibayar sesuai dengan tarif kelas II. Bagian Ketiga Rawat Inap Pasal 11 (1) Komponen tarif Rawat Inap, meliputi : a. Jasa Sarana; b. Jasa Pelayanan. (2) Klien Rawat Inap di RSUD dapat diberikan pelayanan selain yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan seperti Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Rehabilitasi Medik, Farmasi , dan pengguna fasilitasi lainnya. (3) Tarif Rwat Inap klien yang dirawat di Ruang Isolasi tarifnya ditetapkan sesuai dengan tarif Kelas II. (4) Tarif setiap bayi baru lahir yang dirawat sekamar dengan ibunya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif rawat inap ibu, sedangkan tarif Visite/Konsultasi di ruangan sesuai lampiran II Peraturan Daerah ini.
9 (5) Besarnya tarif Visite/Konsultasi Medik yang tidak terencana (cito) ditambah 50 % (lima puluh persen) dari Visite/Konsultasi yang terencana (efektif). Pasal 12 Tarif perawatan di ruang perawatan khusus meliputi ICU, ICCU, NICU, PICU, dan ruang Intermediate / High Care Unit tidak termasuk tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik, Rehabilitasi Medik, obat-obatan, Pemulasaran Jenazah, dan Pemakaian Ambulan/Mobil Jenazah. Bagian Keempat Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Pasal 13 (1) Pemeriksaan Penunjang Diagostik, meliputi : a. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik; b. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi; c. Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi; d. Pemeriksaan Radiodiagnostik; e. Pemeriksaan Elektromedik. (2) Komponen tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, meliputi biaya ; a. Jasa Sarana; b. Jasa Pelayanan. (3) Pemeriksaan radiodiagnostik dan elektromedik digolongkan menjadi pemerikasaan dasar dan canggih/khusus. Bagian Kelima Tindakan Medik Pasal 14 (1) Tindakan Medik, meliputi : a. Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif; b. Tindakan Medik Operatif meliputi Tindakan Kecil, Sedang, Besar dan Khusus; c. Tindakan Medik Non Operatif meliputi Tindakan Kecil, Sedang,dan Besar. (2) Komponen tarif Tindakan Medik, meliputi ; a. Jasa Sarana; b. Jasa Pelayanan. (3) Besarnya biaya tarif operasi yang dilaksanakan oleh lebih dari satu dokter, maka untuk dokter kedua dan seterusnya yan berbeda keahliannya akan dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) per dokter dari jasa dokter pertama. (4) Besarnya biaya jasa pelayanan dokter pendamping operasi akan dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jasa dokter operator.
10 (5) Jasa Pelayanan medik anestesi tindakan operatif ditetapkan maksimal 1/3 x dari jasa pelayanan medik sesuai dengan jenis tindakannya. (6) Besarnya tarif Tindakan Medik yang tidak terencana (cito) ditambah 50 % (lima puluh persen) dari Tindakan Medik yang terencana (elektif). (7) Besaran jasa administrasi adalah 15% (lima belas persen) dari jasa pelayanan, dan besaran jasa medis adalah 85% (delapan puluh lima persen) dari jasa pelayanan. Bagian Keenam Pertolongan Persalinan Pasal 15 (1) Pertolongan Persalinan, meliputi : a. Persalinan Normal; b. Persalinan patologis spontan; c. Patologis dengan tindakan. (2) Komponen tarif Pertolongan Persalinan, meliputi : a. Jasa Sarana; b. Jasa Pelayanan. (3) Besaran tarif Pertolongan Persalinan tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini. Bagian Ketujuh Pelayanan Darah dan Oksigen Pasal 16 (1) Tarif pelayanan darah merupakan biaya penggantian atas penggunaan darah untuk tranfusi. (2) Tarif Pelayanan oksigen merupakan biaya penggantian penggunaan oksigen untuk pasien yang membutuhkan.
atas
(3) Besaran tarif untuk pelayanan darah dan oksigen tercantum dalam lampiran II dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedelapan Pelayanan Dialisis Pasal 17 Pelayanan Dialisis di Rumah Sakit terdiri dari pelayanan Hemodialisis (HD) dan Pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialisis (CAPD) Pasal 18 (1) Pelayanan Hemodialisis (HD) merupan pelayanan proses pencucian darah dengan menggunakan mesin cuci darah dan sarana hemodialisis. (2) Sarana Hemodialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan consumable set yang meliputi bloodline, AV Fistula, Dialisat Bicarbonat Powder/Cairan, dan Hollow Fiber. (3) Dalam hal klien menderita penyakit tertentu, consumable digunakan secara single use.
set
11 (4) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi : a. HIV/ Aids;dan b. Hepatitis. Pasal 19 Pelayanan CAPD meliputi pelayanan pemasangan alat CAPD di tubuh pasien dan secara berkala penggantian pemakaian cairan CAPD. Pasal 20 (1) Jenis Pelayanan dianalisis tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini. (2) Besaran tarif atas jasa pelayanan hemodialisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pelayanan pemasangan alat CAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini. Bagian Kesembilan Pemulasaran Jenazah, Visum dan Pemakaian Ambulan Pasal 21 (1) Klien yang dirawat di RSUD yang meninggal dunia dan jenazah yang dibawa masuk RSUD oleh polisi, kehakiman, dan masyarakat umum harus segera dimasukkan ke ruang khusus jenazah. (2) Pemulasaran jenazah yang disebabkan oleh penyebab tertentu dan memerlukan perawatan khusus yang dilakukan RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan lingkungan dan persiapan pemakanam dilakukan secara khusus. (3) Pelayanan jenazah, meliputi : a. Pemulasaran jenazah; b. Pengawetan jenazah. (4) Bagi jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka biaya perawatan jenazah dibebankan pada RSUD atau Instansi sosial lainnya. (5) Komponen tarif pemulasaran Jenazah, pelayanan visum, pemakaian ambulan, medical chek up, obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai, meliputi: a. Jasa sarana; b. Jasa Pelayanan. Pasal 22 Pelayanan Visum et repertum, meliputi : a. Visum mayat pemeriksaan luar; b. Visum pemeriksaan luar. Pasal 23 (1) Pelayanan ambulan termasuk mobil ambulan khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan : a. Antar dan jemput klien yang memerlukan jasa ambulan;
12 b. Tenaga Medik atau medik/perawatan;
paramedik
dalam
tugas
pelayanan
c. Petugas Kesehatan, medik, dan /atau paramedik dalam kegiatan tertentu. (2) Mobil Jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari RSUD ke tempat yang bersangkutan sebaliknya atau ke Pemakaman. Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Pengujian Kesehatan Pasal 24 (1) Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan, meliputi : a. Pemeriksaan kesehatan data diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan dan Keterangan Tidak Buta Warna. b. General Meical Chek Up yang jenis pemeriksaannya disesuaikan dengan permintaan. (2) Komponen tarif Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan, meliputi: a. Jasa Sarana; b. Jasa Pelayanan. Bagian Kesebelas Obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai Pasal 25 (1) Penggunaan obat berpedoman kepada Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) dan formularium RSUD. (2) Harga satuan obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 26 Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Bengkalis. BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 27 Masa Retribusi dan saat retribusi yang terutang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 28 Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yng dipersamakan.
13 BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 29 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ; (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langanan, disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah ; (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 30 Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 31 (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Secara Jabatan dan SKRD Tambahan; (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati; (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD. Pasal 32 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas; (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat pertanggungjawabkan; (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 33 (1) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran; (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan; (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
14
BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 34 (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang; (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 35 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Tata cara pemberian pengurangan, Keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati. BAB XV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN Pasal 36 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan Retribusi Daerah; (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kesilapan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya; (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar; (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya; (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima; (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (ayat 5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
15 BAB XVI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 37 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi; (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran; (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima; (5) Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. BAB XVII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 38 (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda oleh Bupati; (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya. Pasal 39 (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 38 peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB; (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 40 (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 39 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi; (2) Atas Perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
16 BAB XVIII KADALUWARSA Pasal 41 (1) Penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ; b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA Pasal 42 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, dapat dihapus; (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 43 Pembinaan dan pengawasan untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 44 Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar. BAB XXII PENYIDIKAN Pasal 45 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis diberi wewenang khusus sebagaai Penyidik untuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana; (2) Penyidik sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenangh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berwenang :
Penyidik
17 a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangaan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i.
menghentikan penyidikan; dan/atau
j.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelaancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XXIII KETENTUAN LAINILAIN Pasal 46 ……………………………………………………………………………………….. BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 Hal–hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 48 Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor … Tahun 19 … tentang …… Pasal 49 [[[
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
18 Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal BUPATI BENGKALIS
H. SYAMSURIZAL
