PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang
:
a. bahwa dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , maka efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas–luasnya kepada Daerah; b. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah dibidang kependudukan, untuk tercapainya tertib administrasi kependudukan , perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan; c. bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal, maka perlu Peraturan lebih lanjut terhadap Administrasi kependudukan di Kabupaten Bengkalis; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474 ); 4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembarana Negara Repulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 206 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23`Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tinggkat II Bengkalis Tahun 1998 Nomor I ); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
3 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUDKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan DPRD Kabupaten Bengkalis; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Bupati adalah Bupati Bengkalis; 6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan; 7. Camat adalah Camat Se-Kabupaten Bengkalis; 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPTD Kecamatan, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta; 9. Lurah adalah Lurah Se-Kabupaten Bengkalis; 10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Se-Kabupaten Bengkalis; 11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis; 12.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penglolaan informasi Administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
4 13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian Penataan, dan Penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data kependudukan melalui pendaftaran penduduk Pencatatan Sipil , Pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan Sektor lain; 14. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat dengan WNA pemegang izin tinggal tetap diwilayah Negara Republik Indonesia ; 15. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang atau masuk dalam Daerah Kabupaten Bengkalis dan bermaksud untuk menjadi Penduduk Tetap Kabupaten Bengkalis dan Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia; 16. Penduduk Kabupaten Bengkalis adalah setiap orang, Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Daerah Kabupaten Bengkalis, dan memiliki KK dan KTP Kabupaten Bengkalis sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis; 17. Penduduk musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke Daerah Kabupaten Bengkalis dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan, belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap Kabupaten Bengkalis; 18. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bagian bangunan tempat tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas dari orang–orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri; 19. Kepala Keluarga adalah : - Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu; - Orang yang bertempat tinggal seorang diri; - Kepala Kesatriaan, Asrama, Rumah Panti, dan lain-lain dimana beberapa orang yang bertempat tinggal bersama-sama lainnya; 20. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga, dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung-jawab Kepala Keluarga; 21. Buku Induk Penduduk serta Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan; 22. Pendatang adalah setiap orang yang datang ke Daerah Kabupaten Bengkalis yang bukan Penduduk Kabupaten Bengkalis; 23. Tamu adalah orang yang datang ke dalam Wilayah suatu Desa/Kelurahan di Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menetap atau tidak; 24. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data perseorangan tersebut sebagai hasil dari kegiatan atau data agregat pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil;
5 25. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil; 26. Mutasi Data adalah perubahan data kependudukan akibat peristiwa Kelahiran, Perkawinan, Penceraian dan Kematian; 27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dalam keluarga , serta identitas dan jumlah anggota keluarga; 28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI; 29. Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap Penduduk Sementara yang telah memenuhi persyaratan untuk bertempat tinggal di Daerah Kabupaten Bengkalis; 30. Surat Keterangan Kependudukan adalah kartu sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan, Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru, Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan, Surat Bukti Penelitian Sementara dan Surat Izin untuk Menetap, Surat Keterangan Penelitian Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Penjernihan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Pelaporan Kewarganegaraan Indonesia dan Surat Keterangan Data Kependudukan; 31. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk yang bersifat unik atau Khas, tunggal dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia; 32. Formulir permohonan pendaftaran/pelaporan adalah formulir berupa Daftar Isian yang digunakan oleh setiap Pemohon dalam rangka pendaftaran penduduk; 33. Pengendalian Penduduk adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pendatang atau penduduk didalam daerah Kabupaten Bengkalis; 34. Sanksi Administrasi adalah denda yang dikenai setiap Penduduk apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting. 35. Masa Sanksi adalah suatu jangka waktu tertentu Pengganti yang merupakan batas waktu bagi Wajib Sangsi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 36. Surat Tagihan Sanksi Daerah yang dapat disingkat STSD adalah Surat untuk melakukan tagihan sanksi dan atau sanksi Administrasi berupa denda. 37.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
6
B A B II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal 2 (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : a. Dokumen Kependudukan; b. Pelayanan yang Pencatatan Sipil;
sama
dalam
Pendaftaran
Penduduk
dan
e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya ; dan
dan
c. Perlindungan atas Data Pribadi; d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
f. Ganti rugi pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2) Nomor Induk Kependudukan sifatnya berisi Nomor Register Penduduk dalam satu Desa dan Kelurahan, berisikan Kode Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi, serta berisikan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. (3) Nomor Register Penduduk berupa urutan dari jumlah bilangan penduduk dalam satu Kecamatan dengan sistem undian menurut angka romawi dan Kode Kecamatan dalam Daerah dengan sistem undian menurut huruf abjad. Pasal 3 (1) Setiap penduduk, wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap Mutasi Data dan Mutasi Biodata yang terjadi. Pasal 4 (1) Setiap Penduduk, wajib memiliki Akta Pencatatan Penduduk. (2) Akta Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a. Akta Kelahiran; b. Akta Perkawinan; c. Akta Penceraian; d. Akta Kematian dan; e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
7
Kelahiran Pasal 5 (1) Setiap Kelahiran Wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada UPTD Kecamatan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran dan diberikan akta kelahiran kepada penduduk bersangkutan tanpa dipungut biaya; (2) Pelaporan Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 hari sampai 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat rekomendasi/persetujuan Dinas; (3) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 ( satu ) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri; (4) Persyaratan dan Tata Cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. (5) Pelaporan kelahiran sebagaimana ayat (1) melampirkan data : a. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Bidan Desa yang menolong kelahiran; b. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah/Kepala Desa (F.2.02) c. Foto copy Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua; d. Foto copy Dokumen Imigrasi Orang Tua bagi WNA; e. Foto copy KTP dan KK orang tua; f.
Passport bagi WNA;
g. Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri bagi Pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun. Pasal 6 Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan Akta Kelahiran. Pasal 7 Kelahiran Penduduk yang terjadi diluar Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas, setelah kembali ke Indonesia. Perkawinan Pasal 8 (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada UPTD Kecamatan ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
8
(2) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data : a. Surat pemberkatan / bukti perkawinan agama; b. Akta Kelahiran; c. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah; d. Copy KTP / KK yang bersangkutan; e. Surat ganti nama dari Pengadilan Negeri bagi yang berganti nama; f. Pasfoto berdampingan ukuran 4 x 6 cm, 5 (lima) lembar; g. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas; h. Akta Kelahiran Anak diakui/disahkan bagi yang memiliki nama; i. Akta Perceraian / Kematian jika yang bersangkutan telah pernah menikah; j. Izin Komandan / Kepala bagi anggota TNI / Polri; k. Passport bagi WNA; l. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA; m. Dokumen Imigrasi bagi WNA; n. Rekomendasi dari Kedutaan / Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA. Pasal 9 Pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perkawinan. Pasal 10 Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri, wajib melaporkan perkawinannya kepada Dinas, setelah kembali ke Indonesia. Perceraian Pasal 11 (1) Setiap Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada UPTD Kecamatan paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pelaporan perceraian melampirkan data :
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
a. Putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tentang penetapan Penceraian; b. Akta perkawinan bagi yang bukan beragama Islam; c. Akta Kelahiran; d. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah; e. Copy KTP/KK yang bersangkutan;
(1)
9
f. Surat ganti nama dari Pengadilan bagi yang berganti nama; g. Passport bagi WNA; h. STMD dari Kepolisian bagi WNA; i.
SKK dari Imigrasi bagi WNA;
j.
Surat dari Kedutaan / Konsul / Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan bagi WNA. Pasal 12
Pelaporan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Akta perkawinan yang bersangkutan. Pasal 13 Penduduk yang melaksanakan Perceraian diluar Negeri, Wajib melaporkan Penceraiannya kepada Dinas, setelah kembali ke Indonesia. Kematian Pasal 14 (1) Setiap kematian wajib dilaporkan orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada UPTD Kecamatan; (2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data : a. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit; b. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa / Lurah; c. Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah bagi yang memiliki; d. Surat Bukti Kewarganegaraan RI bagi yang memiliki; e. STMD dari Kepolisian bagi WNA; f. SKK dari Imigrasi bagi WNA; g. Akta Kelahiran bagi yang telah memiliki. (3) Setiap Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Akta Kematian dan Memberikan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan; (4) Setiap Kematian Penduduk yang terjadi di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya, atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas, setelah kembali ke Indonesia. Pengakuan dan Pengesahan Anak Pasal 15 (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, dilaporkan kepada UPTD Kecamatan; (2) Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data :
10
a. Penetapan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ; b. Akta Kelahiran anak ; c. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah; d. Copy KTP / KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah; e. Akta Kelahiran Orang tua (orang tua kandung/orang tua angkat); f. STMD dari Kepolisian bagi WNA; g. SKK dari Imigrasi bagi WNA; dan h. Dokumen Imigrasi bagi WNA. (3) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan. Pengangkatan Anak Pasal 16 (1) Setiap Pencatatan Pengangkatan anak yang telah mendapat Penetapan Pengadilan ditempat tinggal pemohon sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada UPTD Kecamatan yang menerbitkan kutipan akte kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk dengan melampirkan data ; a. Penetapan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; b. Akta Kelahiran anak; c. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; d. Copy KTP/KK yang bersangkutan; e. Akta Kelahiran orang tua; f. STMD dari Kepolisian bagi WNA; g. SKK dari Imigrasi bagi WNA; dan h. Dokumen Imigrasi bagi WNA. (2) Pelaporan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan; (3) Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan diluar Negeri, Wajib dilaporkan kepada Dinas, setelah kembali ke Indonesia, dengan melampirkan data : a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; b. Copy KTP / KK yang bersangkutan; c. Akta Kelahiran Orang Tua; d. STMD dari Kepolisian; e. SKK dari Imigrasi; dan f. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
11
Pendaftaran Perpindahan Pasal 17 (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara mendaftarkan diri kepada Kepala Desa / Lurah setempat;
wajib
(2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing, dan penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Lurah setempat wajib melaporkan diri kepada Dinas guna penelitian terhadap surat-surat/dokumen yang dimilikinya. Pasal 18 (1) Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah; (2) Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara ditentukan sebagai berikut: a. Perpindahan dalam Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Kecamatan; b. Perpindahan keluar Daerah atau keluar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas; (3) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; (4) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara; (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 19 Perpindahan Penduduk Sementara dalam satu desa/kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat keterangan pindah. Pendaftaran Kedatangan Pasal 20 (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan di dalam atau di luar Daerah wajib didaftarkan ke Kepala Desa/Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah; (2) Kedatangan Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara ke Daerah didaftarkan kepada Dinas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah;
12 (3) Kedatangan penduduk dari luar Daerah baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati; (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Dinas; dan (5) Persyaratan dan tata cara proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 21 (1) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam Buku Induk Penduduk setelah memenuhi syarat sebagai berikut : a. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pendatang Baru bagi Warga Negara Indonesia;
Pelaporan
b. Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru dan Surat Izin menetap di Daerah bagi Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara. (2) Pendaftaran kedatangan penduduk sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara serta Surat Keterangan Tempat Tinggal. Pasal 22 (1) Kedatangan Penduduk harus membawa surat pindah dari tempat asalnya dan surat pindah tersebut berfungsi sebagai Identitas selama 6 (enam) bulan di Daerah, setelah terlebih dahulu melapor di Kantor Kepala Desa/Lurah dan di Register di Kantor Kepala Desa/Lurah dan Register tersebut tertera pada surat pindah tersebut; (2) Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dan tanpa melakukan tindakan pidana dan berdomisili selama 6 (enam) bulan tersebut tidak terputus – putus di Daerah, maka yang bersangkutan berhak mendapat KTP; (3) Jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan penduduk yang bersangkutan melakukan tindak pidana di Daerah tersebut tidak berhak mendapat KTP. BAB III KEWENANGAN PENYELENGGAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Bupati Pasal 23 Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi: a. Melakukan koordinasi kependudukan;
dalam
penyelenggaraan
administrasi
13 b. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
kependudukan
c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaran Administrasi Kependudukan; d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan adminisitrasi kependudukan;
kepada
masyarakat
di bidang
e. Penugasan kepada Kepala Desa/Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan; f. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Daerah; g. Koordinasi dan pengawasan Kependudukan; dan
atas
penyelenggaraan
Administrasi
h. Koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan. Bagian Kedua Dinas Pasal 24 (1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi: a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; b. memberi pelayanan yang sama dan professional kepada setiap Penduduk, Pendatang dan Tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; c. menerbitkan dokumen kependudukan; d. menerbitkan Surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu; e. menjamin kerahasian data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; f. melakukan verifikasi dan validasi data yang di sampai oleh Penduduk, Pendatang dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; g. melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan; i.
mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
j.
melakukan pengelolaan pencatatan sipil; dan
dokumen
pendaftaran
penduduk
dan
k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan. (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
14 (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas mempunyai kewenangan meliputi: a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk; b.memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas`dasar putusan atau penetapan pengadilan; c.memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan; d.memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM; e.mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting; f. menolak permintaan penggunaan data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati. Bagian Ketiga UPTD Kecamatan Pasal 26 (1) UPTD Kecamatan berkewajiban dan bertangungjawab melaksanakan urusan pencatatan sipil. (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Lahir mati; d. Perkawinan; e. Perceraian; f. Pengakuan anak; g. Pengesahan anak; h. Pengangkatan anak; i.
Perubahan nama;
j.
Perubahan status kewarganegaraan;
k. Pembatalan perkawinan; l.
Pembatalan perceraian; dan
m. Peristiwa penting lainnya.
15
BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pasal 27 (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); (2) Nomor Induk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di Daerah bersangkutan; (3) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup selamanya dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain; (4) Nomor Induk Kependudukan sebagaimana ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan KK, KTP, Paspor , SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat tanah dan dokumen identitas lainya. Bagian Kedua Kartu Keluarga (KK) Pasal 28 (1) Setiap Kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga; (2) Dalam kartu keluarga dicatat data kepala keluarga dan data semua yang berkaitan/bertalian dengan darah atau tidak; (3) Kartu keluarga terdiri dari kartu keluarga Warga Negara Indonesia dan kartu keluarga Warga Negara Asing; (4) Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat terpisah antara kartu keluarga warga negara indonesia dengan kartu keluarga warga negara asing. Pasal 29 (1) Setiap penduduk dicatat hanya pada 1 (satu) Kartu Keluarga; (2) Nomor Kartu Keluarga (KK) diterbitkan secara otomatis melalui proses Komputerisasi SIAK, merupakan milik dari Kepala Keluarga dan merupakan bukti bahwa data keluarga telah dihimpun di Bank Data Kependudukan Nasional; (3) Kartu Keluarga (KK) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh Kepala Dinas. Pasal 30 (1) Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru. (2) Kartu Keluarga (KK) yang hilang harus dilampirkan surat tanda lapor hilang dari kepolisian setempat, untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) yang baru/duplikat.
16 Bagian Ketiga Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasal 31 (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah kawin dan atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan membawa Kartu Tanda Penduduk kemana saja yang bersangkutan bepergian; (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk; (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberi keterangan sesuai kewarganegaraanya; (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku secara nasional; (5) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diurus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah kawin. Pasal 32 (1) Kartu Tanda Penduduk ditanda tangani oleh Kepala Dinas; (2) Masa berlaku KTP: a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun; b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlaku, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang bersangkutan wajib melaporkan kembali kepada Kepala Desa/Lurah dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk yang baru; (4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data harus diganti dengan data yang baru; (5) Kartu Tanda Penduduk yang hilang harus dilaporkan kepada Kepolisian setempat dan kemudian diganti dengan yang baru; Pasal 33 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam pulu ) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap. (3) Setiap Penduduk yang pindah keluar Daerah, wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan UPTD Kecamatan. Pasal 34 (1) Penerbitan KTP baru bagi Penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
17 a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; b. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa/lurah; c. Copy: 1. Kartu Keluarga; 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan bagi penduduk yang sudah menikah dan belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; 3. Kutipan Akta Kelahiran; d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah. (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; b. Copy : 1. Kartu Keluarga; 2. Kutipan Akta Nikah /Akta Perkawinan bagi penduduk yang sudah menikah dan belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; 3. Kutipan Akta Kelahiran; 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Tanda Melapor Diri (STMD. Pasal 35 (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak; b. Copy Kartu Keluarga; dan c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing. (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yeng memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang ; dan b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah. (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Copy Kartu Keluarga; b. KTP lama; dan c. Copy Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
18
(4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Copy Kartu Keluarga; b. KTP; dan c. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Pasal 36 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala Desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35. (2) Proses`penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara: a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia; b. Petugas registrasi mencatat dalam Kependudukan dan Peristiwa Penting;
Buku
Harian
Peristiwa
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data; d. Kepala Desa/lurah menandatangani formulir permohonan KTP; e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat. (3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP; c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan KTP. (4) Penerbitan KTP di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP. Pasal 37 (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dan pasal 35. (2) Dinas memproses Penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara; a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing; b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
19
c. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk. Pasal 38 Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas yang menerbitkannya. Pasal 39 (1) Dalam KTP dimuat pas photo bersangkutan, dengan ketentuan:
berwarna
dari
penduduk yang
a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; dan b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru; (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab. Bagian Keempat Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 40 Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi: a. Penduduk korban bencana alam; b. Penduduk korban bencana sosial; c. Orang terlantar; dan d. Komunitas terpencil. Pasal 41 (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan : a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan; b. Formulir pendataan; dan c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan. (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan; a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; b. Formulir Pendataan. (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan ;
20 a. Formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku/Adat setempat; b. Formulir pendataan. (4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati. Pasal 42 (1) Pendataan Penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. Mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara; b. Melakukan verifikasi dan validasi; c. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; d. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil; e.Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar. (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), dilakukan dengan tata cara: a. Membuat data lokasi orang terlantar; b. Mendatangi orang terlantar; c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; d. Melakukan verifikasi dan validasi; e. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; f. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar. (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3), dilakukan dengan tata cara: a. Mendatangi lokasi komunitas terpencil; b. Mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; c. Melakukan verifikasi dan validasi; d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; e. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas. (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e. (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Kepala Dinas menebitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21
BAB V PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN Pasal 43 Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi. Pasal 44 Pengelolaan data Kependudukan untuk kegiatan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas.
penyelenggaraan
Pasal 45 (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk disimpan oleh Dinas. (2) Dinas melaksanakan proses pengolahan data kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). BAB VI PELAPORAN Pasal 46 (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada UPTD Kecamatan setiap bulan; (2) UPTD Kecamatan melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Dinas setiap bulan.
BAB VII KEPENDUDUKAN Pasal 47 (1) Setiap perubahan Status Kependudukan Warga Negara Asing dari Izin Tinggal Sementara menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas selambat - lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Nomor Induk Kependudukan. (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Penduduk sementara yang bersangkutan telah memperoleh penetapan perubahan status Kependudukan dari Dinas. BAB VIII PERUBAHAN STATUS Bagian Pertama Kewarganegaraan Pasal 48 (1) Setiap perubahan status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Dinas;
22 (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga perubahan status Kewarganegaraan yang menyebabkan perubahan status kependudukan dan karena ketetapan Undang-Undang telah memperoleh Surat Kewarganegaraan Indonesia ; (3) Dinas mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan serta Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia yang karena ketetapan Undang–Undang mendapat Kewarganegaraan Republik Indonesia ; (4) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. BAB IX PENDAFTARAN MUTASI BIODATA Pasal 49 (1) Setiap mutasi biodata Penduduk wajib didaftarkan kepada Desa/Kelurahan melalui ketua RW/RT, yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali; (2) Penduduk yang mengalami mutasi biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melapor kepada Dinas. Pasal 50 (1) Pendaftaran Mutasi Biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk ; (2) Mutasi Biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk serta Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk bagi Warga Negara Asing; (3) Pendaftaran Mutasi Biodata bagi Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara ; (4) Mutasi Biodata bagi Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Surat Tanda Terdaftar pada Surat Pindah yang bersangkutan. BAB X PENGENDALIAN PENDUDUK Bagian Pertama Pengawasan Penduduk Pasal 51 (1) Setiap orang yang datang dan atau berkunjung ke Daerah wajib mematuhi administrasi kependudukan yang berlaku di Daerah. (2) Untuk memenuhi maksud ayat (1) dilakukan langkah-langkah : a. Pendaftaran pendatang; b. Pengawasan pendatang.
23
Pasal 52 (1) Dalam melaksanakan pendataan pendatang, Dinas memberikan pelayanan administrasi berupa pemberian daftar isian yang memuat identitas, maksud dan tujuan kunjungan; (2) Pendatang yang bermaksud menjadi penduduk melengkapi syarat – syarat sebagai berikut :
Dearah
harus
a. Surat Keterangan Pindah; b. Surat berkelakuan baik dari Kepolisian daerah asal; c. Surat Izin Orang Tua bagi yang belum kawin; d. Surat Kawin; e. Surat keterangan Duda / Janda; f. Surat Panggilan Kerja. Pasal 53 (1) Bagi pendatang wajib membawa surat pindah dan pada surat pindah dicap dan diberi register oleh Kepala Desa/Lurah setempat ”Terdaftar sebagai penduduk setempat” dan surat pindah tersebut menjadi kartu identitas yang bersangkutan berlaku selama 6 bulan. (2) Setelah 6 (enam) bulan yang bersangkutan dapat memiliki NIK Kependudukan dan dilaksanakan oleh Dinas selama dalam masa 6 (enam) bulan yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana maupun perdata. (3) Jika yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana maupun perdata belum masa 6 (enam) bulan maka yang bersangkutan tidak boleh mendapat Dokumen Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pasal 54 (1) Berdasarkan maksud dan tujuan kunjungan pendatang diklasifikasikan: a. Kunjungan sebagai Wisatawan; b. Kunjungan biasa yang terdiri dari : - Kunjungan Keluarga; - Kunjungan Kedinasan / Bisnis; - Kunjungan Transit; - Kunjungan Berobat. c. Kunjungan sebagai pencari kerja membawa Surat diri tanda penerimaan bekerja di Perusahaan. Pasal 55 (1) Setiap pendatang yang berkunjung sebagai Wisatawan, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan berupa pemberian informasi yang dibutuhkan;
24 (2) Batas waktu kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperpanjang oleh Kepala Desa/Lurah atas permohonan keluarga penjamin. Pasal 56 (1) Badan Hukum sebagai penyalur Tenaga Kerja yang mengirimkan Tenaga Kerja ke Daerah wajib memberikan jaminan berupa : a. Jaminan kerja dari Perusahaan; b. Biaya Hidup, sebelum bekerja dalam waktu tertentu; c. Biaya pemulangan kedaerah asal; d. Tempat tinggal sementara sebelum mendapat pekerjaan. (2) Apabila Badan Hukum sebagai penyalur Tenaga Kerja tidak dapat memperlihatkan Dokumen yang sah dan memberikan jaminan berupa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati berwenang untuk menolak kedatangan pendatang pencari kerja. Pasal 57 (1) Dinas dapat melaksanakan razia KTP dan atau Surat Kependudukan lainnya dalam Daerah. (2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Dinas dapat melakukan tindakan memulangkan pendatang yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan ; (3) Tata Cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati; (4) Sebagai bukti kegiatan penelitian, kelengkapan persyaratan pendaftaran penduduk khusus penduduk Warga Negara Asing dan atau Penduduk terdaftar diterbitkan Surat Keterangan Penelitian Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing dan atau Penduduk Sementara sebagai syarat untuk Penyelesaian pendaftaran penduduk. Pasal 58 (1) Dinas berwenang melakukan penelitian atas keabsahan Dokumen Kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk; (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat meminta Keterangan kepada yang bersangkutan dan atau instansi lain; (3) Tata Cara pelaksanaan secara teknis dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Bagian Kedua Persyaratan Pasal 59 Persyaratan untuk melakukan kunjungan ke Daerah adalah :
25 a. Memiliki Surat Jalan dari daerah asal, dan kartu identitas diri berupa KTP; b. Mendapat jaminan dari penduduk yang mempunyai domisili tetap; c. Jika kunjungan untuk memenuhi panggilan kerja, maka harus memiliki surat panggilan kerja dari perusahaan yang menerima; d. Jika kunjungan bersifat transit, maka harus memiliki tiket perjalanan lanjutan atau sejumlah uang yang diperlukan untuk melanjutkan ketempat tujuan; e. Jika kunjungan untuk mencari pekerjaan, maka harus memiliki Surat Jaminan dari orang yang dikunjungi, yang berdomisili tetap; BAB XI PEMBATALAN Pasal 60 (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan lainnya, yang didapat tidak melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka Kartu dan Surat Keterangan Kependudukan dimaksud dicabut dan atau dibatalkan; (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait; (3) Dalam meminta keterangan dari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mambuat Berita acara Pemeriksaan ( BAP ); (4) Pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan; (5) Prosedur dan tata cara pelaksanaan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati. BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 61 Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa Kependudukan dalam hal: a. Kartu Tanda Penduduk SIAK ; - Warga Negara Indonesia sebesar
Rp. 10.000,-
- Warga Negara Asing sebesar
Rp. 20.000.-
b. Surat Keterangan Pindah; - Untuk Penduduk WNI sebesar
Rp. 10.000,-
- Untuk Penduduk WNA sebesar
Rp. 50.000,-
c. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan
Rp. 50.000,-
26
Pasal 62 Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa Kependudukan dalam hal: a. Kelahiran : 1. Kutipan Kelahiran: - Untuk Penduduk WNI sebesar
Rp.10.000,-
- untuk Penduduk WNA sebesar
Rp. 20.000,-
2. Duplikat kutipan Kelahiran - Untuk Penduduk WNI sebesar
Rp.40.000,-
- Untuk Penduduk WNA sebesar
Rp.80.000,-
b. Perkawinan: 1. Kutipan Perkawinan: - untuk Penduduk WNI sebesar
Rp. 50.000,-
- untuk Penduduk WNA sebesar
Rp. 100.000,-
2. Kutipan Perkawinan yang terlambat Pencatatannya: - untuk Penduduk WNI sebesar
Rp. 75.000,-
- untuk Penduduk WNA sebesar
Rp. 150.000,-
3. Duplikat Kutipan Perkawinan: - untuk Penduduk WNI sebesar
Rp.100.000,-
- untuk Penduduk WNA sebesar
Rp. 200.000,-
c. Perceraian: 1. Kutipan Perceraian: - untuk Penduduk WNI sebesar
Rp. 100.000,-
- untuk Penduduk WNA sebesar
Rp. 200.000,-
2. Duplikat Kutipan Perceraian: - untuk Penduduk WNI sebesar
Rp. 100.000,-
- untuk Penduduk WNA sebesar
Rp. 200.000,-
e. Pengakuan Anak diluar kawin : 1. Kutipan Pengesahan dan Pengakuan Anak diluar kawin : - Penduduk WNI sebesar
Rp. 50.000,-
- Penduduk WNA sebesar
Rp. 100.000,-
2. Duplikat Kutipan Pengesahan dan Pengakuan Anak diluar kawin: - Penduduk WNI sebesar
Rp. 100.000,-
- Penduduk WNA sebesar
Rp. 200.000,-
27
f. Pengangkatan Anak: 1. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi) : - Penduduk WNI sebesar
Rp. 75.000,-
- Penduduk WNA sebesar
Rp. 150.000,-
2. Duplikat Kutipan Pengangkatan Anak (Adopsi) : - Penduduk WNI sebesar
Rp. 100.000,-
- Penduduk WNA sebesar
Rp. 200.000,-
g. Pelaporan: 1. Biaya Pelaporan dan tanda bukti pelaporan WNI untuk ( Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan kematian) yang terjadi diluar negeri sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ); 2. Apabila melebihi jangka waktu 1 Tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). h. Pencatatan Perubahan Nama sebesar Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah). i. Salinan akta catatan sipil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; j. Persetujuan Penerbitan Akta Kelahiran bagi Pencatatannya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
yang
Terlambat
Pasal 63 (1) Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada pasal 61 dan pasal 62 merupakan penerimaan Daerah dan di setor ke Kas Daerah. (2) Dalam hal Pejabat pada Dinas/UPTD Kecamatan melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang dikenakan Sanksi Administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 64 Bagi Penduduk miskin dapat diberikan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta cacatan sipil dan surat keterangan kependudukan lainnya dengan cuma-cuma berdasarkan surat keterangan dari Camat. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 65 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ); (2) Tindak pidana pelanggaran;
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
adalah
28 (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindak pidana Administrasi Kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 66 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku; (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
Pejabat
Penyidik
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan Penyitaan benda atau harta; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan; h. Mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut; i. (3)
Mengadakan tindakan lain dipertanggung jawabkan.
menurut
hukum
yang
dapat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat Berita Acara setiap tindakan tentang : a.
Pemeriksaan tersangka;
b.
Pemasukan rumah;
c.
Penyitaan benda;
d.
Pemeriksaan surat;
e.
Pemeriksaan saksi;
f.
Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik POLRI.
29
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 67 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang lama masih berlaku sampai habis masa berlakunya. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 68 Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 69 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 12 Agustus 2009 BUPATI BENGKALIS ttd. H. SYAMSURIZAL
Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 12 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
ttd. Drs. H. SULAIMAN, Dipl.PS, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.170006818.LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2009 NOMOR 02.
30
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I. PENJELASAN UMUM. Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya kualitas manusia dan kuantitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana yang aman dan tenteram, sejahtera lahir dan bathin dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang serasi, selaras dan berkeseimbangan baik dalam hubungan antar sesama manusia ataupun hubungan manusia dengan lingkungan. Untuk mencapai sasaran utama tersebut diatas, perlu ditingkatkan pelayanan kepada penduduk mulai dari pendaftaran sampai kepada pengendaliannya sehingga keserasian, keseimbangan antar sesama penduduk maupun antar penduduk dengan lingkungannya yang pada akhirnya akan menciptakan rasa aman dan tenteram kepada penduduk itu sendiri. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal utama pembangunan, namun jika tidak dikendalikan dengan baik dapat menjadi bumerang bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri antara lain : 1. Terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. Meningkatnya jumlah pengangguran; 3. Rusaknya lingkungan berupa pencemaran habitat yang ada; Kabupaten Bengkalis dengan posisi geografi yang sangat strategis yang berbatasan dengan dua negara tetangga Singapura dan Malaysia serta merupakan daerah yang mempunyai daya tarik yang luar biasa terutama bagi pencari kerja yang datang dari berbagai pelosok nusantara ini. Sementara disisi lain daya tampung Kabupaten Bengkalis sendiri sangat terbatas baik daya tampung lingkungan binaan maupun daya dukung alam yang ada. Oleh sebab itu untuk mewujudkan keserasian, keseimbangan baik antar sesama penduduk maupun penduduk dengan lingkungan tempat tinggalnya, diharapkan adanya kewajiban penduduk berupa partisipasi aktif untuk bersama – sama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara
31 sinergi menciptakan suasana kondusif yang aman dan tenteram bagi setiap penduduk yang merupakan Hak Dasar Manusia untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk mencapai maksud diatas perlu pengaturan dan pengendalian terhadap penduduk Kabupaten Bengkalis dalam suatu Peraturan Daerah. Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup penduduk Kabupaten Bengkalis serta para pendatang yang berkunjung ke Kabupaten Bengkalis. Untuk Penduduk Kabupaten Bengkalis titik berat pemberlakuan Peraturan Daerah ini pada pendaftaran penduduk yang terdiri dari : Akta Catatan Penduduk, NIK, NIPS, Kartu Keluarga, KTP, Data Kependudukan dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
Sedangkan untuk para pendatang yang berkunjung ke Kabupaten Bengkalis dititik beratkan pada pengendalian penduduk meliputi ; pengawasan penduduk, persyaratan , pembatalan serta sanksi – sanksi. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1
:
Cukup jelas
Pasal 2
:
ukup jelas
Pasal 3
:
Cukup jelas
ayat ( 1 )
:
Cukup jelas
ayat ( 2 )
:
Akta Pencatatan Penduduk adalah Akta Otentik
Pasal 4
yang
diterbitkan
oleh
Pemerintah
Daerah
mengenai peristiwa Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian serta Pengakuan Pengesahan Anak. Pasal 5
: Cukup jelas
Pasal 6
: Cukup jelas
Pasal 7
: Cukup jelas
Pasal 8
: Cukup jelas
Pasal 9
: Cukup jelas
Pasal 10
: Cukup jelas
Pasal 11
: Cukup jelas
Pasal 12
: Cukup jelas
Pasal 13
: Cukup jelas
Pasal 14
: Cukup jelas
Pasal 15
: Cukup jelas
Pasal 16
: Cukup jelas
Pasal 17
: Cukup jelas
Pasal 18
: Cukup jelas
Pasal 19
: Cukup jelas
32 Pasal 20
: Cukup jelas
Pasal 21
: Cukup jelas
Pasal 22
: Cukup jelas
Pasal 23
: Cukup jelas
Pasal 24
: Cukup jelas
Pasal 25
: Cukup jelas
Pasal 26
: Cukup jelas
Pasal 26
: Cukup jelas
Pasal 27
: Cukup jelas
Pasal 28
: Cukup jelas
Pasal 29
: Cukup jelas
Pasal 30
: Cukup jelas
Pasal 31
: Cukup jelas
Pasal 32
: Cukup jelas
Pasal 33
: Cukup jelas
Pasal 34
: Cukup jelas
Pasal 35
: Cukup jelas
Pasal 36
: Cukup jelas
Pasal 37
: Cukup jelas
Pasal 38
: Cukup jelas
Pasal 39
: Cukup jelas
Pasal 40
: Cukup jelas
Pasal 41
: Cukup jelas
Pasal 42
: Cukup jelas
Pasal 43 ayat ( 1 )
: Kemudahan yang diberikan kepada Wisatawan dalam rangka kunjungan wisatanya seperti Hotel, Objek Wisata, Guide.
Pasal 44
: Cukup jelas
Pasal 45
: Cukup jelas
Pasal 46
: Cukup jelas.
Pasal 47
: Cukup jelas
Pasal 48
: Cukup jelas
Pasal 49
: Cukup jelas
Pasal 50
: Cukup jelas
Pasal 51
: Cukup jelas
Pasal 52
: Cukup jelas
Pasal 53
: Cukup jelas
33 Pasal 54
: Cukup jelas
Pasal 55
: Cukup jelas
Pasal 56
: Cukup jelas
Pasal 57
: Cukup jelas
Pasal 58
: Cukup jelas
Pasal 59
: Cukup jelas
Pasal 60
: Cukup jelas
Pasal 61
: Cukup jelas
Pasal 62
: Cukup jelas
Pasal 63
: Cukup jelas
Pasal 64
: Cukup jelas
Pasal 65
: Cukup jelas
Pasal 66
: Cukup jelas
Pasal 67
: Cukup jelas
Pasal 68
: Cukup jelas
Pasal 69
: Cukup jelas.
