PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAH SAKIT BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan serta menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat perlu ditingkatkan pengelolaan Rumah Sakit Bengkalis ; b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Rumah Sakit Bengkalis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 25) ; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10) ; 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3839); 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72) ; 5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47) ; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
tentang
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAH SAKIT BENGKALIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis. c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. e. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Rumah Sakit Bengkalis. f. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Rumah Sakit Bengkalis . g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha non Pemerintah yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
3
h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Rumah Sakit Bengkalis. i. Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Kekuasaan tertinggi yang selanjutnya disingkat RUPS.
BAB II PENDIRIAN , NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Rumah Sakit Bengkalis ; (2) Nama Perusahaan Daerah Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Bengkalis. Pasal 3 (1) Perusahaan Daerah Rumah Sakit berkedudukan di Ibukota Kabupaten Bengkalis, dan dapat didirikan cabang-cabang ditempat lain dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. (2) Pendirian cabang-cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur dengan Pertimbangan Dewan Komisaris.
BAB III TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 4 Tujuan Perusahaan Daerah Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan yang sehat tanpa mengabaikan fungsi sosial dan memperhatikan kemampuan masyarakat. Pasal 5 Perusahaan Daerah Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai lapangan usaha : a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan.; b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu bagi seluruh masyarakat sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
4 BAB IV MODAL DAN ASET Pasal 6 (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Rumah Sakit adalah Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliyar rupiah) yang merupakan kekayaan Daerah yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah; (2) Aset Rumah Sakit Bengkalis yang ada saat ini merupakan kekayaan Daerah yang terdiri dari Bangunan, Tanah, Peralatan, Perlengkapan yang merupakan Aset Daerah yang akan diatur kemudian melalui Keputusan Bupati. (3) Nama Rumah Sakit yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah tersebut diatur dengan Keputusan Bupati. BAB V SAHAM-SAHAM Pasal 7 a. Saham-saham hanya dapat dimiliki dan dikeluarkan atas nama Pemerintah Daerah dan Badan. b. Saham-saham yang telah dimiliki Perusahaan Daerah Rumah Sakit hanya dapat dipindah tangankan kepada Pemerintah Daerah. c. Perbandingan saham yang dimiliki Pemerintah Daerah lebih besar dibandingkan saham yang dimiliki Badan. d. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perbandingan saham sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini telah mencapai target menjadi saham Pemerintah Daerah sebesar 51% dan saham Badan sebesar 49% e. Saham-saham tidak boleh digunakan sebagai jaminan kredit.
BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Pasal 8
(1) Susunan Organisasi Perusahaan dari :
Daerah Rumah Sakit
a. Dewan Komisaris b. Direktur. c. Wakil Direktur Pelayanan medik dan keperawatan, terdiri dari : a. Bidang pelayanan medik b. Bidang keperawatan
terdiri
5
d. Wakil Direktur penunjang medik dan pendidikan, terdiri dari : a. Bidang penunjang medik b. Bidang pendidikan dan penelitian. e. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari : a. Bidang umum b. Bidang Keuangan f.
Instalasi – instalasi.
(2) Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Rumah Sakit sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang dan Instalasi-instalasi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal ; (2) Setiap Pimpinan Unit dilingkungan Perusahaan Daerah Rumah Sakit bertanggungjawab meminpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; (3) Setiap Pimpinan Unit dilingkungan Perusahaan Daerah Rumah Sakit wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya; (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit dilingkungan Perusahaan Daerah Rumah Sakit dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan .
BAB VII DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR Bagian Pertama PENGANGKATAN Pasal 10 (1) Direktur dan Wakil Direktur Perusahaan Daerah Rumah Sakit diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Dewan komisaris. (2) Dalam hal calon Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
6
(3) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur dan Wakil Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut . a. Diutamakan mempunyai sarjana (S1).
pendidikan
sekurang-kurangnya
b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan atau referensi dan perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik. c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan. d. Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 11 (1) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur ditetapkan (empat) tahun ;
selama 4
(2) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan ;
Bagian Kedua TUGAS DAN WEWENANG Pasal 12 Direktur berikut :
dalam
mengelola
Perusahaan mempunyai tugas sebagai
a. Memimpin dan mengendalikan sendiri kegiatan Perusahaan ; b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja tersebut mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris ; c. Melakukan perubahan terhadap rencana kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris ; d. Membina Pegawai Perusahaan Rumah Sakit Bengkalis; e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahan f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan; g. Mewakili perusahaan baik didalam dan diluar pengadilan; h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan komisaris.
7
Bagian Ketiga TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN Pasal 13 (1) Tahun buku perusahaan adalah Tahunan ; (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berahkirnya tahun buku Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada kepala Daerah melalui Dewan komisaris untuk mendapatkan pengesahan uang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik. (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direktur telah mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk tahun berikutnya. (4) Dewan komisaris pada tanggal 31 Desember tahun berjalan harus telah mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diajukan oleh Drektur, apabila belum disahkan maka rencana kerja dan anggaran yang diajukan dapat diberlakukan.
Bagian Keempat PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR Pasal 14 (1) Penghasilan Direktur dan Wakil Direktur terdiri dari ; a. Gaji ; b. Tunjangan. (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf b diatas ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
Pasal 15 (1) Direktur dan Wakil Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut ; a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ; b. Cuti Besar/Cuti Panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; c. Cuti bersalin selama 3(tiga) bulan bagi Direktris; d. Cuti alasan Penting; e. Cuti Sakit.
8
(2) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Dewan Komisaris; (3) Direktur dan Wakil Direktur selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan.
Bagian Kelima PEMBERHENTIAN Pasal 16 Direktur dan Wakil Direktur berhenti karena : a. b. c. d. e.
Atas permintaan sendiri ; Meninggal Dunia Karena Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
Pasal 17 (1) Apabila Direktur dan Wakil Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d dan e Dewan Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terbukti, Dewan Komisaris segera melaporkan kepada Kepala Daerah.
Pasal 18 Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Komisaris, sudah mengeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai direktur dan Wakil Direktur bagi Direktur dan Wakil Direktur yang melakukan perbuatan pasal 16 huruf d dan e .
Pasal 19 (1) Direktur dan Wakil Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 huruf a,b,dan c diberhentikan dengan hormat. (2) Direktur dan Wakil Direktur diberhentikan sebagaiman dimaksudkan dalam Pasal 16 huruf d dan e diberhentikan tidak dengan hormat.
9
(3) Direktur dan Wakil Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan akhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya. (4) Direktur dan Wakil Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 huruf c selain diberikan pesangon sebesar 5(lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya. (5) Direktur dan Wakil Direktur berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan .
Pasal 20 Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur berakhir, Dewan Komisaris sudah mengajukan calon Direktur dan Wakil Direktur Kepada Kepala Daerah.
Pasal 21 (1) Kepala Daerah Mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) apabila Direktur dan Wakil Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa Jabatan paling lama 6(enam) bulan.
BAB VIII DEWAN KOMISARIS Bagian Pertama PENGANGKATAN Pasal 22 (1) Dewan Komisaris diangkat oleh Kepala Daerah. (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan. (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Menyediakan waktu yang cukup. b. Mempunyai dedikasi yang tinggi. c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya; (4) Masa jabatan Dewan Komisaris ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
10
Pasal 23 Jumlah Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Komisaris utama merangkap anggota.
Pasal 24 (1) Dewan Komisaris diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan Dewan Komisaris yang kedua kali dilakukan apabila : a. Mampu mengawasi perusahaan sesuai dengan program kerja. b. Mampu memberikan saran kepada Direktur dan Wakil Direktur agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.
Bagian Kedua TUGAS DAN WEWENANG Pasal 25 Dewan Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan. b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur. c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur dan Wakil Direktur. d. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala Daerah terhadap laporan keuangan. e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan.
Pasal 26 Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Memberikan peringatan kepada Direktur dan Wakil Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
11
b. Memeriksa Direktur dan Wakil Direktur yang diduga merugikan perusahaan. c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan. d. Menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direktur tahun berjalan.
Bagian Ketiga PENGHASILAN Pasal 27 Dewan Komisaris karena tugasnya menerima honorarium.
Pasal 28 (1) Komisaris utama menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur. (2) Anggota Dewan komisaris menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur.
Pasal 29 Selain honorarium kepada Dewan komisaris setiap tahun diberikan jasa pelayanan. Bagian Keempat PEMBERHENTIAN Pasal 30 Dewan komisaris dapat diberhentikan dengan alasan : a. Atas permintaan sendiri ; b. Meninggal dunia ; c. Karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas ; d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
12
e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan ; f. Dihukum pidana minimal 3 (tiga) berdasarkan keputusan pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
Pasal 31 (1) Apabila Dewan komisaris diduga melakukan salah satu perbuatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 30 huruf d, e dan f Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Dewan komisaris sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini diduga terbukti melakukan perbuatan, kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan : a. Keputusan kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Dewan komisaris bagi Dewan komisaris yang melakukan perbuatan dalam pasal 30 huruf d,e dan f ; b. Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Dewan komisaris bagi Dewan Komisaris yang melakukan perbuatan dalam pasal 30 huruf c ; Pasal 32 (1) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dibentuk sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang ; (2) Honorarium sekretariat ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dibebankan kepada anggaran perusahaan ; BAB IX RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 33 (1) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan. (2) RUPS dipimpin oleh komisaris utama atau pejabat yang ditunjuk dari Dewan Komisaris. (3) Keputusan RUPS didasarkan atas musyawarah dan mufakat (4) Apabila kata mufakat sebagai mana dimaksud ayat (3) tidak tercapai maka keputusan terakhir ditetapkan oleh kepala Daerah.
13
BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 34 (1) Laba bersih perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut : a. b. c. d. e.
Deviden untuk pemegang saham 60% Jasa pelayanan 15 % Cadangan umum 10 % Cadangan tujuan 10 % Dana kesejahteraan 5%.
(2) Deviden untuk Pemerintah Daerah dianggarkan penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
dalam
ayat
(3) Jasa pelayanan digunakan untuk Dewan Komisaris, Direktur dan Wakil Direktur, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direktur. (4) Cadangan umum dapat digunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin diderita oleh perusahaan. (5) Cadangan tujuan dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Dewan komisaris. (6) Peruntukan dana kesejahteraan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan komisaris. BAB X1 TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 35 (1) Direktur dan Wakil Direktur atau pegawai perusahaan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perusahaan wajib mengganti kerugian dimaksud. (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII KERJA SAMA Pasal 36 Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme usaha dan lain-lain. 14
BAB XIII PEMBINAAN Pasal 37 (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap perusahaan. (2) Jika dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pembina Perusahaan.
BAB XIV PEMBUBARAN Pasal 38 (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Kepala Daerah menunjuk panitia pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. (3) Apabila Perusahaan dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan dan sisa lebih atau kurang menjadi milik atau tanggung jawab pemegang saham. (4) Panitia pembubaran menyampaikan pertanggung jawabannya kepada kepala Daerah. Pasal 39 Dalam hal terjadi pembubaran sebagai mana dimaksud pasal 38 keputusan ini maka penyelesaian kekayaan Direktur dan Wakil Direktur serta pegawai perusahaan ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 40 (1) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Kepala Daerah dapat mengganti Direktur atas usulan Dewan komisaris. (2) Direktur yang akan melakukan perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus mendapat izin dari komisaris. (3) Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1(satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direktur secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan perusahaan.
15
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabuapten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 28 Juni 2004. BUPATI BENGKALIS d.t.o H. SYAMSURIZAL Diundangkan di Bengkalis Pada tanggal 29 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs.H.SULAIMAN,DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP.170006818.LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2004 NOMOR 20.
