PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG LEBAN KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang : a. bahwa memperhatikan prakarsa, perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang dinamis, sangat diperlukan adanya peningkatan dan percepatan pelayanan terhadap Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Ketenteraman serta ketertiban masyarakat; b. bahwa berdasarkan usulan Kepala Desa atas prakarsa masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa Sepahat, terhadap Pemekaran Desa dan atau Pembentukan Desa Baru dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a dan b diatas, perlu Membentuk Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang – undang Nomr 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Negara Nomor 4106); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2001 Nomor 08).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG LEBAN KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis; 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis; 5. Keputusan adalah Keputusan Bupati Bengkalis; 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis; 7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tanjung Leban Bukit Batu Kabupaten Bengkalis;
Kecamatan
3
8. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis; 9. Prakarsa Masyarakat adalah Prakarsa Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis; 10. Desa Tanjung Leban adalah Desa Tanjung Leban Batu Kabupaten Bengkalis;
Kecamatan Bukit
11. Luas Wilayah adalah Luas Wilayah Desa Sepahat sebelum dan setelah Pemekaran (Pembentukan Desa Baru) serta Luas Wilayah Desa Tajung Leban Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis; 12. Pemekaran Desa adalah Pemekaran Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis; 13. Desa Baru adalah Desa yang baru di bentuk yang di beri nama Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis; 14. Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis; 15. Masyarakat adalah Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis; 16. Penduduk Desa adalah Penduduk Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis; 17. Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan Asli Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis; 18. Sarana dan Prasarana Pemerintahan adalah Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
B A B II PEMBENTUKAN DESA
Pasal
2
( 1 ) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Baru, yang diberi nama Tanjung Leban, yang merupakan Pemekaran Desa dan atau Penataan Desa Sepahat. ( 2 ) Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan Wilayah Kerja, sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk dalam upaya peningkatan dan percepatan pelayanan terhadap masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
4
BAB III JUMLAH PENDUDUK
Pasal
3
( 1 ) Penduduk Desa Sepahat, sebelum Pembentukan Desa Baru, berjumlah :
Pemekaran
dan
atau
- 3.161 Jiwa, dan 686 Kepala Keluarga (KK) ( 2 ) Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setelah dilakukan pemekaran menjadi : a. Desa Sepahat 1.521 Jiwa yang terdiri dari 327 KK. b. Desa Tanjung Leban 1.640 Jiwa yang terdiri dari 359 KK.
BAB IV LUAS WILAYAH
Pasal
4
( 1 ) Wilayah Desa Sepahat sebelum Pemekaran Pembentukan Desa Baru adalah 2.880 Km2.
dan
atau
( 2 ) Luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, setelah dilakukan pemekaran berubah menjadi : a. Desa Sepahat 864 Km2. b. Desa Tanjung Leban 2.016 Km2.
BAB V POTENSI DESA
Pasal 5 Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah merupakan satu kesatuan sistem, yang terdiri atas 4 (empat) Potensi yaitu : a. b. c. d.
Potensi Alam; Potensi Penduduk; Potensi Kelembagaan; Potensi Sarana dan Prasarana.
5 B A B VI SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN Pasal 6 ( 1 ) Untuk peningkatan dan percepatan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang memadai. ( 2 ) Untuk mewujudkan Sarana dan Prasarana di maksud ayat (1) Pasal ini, perlu diupayakan menggali sumber – sumber Pendapatan Asli Desa, di samping perolehan bantuan dari Pemerintah Kabupaten. B A B VII BATAS WILAYAH DESA Pasal 7
( 1 ) Batas wilayah Sepahat setelah Pemekaran : -
Sebelah Selatan berbatas dengan Sebelah Utara berbatas dengan Sebelah Barat berbatas dengan Sebelah Timur berbatas dengan
Kecamatan Mandau. Selat Malaka. Tanjung Leban (Sungai Papan) Desa Tenggayun.
( 2 ) Batas wilayah Desa Tajung Leban, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini yaitu : - Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Mandau. - Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka. - Sebelah Barat berbatas dengan Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai. - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sepahat (Sungai Papan) ( 3 ) Kedua wilayah Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, mempunyai batas wilayah yang terdiri dari batas-batas yang bersifat alami seperti sungai, dan batas buatan seperti jalan dan lain-lain sebagainya.
B A B VIII PEMBAGIAN WILAYAH DESA Pasal
8
(1) Wilayah Desa Sepahat, dimekarkan menjadi 2 (dua), yaitu : a. Desa Sepahat, terdiri atas 2 (dua) Dusun : 1. Dusun Murni ( I ) 2. Dusun Sejati ( II )
6
b. Desa Tanjung Leban, terdiri atas 2 (dua) Dususn : 1. Dusun Tanjung Leban 2. Dusun Sungai Raja
(I) ( II )
(2) Wilayah Desa sebagaimana tersebut pada huruf a dan b Pasal ini, dapat ditambah /dibentuk sesuai dengan urgensi dan dinamika masyarakat dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
BAB IX KEWENANGAN DESA
Pasal 9 ( 1 ) Kewenangan Desa mencakup : a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa ; b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten. ( 2 ) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal
11
Peraturan Daerah mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.
7
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 28 juni 2004. BUPATI BENGKALIS d.t.o H. SYAMSURIZAL Diundangkan di Bengkalis Pada tanggal 29 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs.H.SULAIMAN,DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP.170006818.LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2004 NOMOR 12.
8
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG LEBAN KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS
I. U M U M
:
Bahwa dengan telah di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, maka : - Desa tersebut telah memiliki dasar hukum yang sah, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional, dan berada di Daerah Kabupaten.
II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1
: Cukup Jelas.
Pasal 2
: a. Pembentukkan Desa Baru sebagaimana dimaksud Pasal 2, ayat (1), dan (2) Peraturan Daerah ini, berdasarkan Pasal 93, ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4, ayat (1) dan (2), huruf a,b,c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa. a. “Tanjung Leban”, adalah nama Desa Baru pilihan / kesepakatan masyarakat yang memprakarsai Pemekaran Desa dan/atau Pembentukan Desa Baru, dan sebagai Pusat Pemerintahan Desa berkedudukan di Dusun, “ Tanjung Leban”.
Pasal 3
: Jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada Pasal 3, ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, minimal memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: 1) Data yang tepat atau data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 2) Data terpercaya atau data yang objektif, diperoleh dari sumber yang tahu persis keadaannya dan diyakini kebenarannya. 3) Data yang aktual atau data yang tidak kadaluarsa melainkan tepat waktu yaitu ketersediaan data yang sesuai pada waktu dibutuhkan.
9
Pasal 4
: Cukup Jelas.
Pasal 5
: Cukup Jelas.
Pasal 6
: Cukup Jelas.
Pasal 7
:
Sarana dan Prasarana Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, yaitu yang dapat dijadikan sumber informasi untuk dimanfaatkan sebagai dasar dasar analisis dalam memecahkan pembangunan,
masalah
dan
menyusunprogram
baik yang dibiayai melalui dana
Pendapatan Asli Desa, swadaya gotong royong masyarakat, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, serta sumber dana lain yang memungkinkan. Pasal 8
:
Cukup Jelas.
Pasal 9
: Wilayah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) proses
penambahan/pembentukannya
melalui
persetujuan Badan Perwakilan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 10 :
Cukup Jelas.
Pasal 11 :
Cukup Jelas.
_____________________
10
